Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan beberapa cara untuk meningkatkan standar sektor perasuransian pada 2026. Regulator menyiapkan empat kebijakan utama untuk meningkatkan standar dan ketahanan industri perasuransian nasional pada tahun ini. Kebijakan tersebut meliputi penguatan permodalan, penerapan kerangka baru Risk-Based Capital (RBC), pemisahan unit usaha syariah (spin-off), serta penguatan produk asuransi dan pengawasan profesi penunjang industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan penguatan permodalan akan dilakukan secara bertahap untuk memperkuat ketahanan dan kapasitas usaha perusahaan asuransi.

"Untuk penguatan permodalan ada dua tahap, yaitu tahap pertama pada 2026 dan tahap kedua pada 2028," kata Ogi dalam BIG Financial Insight 2026 di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Ogi, langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi industri asuransi yang bertujuan memperkuat fondasi keuangan perusahaan asuransi dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks.

Selain penguatan modal, OJK juga tengah menyiapkan aturan mengenai New RBC atau kerangka baru pengukuran tingkat kesehatan permodalan berbasis risiko.

"Tahun ini kami sudah mulai merumuskan POJK mengenai New RBC," ujarnya.

Melalui penyempurnaan tersebut, kerangka RBC akan dibuat lebih sensitif terhadap risiko dan berorientasi ke depan (forward-looking) dalam mengukur kecukupan modal perusahaan asuransi. OJK berharap kebijakan itu dapat mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik sekaligus memperkuat ketahanan keuangan industri dalam jangka panjang.

Kebijakan berikutnya adalah pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi perusahaan tersendiri. Ogi menegaskan ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang harus dilaksanakan paling lambat pada akhir 2026.

"Spin-off perusahaan asuransi sudah kami sampaikan paling lambat di akhir tahun 2026," kata dia.

Menurut Ogi, pemisahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian, fokus bisnis, dan daya saing industri asuransi syariah di Indonesia.

Di sisi lain, OJK juga akan memperkuat tata kelola produk asuransi dan sistem pendaftaran profesi penunjang industri, termasuk agen asuransi dan broker atau pialang asuransi.

Melalui sistem pendaftaran yang terintegrasi, regulator akan memiliki basis data yang memungkinkan pengawasan terhadap pelaku industri secara lebih efektif.

"Kami memiliki sistem untuk memastikan agen asuransi dan broker dapat bekerja sesuai ketentuan. Jika terdapat pelanggaran atau pelaporan yang tidak sesuai, pendaftarannya dapat dibatalkan. Dalam kasus tertentu, mereka juga dapat dilarang beroperasi di perusahaan asuransi," ujar Ogi.

Meski demikian, Ogi mengingatkan bahwa industri asuransi masih menghadapi berbagai tantangan eksternal. Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik dinilai berpotensi memengaruhi kinerja sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi.

Ia mencontohkan tekanan yang muncul dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi dan suku bunga, serta pelemahan nilai tukar rupiah dan pasar saham domestik.

"Kita tidak tahu bagaimana perkembangan ke depan. Harapannya industri asuransi tetap mampu bertahan dan menjaga ketahanannya di tengah berbagai tantangan tersebut," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 41 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan dari total tersebut, sebanyak 28 perusahaan menyatakan akan melakukan spin-off unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru.

“13 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain,” ujar Hernawan dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan hingga 27 April 2026, OJK mencatat realisasi pemisahan unit syariah terus berjalan. Sebanyak tiga perusahaan telah melakukan spin-off dengan mendirikan entitas baru, sedangkan enam perusahaan lainnya melakukan spin-off melalui pengalihan portofolio ke perusahaan lain.

Selain itu, proses pemisahan masih berlangsung pada sejumlah perusahaan. Terdapat sembilan perusahaan yang tengah menjalani spin-off melalui pendirian perusahaan baru dan tiga perusahaan lainnya dalam proses pengalihan portofolio.

