Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menggelar Workshop Fit and Proper Test Persiapan Proses Spin-Off bagi perusahaan anggotanya. Seperti diketahui, regulator memberi target penyelesaian spin-off perusahaan asuransi syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 pada akhir tahun nanti.

Workshop yang diselenggarakan di Jakarta pada 19 Juni 2026 tersebut merupakan agenda perdana AASI dan diikuti 51 peserta dari 11 perusahaan anggota. Para peserta terdiri atas calon direksi, calon komisaris, calon kepala audit internal, calon aktuaris, serta calon pemegang saham pengendali yang akan mengikuti fit and proper test di hadapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari proses perizinan.

Untuk memberikan pembekalan, AASI menghadirkan anggota Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan Perwakilan AASI di OJK, yakni Direktur Kepatuhan PT AXA Mandiri Financial Services Rudy Kamdani, Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) At Yaltha, serta Chief Legal, Compliance and Risk Officer PT Manulife Aset Manajemen Indonesia R. Arry Bagoes Wibowo.

Dalam workshop tersebut, para narasumber berbagi pengalaman dan memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam proses fit and proper test, termasuk melalui sesi diskusi interaktif dengan peserta.

Kepala Departemen Human Capital AASI Mudzakir mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan kepada peserta sebelum mengikuti proses penilaian di OJK.

“Ibarat manasik haji, hari ini kami memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi fit and proper test. Workshop ini bukan jaminan kelulusan, melainkan bekal agar peserta lebih memahami proses, materi, serta ekspektasi dalam penilaian. Keberhasilan tetap bergantung pada kesiapan dan kompetensi masing-masing individu,” kata Mudzakir dalam keterangannya Selasa (21/6/2026).

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman antarperusahaan anggota AASI sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses fit and proper test sekaligus memperkuat kesiapan perusahaan dalam menghadapi tahapan spin-off.

Ketua Umum AASI Fauzi Arfan mengatakan asosiasi akan terus mendorong penguatan kesiapan industri asuransi syariah dalam menghadapi transformasi yang diatur regulator.

“Ke depan, AASI akan terus mendorong kesiapan perusahaan anggota, khususnya dalam menghadapi proses penilaian regulator, agar tahapan spin-off dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Fauzi.

Spin-off unit usaha syariah menjadi salah satu agenda strategis industri asuransi syariah seiring ketentuan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023 yang mengatur pemisahan unit usaha syariah menjadi entitas tersendiri. Dalam proses tersebut, perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan, termasuk melalui penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 41 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan dari total tersebut, sebanyak 28 perusahaan menyatakan akan melakukan spin-off unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru.

“13 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain,” ujar Hernawan dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan hingga 27 April 2026, OJK mencatat realisasi pemisahan unit syariah terus berjalan. Sebanyak tiga perusahaan telah melakukan spin-off dengan mendirikan entitas baru, sedangkan enam perusahaan lainnya melakukan spin-off melalui pengalihan portofolio ke perusahaan lain.

Selain itu, proses pemisahan masih berlangsung pada sejumlah perusahaan. Terdapat sembilan perusahaan yang tengah menjalani spin-off melalui pendirian perusahaan baru dan tiga perusahaan lainnya dalam proses pengalihan portofolio.

Dia juga menjelaskan, selain pemenuhan regulasi bisnis pihaknya juga memfasilitasi peningkatan literasi. Terbaru OJK hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Asuransi Indonesia dan Universitas Paramadina yang mencakup pengembangan literasi, penguatan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, riset dan co-creation produk, pengembangan platform digital, serta rekrutmen tenaga pemasar asuransi syariah melalui program Amanahpreneur.