Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan transformasi layanan JKN memberikan kemudahan bagi peserta saat membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Bersama fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan upaya perbaikan dan mengoptimalkan proses layanan, mulai dari pendaftaran hingga peserta mendapatkan pelayanan medis, sehingga peserta dapat berobat dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Komitmen tersebut terbukti dari implementasi inovasi pelayanan yang memudahkan peserta JKN, mulai dari proses administrasi, akses informasi melalui Petugas BPJS SATU, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, pada Rabu (01/07).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi pelayanan JKN tidak hanya diwujudkan melalui penyederhanaan proses administrasi dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga melalui pendampingan yang memastikan peserta memperoleh informasi dan pelayanan yang dibutuhkan selama berada di rumah sakit.

"Transformasi pelayanan harus benar-benar dirasakan oleh peserta. Karena itu, kami senantiasa memperkuat kolaborasi dengan rumah sakit agar peserta dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah, mulai dari proses pendaftaran hingga memperoleh pelayanan medis," ujar Pujo.

Salah satu bentuk transformasi lainnya adalah mendorong pemanfaatan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) yang membantu mempercepat proses administrasi peserta di rumah sakit. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu di rumah sakit untuk memberikan pendampingan kepada peserta JKN.

Melalui BPJS SATU, peserta dapat memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya, alur pelayanan JKN, hingga mendapatkan bantuan apabila mengalami kendala selama mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kehadiran petugas BPJS SATU diharapkan memberikan kepastian informasi sekaligus memastikan peserta memperoleh pelayanan sesuai ketentuan Program JKN.

Pujo menegaskan, transformasi di sektor pelayanan akan diperkuat melalui sinergi antara BPJS Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh jaminan pembiayaan, tetapi juga pengalaman pelayanan yang semakin baik dan memuaskan.

"Kami ingin memastikan setiap peserta merasa terbantu saat mengakses layanan kesehatan. Ketika peserta membutuhkan informasi mengenai alur pelayanan, administrasi, maupun hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN, ada petugas BPJS SATU yang siap memberikan pendampingan. Dengan dukungan transformasi layanan dan kolaborasi bersama rumah sakit, kami berharap peserta dapat memperoleh pelayanan yang optimal," tegas Pujo.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan peserta yang tengah mengakses layanan. Dengan komitmen pelayanan yang ditunjukkan oleh RSUD Cengkareng, banyak peserta mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima, mulai dari proses pendaftaran yang mudah, hingga tindakan medis yang diberikan rumah sakit.

Agar kemudahan pelayanan di rumah sakit dapat dirasakan secara optimal, Pujo juga mengajak peserta untuk rutin memastikan status kepesertaannya tetap aktif. Bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran, BPJS Kesehatan menghadirkan Program REHAB 3.0 yang memberikan skema pembayaran bertahap yang semakin fleksibel.

"Bukan hanya itu, kami juga mendorong peserta untuk rutin mengecek status keaktifan kepesertaan JKN. Khususnya bagi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN. Lewat inovasi ini, peserta dapat dengan mudah mengecek status kepesertaannya sebelum mengakses pelayanan kesehatan, sehingga proses pelayanan di fasilitas kesehatan dapat berjalan lebih lancar," tegas Pujo.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah berusaha agar pelayanan kepada peserta di rumah sakit, khususnya layanan katastropik tetap berjalan optimal. Ia menyebut, pemerintah bersungguh-sungguh mendukung Program JKN agar seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dan dapat mengakses jaminan layanan kesehatan dengan mudah.

"Melalui Program JKN, seluruh peserta mendapatkan pelayanan yang baik dengan harga yang sangat terjangkau, karena aspek gotong royong yang dijalankan BPJS Kesehatan. Prinsip ini sering kami sebut pola kerja sama raksasa, upaya yang dilakukan bersama untuk melindungi masyarakat Indonesia," kata Cak Imin.

Bukan hanya itu, Cak imin menegaskan bahwa pemerintah telah memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung Program JKN, dengan mendorong menjadi peserta JKN aktif dengan rutin membayar iuran kepesertaan tiap bulan.

JAKARTA - Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menutup ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif di Cilacap, Jawa Tengah diapresiasi sejumlah kalangan. Tindakan tersebut sebagai wujud dari pembenahan tata kelola MBG.

"Ratusan titik fiktif dapur tersebut memang harus ditutup sebagai bagian dari langkah-langkah pembenahan tata kelola MBG," ujar Pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Selain dukungan terhadap penutupan dapur-dapur palsu tersebut, Wignyo juga mengusulkan agar BGN menginvestigasi semua daerah. Hal tersebut diusulkan karena ia mengkhawatirkan titik palsu itu mungkin saja banyak terdapat di daerah-daerah lain.