Dia juga menjelaskan, selain pemenuhan regulasi bisnis pihaknya juga memfasilitasi peningkatan literasi. Terbaru OJK hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Asuransi Indonesia dan Universitas Paramadina yang mencakup pengembangan literasi, penguatan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, riset dan co-creation produk, pengembangan platform digital, serta rekrutmen tenaga pemasar asuransi syariah melalui program Amanahpreneur.

Bisnis.com, JAKARTA — PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) membeberkan beberapa cara yang dilakukan untuk mendongkrak pendapatan premi pada 2026.

Director and Chief Transformation Officer MSIG Life, Ken Terada menuturkan pihaknya terus memperkuat kanal distribusi melalui agency, bancassurance, dan kanal digital guna memperluas akses masyarakat terhadap asuransi.

“Sekaligus melakukan spin-off unit syariah agar segmen tersebut dapat dilayani lebih fokus dan optimal, didukung inovasi produk untuk menjawab kebutuhan proteksi masyarakat yang semakin beragam,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (16/3/2026).

Mesi demikian, Ken tidak menampik bahwa penurunan jumlah kelas menengah yang berimbas pada daya beli kerap menjadi tantangan tersendiri dalam mendongkrak pendapatan premi.

Selain itu, lanjutnya, klaim kesehatan yang tinggi, kondisi geopolitik, hingga volatilitas pasar keuangan juga turut berdampak pada premi asuransi jiwa.

“Akan tetapi, kami tetap melihat peluang dan optimistis pertumbuhan bisa tetap positif. Hal ini didorong oleh pemulihan ekonomi, peningkatan kebutuhan proteksi kesehatan, dan produk tradisional,” tegas Ken.

Ken melanjutkan, sepanjang 2025 MSIG Life mencatatkan pendapatan premi bruto sebesar Rp4,54 triliun. Angka ini meningkat sekitar 33% (year on year/YoY). Baginya, kinerja tersebut jauh melampaui tren industri asuransi jiwa yang pada awal 2026 mengalami kontraksi 6,15% YoY berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia menjelaskan, pertumbuhan premi MSIG Life ini didukung oleh kontribusi dari kombinasi produk tradisional dan unit-linked, yang mana komposisinya saat ini hampir seimbang.

“Ke depan, perusahaan akan terus berfokus pada portofolio bauran produk yang seimbang dengan menghadirkan solusi perlindungan dan perencanaan keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” bebernya.

Adapun, imbuhnya, sepanjang 2025 MSIG Life telah membayarkan klaim kesehatan dan meninggal dunia senilai Rp1,07 triliun. Dia menekankan, pembayaran klaim adalah wujud komitmen perlindungan bagi nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menilai inovasi produk dan digitalisasi layanan adalah kunci untuk menghadapi peta persaingan asuransi umum syariah di Indonesia.

Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menuturkan kedua hal tersebut perlu diiringi oleh edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, mengenai pentingnya perlindungan berbasis prinsip syariah.

Adapun, saat ini produk yang masih menjadi andalan Zurich Syariah adalah asuransi kendaraan bermotor syariah, perjalanan syariah, dan properti syariah.

“Produk ini menjadi kontributor utama portofolio Zurich Syariah, dengan porsi terbesar berasal dari lini kendaraan bermotor,” ungkap Hilman kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/1/2026).

Lebih jauh, Hilman optimistis bahwa industri asuransi syariah pada 2026 memiliki prospek yang positif. Hal ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan perlindungan asuransi dan aktivitas ekonomi berbasis syariah, serta dukungan regulasi dan literasi keuangan syariah yang terus membaik.

Dia turut menyoroti soal peta persaingan industri asuransi syariah pada tahun ini. Untuk diketahui, akhir 2026 merupakan tenggat waktu pemisahan atau spin-off unit usaha syariah (UUS).

