Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan platform Sapa UMKM sebagai sistem satu data terintegrasi yang dirancang untuk menghubungkan layanan pembiayaan, legalitas, pelatihan, sertifikasi, hingga pemasaran bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan platform tersebut dibangun untuk menjawab tantangan pendataan sekaligus pelayanan terhadap puluhan juta pelaku UMKM yang tersebar di Tanah Air.

“Ada kurang lebih 57 jutaan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Tanah Air kita. Artinya kalau dengan metode konvensional, saya pikir hampir sulit,” kata Maman seusai Soft Launching SAPA UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Dia menuturkan Sapa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai basis data, melainkan juga menjadi pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan akses pembiayaan, sertifikasi, legalitas, hingga pemasaran dalam satu sistem.

Maman menjelaskan pemerintah selama ini memiliki sekitar 30 juta data UMKM yang bersifat statis karena diperoleh dari pendataan beberapa tahun sebelumnya. Melalui Sapa UMKM, pemerintah ingin mengubah data tersebut menjadi data dinamis yang terus diperbarui berdasarkan aktivitas pelaku usaha.

“Hadirnya Sapa UMKM adalah mengkonversi data statik yang sudah kami miliki, kami konversi menjadi data dinamik,” tuturnya.

Platform tersebut juga akan mengintegrasikan berbagai layanan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari pengurusan sertifikasi halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga akses pembiayaan formal dan nonformal.

Maman mengatakan fitur pembiayaan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan sistem tersebut. Menurutnya, selama ini banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses modal sehingga terjebak pinjaman online (pinjol) berbunga tinggi.

“Kalau Sapa UMKM ini bisa hadir dan berjalan secara maksimal, mereka nggak lagi terjebak dengan pinjol-pinjol yang menyesatkan dan membebankan mereka itu,” ujarnya.

Selain pembiayaan, Sapa UMKM juga akan dilengkapi fitur pelatihan usaha, pembukuan digital, QRIS, payment gateway, hingga kanal komunitas UMKM lintas daerah.

Maman mengungkapkan pemerintah juga tengah menyiapkan marketplace domestik yang akan terintegrasi dengan Sapa UMKM dan platform PaDi UMKM milik Telkom. Adapun, marketplace tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi pelaku UMKM yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya layanan di platform e-commerce.

“Insyaallah melalui Sapa UMKM dan PaDi UMKM akan menjadi cikal bakal terbangunnya marketplace dalam negeri kita di Indonesia ini,” imbuhnya.

Maman juga menegaskan seluruh pelaku UMKM nantinya diwajibkan melakukan onboarding ke dalam sistem Sapa UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat terhubung dengan seluruh layanan pemerintah secara terintegrasi.

Dia menilai kewajiban onboarding bukan dimaksudkan sebagai sanksi, melainkan agar pelaku usaha tidak kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah.

“Tujuannya untuk kebaikan agar mereka bisa mendapatkan semua fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sistem Sapa UMKM,” ujar Maman.

Data Tunggal UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pembangunan UMKM nasional harus dimulai dari data yang akurat dan terintegrasi.

Dia menjelaskan Sapa UMKM menjadi platform layanan terpadu bagi pelaku usaha, sebagai bagian dari upaya transformasi digital pemberdayaan UMKM. Platform ini menghubungkan UMKM dengan berbagai program, layanan dan fasilitas pemerintah dalam satu kanal.

Menurutnya, Sapa UMKM menjadi langkah revolusioner karena akan menghadirkan data tunggal UMKM yang diperbarui secara dinamis dan terintegrasi lintas kementerian serta lembaga.

“Dengan anggaran yang pas-pasan idenya banyak. Dan salah satu ide yang ter-revolutioner yang saya katakan tadi adalah membuat satu data UMKM Indonesia, yang nanti akan dicatat oleh Ibu Kepala BPS serta jajarannya,” ujar Rachmat.

