Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi penyerapan karbon dari sektor kelautan atau disebut karbon biru mencapai 10 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) per tahun.

Potensi serapan ini berasal dari ekosistem laut yang mencakup hutan bakau (mangrove) dan padang lamun (seagrass). Potensi luas karbon biru dari area bakau tercatat mencapai 997.733 hektare, dengan potensi serapan 6,3 juta ton CO₂e.

Sementara itu, luas padang lamun di perairan Indonesia mencapai 860.156 hektare. Kawasan ini diperkirakan mampu menyerap karbon sebanyak 3,7 juta ton CO₂e per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO₂ ekuivalen,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (14/4/2026).

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” kata Menteri Trenggono.

Trenggono mengemukakan bahwa KKP kini tengah fokus memperkuat data dan informasi yang mencakup pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO₂ yang akurat.

KKP juga menyiapkan proyek rintisan restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan.

Adapun untuk mengoptimalisasi potensi karbon sektor kelautan, Trenggono berpandangan aspek-aspek yang diperlukan mencakup integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan dalam mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon biru serta menjaga target kontribusi serapan karbon biru nasional.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” jelas Trenggono.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi membuka Paviliun Indonesia pada konferensi iklim PBB COP30 di Belem, Brasil. Karbon berkualitas dengan volume 90 juta ton dengan potensi nilai US$7,7 miliar di paviliun tersebut.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, yang hadir dan membuka secara resmi Paviliun Indonesia, menyampaikan bahwa paviliun tersebut akan menjadi pusat kegiatan diskusi, pertemuan bilateral, presentasi program, dan kolaborasi internasional dalam sebelas hari ke depan.

“Kami membuka seluas-luasnya kesempatan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi,” ujar Hashim pada Senin (10/11/2025) waktu setempat, dikutip dari siaran pers.

Lebih lanjut, Hashim menyampaikan harapannya agar kehadiran Paviliun Indonesia dapat menjadi sarana memperkuat kontribusi Indonesia dalam aksi iklim global.

“Kami berharap Indonesia Pavilion dapat menjadi ruang representasi kontribusi Indonesia bagi dunia, serta memperkuat posisi kita dalam aksi iklim global,” terang Hashim.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya mengemukakan bahwa Paviliun Indonesia adalah wujud konkret komitmen nasional dalam menghubungkan ambisi global dengan aksi nyata di tingkat tapak.

“Kami tidak hanya hadir untuk bernegosiasi, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan hijau dunia yang menghubungkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat global melalui pasar karbon berintegritas tinggi,” kata Hanif.

Mengusung tema Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon, Paviliun Indonesia menampilkan lebih dari 50 sesi strategis yang mencakup dialog tingkat menteri, CEO talks, serta forum Seller Meet Buyer yang mempertemukan penjual dan pembeli kredit karbon dari seluruh dunia.

Konsep Seller Meet Buyer ini untuk pertama kalinya dihadirkan dalam sejarah Paviliun Indonesia di COP. Melalui platform ini, Indonesia memfasilitasi transaksi langsung dan transparan dalam kerangka High Integrity Carbon Market Framework, dengan potensi nilai ekonomi mencapai US$7,7 miliar per tahun dan potensi 90 juta ton unit karbon berkualitas (Quality Carbon Units) yang siap diperdagangkan.

“Pasar karbon bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah cara kami menegakkan integritas dan membangun kepercayaan dunia terhadap sistem karbon Indonesia,” tambah Hanif.

Selama dua pekan pelaksanaan COP30, Paviliun Indonesia menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia yang menampilkan inisiatif lintas sektor dari kehutanan, energi, industri, hingga pengelolaan limbah. Paviliun juga menampilkan kerja sama bilateral dengan mitra strategis seperti Inggris dan The Royal Foundation untuk memperkuat pendanaan hijau dan transfer teknologi rendah emisi.

“Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi. Ini saatnya implementasi nyata. Indonesia siap berjalan di garis depan bersama mitra dunia menuju masa depan yang berkeadilan dan rendah emisi,” tambah Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi total kredit karbon Indonesia yang dapat diperdagangkan mencapai 13,4 miliar ton karbon dioksida (CO2) hingga 2050.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan nilai ekonomi dari potensi tersebut bisa mencapai Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, bergantung pada harga karbon di pasar global.

