REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberhasilan piloting di Banyuwangi kini menjadi fondasi perluasan digitalisasi perlindungan sosial ke 42 kabupaten/kota dan satu provinsi. Hal ini dibahas oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut B. Pandjaitan, dalam rapat koordinasi KPTDP sekaligus memantau pelaksanaan terbatas di Surabaya dan Bali.

"Perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah," ujar Luhut.

Luhut menyampaikan proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Dampak serupa mulai terlihat di Bali dan Surabaya. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp 150 ribu, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.

“Kita sudah membuktikan teknologi buatan anak bangsa mampu menyelesaikan persoalan yang selama puluhan tahun menjadi tantangan. Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," ucap Luhut.

Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Hal itu menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.

Luhut menjelaskan portal ini menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure (DPI), sebagai pendekatan pertama yang diterapkan di Indonesia. Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sementara yang belum dapat dibantu melalui agen pendamping.

Ia mengatakan inovasi ini ditopang oleh tiga fondasi Digital Public Infrastructure, yaitu identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan data kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan.

Sebagai langkah memastikan layanan menjangkau seluruh masyarakat, Kemensos bersama kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan 60 ribu agen pendamping untuk membantu pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.

"Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup sembilan kecamatan dan 14 kelurahan/desa," lanjut Luhut.

Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga (KK) telah mendaftar melalui portal, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri atas ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah meluncurkan mekanisme pendaftaran bantuan sosial (bansos) secara mandiri melalui Portal Perlinsos terintegrasi, yang membuat proses pendaftaran menjadi lebih cepat dan transparan.

Sistem baru ini mengandalkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai basis otentikasi utama guna memastikan akurasi data pemohon serta mempercepat proses verifikasi kelayakan penerima bantuan.

Melalui integrasi ini, masyarakat tidak perlu lagi melalui birokrasi berbelit di tingkat daerah untuk mengajukan permohonan program jaminan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Seluruh proses validasi dikerjakan oleh sistem digital yang menghubungkan data kependudukan dengan indikator ekonomi dari berbagai lembaga secara real-time.

Berdasarkan cetak biru infografis resmi komite, dikutip Selasa (19/5/2026) berikut adalah tahapan lengkap pendaftaran bansos secara mandiri menggunakan akses IKD:

1. Pemohon mengakses Portal Perlinsos resmi melalui peramban, kemudian memilih opsi "Masuk Dengan IKD" pada halaman utama.

2. Sistem secara otomatis mengarahkan pemohon ke aplikasi IKD. Pemohon diminta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan PIN IKD yang telah diaktivasi sebelumnya di Disdukcapil.

3. Setelah berhasil masuk, portal menampilkan notifikasi pemberitahuan pembagian elemen data kependudukan. Pemohon mengklik tombol "Bagikan" memberikan persetujuan (consent) penggunaan data ke sistem Kementerian Sosial.

4. Selanjutnya, pemohon melakukan pemindaian wajah (biometric) langsung menggunakan kamera ponsel selama 3 detik. Proses ini terintegrasi langsung dengan basis data Ditjen Dukcapil untuk validasi identitas riil.

5. Setelah lolos verifikasi wajah, pemohon diarahkan ke halaman utama portal, lalu memilih menu "Daftar Bantuan". Pemohon memasukkan nomor telepon aktif dan mencentang jenis bantuan yang ingin diajukan (PKH atau BPNT).

6. Pada tahap akhir, pemohon memasukkan nomor meteran atau ID Pelanggan PLN tempat tinggal saat ini. Sistem langsung melakukan verifikasi silang kepemilikan daya listrik ke basis data PT PLN (Persero) untuk mengukur kelayakan ekonomi.

Integrasi berlapis ini sengaja diterapkan guna menekan tingkat kesalahan penargetan bantuan. Pemanfaatan data IKD dan verifikasi biometrik menutup celah manipulasi identitas, sementara penarikan data ID PLN menjadi indikator valid untuk menyaring profil finansial pendaftar.