Dia mengatakan pemerintah ingin memastikan proses pendataan dilakukan secara akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan. Karena itu, data UMKM nantinya akan diperbarui secara berkelanjutan dan diintegrasikan dengan berbagai kementerian dan lembaga

“Data ini akan terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang nantinya juga akan berkolaborasi, bersinergi untuk meningkatkan kemampuan, daya saing UMKM,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengatakan pengembangan platform Sapa UMKM dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Dia menjelaskan Sapa UMKM dibangun dengan tiga prinsip utama, yakni satu data melalui integrasi data UMKM berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor induk berusaha (NIB), satu platform melalui integrasi layanan dan program lintas kementerian/lembaga, serta satu akses untuk memudahkan pelaku usaha mengakses berbagai layanan pemerintah.

Dia mengatakan bahwa data UMKM yang telah terkumpul sampai saat ini mencapai 30,2 juta pelaku usaha. Data tersebut diarahkan menjadi satu data UMKM nasional dengan sistem pemutakhiran yang berjalan secara dinamis melalui platform Sapa UMKM.

Menurutnya, platform tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung program kesejahteraan rakyat berdaya dan produktif sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Adapun sebelum resmi diluncurkan, Sapa UMKM telah melalui tahap uji coba di sejumlah daerah seperti Surabaya, Bandung, Makassar, dan Bali.

Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan program Sapa UMKM menjadi langkah reformasi penting karena mengintegrasikan data, program, dan informasi lintas kementerian serta lembaga ke dalam satu platform.

“Kami tentunya akan berkontribusi terhadap data-data yang nanti akan dimanfaatkan, dan kami juga akan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan oleh Sapa UMKM dalam rangka untuk menghasilkan statistik yang nantinya lebih berkualitas,” ujar Amalia.

Amalia menjelaskan berdasarkan data terpadu UMKM hasil kerja sama BPS dan Kementerian UMKM pada 2022–2023, tercatat sebanyak 30,2 juta UMKM nonpertanian.

Sementara itu, hasil sensus pertanian menunjukkan terdapat sekitar 29 juta UMKM sektor pertanian. Dengan demikian, terdapat 59 juta UMKM sektor pertanian dan non-pertanian. BPS mencatat jumlah tersebut setara sekitar 99% dari total pelaku usaha di Indonesia sehingga sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian.

Lebih lanjut, Amalia menambahkan BPS dalam waktu dekat juga akan melaksanakan sensus ekonomi untuk memperbarui data lapangan terhadap puluhan juta pelaku UMKM tersebut.

Dia pun berharap kehadiran Sapa UMKM dapat menjadi sumber data strategis bagi BPS, khususnya dalam penyusunan statistik ekonomi nasional penghitungan produk domestik bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi, hingga pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.

“Kami berharap Bapak Menteri sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sapa UMKM ini akan menjadi sumber data yang luar biasa bagi BPS,” tuturnya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan program Sapa UMKM berpotensi mempercepat proses pendataan hingga pelayanan sertifikasi produk bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Taruna mengatakan saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum terdata dalam sistem BPOM. Padahal, sektor UMKM yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPOM mencapai jutaan pelaku usaha di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan data dari kamar dagang dan industri Indonesia, yang berhubungan dengan tupoksinya Badan POM itu ada 18 jutaan. Mulai dari yang kecil, mikro, kecil, menengah. Semuanya itu punya nilai yang sangat penting. Tapi yang dari kami baru mampu mendata baru 4,2 juta. Apa artinya? Masih kita kehilangan kurang lebih 14 juta,” ujar Taruna.

Taruna mengakui selama ini BPOM kerap dipersepsikan sebagai lembaga yang mempersulit proses sertifikasi produk UMKM. Padahal, menurut dia, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dipasarkan.

Dia menegaskan BPOM tidak akan menurunkan standar pengawasan produk. Namun, dengan sistem data terintegrasi melalui Sapa UMKM, proses layanan dan sertifikasi diharapkan menjadi lebih cepat dan mudah diakses pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih menjadi ruang hidup bagi jutaan keluarga Indonesia. Di balik kontribusinya yang mencapai sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto nasional, UMKM juga menjadi tempat banyak masyarakat menggantungkan harapan, membangun kemandirian, dan menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 BPS, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56.142.687 unit, dengan 96,94% di antaranya merupakan usaha mikro. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem UMKM bukan hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keberpihakan terhadap pengusaha kecil yang selama ini menjadi fondasi ekonomi rakyat.

