Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkap adanya ribuan buruh dari Mojokerto, Jawa Timur hingga Bandung, Jawa Barat yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Tujuannya sebagai upaya memastikan adanya potensi ancaman PHK massal terhadap buruh di perusahaan-perusahan yang terdampak dengan fluktuasi kurs dan perang Iran melawan AS-Israel.

Dalam kunjungan tersebut, Said juga melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga serikat pekerja.

Pada kunjungan pertama ke Mojokerto, Jawa Timur, Said mendapati adanya satu perusahaan bubur kayu yakni PT Pakerin yang 80% produksinya sudah berhenti. Alhasil, sekitar 2.000 pekerja tidak lagi bekerja.

"Ditemukan ada potensi ancaman 2.500 pekerja akan di-PHK," kata Said dalam konferensi pers pada Minggu (21/6/2026).

Said menjelaskan bahwa penyebab berhentinya operasi PT Pakerin karena dana untuk modal perusahaan sebanyak Rp800 miliar sampai Rp1 triliun disimpan di Bank Prima. Sementara, Bank Prima dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alhasil, dananya kini ada di bawah kendali Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Akibatnya produksi tak bisa jalan, karena uang [modal] dikuasai LPS. Buruh sudah hampir 1 tahun lebih mendekati 2 tahun tidak lagi bekerja," kata Said.

Perusahaan menurutnya memiliki dua pilihan, yakni melanjutkan usahanya. Akan tetapi membutuhkan dana modal yang ada di LPS. Opsi keduanya adalah PHK.

Pihaknya kemudian akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, menurutnya pemerintah akan berkoordinasi dengan LPS terkait dana modal yang kini dikuasai LPS.

Temuan lainnya ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yakni PT Feng Tai. Dia menjelaskan bahwa di perusahaan sepatu tersebut ada potensi ancaman PHK 4.000 karyawan.

"Saat ini, 4.000 karyawan sudah dirumahkan. Penyebabnya berdasarkan temuan awal, menyatakan bahwa orderan sepatu Nike, ke PT Feng Tai sudah selesai sehingga menunggu orderan berikutnya," ujar Said.

Terdapat juga informasi yang menyatakan adanya keterlambatan bahan baku untuk membuat sepatu Nike. Bahan baku biasanya langsung dari Nike. Akan tetapi, karena ada perang dan geopolitik panas, pesanan bahan baku diserahkan ke fendor yang lain.

Temuan lainnya yakni perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang terancam mem-PHK ribuan karyawannya. Dia mengatakan bahwa kondisi yang tidak menentu membuat principle di Jepang memindahkan sebagian produksinya, termasuk ke Vietnam.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari-Mei 2026 mencapai 23.470 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.730 orang, Februari 2026 sejumlah 7.443 orang, Maret 2026 sebanyak 5.729 orang, serta April 2026 sejumlah 3.739 orang, dan Mei sebanyak 829 orang ter-PHK.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,49% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," jelas Kemnaker dalam data pada laman resminya, dikutip pada Senin (8/6/2026).

Secara terperinci, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat tercatat sebanyak 5.044 orang dalam lima bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Banten dengan 2.596 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 2.332 orang.

Lebih lanjut, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 1.841 orang dan 1.831 orang.

Sementara itu, provinsi lainnya mencatatkan jumlah tenaga kerja terdampak PHK yang bervariasi, antara lain 1.746 orang di DKI Jakarta hingga sedikitnya 11 orang di Papua Barat. Sebanyak 1 kasus PHK tidak teridentifikasi lokasinya.

Adapun, puluhan ribu tenaga kerja terdampak PHK di Tanah Air itu merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Secara terperinci, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat tercatat sebanyak 3.339 orang dalam 4 bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Kalimantan Selatan dengan total 1.581 orang, disusul Banten sebanyak 1.536 orang.

Lebih lanjut, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 1.367 orang dan 1.237 orang.

Sementara itu, provinsi lainnya mencatatkan jumlah tenaga kerja terdampak PHK yang bervariasi, paling banyak 1.140 orang di DKI Jakarta hingga sedikitnya 9 orang di Papua Barat.

Adapun, belasan ribu tenaga kerja terdampak PHK di Tanah Air itu merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 8.389 orang sepanjang periode Januari-Maret 2026.

Berdasarkan tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari angka PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 4.590 orang, pada Februari 2026 sejumlah 3.273 orang, serta pada Maret 2026 yang sebanyak 526 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,51% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat itu tercatat sebanyak 1.721 orang pada tiga bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Kalimantan Selatan dengan akumulasi 1.071 orang, disusul Kalimantan Timur sebanyak 915 orang.

Berikutnya, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Banten dan Jawa Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 707 orang dan 649 orang.

Sementara itu, provinsi lainnya mencatatkan jumlah tenaga kerja terdampak PHK yang bervariasi, paling sedikit 2 orang hingga 707 orang.