Pemerintah menjamin seluruh proses pengisian data ini berjalan aman di dalam ekosistem tertutup milik negara. Melalui kehadiran akses mandiri ini, masyarakat diharapkan mendapat kepastian status kelayakan mereka secara transparan tanpa ada intervensi dari pihak ketiga.

Bisnis.com, JAKARTA - Teknologi bergerak eksponensial, kondisi geopolitik sulit diprediksi, transisi iklim menuntut investasi besar, sementara harapan masyarakat kepada Pemerintah kian real time.

Tantangan bukan lagi mempercepat birokrasi, melainkan mengubah fungsi negara: dari penjaga aturan menjadi arsitek ekosistem inovasi dan pembentuk pasar yang mendorong daya saing sekaligus menjaga akuntabilitas.

Konsep State as Innovator menempatkan negara sebagai pemilik perubahan. Artinya, pemerintah bukan hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga merancang misi nasio­nal yang memobilisasi seluruh elemen publik–swasta menuju hasil bersama yakni ketahanan energi, kepercayaan digital, produktivitas logistik, dan industrialisasi hijau.

Perbedaan mendasar: regulasi bertanya “apa yang boleh dan tidak boleh”, sedangkan negara inovator bertanya “hasil apa yang ingin dicapai, dan bagaimana kita menciptakan sistem yang mendorong pasar bergerak ke arah sana”.

Ada tiga kunci agar transformasi ini berjalan. Pertama, misi dan tata kelola program prioritas yang terbatas namun tajam, dengan indikator hasil yang jelas dan review berkala lintas kementerian.

Kedua, platform-state: negara membangun pondasi digital yang terdiri atas data, identitas, standar interoperabilitas agar inovasi yang mulanya uji coba bisa menjadi produk nasional. Ketiga, instrumen pembentuk pasar: arahan pemerintah sebagai sinyal permintaan, regulatory sandbox sebagai mekanisme pengujian model inovasi teknologi, pembiayaan berbasis hasil, serta standardisasi yang membuat investasi swasta lebih cepat dan lebih pasti.

Indonesia sesungguhnya sudah memulai langkah untuk mencipta inovasi namun perlu dipercepat dan diperdalam. Dua contoh penting adalah IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan hilirisasi minerba. IKD bukan hanya “KTP versi ponsel”; namun menjadi lapisan kepercayaan untuk layanan publik dan ekonomi digital. KTP bisa di scan pada mesin ATM untuk verifikasi diri secara online.

Sementara hilirisasi minerba adalah inovasi kebijakan untuk mendorong pasar membangun industri hilir dengan “memaksa” investasi smelter serta kapasitas pengolahan, sehingga nilai tambah tidak berhenti pada ekspor bahan mentah.

Jika rantai turunan benar-benar bekerja, Indonesia dapat menghasilkan produk olahan mineral termasuk nikel dan batu bara bukan sekadar komoditas mentah—sebelum dikirim ke pasar global.

Dari perspektif dunia usaha, agenda ini bukan wacana abstrak. IKD dan hilirisasi minerba, bila dijadikan referensi kebijakan yang kredibel, akan menurunkan biaya transaksi, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas keputusan (baik operasional maupun administratif).

Pada akhirnya, hal ini mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, biaya produksi, dan efisiensi belanja negara. Demikian pula, ketika negara mampu membentuk pasar dengan instrumen yang tepat—misalnya melalui standar, pengadaan, dan kepastian implementasi maka investasi swasta menjadi lebih terarah, lebih berani, dan lebih berkualitas.

Dengan kehadiran IKD dan hilirisasi minerba, pasar bergerak mengikuti inovasi pemerintah, dari Nongsa Digital Park di sisi digital hingga klaster smelter seperti IMIP dan fasilitas pengolahan Freeport. Inovasi seperti ini akan menarik perusahaan turunan, logistik, dan jasa pendukung untuk turut terlibat.

