Bisnis.com, JAKARTA — Program penanaman bakau atau mangrove yang dijalankan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) bersama sejumlah pemangku kepentingan di pesisir Desa Kao, Kabupaten Halmahera Utara, mulai menunjukkan hasil setelah tiga tahun pelaksanaan.

Program yang dimulai pada Juni 2023 itu melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara, DLH Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah Desa Kao, serta Komunitas Green Kaidati. Sebanyak 600 bibit bakau ditanam di area seluas sekitar 0,8 hektare di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kao.

Saat ini, tingkat keberhasilan tumbuh mangrove tersebut mencapai sekitar 90%. Vegetasi yang telah berkembang telah menghijaukan kawasan Sungai Naul dan menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa. Pengelolaan kawasan dilakukan oleh Komunitas Green Kaidati.

KEE merupakan kawasan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga ekosistem pesisir, termasuk mengurangi risiko abrasi pantai dan menjadi habitat berbagai biota perairan. Sebelum program penanaman dilakukan, wilayah pesisir Desa Kao dinilai rentan terhadap abrasi dan kenaikan muka air laut yang berpotensi mengancam permukiman warga.

Selain berfungsi menjaga ekosistem pesisir, kawasan mangrove juga berperan dalam menyerap emisi karbon dan berpotensi dikembangkan sebagai kawasan ekowisata. Keterlibatan masyarakat setempat diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Dalam pelaksanaannya, NHM turut mendukung pengembangan kapasitas komunitas lokal melalui penyediaan sejumlah fasilitas pembibitan, seperti gazebo, instalasi listrik, sarana sanitasi, dan tandon air.

Perusahaan juga membantu pengembangan pembibitan mangrove yang hingga kini telah menghasilkan sekitar 4.300 bibit secara bertahap. Bibit tersebut dikembangkan untuk mendukung kegiatan konservasi sekaligus usaha pembibitan yang dikelola masyarakat.

Ketua Komunitas Green Kaidati Zainudin Hongi mengatakan dukungan yang diberikan NHM berkontribusi terhadap pengelolaan KEE Kao. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berdampak pada perbaikan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui penjualan bibit mangrove.

Sementara itu, Superintendent Lingkungan Departemen Health Safety & Environment (HSE) NHM Rosmini Djufri berharap kawasan mangrove yang telah dikembangkan dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Kami berharap kawasan mangrove ini dapat terus terjaga dan memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi ekologis maupun ekonomi bagi masyarakat. NHM berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan komunitas lokal dan pemerintah daerah dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Halmahera Utara,” tutup Rosmini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi penyerapan karbon dari sektor kelautan atau disebut karbon biru mencapai 10 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) per tahun.

Potensi serapan ini berasal dari ekosistem laut yang mencakup hutan bakau (mangrove) dan padang lamun (seagrass). Potensi luas karbon biru dari area bakau tercatat mencapai 997.733 hektare, dengan potensi serapan 6,3 juta ton CO₂e.

Sementara itu, luas padang lamun di perairan Indonesia mencapai 860.156 hektare. Kawasan ini diperkirakan mampu menyerap karbon sebanyak 3,7 juta ton CO₂e per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO₂ ekuivalen,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (14/4/2026).

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” kata Menteri Trenggono.

Trenggono mengemukakan bahwa KKP kini tengah fokus memperkuat data dan informasi yang mencakup pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO₂ yang akurat.

KKP juga menyiapkan proyek rintisan restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan.

Adapun untuk mengoptimalisasi potensi karbon sektor kelautan, Trenggono berpandangan aspek-aspek yang diperlukan mencakup integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan dalam mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon biru serta menjaga target kontribusi serapan karbon biru nasional.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” jelas Trenggono.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (RENAKSI) 2025–2030 untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim melalui hutan bakau dan lamun.

“Dokumen RENAKSI ini menyelaraskan strategi implementasi dengan instrumen pendanaan berbasis prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI),” kata Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Peluncuran RENAKSI pada Rabu (18/2) menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan sekitar 17 persen cadangan karbon biru dunia, yang ditopang oleh 3,45 juta hektare hutan bakau dan 660 ribu hektare padang lamun.

Penyusunan RENAKSI difasilitasi National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP) yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dengan Konservasi Indonesia sebagai sekretariat kemitraan multipihak tersebut.

Nani mengatakan RENAKSI menjadi acuan nasional untuk menyinergikan perlindungan karbon biru dengan strategi pendanaan yang inklusif.

Ia menyebut implementasi RENAKSI akan dipertajam melalui koordinasi lintas sektor guna menindaklanjuti 21 rencana aksi menjadi program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Nani, komitmen tersebut juga akan dipaparkan dalam Ocean Impact Summit 2026 di Bali sebagai bagian dari penguatan tata kelola karbon biru nasional.