"Ditemukannya ratusan dapur fiktif di Cilacap mestinya jadi alarm buat BGN untuk lebih lanjut menurunkan tim investigasi ke daerah-daerah lain. Karena bukan tidak mungkin dapur-dapur manipulatif seperti itu ribuan jumlahnya," tegasnya.

Wignyo menambahkan lembaga penegak hukum juga harus cepat tanggap terhadap kasus ini. Semua pihak yang berhubungan dengan keberadaan titik-titik dapur palsu ini harus diperiksa

Lihat video: Aplikasi Pendaftaran SPPG Ditutup, BGN Tak Izinkan Pendirian Dapur MBG yang Baru!

"Ini jahat, miliaran rupiah uang negara masuk ke kantong mereka. Oleh karenanya lembaga penegak hukum harus cepat tanggap memeriksa semua oknum-oknum manipulatif ini, dari mulai mereka yang dengan sengaja mengajukan dapur-dapur palsu, oknum-oknum tim verifikasinya, hingga oknum yang memberikan approval terhadap dapur-dapur manipulatif tersebut," katanya.

Sidik Pramono

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA UI) dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)

Di hadapan publik, wajah Badan Gizi Nasional adalah Makan Bergizi Gratis. Selama setahun terakhir, keduanya menjadi frasa yang teramat lekat dan nyaris tak terpisahkan. Dalam pelbagai percakapan publik, keberadaan BGN seolah ekadar pelaksana program MBG. Seolah tak ada yang salah. Tetapi benarkah hanya melulu begitu?

Rujukan utama untuk mencermati keberadaan BGN adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan juga penjabarannya dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029. BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Jika menilik kedua produk hukum tersebut, mandat yang harus dijalankan oleh BGN adalah memperkuat koordinasi antarlembaga dan sektor, memastikan implementasi kebijakan gizi yang efektif, tepat sasaran, dan terencana secara sistematis, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan gizi yang selama ini dihadapi Indonesia.

Menilik regulasi yang ada, ruang gerak BGN tentunya tak sebatas operator MBG. Sejak kelahirannya, BGN sesungguhnya dirancang sebagai institusi yang memimpin orkestrasi perbaikan gizi nasional yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan juga masyarakat sipil.

Cukup dengan menilik struktur organisasinya, keberadaan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan, memperlihatkan bahwa BGN semestinya lebih dari sekadar operator MBG. Tambahan lagi, selama 22 bulan usia BGN, sudah terbentukkah Dewan Pengarah yang mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional?

Realitas yang kemudian terjadi memang mengarah pada tertutupnya fungsi orkestrasi BGN oleh dominasi program MBG. Setidaknya sebagaimana tecermin dalam banyak diskusi publik, BGN tereduksi hanya sekadar operator yang memastikan MBG terselenggara dengan target semassif mungkin.

Publik lebih mengenal BGN melalui pembukaan dapur di berbagai wilayah target (yang kemudian dikotori oleh dugaan jual-beli titik dapur!), distribusi makanan (yang kemudian memunculkan dugaan lancung pengadaan sepeda motor dan pengadaan lainnya!), target penerima manfaat (yang justru distribusi di wilayah 3T dengan kerawanan gizi tinggi selalu menimbulkan tanda tanya!), pengadaan bahan baku pangan (yang konon sampai seekor sapi dibutuhkan setiap SPPG dalam sehari!), hingga penanganan kasus keracunan makanan (yang di awal-awal pelaksanaan program sempat “teredam” dalam pemberitaan!).

Penyempitan mandat kelembagaan (dengan segenap “pembelokannya”) tersebut berisiko menghambat pencapaian tujuan pemenuhan gizi nasional dalam jangka panjang. Pertanyaan utamanya yang kembali layak diapungkan: apakah BGN dimaksudkan untuk membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang komprehensif ataukah sekadar menjadi kendaraan administratif bagi program MBG atau bahkan instrumen politik untuk kelompok kepentingan tertentu?

Kompleksitas persoalan gizi

Rencana Strategis BGN mencantumkan, dalam lima tahun terakhir, prevalensi stunting di Indonesia memang menurun, namun masih tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, hampir setengah dari ibu hamil di Indonesia menderita anemia (48,9%), dan sekitar 17,3% mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 26,5% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi. Data-data tersebut mengingatkan bahwa persoalan gizi bukan hanya sekadar penyediaan makanan (secara gratis).

Selama bertahun-tahun Kementerian Kesehatan mengelola intervensi kesehatan ibu dan anak, termasuk dengan pendirian pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk mendekatkan kepada target sasaran. Kementerian Pendidikan menjalankan pendidikan kesehatan dan gizi, termasuk dengan pemberian makanan tambahan yang dikoordinasikan oleh masing-masing sekolah.