Di tengah besarnya peran tersebut, tantangan UMKM masih cukup kompleks. Banyak pengusaha, terutama di sektor mikro dan ultra mikro, belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan yang terpadu, mulai dari pembiayaan, legalitas, pemasaran, hingga pendampingan usaha. Menjawab kebutuhan itu, Kementerian UMKM bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkenalkan SAPA UMKM sebagai platform pusat informasi dan layanan yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan UMKM dari pemerintah dan non-pemerintah dalam satu akses. Platform ini diperkenalkan dalam soft launching di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Ia menilai kemajuan sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari kekuatan kewirausahaan masyarakatnya. Dalam kesempatan itu, Rachmat menyebut SAPA UMKM sebagai revolusi digital bagi pengembangan usaha kecil dan menengah Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, SAPA UMKM akan memperkuat berbagai aspek pengembangan usaha, mulai dari pengelolaan data, akses pembiayaan dan insentif, pemasaran dan kolaborasi, hingga penguatan rantai pasok, kemitraan, serta layanan one stop service. Menurutnya, kehadiran platform ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi bagi UMKM.

“Selain berfungsi sebagai sistem informasi pendataan tunggal dan pemetaan potensi UMKM, SAPA UMKM juga akan mengintegrasikan berbagai kebutuhan usaha dalam satu aplikasi, mulai dari perizinan melalui OSS, sertifikasi, pelatihan, hingga mengoneksikan pengusaha UMKM dengan pemasok, logistik, industri besar, BUMN, dan ekosistem usaha lainnya,” kata Menteri Maman.

Tidak hanya itu, SAPA UMKM juga diharapkan mampu memastikan setiap pengusaha UMKM memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, dan pelindungan usaha secara lebih mudah dan terarah. Pemerintah turut mendorong UMKM agar semakin terhubung dengan ekosistem digital guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendukung integrasi ekosistem UMKM melalui SAPA UMKM sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan pembiayaan yang disertai pemberdayaan. Melalui pengalaman mendampingi nasabah ultra mikro, khususnya perempuan prasejahtera melalui program Mekaar, PNM melihat bahwa akses modal akan memberi dampak lebih besar ketika berjalan bersama pendampingan, literasi, dan jejaring usaha.

Dukungan terhadap SAPA UMKM juga sejalan dengan semangat PNM dalam memperluas pemberdayaan ekonomi dari akar rumput. Melalui ekosistem yang semakin terhubung, pengusaha mikro diharapkan tidak hanya lebih mudah mendapatkan informasi dan layanan, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk naik kelas. Dari akses yang sederhana, ada peluang yang tumbuh, dari pendampingan yang konsisten, ada keluarga yang bisa melangkah lebih percaya diri menuju kesejahteraan.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan marketplace lokal terintegrasi sebagai bagian dari pengembangan platform Sapa UMKM untuk memperkuat ekosistem digital bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tengah membangun sistem terpadu berbasis satu data dinamis yang menghubungkan layanan pembiayaan, legalitas, pelatihan, sertifikasi, hingga pemasaran produk UMKM dalam satu platform melalui Sapa UMKM.

Maman menuturkan Kementerian UMKM saat ini tengah mengembangkan marketplace UMKM dalam negeri melalui integrasi platform Sapa UMKM dengan PaDi UMKM milik Telkom. Namun, fitur tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum diluncurkan secara resmi.

“Kami sudah siapkan satu fitur yang mungkin belum di-launching, tapi sudah kita siapkan dan sedang di-develop. Ini juga menjawab aspirasi dari semua pengusaha-pengusaha mikro kecil di Tanah Air. Kita akan siapkanmarketplaceTanah Air kita,” kata Maman saat ditemui seusai Soft Launching Sapa UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Namun, sebelum marketplace tersebut diluncurkan secara luas, pemerintah akan lebih dulu mengevaluasi implementasi sistem Sapa UMKM dalam satu tahun ke depan, termasuk proses integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Maman, selama ini PaDi UMKM masih terbatas untuk kebutuhan pengadaan di lingkungan BUMN. Ke depan, platform tersebut akan diperluas agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku UMKM di Indonesia.