Tantangan terbesar Indonesia bukan kurangnya program, melainkan fragmentasi eksekusi. Banyak inisiatif digital terjebak pada logika proyek: ada aplikasi, ada peluncuran, tetapi adopsi dan integrasi lintas sistem yang berjalan lambat.

Sebaliknya, negara inovator menuntut konsistensi siklus, penyederhanaan keputusan, dan kemampuan mengelola risiko secara transparan. Kecepatan harus dibangun tanpa mengorbankan legitimasi: perlindungan data, dan mekanisme koreksi yang jelas saat implementasi tidak optimal.

Karena itu, call to action yang realistis perlu bergerak pada tiga agenda. Pertama, pilih program nasional dengan lingkup kecil namun dampak tinggi seperti pembangunan digital atau industrialisasi hijau.

Lalu, tetapkan dengan KPI yang dapat diukur. Kedua, percepat adopsi IKD sebagai fondasi lintas layanan, dengan memastikan hilirisasi minerba berjalan konsisten melalui kepastian regulasi, perizinan yang efisien, standar lingkungan yang tegas, dan integrasi energi–logistik agar biaya produksi kompetitif.

Ketiga, reformasi instrumen pembentuk pasar melalui pengadaan berbasis hasil, uji-produk sandbox terukur untuk inovasi lintas sektor, serta skema insentif yang mendorong adopsi, bukan hanya kepatuhan.

Jika Indonesia ingin kompetitif di tengah perlombaan teknologi dan ketidakpastian global, kita harus berani mengubah cara negara bekerja. Negara tidak boleh hanya menjadi penjaga pagar perubahan.

Negara harus menjadi desainer masa depan membangun platform, membentuk pasar, dan memobilisasi publik–swasta dalam menghasilkan layanan yang cepat, aman, dan dipercaya. Inovasi terbesar bukan aplikasi baru; inovasi terbesar adalah ketika negara mampu membangun sistem yang membuat masyarakat dan pasar bergerak lebih cepat, adil, transparan, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan adanya penarikan denda terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hilang.

Hal ini direncanakan masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Wacana penerapan denda terhadap KTP yang hilang ini diberlakukan karena menilai kelalaian masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

“Banyak sekali warga itu kurang lebih tidak terlalu bertanggung jawab terhadap penggunaan atau merawat KTP dan identitas kependudukan lain, jadi gampang hilang dan lain-lain. Kalau mau buat lagi itu gratis,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (20/4), dikutip dari Antaranews.

Untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mendorong tertib administrasi, Kemendagri memandang perlu diatur pengenaan biaya terhadap pencetakan ulang dokumen kependudukan.

Namun denda akan dikecualikan pada kondisi tertentu seperti bencana alam, perubahan elemen data, atau kerusakan akibat faktor di luar kendali penduduk.

“Perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar, dikenakan segenap biaya, dendalah, kira-kira begitu. Setiap hari itu ada puluhan ribu (dokumen kependudukan hilang) karena kan gratis, jadi ini cost center juga di sini,” kata Bima Arya.

Wacana ini merupakan salah satu dari total 13 poin usulan substansi revisi UU Adminduk yang dipaparkan Kemendagri dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Adapun usulan lainnya yaitu penguatan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai single identity number. Nantinya NIK akan wajib digunakan sebagai nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

Kemudian, penambahan kartu identitas anak (KIA) sebagai dokumen kependudukan. Adapun KIA adalah bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum kawin.

Selain itu, penyebutan “cacat” dalam dokumen kependudukan saat ini diusulkan untuk diganti menjadi “disabilitas”, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berikutnya, aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan diperkuat, begitu pula dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta posisi adminduk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Adminduk ini belum dinyatakan secara tegas sebagai layanan dasar. Kalau sudah ditegaskan dalam undang-undang bahwa adminduk ini urusan pemerintahan wajib yang berkaitan layanan dasar, maka seluruh pemerintah daerah akan lebih komitmen lagi untuk menganggarkan dan merencanakan,” kata Bima.