Kementerian Sosial mengelola bantuan sosial, terutama dengan sasaran utama keluarga prasejahtera. Kementerian Pertanian membenahi hal-hal terkait urusan produksi pangan, dengan ultimate goal antara lain tersedianya pangan pokok yang terjangkau oleh semua kalangan. Pun pemerintah daerah yang menjalankan berbagai program konvergensi stunting dan layanan dasar yang ditugaskan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Sebagaimana ilustrasi di atas, penanganan masalah gizi bersifat multidimensional, mencakup banyak sub-isu dan melibatkan banyak aktor dengan mandat dan sumberdaya yang juga beragam. Hal tersebut menegaskan bahwa persoalan gizi memang tidak mungkin diselesaikan satu institusi sendirian.

Jika kenyataan lapangan mengindikasikan program-program tersebut berjalan dalam logika sektoral masing-masing, bukankah hal tersebut memperingatkan adanya kegagalan koordinasi antarlembaga (coordination failure) untuk pencapaian tujuan kolektif yang sama? Jika jawabannya “ya”, bukankah itu menjadi justifikasi (ter)penting dan strategis mengapa lembaga seperti BGN harus dilahirkan?

Kembali ke mandat

Dengan realitas dan tantangan sekompleks itu, BGN semestinya hadir sebagai institusi metagovernance, yang berfungsi mengatur arena kebijakan, menyelaraskan, dan mengoordinasikan berbagai jaringan aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan publik. Fungsi koordinator, mediator, ataupun fasilitator menempatkan pemerintah tak melulu menjadi pelaksana utama setiap program (Jessop, 2003).

BGN semestinya berperan selayaknya konduktor yang memandu orkestrasi pembangunan gizi nasional; peran yang lebih penting sebagai pengarah, penghubung, dan pengendali agar berbagai aktor bergerak selaras menuju tujuan yang sama. Tugas strategis BGN meliputi penyelarasan kebijakan pemenuhan gizi nasional, integrasi data dan informasi gizi, harmonisasi program lintas-kementerian/lembaga, penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan sistem pemantauan gizi nasional, serta mobilisasi kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.

Dengan kesadaran bahwa MBG hanyalah salah satu instrumen dalam orkestrasi besar pemenuhan gizi nasional, sudah semestinya tak seluruh energi BGN tersedot untuk pengelolaan program MBG yang sangat besar, kompleks, dan menyita perhatian publik. Jangan malahan terjadi mission drift, pembelokan dari mandat strategis menuju aktivitas operasional yang memboroskan seluruh sumberdaya.

Risiko makin menguat karena reduksi tak berhenti sebatas persepsi publik, tetapi merembet pada reduksi kebijakan ataupun alokasi sumberdaya. Padahal bukankah pertimbangan utama pembentukan BGN justru fungsi koordinasi dan orkestrasi?

Pelurusan kembali mandat besar BGN sangat penting untuk menjawab tantangan persoalan gizi, terutama dengan membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang terintegrasi. Tulisan ini tentunya tidak dimaksudkan lagi untuk mempersoalkan perlu-tidaknya atau penting-tidaknya program MBG.

Hanya saja, ketika BGN semakin identik dengan satu program saja, lantas bagaimana memposisikan “mandat besar” dan “praktik yang menyempit” tersebut, ketika mandat strategis malahan tereduksi menjadi orientasi yang sangat operasional?

Akhirnya, pertanyaan ulang yang perlu direnungkan: apakah memang BGN ingin diingat di masa depan sekadar sebagai penyelenggara makan siang gratis terbesar di dunia?

Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini

Semarang (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah diwajibkan melakukan penyerapan telur dan daging ayam untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Kesepakatan itu dituangkan dalam "Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis" yang ditandatangani dalam rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak.

"Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini," kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di sela acara.

Ada tiga poin utama dalam komitmen bersama tersebut, yakni pertama, menu MBG di Jateng akan menggunakan telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam satu minggu.

Kedua, asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging siap menyediakan pasokan sesuai standar kualitas yang telah disepakati serta mengirimkan langsung ke lokasi dapur mitra SPPG.

Ketiga, pembelian dilakukan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jateng dengan harga yang telah disepakati, yakni telur Rp26.000 per kilogram, dan daging ayam karkas Rp35.000 per kg atau setara Rp20.000 per kg berat hidup.

Skema tersebut, kata tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Jateng, merupakan bagian dari penataan program MBG di Jateng agar berjalan lebih terarah, terutama terkait menu dan rantai pasok bahan pangan.

"SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa pengaturan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan, dan pemerintah akan memastikan transaksi berjalan sesuai harga acuan yang telah ditetapkan.

"Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jateng. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jateng," katanya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menyebutkan bahwa kesepakatan itu menjadi momentum untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh SPPG.

Hasil komitmen tersebut akan disampaikan kepada Satgas percepatan MBG di kabupaten/kota serta seluruh SPPG di Jateng, serta pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan kesepakatan diterapkan.

'Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam," katanya.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jateng Suwardi menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak.

"Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) juga melihat kesenjangan antara pengguna seluler dan internet rumah masih cukup besar, dengan jumlah pengguna layanan seluler yang jauh lebih dominan.

Perusahaan menegaskan bahwa pendapatan yang dibukukan dari internet rumah menjadi sumber pemasukan baru, bukan pelengkap dari layanan seluler.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan kondisi tersebut menjadi peluang pertumbuhan bagi XL SATU. Pasca-merger, XLSMART menempatkan layanan home broadband sebagai salah satu dari tiga pilar bisnis utama dan akan terus mendorong ekspansi untuk memenuhi kebutuhan konektivitas yang semakin meningkat.

“XLSMART juga terus memperluas layanan home broadband sebagai sumber pertumbuhan baru, bukan sekadar pelengkap bisnis seluler,” kata Reza kepada Bisnis, Jumat (19/6/2026).

Menurut Reza, harga memang masih menjadi pertimbangan awal pelanggan. Namun, faktor yang lebih menentukan dalam mempertahankan pelanggan adalah kualitas jaringan dan pengalaman pengguna. Karena itu, perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas layanan serta monetisasi pelanggan eksisting dibandingkan bersaing melalui perang tarif.

“Kami berkeyakinan kompetisi melalui kualitas dan pengalaman pelanggan akan lebih memperkuat keberlanjutan industri telekomunikasi yang lebih sehat,” kata Reza.

Untuk mendorong adopsi layanan internet rumah, XLSMART memanfaatkan basis pelanggan seluler yang mencapai lebih dari 69 juta pelanggan melalui strategi cross-selling.

Salah satu caranya adalah menawarkan berbagai paket bundling yang mengintegrasikan layanan internet rumah dan seluler dalam satu ekosistem, termasuk add-on “Kuota HP Sekeluarga”. Perseroan juga memberikan program peningkatan kecepatan tanpa kenaikan harga guna mendorong migrasi pelanggan.

Selain itu, integrasi jaringan nasional yang ditargetkan rampung pada akhir 2026 diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan XL SATU ke wilayah yang sebelumnya hanya dilayani jaringan seluler.

“Di sisi infrastruktur, integrasi jaringan secara nasional yang sudah hampir selesai dan ditargetkan rampung akhir 2026 akan memperluas jangkauan XL SATU ke area yang sebelumnya hanya terlayani seluler,” ungkapnya.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif menilai prospek pasar fixed broadband dalam tiga hingga lima tahun ke depan masih sangat menjanjikan. Menurutnya, industri akan bergerak menuju layanan internet yang semakin cepat dengan harga yang semakin terjangkau, seiring meningkatnya kualitas jaringan dan kompetisi di pasar.

“Jadi ke depan masyarakat mendambakan kecepatan internet yang lebih affordable dan juga lebih cepat lagi ke depannya, kalau melihat trend akhir-akhir ini ya di market,” kata Arif kepada Bisnis.

Arif menjelaskan internet seluler masih menjadi pilihan utama masyarakat karena cakupan jaringannya yang luas hingga ke berbagai wilayah pelosok serta didukung penetrasi jaringan 4G yang relatif baik. Namun, kebutuhan trafik data diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan kecerdasan buatan (AI), aplikasi digital, dan berbagai layanan berbasis data lainnya.

Menurutnya, layanan internet seluler pada akhirnya tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan konektivitas masyarakat. Karena itu, fixed broadband akan tetap menjadi tulang punggung infrastruktur internet di masa depan.

Arif juga menilai tingkat penetrasi fixed broadband dapat menjadi salah satu indikator kemajuan Indonesia menuju negara maju. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dasar telekomunikasi, khususnya jaringan backbone dan kabel laut antarpulau, perlu terus diperkuat agar penetrasi internet tetap dapat meningkat secara berkelanjutan.

Selain persoalan infrastruktur, hasil survei APJII menunjukkan sejumlah faktor yang membuat masyarakat belum berlangganan internet tetap, antara lain cakupan layanan yang belum merata, faktor harga, hingga karakteristik masyarakat yang masih sering berpindah tempat tinggal dan lebih mengandalkan layanan seluler.

“Ketiga mungkin beberapa masyarakat merasa tinggalnya tidak tetap atau berpindah-pindah jadi hanya mengandalkan hanya cellular,” ungkapnya.

JAKARTA, iNews.id - PT Jawa Satu Power (JSP) terus menunjukkan kapasitas dan komitmennya dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional melalui pengoperasian PLTGU Jawa Satu yang aman, andal, dan efisien.

Sebagai salah satu pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) 500 kV, PLTGU Jawa Satu berperan dalam mendukung penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

Saat ini, PLTGU Jawa Satu telah beroperasi dengan kedua unit dan melayani kebutuhan sistem grid Jamali.  Untuk Unit 1, sudah kembali beroperasi setelah dilakukannya pemeliharaan. Perlu diketahui bahwa alokasi beban ditentukan sepenuhnya oleh P2B PLN.