Bagi Zurich Syariah, imbuh Hilman, bertambahnya pemain baru hasil spin-off membuat persaingan asuransi syariah semakin dinamis.

“Namun, hal ini juga membuka peluang bagi pertumbuhan industri yang lebih sehat dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hilman membeberkan beberapa tantangan yang dihadapi Zurich Syariah pasca spin-off pada September 2021 lalu. Menurutnya, tantangan itu mencakup penguatan permodalan, kesiapan operasional, pengembangan SDM, dan perluasan penetrasi pasar.

“Zurich Syariah menjawabnya melalui penguatan tata kelola, digitalisasi proses, serta kolaborasi dengan mitra strategis di ekosistem syariah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemisahan UUS atau spin-off ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mewajibkan unit usaha syariah dengan aset tertentu untuk berdiri sendiri sebagai perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan spin-off UUS pada akhir 2026.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/2023, pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan unit syariah diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum syariah, PT Asuransi Jasindo Syariah membeberkan beberapa faktor yang diperkirakan membuat industri asuransi syariah tumbuh pada 2026.

Semula, Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah, Wahyudi menilai industri asuransi syariah pada tahun ini memiliki prospek yang sangat positif dan berada pada fase akselerasi. Meskipun, tantangan masih ada dalam beberapa segmen.

“Momentum penguatan regulasi, proses spin-off unit syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan berbasis prinsip syariah menjadi pendorong utama pertumbuhan,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, minat masyarakat terus membaik seiring meningkatnya literasi keuangan syariah dan kebutuhan proteksi yang semakin relevan dengan risiko kehidupan dan usaha.

“Dengan jumlah populasi muslim yang besar serta kesadaran terhadap perlindungan keuangan syariah yang terus meningkat, kami optimistis industri asuransi syariah memiliki peluang tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan ke depan,” tegasnya.

Untuk diketahui, pemisahan unit usaha syariah (UUS) atau spin-off batas waktunya adalah akhir 2026. Menanggapi hal itu, Jasindo Syariah menilai peta persaingan industri akan menjadi lebih dinamis dengan bertambahnya entitas syariah independen yang baru.

Wahyudi mengatakan regulasi OJK itu mendorong transformasi yang dapat memperkuat struktur kelembagaan dan tata kelola, sehingga persaingan akan lebih sehat dan profesional.

“Kami melihat ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang kolaborasi dalam memperluas penetrasi pasar dan meningkatkan kredibilitas industri secara keseluruhan,” jelasnya.

Dia melanjutkan, tantangan utama pasca spin-off biasanya mencakup penguatan permodalan, kesiapan operasional yang mandiri, pengembangan SDM dengan kompetensi asuransi syariah, serta peningkatan penetrasi pasar di tengah tingkat literasi yang masih bertumbuh.

Untuk menghadapi tantangan itu, Jasindo Syariah menerapkan strategi penguatan modal secara bertahap, peningkatan kapabilitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta optimalisasi proses bisnis yang lebih efisien dan adaptif.

“Ke depan, fokus perusahaan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat,” ungkap Wahyudi.

Sementara itu, untuk menghadapi persaingan ke depannya, inovasi produk dan digitalisasi dianggap menjadi faktor penting. Namun demikian, dia menyebut kunci utama daya saing tetap terletak pada kualitas underwriting, manajemen risiko yang disiplin, serta pemanfaatan kanal distribusi yang efisien.

“Digitalisasi kami dorong sebagai enabler untuk meningkatkan layanan, kecepatan proses, dan transparansi, sehingga pertumbuhan dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.

Lebih jauh, Wahyudi mengungkapkan portofolio perusahaan Jasindo Syariah saat ini ditopang oleh produk-produk proteksi berbasis aset dan aktivitas usaha, seperti asuransi kendaraan bermotor, properti, serta berbagai lini bisnis komersial lainnya.