"Kalau ini (kredit karbon) diperdagangkan di US$5 per ton CO2, dengan potensi itu maka akan ada nilai ekonomi sekitar Rp41,7 triliun per tahun. Kalau kita buat angka yang lebih tinggi, di 15 dolar AS per ton, maka nilainya bisa mencapai Rp127,98 triliun," ujarnya dilansir Antara, Sabtu (25/10/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Aturan ini jadi dasar ekonomi karbon Indonesia agar mencapai target komitmen iklim global atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Raja Juli menilai sejak diluncurkannya Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu, pasar karbon kini tergolong masih lesu. Maka dari itu, pihaknya tengah menyempurnakan regulasi agar pasar karbon lebih berjalan serta berkontribusi terhadap target NDC sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dia mencontohkan program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Majeli Umum PBB akan menjadi salah satu proyek yang dapat menghasilkan kredit karbon. Selain itu, program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga berpotensi memberikan keuntungan ganda bagi petani hutan.

"Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian di kawasan hutan, tapi saat bersamaan apa yang mereka tanam itu juga dapat karbon kreditnya," tuturnya.

Potensi tersebut akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam rangkaian pertemuan internasional di Brasil awal November mendatang. Prabowo telah menugaskan dirinya untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belem, Brasil pada 6-7 November 2025. Dalam pertemuan itu, Indonesia akan menyampaikan pernyataan nasional yang memuat posisi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim global.

Raja Juli akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi. Sebelum menghadiri COP30, Raja Juli juga dijadwalkan mengikuti United for Wildlife Global Summit yang digelar Prince of Wales Foundation di Rio de Janeiro pada 4 November 2025.

Pertemuan itu akan diikuti para menteri dan pemimpin dunia untuk membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) dan perlindungan satwa liar. Selain menghadiri forum multilateral, pemerintah juga akan menggelar roundtable business meeting dengan calon investor hijau di São Paulo pada 8 November mendatang.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) guna memperkuat integritas pasar karbon Indonesia.

"Itu MoU juga membantu kita untuk menjaga integritas karbon kita. Jadi enggak ada carbon leaking, enggak ada green washing. Jadi kita jaga sama-sama integritas karbon kita ini sehingga harganya, apa yang dikerjakan oleh petani-petani sosial itu punya nilai ekonominya yang lebih baik. Jadi ini adalah green investment," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi total kredit karbon Indonesia yang dapat diperdagangkan mencapai 13,4 miliar ton karbon dioksida (CO2) hingga 2050.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan nilai ekonomi dari potensi tersebut bisa mencapai Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, bergantung pada harga karbon di pasar global.

"Kalau ini (kredit karbon) diperdagangkan di US$5 per ton CO2, dengan potensi itu maka akan ada nilai ekonomi sekitar Rp41,7 triliun per tahun. Kalau kita buat angka yang lebih tinggi, di 15 dolar AS per ton, maka nilainya bisa mencapai Rp127,98 triliun," ujarnya dilansir Antara, Sabtu (25/10/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Aturan ini jadi dasar ekonomi karbon Indonesia agar mencapai target komitmen iklim global atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Raja Juli menilai sejak diluncurkannya Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu, pasar karbon kini tergolong masih lesu. Maka dari itu, pihaknya tengah menyempurnakan regulasi agar pasar karbon lebih berjalan serta berkontribusi terhadap target NDC sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dia mencontohkan program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Majeli Umum PBB akan menjadi salah satu proyek yang dapat menghasilkan kredit karbon. Selain itu, program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga berpotensi memberikan keuntungan ganda bagi petani hutan.

"Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian di kawasan hutan, tapi saat bersamaan apa yang mereka tanam itu juga dapat karbon kreditnya," tuturnya.

Potensi tersebut akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam rangkaian pertemuan internasional di Brasil awal November mendatang. Prabowo telah menugaskan dirinya untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belem, Brasil pada 6-7 November 2025. Dalam pertemuan itu, Indonesia akan menyampaikan pernyataan nasional yang memuat posisi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim global.

Raja Juli akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi. Sebelum menghadiri COP30, Raja Juli juga dijadwalkan mengikuti United for Wildlife Global Summit yang digelar Prince of Wales Foundation di Rio de Janeiro pada 4 November 2025.

Pertemuan itu akan diikuti para menteri dan pemimpin dunia untuk membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) dan perlindungan satwa liar. Selain menghadiri forum multilateral, pemerintah juga akan menggelar roundtable business meeting dengan calon investor hijau di São Paulo pada 8 November mendatang.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) guna memperkuat integritas pasar karbon Indonesia.

"Itu MoU juga membantu kita untuk menjaga integritas karbon kita. Jadi enggak ada carbon leaking, enggak ada green washing. Jadi kita jaga sama-sama integritas karbon kita ini sehingga harganya, apa yang dikerjakan oleh petani-petani sosial itu punya nilai ekonominya yang lebih baik. Jadi ini adalah green investment," terangnya.