“Sekarang kan memang sudah ada, namanya PaDi UMKM. Nah, PaDi UMKM akan kita kembangkan dulu, akan kita kembangkan. Dan sekarang Kementerian UMKM bareng dengan Bappenas sedang melakukan integrasi koordinasi dengan Telkom dan BUMN,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan marketplace tersebut nantinya akan dikembangkan setelah seluruh sistem dan integrasi data lintas kementerian selesai dilakukan.

“Setelah semua ini menjadi satu ekosistem, bergabung semua di sini, baru kita akan siapkan marketplace-nya. Supaya saudara-saudara kita mau memasarkan produk, menjual produknya, segala macam, bisa di dalam sistem ini,” ujarnya.

Dia menuturkan sistem tersebut nantinya akan dikoneksikan dengan platform PaDi UMKM dan menjadi cikal bakal marketplace domestik bagi produk UMKM Indonesia. Integrasi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas keluhan pelaku UMKM terkait tingginya biaya layanan di platform e-commerce saat ini.

“Pengusaha-pengusaha mikro itu dan kecil nggak perlu lagi komplain, kalau memang mereka pusing itu dengan die-commerceyang biayanya mahal, mereka akan terbuka nanti dengan akses ini. Kita siapkan semuanya,” ujarnya.

Kebut Permen UMKM

Di sisi lain, Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) terkait perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM, khususnya bagi para pelaku usaha yang berjualan di platform marketplace.

Maman mengungkap pihaknya menerima banyak keluhan dari para pedagang, seller, hingga merchant terkait tingginya biaya administrasi dan biaya layanan yang dibebankan platform digital. Menurutnya, tingginya biaya tersebut berdampak langsung terhadap kenaikan biaya produksi dan beban usaha para pelaku UMKM.

“Kami, Kementerian UMKM banyak sekali mendapatkan aspirasi dari pedagang-pedagang, seller-seller, merchant-merchant yang jualan di marketplace kita di Tanah Air. Rata-rata mengeluhkan dengan tingginya biaya administrasi, biaya layanan, dan lain sebagainya, dan dampaknya adalah ke peningkatan kos produksi mereka,” tuturnya.

Dia mencontohkan dari penjualan senilai Rp100.000 di marketplace, pelaku usaha bisa kehilangan sekitar Rp30.000 untuk biaya administrasi, promosi, dan iklan.

Dalam Permen tersebut, pemerintah berencana mewajibkan marketplace memberikan diskon biaya layanan hingga 50% bagi UMK, dengan syarat wajib masuk ke sistem Sapa UMKM.

“Jadi biar langsung terintegrasi antara Sapa UMKM dengan Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, segala macam, sistem mereka langsung terintegrasi dan kita dorong pengusaha-pengusaha mikro kita juga untuk punya NIB, langsung kita dorong akses di sini,” tuturnya.

Maman menjelaskan Sapa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai basis data pelaku usaha, melainkan juga menjadi pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan akses pembiayaan, sertifikasi halal, BPOM, PIRT, hingga pelatihan usaha. Sistem tersebut dirancang untuk mengubah data UMKM yang selama ini bersifat statis menjadi data dinamis yang terus diperbarui berdasarkan aktivitas pelaku usaha.

Selain itu, Sapa UMKM juga terintegrasi ke berbagai layanan pendukung UMKM agar pelaku usaha dapat mengakses seluruh kebutuhan usaha, mulai dari modul pelatihan, legalitas, layanan permodalan dan pembiayaan, hingga pemasaran.

Maman menambahkan platform tersebut juga akan menyediakan fitur QRIS, pembukuan digital, konsultasi usaha, pelatihan lintas kementerian, hingga kanal pengaduan pungutan liar yang terhubung dengan aparat penegak hukum.