Direktur Utama PT Jawa Satu Power, Dwi Murray, mengatakan bahwa keandalan operasional merupakan prioritas utama kami dalam menjalankan peran sebagai bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Baca Juga

Maknai Iduladha, Pertamina Berbagi Lebih dari 4.400 Hewan Kurban

"Saat ini, PLTGU Jawa Satu beroperasi dengan baik dan siap mendukung kebutuhan sistem sesuai pengaturan pembebanan yang ditetapkan PLN. Penyelesaian pemeliharaan Unit 1 yang lebih cepat dari rencana juga mencerminkan kesiapan dan dedikasi tim kami untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pembangkit, JSP secara konsisten melaksanakan program pemeliharaan berkala sesuai standar operasional dan praktik terbaik industri. Melalui kerja keras seluruh tim, kegiatan pemeliharaan Unit 1 berhasil diselesaikan lebih cepat dari rencana awal sehingga unit tersebut siap kembali berkontribusi dalam mendukung kebutuhan sistem kelistrikan.

JSP akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan PLN serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berkualitas bagi masyarakat. Dalam operasinya, PLTGU Jawa Satu berjalan dalam sistem interkoneksi, di mana pengaturan pembebanan seluruh pembangkit dilakukan secara terpusat oleh PLN melalui Pusat Pengatur Beban (P2B) sesuai kebutuhan sistem.

“Sebagai salah satu PLTGU terbesar di Asia, Jawa Satu Power memiliki tanggung jawab besar untuk terus menghadirkan kinerja operasional yang andal dan efisien. Dengan dukungan teknologi combined cycle generasi terkini serta sumber daya manusia yang kompeten, kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi dan keandalan sistem kelistrikan nasional,” tuturnya.

Keandalan operasional PLTGU Jawa Satu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung ketahanan energi nasional dan memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh di Indonesia. Dengan kapasitas terpasang sebesar 1.760 MW, PLTGU Jawa Satu merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap terbesar di Asia.

Pembangkit ini juga mengadopsi teknologi combined cycle generasi terkini yang dirancang untuk menghasilkan listrik secara lebih efisien, andal, dan ramah lingkungan, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi sistem kelistrikan nasional.

Editor: Rizqa Leony Putri

PT Jawa Satu Power (JSP) terus membuktikan kapasitas dan komitmennya dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa Satu yang diyakini aman, andal, dan efisien.

Sebagai salah satu pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) 500 kV, PLTGU Jawa Satu berperan mendukung penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Saat ini, kedua unit PLTGU Jawa Satu telah beroperasi untuk melayani kebutuhan sistem grid Jamali.

Unit 1 pun sudah kembali beroperasi setelah kegiatan pemeliharaan diselesaikan. Untuk diketahui, alokasi beban ditentukan sepenuhnya oleh P2B PLN.

Direktur Utama PT Jawa Satu Power, Dwi Murray menyatakan, keandalan operasional merupakan prioritas utama JSP dalam menjalankan peran sebagai bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali.

"Saat ini PLTGU Jawa Satu beroperasi dengan baik dan siap mendukung kebutuhan sistem sesuai pengaturan pembebanan yang ditetapkan PLN. Penyelesaian pemeliharaan Unit 1 yang lebih cepat dari rencana juga mencerminkan kesiapan dan dedikasi tim kami untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat," ujar Dwi Murray.

Sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pembangkit, JSP secara konsisten melaksanakan program pemeliharaan berkala sesuai standar operasional dan praktik terbaik industri. Melalui kerja keras seluruh tim, kegiatan pemeliharaan Unit 1 berhasil diselesaikan lebih cepat dari rencana awal, sehingga unit tersebut siap kembali mendukung kebutuhan sistem kelistrikan.

JSP akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan PLN serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berkualitas bagi masyarakat.

Dalam operasinya, PLTGU Jawa Satu berjalan dalam sistem interkoneksi, di mana pengaturan pembebanan seluruh pembangkit dilakukan secara terpusat oleh PLN melalui Pusat Pengatur Beban (P2B) sesuai kebutuhan sistem.

"Sebagai salah satu PLTGU terbesar di Asia, Jawa Satu Power memiliki tanggung jawab besar untuk terus menghadirkan kinerja operasional yang andal dan efisien. Dengan dukungan teknologi combined cycle generasi terkini serta sumber daya manusia yang kompeten, kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi dan keandalan sistem kelistrikan nasional," tambah Dwi Murray.

Keandalan operasional PLTGU Jawa Satu merupakan bagian dari komitmen JSP dalam mendukung ketahanan energi nasional dan memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh di Indonesia. Dengan kapasitas terpasang sebesar 1.760 MW, PLTGU Jawa Satu merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap terbesar di Asia.