Di sisi lain, Bima mengutarakan pendanaan penyelenggaraan adminduk agar dapat diatur menjadi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Dalam dimensi pendanaan ini semua dibebankan pada APBN. Jadi, APBD itu ada ruang yang kosong di sana. Akan bagus sekali apabila undang-undang yang baru nanti ini bisa memberikan dasar hukum bagi daerah untuk mengalokasikan lewat APBD,” katanya.

Usulan lainnya, yakni terkait pemanfaatan dan pelindungan data kependudukan dalam pelayanan publik. Kemendagri menilai perlu penguatan yang menjadi pedoman pelaksanaan interoperabilitas dan pendayagunaan data kependudukan untuk seluruh kementerian/lembaga.

Selain itu, penguatan pendataan dan pencatatan sipil, koordinasi antarlembaga dan antarnegara, serta pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga diusulkan untuk diakomodasi dalam revisi UU Adminduk.

“Selama ini, sering kali kita berdebat menguras energi ini leading-nya siapa, kewenangan siapa. Kami kira di proses nanti pembahasan akan baik sekali apabila kita menyentuh isu tentang kewenangan dan koordinasi antarlembaga tadi,” tuturnya.

Usulan terakhir adalah penghapusan beberapa ketentuan sanksi administratif dan pidana dalam konteks kewarganegaraan.

“Lebih baik kita aktivasi sistem stelsel aktif dari penduduk maupun dari sisi pemerintah,” kata Bima.

Bisnis.com, JAKARTA - Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi bagian dari transformasi digital layanan publik yang dilakukan pemerintah. IKD merupakan inovasi administrasi kependudukan yang memungkinkan masyarakat mengakses identitas diri secara digital melalui perangkat ponsel.

Mengutip Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), IKD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta integrasi data kependudukan nasional dalam mendukung layanan publik berbasis teknologi.

Penerapan IKD telah dimulai pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Apa Itu Identitas Kependudukan Digital (IKD)?

Identitas Kependudukan Digital merupakan representasi digital dari data kependudukan yang selama ini tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), IKD memuat informasi identitas penduduk yang tersimpan secara elektronik dan dapat diakses melalui aplikasi resmi di perangkat ponsel.

IKD berfungsi sebagai identitas resmi penduduk dalam format digital. Kemendagri menyebutkan bahwa keberadaan IKD bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus selalu membawa dokumen fisik.

Selain itu, IKD juga berperan sebagai alat autentikasi identitas dalam berbagai layanan publik, seperti administrasi kependudukan, layanan perbankan, hingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik.

Bagaimana Cara Kerja Identitas Kependudukan Digital?

Cara kerja IKD diawali dengan proses aktivasi yang dilakukan oleh penduduk melalui aplikasi IKD yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Berdasarkan penjelasan Dukcapil, aktivasi hanya dapat dilakukan setelah data kependudukan penduduk terverifikasi dan tercatat dalam sistem kependudukan nasional.

Setelah proses aktivasi selesai, data identitas penduduk tersimpan dalam aplikasi IKD yang terhubung langsung dengan server pusat. Proses autentikasi dilakukan melalui sistem keamanan berlapis, seperti penggunaan PIN, biometrik, atau kode tertentu untuk memastikan hanya pemilik data yang dapat mengakses informasi tersebut.

Dalam penggunaannya, IKD menampilkan data identitas penduduk secara real-time sesuai dengan basis data kependudukan nasional. Dengan sistem ini, setiap perubahan data, seperti alamat atau status perkawinan, akan otomatis tercermin dalam IKD setelah diperbarui secara resmi.