Ke depannya, dia menyebut perusahaan akan fokus mengembangkan produk asuransi Haji dan Umrah, seiring menguatnya ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tingkat nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus kelompok bank bermodal inti (KBMI) 1 atau bank mini bertolak belakang dengan maraknya fenomena spin-off unit usaha syariah di sejumlah perbankan.

Fenomena spin-off unit syariah semakin marak setelah berlakunya UU Pengembagan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta implementasi Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023.

Pasal 59 beleid itu secara tegas mewajibkan setiap bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (USS) dengan nilai aset mencapai 50% dari total nilai aset induknya paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan usaha alias spin-off.

Sejak berlakunya POJK itu, sejumlah bank umum mulai melakukan aksi pemisahan unit usaha syariah, salah satunya adalah PT Bank Syariah Nasional (BSN).

BSN resmi beroperasi pada Senin (22/12/2025). Bank ini adalah hasil spin-off dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BBTN melalui persetujuan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada November 2025.

Selain BSN, desas-desus spin-off BSI dari Bank Mandiri (BMRI) juga mendapat banyak perhatian. Wacana spin-off BSI dari Mandiri itu terungkap menyusul perubahan status perseroan menjadi BUMN. Perubahan ini menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara atau bank BUMN.

“[Pasal 1 ayat 1] Perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.,” demikian tertulis dalam Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPSLB, Senin (22/12/2025).

Hingga berita ini ditulis, manajemen BSI belum memberikan pernyataan resmi terkait perubahan status dan implikasinya terhadap rencana pemisahan. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo sebelumnya menyampaikan bahwa arah masa depan perseroan berada di bawah keputusan Danantara. “Semua call-nya ada di Danantara,” ujarnya dalam wawancara pada pertengahan September 2025.

Sementara di bank umum non Himbara, pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) diestimasi rampung pada Mei 2026.

Direktur Syariah banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan saat ini perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

OJK Hapus KBMI 1

Kontras dengan maraknya aksi spin-off , OJK telah memastikan langkah untuk segera menghapus KBMI I atau bank yang memiliki modal inti kurang dari Rp6 triliun. Rencana penghapusan KBMI 1 itu telah ditegaskan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Dengan demikian, pengelompokan bank berdasarkan modal inti tersebut akan terpangkas dari awalnya empat menjadi tiga kelompok. Dian menjelaskan rencana ini seiring dengan upaya pihaknya mendorong bank-bank untuk melakukan ekspansi anorganik seperti melalui merger dan akuisisi.

Dian menuturkan pihaknya telah berdiskusi dan mendorong bank yang berada di KBMI I untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger tersebut. Meski demikian, dirinya tidak merinci kapan pengurangan kategori pengelompokan bank akan mulai diberlakukan.

Menurutnya, konsolidasi bank dengan opsi merger di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak bisa dihindari. Dian menyebut, langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat struktur perbankan nasional agar lebih efisien.

Adapun, Dian menyebut bahwa OJK sejauh ini menggunakan pendekatan soft power atau persuasif dalam mendorong proses konsolidasi tersebut. “Sekarang saya tidak menggunakan pendekatan hard power. Lebih banyak soft power saja, dalam konteks yang tidak heavy-handed,” ujarnya.

Dilansir dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK per Juni 2025 terdapat 61 bank yang masuk KBMI 1 dari total bank umum di Indonesia sebanyak 105 bank. Selain itu, terdapat 26 bank yang masuk KBMI 2, lalu 14 bank KBMI 3, dan 4 bank KBMI 4.