Pembangkit ini juga mengadopsi teknologi combined cycle generasi terkini, yang dirancang untuk menghasilkan listrik secara lebih efisien, andal, dan ramah lingkungan, sehingga dapat berkontribusi optimal terhadap sistem kelistrikan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Jawa Satu Power (JSP) terus menunjukkan kapasitas dan komitmennya dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional melalui pengoperasian PLTGU Jawa Satu yang aman, andal, dan efisien. Sebagai salah satu pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) 500 kV, PLTGU Jawa Satu berperan dalam mendukung penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

Saat ini, PLTGU Jawa Satu telah beroperasi kedua Unit dan melayani kebutuhan sistem grid Jamali. Untuk Unit 1, sudah kembali beroperasi setelah dilakukannya pemeliharaan. Perlu diketahui bahwa alokasi beban ditentukan sepenuhnya oleh P2B PLN.

Direktur Utama PT Jawa Satu Power, Dwi Murray mengatakan keandalan operasional merupakan prioritas utama perusahaan dalam menjalankan peran sebagai bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali. "Saat ini PLTGU Jawa Satu beroperasi dengan baik dan siap mendukung kebutuhan sistem sesuai pengaturan pembebanan yang ditetapkan PLN. Penyelesaian pemeliharaan Unit 1 yang lebih cepat dari rencana juga mencerminkan kesiapan dan dedikasi tim kami untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat,” ujar Dwi Murray.

Sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pembangkit, JSP secara konsisten melaksanakan program pemeliharaan berkala sesuai standar operasional dan praktik terbaik industri. Melalui kerja keras seluruh tim, kegiatan pemeliharaan Unit 1 berhasil diselesaikan lebih cepat dari rencana awal sehingga unit tersebut siap kembali berkontribusi dalam mendukung kebutuhan sistem kelistrikan.

JSP akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan PLN serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berkualitas bagi masyarakat. Dalam operasinya, PLTGU Jawa Satu berjalan dalam sistem interkoneksi, di mana pengaturan pembebanan seluruh pembangkit dilakukan secara terpusat oleh PLN melalui Pusat Pengatur Beban (P2B) sesuai kebutuhan sistem.

“Sebagai salah satu PLTGU terbesar di Asia, Jawa Satu Power memiliki tanggung jawab besar untuk terus menghadirkan kinerja operasional yang andal dan efisien. Dengan dukungan teknologi combined cycle generasi terkini serta sumber daya manusia yang kompeten, kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi dan keandalan sistem kelistrikan nasional,” kata Dwi Murray.

Keandalan operasional PLTGU Jawa Satu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung ketahanan energi nasional dan memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh di Indonesia. Dengan kapasitas terpasang sebesar 1.760 MW, PLTGU Jawa Satu merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap terbesar di Asia.

Pembangkit ini juga mengadopsi teknologi combined cycle generasi terkini yang dirancang untuk menghasilkan listrik secara lebih efisien, andal, dan ramah lingkungan, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi sistem kelistrikan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jawa Satu Power (JSP) terus menunjukkan kapasitas dan komitmennya dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional melalui pengoperasian PLTGU Jawa Satu yang aman, andal, dan efisien.

Sebagai salah satu pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) 500 kV, PLTGU Jawa Satu berperan dalam mendukung penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

Saat ini, PLTGU Jawa Satu telah beroperasi dengan kedua unit dan melayani kebutuhan sistem grid Jamali. Untuk Unit 1, sudah kembali beroperasi setelah dilakukannya pemeliharaan. Perlu diketahui bahwa alokasi beban ditentukan sepenuhnya oleh P2B PLN.

“Keandalan operasional merupakan prioritas utama kami dalam menjalankan peran sebagai bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali. Saat ini PLTGU Jawa Satu beroperasi dengan baik dan siap mendukung kebutuhan sistem sesuai pengaturan pembebanan yang ditetapkan PLN. Penyelesaian pemeliharaan Unit 1 yang lebih cepat dari rencana juga mencerminkan kesiapan dan dedikasi tim kami untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat,” ujar *Dwi Murray, Direktur Utama PT Jawa Satu Power*.

Sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pembangkit, JSP secara konsisten melaksanakan program pemeliharaan berkala sesuai standar operasional dan praktik terbaik industri. Melalui kerja keras seluruh tim, kegiatan pemeliharaan Unit 1 berhasil diselesaikan lebih cepat dari rencana awal sehingga unit tersebut siap kembali berkontribusi dalam mendukung kebutuhan sistem kelistrikan.

JSP akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan PLN serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berkualitas bagi masyarakat. Dalam operasinya, PLTGU Jawa Satu berjalan dalam sistem interkoneksi, di mana pengaturan pembebanan seluruh pembangkit dilakukan secara terpusat oleh PLN melalui Pusat Pengatur Beban (P2B) sesuai kebutuhan sistem.