Kelebihan Identitas Kependudukan Digital

Salah satu kelebihan IKD adalah kemudahan akses. Masyarakat tidak perlu lagi membawa dokumen identitas fisik setiap saat karena data kependudukan dapat diakses melalui perangkat digital.

IKD juga meningkatkan efisiensi layanan publik. Proses verifikasi identitas dapat dilakukan lebih cepat karena terhubung langsung dengan basis data kependudukan nasional, sehingga meminimalkan potensi kesalahan administrasi antarinstansi.

Dari sisi keamanan, IKD dilengkapi dengan sejumlah fitur pengaman, seperti PIN, menu lepas perangkat untuk penggantian ponsel dan nomor, serta opsi pemblokiran IKD apabila perangkat hilang atau tidak lagi digunakan.

Kekurangan Identitas Kependudukan Digital

Namun, di balik kelebihannya, IKD juga memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satu kekurangan IKD adalah ketergantungan pada perangkat elektronik dan jaringan internet.

Selain itu, masih terdapat tantangan literasi digital di sebagian masyarakat. Tidak semua penduduk terbiasa menggunakan aplikasi digital, sehingga proses aktivasi dan penggunaan IKD memerlukan pendampingan dari petugas terkait.

Perbedaan e-KTP dan IKD

Perbedaan utama antara e-KTP dan IKD terletak pada bentuk dan media penyimpanan. e-KTP berbentuk kartu fisik yang dilengkapi chip elektronik, sedangkan IKD berbentuk data digital yang diakses melalui aplikasi resmi.

Dari sisi fungsi, keduanya sama-sama berperan sebagai identitas resmi penduduk. Namun, IKD dirancang untuk mendukung layanan digital dan integrasi sistem elektronik, sementara e-KTP masih banyak digunakan dalam layanan yang memerlukan dokumen fisik.

Perbedaan lainnya terdapat pada cara penggunaan. e-KTP digunakan dengan menunjukkan kartu fisik, sedangkan IKD memerlukan proses autentikasi digital sebelum data ditampilkan.

Kemendagri menegaskan bahwa IKD tidak menggantikan e-KTP fisik, melainkan bersifat melengkapi. e-KTP tetap berlaku sebagai dokumen identitas resmi, sementara IKD menjadi alternatif digital yang dapat digunakan dalam layanan tertentu.

Bisnis.com, SAMARINDA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Kalimantan akan melakukan lompatan signifikan dalam pemetaan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Pada 2026, survei yang sebelumnya hanya berskala nasional kini diperluas hingga menjangkau seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman menyatakan langkah ini ditempuh untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan edukasi keuangan yang lebih tepat sasaran.

"Berbeda dengan dua tahun terakhir yang masih berskala nasional, pada tahun 2026 ini survei akan dilakukan hingga tingkat provinsi di seluruh Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (16/1/2026).

Guna menjamin validitas dan kredibilitas data, kata Parjiman, OJK menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai mitra strategis.

Dia menyebutkan proses pelatihan bagi tim survei telah tuntas dilaksanakan, dan pada Februari 2026 mereka akan turun ke lapangan mengambil sampel di setiap kabupaten dan kota. Hasil survei diproyeksikan rampung pada Maret atau April 2026.

Pria yang akrab disapa Jimmy ini menyebutkan, pihaknya telah menargetkan peningkatan indeks yang mendekati target nasional, khususnya untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang sebelumnya sudah berada di atas rata-rata nasional.

Di sisi lain, upaya peningkatan literasi keuangan tidak berjalan tanpa hambatan. Seiring berkembangnya teknologi digital, modus penipuan keuangan turut berevolusi menjadi lebih canggih dan menyasar berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu modus terkini yang marak dilaporkan melibatkan oknum yang menyamar sebagai pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Jimmy mengungkapkan para pelaku mengelabui korban dengan dalih pembaruan data melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), kemudian mencuri informasi pribadi dan data perbankan rahasia untuk menguras saldo rekening.