Kinerja Saham Bank Mini

Sementara itu, Harga saham sejumlah emiten bank kecil mengalami penguatan pada awal tahun ini. Saham PT Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA), misalnya, tercatat mengalami penguatan saat pembukaan pasar di sesi pertama pada perdagangan Selasa (6/1/2026).
Saham BNBA dibuka naik 235 poin atau sekitar 23,86% ke posisi Rp1.220 per lembar saham. Pada perdagangan sebelumnya, saham BNBA ditutup di level Rp985.
Setelah pembukaan, grafik pergerakan harga saham BNBA terpantau berfluktuatif. Hingga pukul 15.10 WIB, saham BNBA sempat mendarat di zona merah. Dalam pantauan Bisnis, saham BNBA turun 35 poin atau 3,55% menuju level Rp950 per lembar saham.

Adapun, hingga pukul 15.39 WIB, saham BNBA stagnan di level Rp985 per lembar saham. Secara tahun berjalan (year to date/YtD) saham BNBA naik 290 poin atau 41,73% YtD.

Harga saham PT Bank Capital Indonesia Tbk. (BACA) juga terpantau meningkat 14 poin atau 6,31% menuju level Rp236 per lembar saham. Selama tahun berjalan, saham BACA meningkat 2 poin atau 0,85% YtD.

Penguatan juga dialami PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG) yang bergerak naik 17 poin atau 13,49% ke level Rp144 per lembar saham. Secara kumulatif selama tahun berjalan, saham BGTG terkerek 24 poin atau 20,17% YtD.

Saham PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) turut bergerak di zona hijau dengan kenaikan 25 poin atau 3,85% menuju level Rp540 per lembar saham. Sepanjang tahun berjalan saham bank milik keluarga Riady ini telah naik 35 poin atau 6,86% YtD.

Kinerja positif juga ditunjukkan saham PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) yang menguat 13 poin atau 6,81% menuju Rp204 per lembar saham. Secara tahun berjalan, harga saham DNAR tercatat meningkat 18 poin atau 9,68% YtD.

Kemudian, saham PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) naik 63 poin atau 34,43% menuju level Rp246 per lembar saham. Peningkatan juga terlihat selama tahun berjalan yakni 100 poin atau 68,49% YtD.

Sementara itu, saham PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) menyusut 10 poin atau 1,94% menuju Rp505 per lembar saham. Kendati begitu, saham BBYB secara tahun berjalan meningkat 25 poin atau 5,21% YtD

Senada, saham PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) merosot 1 poin atau 1,64% menuju level Rp60 per lembar saham. Kendati demikian, saham PNBS meningkat 7 poin atau 13,21% YtD selama tahun berjalan.

Penurunan juga dialami oleh saham PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP). Tercatat, saham BABP turun 1 poin atau 1,54% ke level Rp64 per lembar saham. Meski demikian, saham bank milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo itu secara tahun berjalan naik 9 poin atau 16,36% YtD.

Perbaikan Kinerja Keuangan

Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyebut, kenaikan harga saham bank-bank mini atau KBMI 1 belakangan ini lebih banyak didorong oleh sentimen perbaikan kinerja keuangan. Dia menilai, pasar merespons positif upaya bank-bank kecil dalam memperbaiki fundamental bisnisnya.

Menurut Nafan, selain faktor kinerja, munculnya wacana penghapusan kategori KBMI 1 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut memengaruhi pergerakan saham. Wacana tersebut dinilai mendorong bank-bank KBMI 1 untuk mempertimbangkan langkah konsolidasi, termasuk merger.

“Kenaikan harga saham bank ini kan lebih dipengaruhi oleh misalnya sentimen dari perbaikan kinerja ya, terutama ya. Walaupun misalnya terdapat pengaruh dari, ya ada juga yang wacana OJK untuk menghapus KBMI 1,” ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).
Dia menuturkan, rencana merger secara teori berpotensi menjadi sentimen positif bagi saham perbankan terkait. Aksi konsolidasi diharapkan dapat memperkuat permodalan, memperbaiki efisiensi, serta meningkatkan daya saing bank.
Meski demikian, Nafan mengingatkan investor untuk tetap mencermati realisasi aksi korporasi tersebut. Pasalnya, tidak semua rencana merger berjalan mulus sesuai ekspektasi pasar. “Kita harus melihat aksi korporasinya seperti apa, mergernya kadang bisa, prosesnya bisa berjalan ataupun juga diam di tempat misalnya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri asuransi syariah di Indonesia tengah berada di bawah tekanan berlapis. Diawali dengan persaingan pasar yang makin ketat dan tidak sehat, di mana hanya pemain dengan skala bisnis besar yang diyakini mampu bertahan.