Dukungan terhadap RENAKSI 2025–2030 juga disampaikan Kedutaan Besar Inggris yang menilai dokumen tersebut sebagai tonggak kemitraan iklim bilateral, terutama dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

Sementara itu, World Economic Forum (WEF) mengapresiasi langkah Indonesia dan menilai Ocean Impact Summit di Bali sebagai momentum strategis untuk mendorong investasi hijau dan pengembangan ekonomi biru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Seiring meningkatnya dampak planet yang kian panas terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, perbincangan mengenai krisis iklim kini mulai bergeser dari soal upaya menekan emisi menuju langkah adaptasi untuk meminimalisir risiko yang tak terhindarkan.

Bagi Indonesia, tantangan adaptasi tersebut datang bersamaan dengan kebutuhan pendanaan iklim yang sangat besar.

Dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp7.552 triliun atau sekitar US$472,6 miliar untuk memenuhi target iklim nasional. Angka tersebut masih bersifat awal dan berpotensi lebih besar karena belum memasukkan sektor industri pengolahan dan penggunaan produk.

“Kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk empat sektor, yakni energi, pertanian, FOLU [Forest and Other Land Use], dan limbah ini kemungkinan besar di bawah kebutuhan asli,” demikian tertulis dalam dokumen Second NDC Indonesia yang dipublikasikan oleh registri UNFCCC.

Di tingkat nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran iklim sejak 2016, dimulai dari Rp52,42 triliun dan meningkat menjadi Rp85,01 triliun pada 2017. Dalam periode 2018–2024, total alokasi anggaran terkait iklim mencapai Rp523,63 triliun atau rata-rata Rp74,8 triliun per tahun. Alokasi dana ini mencakup aspek penurunan emisi, ketahanan iklim, serta penguatan kapasitas adaptasi lintas sektor.

Indonesia juga mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan hijau, termasuk penerbitan sukuk hijau senilai US$6 miliar sepanjang 2018–2023, sukuk hijau ritel sebesar US$2,09 miliar, serta sukuk hijau berbasis proyek senilai US$1,5 miliar. Dana tersebut terutama dialokasikan untuk pengelolaan air limbah, ketahanan iklim, dan sektor terkait sumber daya alam.

Dukungan internasional juga mengalir melalui berbagai skema multilateral dan bilateral. Dalam First Biennial Transparency Reports (BTR), Indonesia melaporkan penerimaan dukungan finansial sebesar US$1,78 miliar pada 2021–2022 untuk mitigasi, adaptasi, dan sektor lintas isu. Sebanyak 46% dari dana tersebut secara langsung selaras dengan pencapaian target NDC yang diperkuat, sementara sisanya berpotensi mendukung target tersebut.

Di tengah kebutuhan pendanaan yang besar, laporan terbaru dari McKinsey Global Institute yang dikutip Bloomberg menunjukkan bahwa sejumlah alat adaptasi paling efektif justru bersifat sederhana dan berbiaya relatif murah. Solusi seperti kipas angin, tanggul laut, dan sistem penahan banjir telah digunakan manusia selama ratusan bahkan ribuan tahun.

“Ini adalah teknologi yang sudah lama digunakan dunia, dan itu kabar baik,” ujar Mekala Krishnan, mitra McKinsey Global Institute dan salah satu penulis laporan tersebut.

Laporan itu memetakan 20 alat adaptasi untuk menghadapi panas ekstrem, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan, dengan membandingkan biaya dan efektivitasnya.

Untuk risiko banjir, tanggul laut dan tanggul sungai dinilai mampu mengurangi kerusakan hingga 90–100%, dengan manfaat ekonomi lima hingga sepuluh kali lipat dari biayanya. Di antara keduanya, tanggul laut dinilai lebih murah untuk dibangun dan dirawat.

Dari segi biaya, hutan bakau menjadi yang termurah. Biaya tahunan untuk solusi adaptasi ini bernilai US$1 miliar dengan kemampuan mengurangi kerusakan 30–50% dan rasio manfaat ekonomi sebesar tiga hingga lima kali lipat.

Sementara untuk menghadapi kenaikan suhu, kipas angin memang tidak cukup untuk wilayah dengan suhu ekstrem, tetapi tetap efektif menurunkan risiko panas dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan pendingin udara. Sebaliknya, penanaman pohon di kawasan perkotaan dinilai kurang efisien dibandingkan solusi lain.

Meski relatif murah, banyak solusi adaptasi tersebut masih belum terjangkau bagi komunitas rentan. Secara global, biaya yang digelontorkan untuk melindungi 1,2 miliar orang dari cuaca ekstrem mencapai US$190 miliar per tahun. Namun, kebutuhan pendanaan untuk tingkat perlindungan yang sama bagi 4,1 miliar orang yang tinggal di wilayah berisiko iklim mencapai US$540 miliar.

“Sekitar 4 miliar orang hidup di wilayah yang mengalami panas, kebakaran hutan, kekeringan, dan banjir, tetapi hanya sekitar 1 miliar yang terlindungi oleh langkah adaptasi,” kata Krishnan.

Temuan tersebut menegaskan bahwa adaptasi iklim, termasuk solusi berbasis alam seperti hutan bakau hingga infrastruktur sederhana seperti tanggul, tak hanya mendesak. Upaya-upaya tersebut merupakan investasi paling rasional bagi negara-negara yang paling rentan terhadap krisis iklim.