Merespons ancaman tersebut, OJK secara masif melakukan edukasi melalui beragam kanal komunikasi, mulai dari media cetak, televisi, radio, hingga platform digital seperti Instagram dan Learning Management System Keuangan (LMSKU).

Masyarakat diimbau untuk secara proaktif mengakses kanal resmi OJK guna mengenali berbagai modus penipuan yang perlu diwaspadai.

Lebih lanjut, dia memaparkan hasil survei tahun ini akan menjadi kompas strategis dalam merumuskan kebijakan edukasi yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

"OJK akan memberikan perhatian khusus pada sektor dengan tingkat literasi rendah, seperti petani dan nelayan yang selama ini kerap terpinggirkan dari akses informasi keuangan," paparnya.

Adapun, dia menuturkan pendekatan yang diterapkan akan lebih membumi melalui optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Salah satu program andalannya adalah business matching yang menjembatani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan lembaga perbankan, sekaligus memberikan literasi keuangan secara langsung di lapangan.

"Meskipun kemajuan teknologi menciptakan tantangan baru, OJK tetap berkomitmen melakukan edukasi secara masif agar indeks literasi berbanding lurus dengan tingkat keamanan masyarakat dalam bertransaksi keuangan," pungkasnya.

Jakarta: Pemerintah mulai memperluas penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital di seluruh Indonesia.

Program yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ini menjadi bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan menuju era digital.

Melalui KTP Digital, masyarakat tak lagi wajib membawa kartu fisik, karena seluruh data kependudukan tersimpan aman di ponsel.

Apa Itu Identitas Kependudukan Digital

IKD atau KTP Digital merupakan versi elektronik dari KTP fisik yang dapat diakses melalui aplikasi di ponsel.

Di dalamnya terdapat informasi pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto, alamat, serta data kependudukan lain yang identik dengan KTP konvensional.

Selain berfungsi sebagai identitas, IKD juga terintegrasi dengan sejumlah layanan publik seperti BPJS, SIM, NPWP, hingga data kependudukan nasional.

Syarat Pembuatan KTP Digital

Untuk mendaftar KTP Digital, masyarakat perlu memenuhi beberapa syarat berikut:

- Memiliki KTP elektronik (fisik) yang masih berlaku.
- Memiliki smartphone dengan koneksi internet stabil.
- Menggunakan nomor ponsel aktif atas nama pribadi.

Cara Daftar Identitas Kependudukan Digital

Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi resmi Identitas Kependudukan Digital dari Dukcapil.

Berikut langkah-langkahnya:

- Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Play Store atau App Store.
- Pilih menu Daftar.
- Masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif.
- Lakukan verifikasi wajah (selfie) sesuai panduan.
- Tunggu kode aktivasi (QR Code) dari petugas Dukcapil.

Kamu bisa datangi kantor Dinas Dukcapil untuk melakukan aktivasi akun dengan menunjukkan KTP fisik dan QR Code. Setelah itu data kependudukan akan muncul otomatis di aplikasi dan KTP Digital siap digunakan.

Aktivasi di Dukcapil

Bagi masyarakat yang mengalami kendala saat verifikasi wajah atau belum menerima kodeaktivasi, dapat langsung mendatangi kantor Dinas Dukcapil kabupaten/kota.

Setelah itu petugas akan membantu proses aktivasi agar data tersinkronisasi dengan sistem pusat. Setelah aktif, KTP Digital dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, termasuk perbankan dan layanan publik.

Dukcapil memastikan seluruh data KTP Digital tersimpan di server nasional dengan sistem keamanan berlapis.

Aplikasi juga menggunakan QR Code dinamis untuk mencegah penyalahgunaan data.
Dukcapil menegaskan, penerapan KTP Digital tidak serta-merta menghapus KTP fisik. Keduanya tetap berlaku bersamaan selama masa transisi.

Pemerintah menargetkan seluruh penduduk di Indonesia sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital aktif sebelum 2026.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)