Selain itu, industri secara keseluruhan menghadapi isu kepercayaan (trust issue) dari pemegang polis dan masyarakat, serta tuntutan imbal hasil (Return on Equity/ROE) dari pemilik modal yang telah menginvestasikan dananya, di mana tuntutan ini berpotensi berbenturan dengan prinsip kemaslahatan peserta.

Namun, tekanan krusial yang menjadi fokus pembahasan adalah kewajiban kenaikan persyaratan permodalan yang ditetapkan melalui POJK No. 23/2023. Meskipun regulasi ini bertujuan memperkuat stabilitas industri dan melindungi pemegang polis, implementasinya memerlukan “fresh capital” besar, yang secara langsung memicu kembali tekanan dari pemilik modal untuk mendapatkan ROE yang pantas.

Sebenarnya, isu permodalan ini bukanlah hal baru, mengingat regulasi serupa di masa lalu pernah memicu aksi Merger and Acquisition (M&A) yang membuka pasar asuransi nasional bagi pemodal asing. Saat ini, asuransi syariah mendapat sedikit insentif berupa “diskon” permodalan, di mana ketentuannya hanya ditetapkan separuh dari yang berlaku di non-syariah (konvensional).

Berdasarkan POJK 23/2023, perusahaan asuransi syariah diwajibkan memenuhi ekuitas minimum dalam dua tahap. Tahap 1, paling lambat 31 Desember 2026, harus mencapai ekuitas minimum Rp100 miliar; dan Tahap 2, paling lambat 31 Desember 2028, perusahaan akan diklasifikasikan dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian

Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 atau KPPE 2. Perusahaan yang gagal memenuhi persyaratan ini wajib menyusun rencana pemenuhan modal dan berisiko dikenai sanksi administratif. Dalam konteks ini, muncul wacana konversi izin usaha konvensional menjadi syariah sebagai solusi jangka pendek (pain killer) untuk masalah modal, meskipun belum tentu menjadi penyembuhan permanen (cure).

Kesimpulannya, regulasi ini memaksa perusahaan asu-ransi untuk segera bertrans-formasi, memperkuat modal, dan memilih strategi konsolidasi atau restrukturisasi.

OPSI STRATEGIS

Dalam merespons tekan-an kompetitif dan regulasi modal tinggi ini, perusahaan asuransi syariah dihadapkan pada beberapa opsi transformasi strategis yang harus dijalankan.

Pertama, opsi Merger & Akuisisi (M&A), menawarkan keunggulan yang cepat dan signifikan yaitu peningkatan skala bisnis dan ekuitas secara instan untuk memenuhi modal minimum. Konsolidasi ini juga mengha-silkan efisiensi biaya (economies of scale), memperluas akses pasar, dan mendiversifikasi risiko portofolio. M&A diharapkan menjadi instrumen utama konsolidasi industri agar tetap sehat.

Namun, M&A menghadapi tantangan besar dalam integrasi pasca-merger (melibatkan sistem, SDM, dan budaya organisasi). Kemudian penentuan nilai wajar perusahaan target melalui valuasi dan due diligence yang kompleks, serta risiko litigasi tersembunyi, atau menghindari seperti beli kucing dalam karung.

Opsi ini dinilai paling tepat bila perusahaan tidak mampu mencapai ekuitas minimum sendiri dan terdapat potensi sinergi yang kuat antar-entitas.