“Sebagai salah satu PLTGU terbesar di Asia, Jawa Satu Power memiliki tanggung jawab besar untuk terus menghadirkan kinerja operasional yang andal dan efisien. Dengan dukungan teknologi combined cycle generasi terkini serta sumber daya manusia yang kompeten, kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi dan keandalan sistem kelistrikan nasional,” tambah Dwi Murray.

Keandalan operasional PLTGU Jawa Satu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung ketahanan energi nasional dan memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh di Indonesia. Dengan kapasitas terpasang sebesar 1.760 MW, PLTGU Jawa Satu merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap terbesar di Asia.

Pembangkit ini juga mengadopsi teknologi combined cycle generasi terkini yang dirancang untuk menghasilkan listrik secara lebih efisien, andal, dan ramah lingkungan, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi sistem kelistrikan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan penerapan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dengan skema satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bertujuan mengamankan hak negara.

Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk mencari keuntungan melalui DSI, melainkan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

"Jadi gini loh, perlu juga dicatat bahwa tujuan pemerintah itu bukan nyari untung lewat DSI-nya. Bukan. Tapi tujuan pemerintah adalah mengamankan hak-haknya negara," kata Sudaryono di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh kewajiban yang harus diterima negara dari aktivitas ekspor sawit dapat terpenuhi secara optimal dan transparan.

Sudaryono menilai pelaku usaha yang jika menjalankan kegiatan ekspor sesuai ketentuan seharusnya tidak keberatan terhadap penerapan skema tersebut.

Menurut dia, fokus utama pemerintah adalah mencegah berbagai praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor kelapa sawit. Praktik tersebut antara lain berkaitan dengan manipulasi data ekspor yang dapat mempengaruhi besaran pajak maupun kewajiban lain yang harus dibayarkan kepada negara.

Ia menjelaskan terdapat indikasi sebagian oknum melakukan pelaporan volume ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai transaksi di bawah harga sebenarnya dalam kegiatan ekspor komoditas.

Sudaryono menyebut praktik transfer pricing juga menjadi perhatian karena memungkinkan transaksi dilakukan kepada perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Kondisi tersebut dapat mengurangi kewajiban pajak maupun berbagai pungutan yang seharusnya diterima negara dari aktivitas ekspor sawit.

"Hak apa? Hak pungutan terhadap pajak, royalti, karena apa? Karena kuantitas ekspornya yang kemudian dimanipulasi, jumlahnya dibikin sedikit yang namanya under invoicing atau transfer pricing," jelasnya.

"Yaitu mengirim barang ke perusahaan dia sendiri di luar negeri dengan harga yang dikurangi sehingga potongan pajaknya atau kewajiban pajaknya. Itu kan sebetulnya merugikan kita," tambahnya.

Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan mekanisme yang lebih transparan untuk memastikan seluruh proses ekspor dapat dipantau dan diawasi dengan baik.

Menurut Sudaryono, DSI diharapkan berfungsi sebagai sarana pengawasan yang memungkinkan pemerintah memperoleh data ekspor yang lebih akurat dan terintegrasi.

Ia menggambarkan peran DSI sebagai saluran yang transparan dalam mengelola dan mengawasi aktivitas ekspor sehingga potensi kebocoran penerimaan negara dapat diminimalkan.

Pemerintah menilai potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor ekspor sawit cukup besar apabila praktik pelaporan yang tidak sesuai ketentuan terus terjadi.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian tetap berfokus pada pengelolaan sektor hulu, termasuk berbagai kebijakan yang berkaitan dengan produksi dan harga tandan buah segar (TBS) sawit.

Sudaryono menambahkan kelancaran sektor hilir sangat penting karena akan berdampak langsung terhadap kondisi di tingkat hulu, termasuk harga yang diterima petani sawit.

Ia menegaskan pemerintah akan terus membenahi tata kelola sektor sawit secara menyeluruh agar rantai usaha berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi negara serta pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Drake kembali mencetak sejarah di industri musik setelah resmi melampaui rekor milik Michael Jackson untuk jumlah lagu nomor satu terbanyak di Billboard Hot 100 dari kalangan solois pria.

Melansir berbagai sumber, pencapaian itu datang setelah lagu "Janice STFU" debut langsung di posisi puncak Billboard Hot 100.

Dari catatan itu, Drake melewati rekor Michael Jackson yang sebelumnya mengoleksi 13 lagu nomor satu sebagai solois pria.

Angka 14 lagu nomor satu juga membuat Drake kini sejajar dengan Rihanna dan Taylor Swift sebagai artis dengan jumlah lagu nomor satu terbanyak di Billboard Hot 100.

