Bisnis.com, JAKARTA - Teknologi bergerak eksponensial, kondisi geopolitik sulit diprediksi, transisi iklim menuntut investasi besar, sementara harapan masyarakat kepada Pemerintah kian real time.

Tantangan bukan lagi mempercepat birokrasi, melainkan mengubah fungsi negara: dari penjaga aturan menjadi arsitek ekosistem inovasi dan pembentuk pasar yang mendorong daya saing sekaligus menjaga akuntabilitas.

Konsep State as Innovator menempatkan negara sebagai pemilik perubahan. Artinya, pemerintah bukan hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga merancang misi nasio­nal yang memobilisasi seluruh elemen publik–swasta menuju hasil bersama yakni ketahanan energi, kepercayaan digital, produktivitas logistik, dan industrialisasi hijau.

Perbedaan mendasar: regulasi bertanya “apa yang boleh dan tidak boleh”, sedangkan negara inovator bertanya “hasil apa yang ingin dicapai, dan bagaimana kita menciptakan sistem yang mendorong pasar bergerak ke arah sana”.

Ada tiga kunci agar transformasi ini berjalan. Pertama, misi dan tata kelola program prioritas yang terbatas namun tajam, dengan indikator hasil yang jelas dan review berkala lintas kementerian.

Kedua, platform-state: negara membangun pondasi digital yang terdiri atas data, identitas, standar interoperabilitas agar inovasi yang mulanya uji coba bisa menjadi produk nasional. Ketiga, instrumen pembentuk pasar: arahan pemerintah sebagai sinyal permintaan, regulatory sandbox sebagai mekanisme pengujian model inovasi teknologi, pembiayaan berbasis hasil, serta standardisasi yang membuat investasi swasta lebih cepat dan lebih pasti.

Indonesia sesungguhnya sudah memulai langkah untuk mencipta inovasi namun perlu dipercepat dan diperdalam. Dua contoh penting adalah IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan hilirisasi minerba. IKD bukan hanya “KTP versi ponsel”; namun menjadi lapisan kepercayaan untuk layanan publik dan ekonomi digital. KTP bisa di scan pada mesin ATM untuk verifikasi diri secara online.

Sementara hilirisasi minerba adalah inovasi kebijakan untuk mendorong pasar membangun industri hilir dengan “memaksa” investasi smelter serta kapasitas pengolahan, sehingga nilai tambah tidak berhenti pada ekspor bahan mentah.

Jika rantai turunan benar-benar bekerja, Indonesia dapat menghasilkan produk olahan mineral termasuk nikel dan batu bara bukan sekadar komoditas mentah—sebelum dikirim ke pasar global.

Dari perspektif dunia usaha, agenda ini bukan wacana abstrak. IKD dan hilirisasi minerba, bila dijadikan referensi kebijakan yang kredibel, akan menurunkan biaya transaksi, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas keputusan (baik operasional maupun administratif).

Pada akhirnya, hal ini mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, biaya produksi, dan efisiensi belanja negara. Demikian pula, ketika negara mampu membentuk pasar dengan instrumen yang tepat—misalnya melalui standar, pengadaan, dan kepastian implementasi maka investasi swasta menjadi lebih terarah, lebih berani, dan lebih berkualitas.

Dengan kehadiran IKD dan hilirisasi minerba, pasar bergerak mengikuti inovasi pemerintah, dari Nongsa Digital Park di sisi digital hingga klaster smelter seperti IMIP dan fasilitas pengolahan Freeport. Inovasi seperti ini akan menarik perusahaan turunan, logistik, dan jasa pendukung untuk turut terlibat.

Tantangan terbesar Indonesia bukan kurangnya program, melainkan fragmentasi eksekusi. Banyak inisiatif digital terjebak pada logika proyek: ada aplikasi, ada peluncuran, tetapi adopsi dan integrasi lintas sistem yang berjalan lambat.

Sebaliknya, negara inovator menuntut konsistensi siklus, penyederhanaan keputusan, dan kemampuan mengelola risiko secara transparan. Kecepatan harus dibangun tanpa mengorbankan legitimasi: perlindungan data, dan mekanisme koreksi yang jelas saat implementasi tidak optimal.

Karena itu, call to action yang realistis perlu bergerak pada tiga agenda. Pertama, pilih program nasional dengan lingkup kecil namun dampak tinggi seperti pembangunan digital atau industrialisasi hijau.

Lalu, tetapkan dengan KPI yang dapat diukur. Kedua, percepat adopsi IKD sebagai fondasi lintas layanan, dengan memastikan hilirisasi minerba berjalan konsisten melalui kepastian regulasi, perizinan yang efisien, standar lingkungan yang tegas, dan integrasi energi–logistik agar biaya produksi kompetitif.

Ketiga, reformasi instrumen pembentuk pasar melalui pengadaan berbasis hasil, uji-produk sandbox terukur untuk inovasi lintas sektor, serta skema insentif yang mendorong adopsi, bukan hanya kepatuhan.

Jika Indonesia ingin kompetitif di tengah perlombaan teknologi dan ketidakpastian global, kita harus berani mengubah cara negara bekerja. Negara tidak boleh hanya menjadi penjaga pagar perubahan.

Negara harus menjadi desainer masa depan membangun platform, membentuk pasar, dan memobilisasi publik–swasta dalam menghasilkan layanan yang cepat, aman, dan dipercaya. Inovasi terbesar bukan aplikasi baru; inovasi terbesar adalah ketika negara mampu membangun sistem yang membuat masyarakat dan pasar bergerak lebih cepat, adil, transparan, dan berkelanjutan.