Kedua, opsi pemisahan unit syariah (spin-off). Keunggulan utamanya adalah pemisahan fokus bisnis yang memungkinkan entitas syariah fokus penuh pada prinsip syariah, serta menjadi kunci kepatuhan regulasi, mengingat spin-off diwajibkan oleh UU Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK 11/2023. Cara spin-off juga meningkatkan transparansi dan menjadikan entitas syariah lebih menarik bagi investor murni syariah.

Kendati demikian, spin-off membawa tantangan utama berupa keterbatasan modal bagi entitas hasil pemisahan terutama bagi US berskala kecil karena harus memenuhi minimum modal sendiri. Selain itu, dibutuhkan biaya pemisahan yang tidak sedikit (penyesuaian sistem IT dan biaya hukum/operasional). Sesuai ketentuan, opsi ini wajib dilakukan paling lambat 31 Desember 2026.

Ketiga, korporasi komplementer, di mana rencana ini menjadi opsi pelengkap termasuk penerbitan saham (rights sssue atau private placement) untuk menambah modal dari pemegang saham existing atau investor baru, meskipun tantangannya adalah valuasi dan dampak dilusi. Opsi lain adalah Konsolidasi melalui KUPA (Kelompok Usaha Perasuransian), di mana perusahaan yang tidak bisa memenuhi ekuitas minimum bergabung sebagai anak dalam KUPA yang dipimpin entitas KPPE 2 untuk mendapat dukungan.

Keempat, Aliansi Strategis (kemitraan distribusi/teknologi) dan Transformasi Digital juga menjadi aksi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing.

JALAN KELUAR

Secara umum, jika perusahaan tidak memiliki modal memadai dan potensi pertumbuhan organik yang besar, M&A adalah opsi terbaik untuk mengatasi tekanan modal dan mencapai skala. Sebaliknya, jika perusahaan induk ingin memfokuskan dan meningkatkan citra syariah dari unit yang sudah ada, spin-off lebih tepat, asalkan unit syariah tersebut mandiri dan memiliki modal yang cukup.

Dalam kondisi keterbatasan modal yang parah, kombinasi konsolidasi (M&A atau KUPA) dengan strategi digital dan efisiensi operasional adalah jalan paling realistis. Regulator terlihat mendorong konsolidasi industri untuk menciptakan industri asuransi syariah yang lebih sehat, efisien, dan cukup modal.

Implikasi dan tantangan kritis dalam implementasi strategi transformasi meliputi pentingnya perencanaan strategis (roadmap) jangka panjang dan kepatuhan regulasi yang ketat terhadap seluruh aksi korporasi (termasuk porsi kepemilikan asing); risiko operasional dalam M&A (harmoniasasi sistem dan budaya); valuasi aset yang hati-hati (termasuk penilaian cadangan teknis); serta ketidakpastian pasar (dampak makro dan IFRS 17) yang menambah beban pada kalkulasi modal.

Komunikasi efektif kepada seluruh pemangku kepentingan (regulator, pemegang polis, karyawan) menjadi keharusan untuk menghindari gejolak dan resistensi.Berdasarkan tantangan ini, muncul beberapa skenario adaptasi: skenario A (konsoli-dasi agresif), di mana perusahaan besar mengakuisisi entitas lemah; skenario B (spin-offstrategis dan kolaborasi), di mana unit syariah yang baru berdiri berkolaborasi atau bergabung ke KUPA; atau Skenario D, di mana entitas kecil bergabung ke KUPA sebagai anak perusahaan.

Pada akhirnya, pilihan terbaik sangat tergantung pada kondisi internal perusahaan: kesehatan keuangan, kapasitas integrasi, potensi pertumbuhan, dan kemampuan menarik modal eksternal. Transformasi ini harus direncanakan dengan matang agar dapat menghasilkan perusahaan asuransi syariah yang kuat, kompetitif, dan berkelanjutan menuju KPPE 2 pada 2028.