Pencapaian tersebut menjadi semakin istimewa karena terjadi di tengah dominasi besar Drake di berbagai tangga lagu Billboard dalam pekan yang sama.

Setelah merilis trilogi album ICEMAN, HABIBTI, dan MAID OF HONOUR, Drake berhasil menempatkan ketiganya di posisi satu, dua, dan tiga Billboard 200 secara bersamaan.

Seperti yang diketahui, catatan itu menjadikannya artis pertama dalam sejarah yang mampu menguasai tiga posisi teratas Billboard 200 pada waktu yang sama.

Album yang menempati posisi pertama juga menjadi album nomor satu ke-15 Drake di Billboard 200.

Jumlah tersebut membuatnya resmi melampaui rekor milik Jay-Z sebagai rapper dengan album nomor satu terbanyak di Billboard 200. Dalam pekan yang sama, sebanyak 42 lagunya masuk ke Billboard Hot 100.

Jumlah tersebut memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Morgan Wallen dengan 37 lagu dalam satu pekan.

Secara keseluruhan, Drake kini telah menempatkan lebih dari 400 lagu di Billboard Hot 100 sepanjang kariernya. Ia juga menguasai sembilan dari 10 posisi teratas Billboard Hot 100 minggu ini.

Satu-satunya lagu yang bukan milik Drake di jajaran tersebut adalah "Choosin' Texas" milik Ella Langley yang berada di posisi kelima.

Rangkaian rekor itu semakin menegaskan posisi Drake sebagai salah satu musisi paling dominan dalam sejarah era streaming.

Bukan hanya sebagai rapper, Drake kini juga terus memperkuat statusnya sebagai salah satu pencetak hit terbesar di musik populer modern melalui sederet pencapaian yang memecahkan berbagai rekor Billboard.

Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya lebih efisien dengan menargetkan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan yang tinggi.

Ia menyampaikan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagian besar dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) justru dibangun di daerah yang memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan di bawah 15 persen.

“Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG. Jadi saya berharap, karena ini datanya dari pemerintah sendiri, itu sebaiknya jadi acuan untuk meningkatkan kualitas implementasi MBG, apalagi di tengah situasi dimana pemerintah juga punya keterbatasan fiskal,” kata Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Selasa.

Dalam SMBC Indonesia Economic Forum 2026, ia menunjukkan hasil riset Harvard mengenai sebaran SPPG di 485 kabupaten/kota dengan membandingkan data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Per Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari BPS dan data jumlah SPPG dari BGN per 1.000 anak penerima manfaat di setiap kabupaten/kota.

Menurut riset tersebut, Kota Kediri, Kota Metro, Kota Blitar, dan Kota Magelang memiliki proporsi SPPG per 1.000 anak penerima manfaat di atas 0,6, dengan masing-masing prevalensi ketidakcukupan pangan sebesar 9,94 persen, 8,96 persen, 8,16 persen, dan 12,36 persen.

Sementara Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai keduanya memiliki proporsi jumlah SPPG mendekati 0, dengan prevalensi ketidakcukupan pangan masing-masing menembus 43,15 persen dan 48,28 persen.

Burhanuddin mengatakan, kondisi tersebut memicu adanya kecemburuan antarkelompok masyarakat, terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah, seperti yang terlihat pada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik. Publik menilai program tersebut seharusnya ditargetkan hanya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam survei yang diselenggarakan oleh pihaknya tersebut, tingkat persetujuan (approval)masyarakat terhadap penyelenggaraan MBG masih di atas 50 persen, tapi tingkat kepuasan menurun.

“Justru di kalangan yang merasa pendapatannya rendah itu yang paling tidak setuju MBG. Dalam ilmu politik, ada yang disebut dengan istilah teori deservingness (merasa berhak). Jadi orang miskin itu merasa ‘Kamilah yang paling berhak mendapatkan MBG, kenapa yang kaya dapat?’,” jelasnya.

Persetujuan masyarakat juga semakin rendah seiring dengan peningkatan kelompok usia dari peserta survei. Selain itu, tingkat kepuasan terhadap program MBG juga rendah di kalangan masyarakat yang menganggap anggarannya terlalu besar sehingga membebani fiskal pemerintah.

Senada dengan Burhanuddin Muhtadi, Ekonom senior Raden Pardede menyoroti anggaran MBG yang dinilai terlalu besar dan menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Padahal, lanjut dia, program tersebut bisa memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, termasuk perbaikan gizi serta peningkatan aktivitas ekonomi.

Ia mengatakan, MBG berpotensi memberikan efek pengganda (multiplier effect) di sektor pertanian, peternakan, makanan dan minuman, hingga logistik.

“Tentu harapan kita adalah bahwa dia (program MBG) harus dilakukan secara efisien dan efektif. Tidak ada (pemborosan) macam-macam. Tidak ada harga kaos kaki yang mahal, contohnya itu,” ujar Raden Pardede.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026