Adapun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Januari 2026 tercatat jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Merujuk Satu Data Ketenagakerjaan, dikutip pada Minggu (8/3/2026), total pekerja yang terkena PHK pada Januari 2026 mencapai 359 orang, turun drastis dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 10.026 orang. Adapun, tenaga kerja yang ter-PHK ini merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pada Januari 2026, PHK paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Selatan yang masing-masing tercatat sebanyak 49 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan yaitu sekitar 13,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian yang dikutip dari Satu Data Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, pada Januari 2026, Kalimantan Utara mencatat 46 orang, Kalimantan Timur sebanyak 35 orang, serta Jawa Timur sebanyak 34 orang ter-PHK.

Beberapa provinsi lain juga mencatat PHK dengan jumlah relatif kecil, seperti Banten dan Jawa Tengah masing-masing 27 orang, DKI Jakarta sebanyak 19 orang, serta Kalimantan Barat sebanyak 13 orang.

Berbeda dengan kondisi pada awal 2026, jumlah PHK pada Januari 2025 tercatat jauh lebih tinggi dan terkonsentrasi di sejumlah provinsi dengan basis industri besar.

Data menunjukkan, Banten menjadi wilayah dengan PHK tertinggi mencapai 2.604 orang atau sekitar 25,97% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan pada Januari tahun lalu.

Pada Januari 2025, Jawa Tengah mencatatkan tenaga kerja yang ter-PHK sebanyak 1.756 orang dan Jawa Barat sebanyak 1.738 orang. Selain itu, angka PHK yang cukup besar juga tercatat di Riau sebanyak 794 orang, DKI Jakarta sebanyak 671 orang, serta Jawa Timur sebanyak 483 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang sepanjang Januari–Desember 2025.

Mengutip portal Satu Data Kemnaker, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Menilik perinciannya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang sepanjang 2025.

Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja.

Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Kemnaker juga melaporkan jumlah tenaga kerja ter-PHK yang tidak teridentifikasi menurut provinsinya sebanyak 19 orang selama dua belas bulan terakhir.

Adapun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa keberadaan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) akan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membentuk Satgas PHK, yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 pada 1 Mei 2025.

“Terkait dengan Satgas [PHK], yang utama dari pencegahan PHK adalah penciptaan lapangan kerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Airlangga menyebut, Satgas tersebut tengah menjalankan tugasnya untuk mempercepat atau mempermudah proses yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan, khususnya pencegahan PHK.

Pemerintah juga menyiapkan sistem online yang memungkinkan setiap perusahaan melaporkan secara langsung permasalahan yang menyangkut tenaga kerja, PHK, maupun isu lain.

“Jadi company per company, jadi kami sudah menyelesaikan dan membahas persoalan sektoral tetapi detail, ini yang kami akan dorong ke depan,” imbuhnya.

Adapun, sepanjang Januari—November 2025, terdapat 79.302 tenaga kerja yang ter-PHK dan tercatat sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi.

Data juga menunjukkan bahwa total tenaga kerja yang kena PHK di Jawa Barat sebanyak 17.234 orang atau sekitar 21,73% dari total PHK di Indonesia.

Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.005 orang, disusul Banten dengan 9.216 pekerja yang ter-PHK.

Kemnaker menyebut bahwa tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Terlebih, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 79.302 orang sepanjang Januari–November 2025.

Mengutip portal Satu Data Kemnaker, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,73% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian keterangan data tersebut yang dikutip pada Senin (22/12/2025).

Menilik perinciannya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 17.234 orang sepanjang sebelas bulan 2025.

Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.005 orang, disusul Banten dengan 9.216 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 5.710 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 4.886 pekerja.

Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Kalimantan Timur di urutan ke-6 dengan 3.487 pekerja, disusul Sulawesi Selatan dengan 3.356 orang, Kepulauan Riau (2.750), Riau (2.402), serta Kalimantan Barat (2.262).

Kemnaker juga melaporkan jumlah tenaga kerja ter-PHK yang tidak teridentifikasi menurut provinsinya sebanyak 13 orang hingga bulan kesebelas tahun ini.

Adapun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 70.244 orang sepanjang Januari–Oktober 2025.

Mengutip portal Satu Data Kemnaker, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 22,29% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian keterangan data tersebut yang dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Menilik perinciannya, Provinsi Jawa Barat melaporkan total tenaga kerja dirumahkan sebanyak 15.657 orang sepanjang sepuluh bulan 2025.

Jawa Tengah bertengger di posisi kedua PHK terbanyak dengan jumlah 13.545 orang, disusul Banten dengan 6.863 pekerja.

Kemudian, di DKI Jakarta sebanyak 5.149 pekerja terkena PHK dan Jawa Timur sebanyak 4.142 pekerja.

Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Kalimantan Timur di urutan ke-6 dengan 3.125 pekerja, disusul Sulawesi Selatan dengan 2.486 orang, Kepulauan Riau (2.355), Riau (2.267), serta Kalimantan Barat (2.220).

Kemnaker juga melaporkan jumlah tenaga kerja ter-PHK yang tidak teridentifikasi menurut provinsinya sebanyak 15 orang hingga bulan kesepuluh tahun ini.

Adapun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia tidak termasuk dalam perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia diperkirakan masih akan berlanjut jika pemerintah tidak segera turun tangan untuk memulihkan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sepanjang 2025, jumlah pekerja yang terdampak PHK semakin bertambah jumlahnya. Kondisi ini tercermin dari laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK mencapai 88.519 orang pada 2025.