Bisnis.com, JAKARTA — APBN membukukan penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp646,3 triliun atau 27,4% dari target APBN Rp2.357,7 triliun.

Setoran pajak sampai akhir April 2026 lalu tumbuh 16,1% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya Rp556,9 triliun. Namun, pertumbuhan ini melambat dari periode-periode sebelumnya. Pada Maret saja, penerimaan pajak masih tumbuh 20,7% (yoy).

Sementara itu, periode Januari-Februari 2026 masing-masing tumbuh di atas 30% (yoy).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa ke depan mengupayakan agar performa penerimaan pajak ke depan bisa meleset di kisaran 20% lagi.

"Pendapatan negara tumbuhnya 13% di mana pajak tumbuhnya 16% mungkin akan lebih tinggi lagi mendekat 20%," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Secara terperinci, PPh badan dan deposit PPh badan terealisasi Rp135,2 triliun atau tumbuh 5,1% (yoy). Sementara itu, PPh orang pribadi dan PPh 21 terkumpul Rp101,1 triliun atau tumbuh 25,1% (yoy).

Di sisi lain, PPh final, PPh 22, dan PPh 26 terealisasi Rp109,1 triliun atau tumbuh 9,8% (yoy). Adapun PPN dan PPnBM merupakan yang tertinggi yaitu Rp221,2 triliun dan mencetak pertumbuhan tertinggi di antara jenis pajak lainnya yaitu 40,2% (yoy).

Kepala Riset Perpajakan Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak mulai melandai menunjukkan bahwa performa tiga bulan sebelumnya berkat efek basis rendah (low base effect).

"Jadi angka pertumbuhan atau kenaikan penerimaan pajak pada kuartal I 2026 bersifat 'pseudo'," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Di sisi lain, Fajry juga menduga realisasi penerimaan ini dilakukan dengan cara menahan restitusi pajak sehingga menyulitkan WP mendapatkan haknya.

"Kalau restitusi dibiarkan normal maka pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan April akan jauh lebih rendah dari 16%," terang Fajry.

Dia pun pesimistis terhadap target Purbaya untuk mengejar pertumbuhan penerimaan pajak bisa kembali lagi ke sekitar 20% lagi.

"Sulit untuk bisa tumbuh 20% yoy pada bulan-bulan selanjutnya apalagi sampai akhir tahun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa seluruh komponen penerimaan pajak pada APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Secara umum, penerimaan negara tercatat sebesar Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Penerimaan ini di tengah belanja negara sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% terhadap outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit tercatat Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB.

Khusus penerimaan pajak, tercatat realisasinya sebesar Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak itu merupakan secara neto atau sudah termasuk dengan restitusi atau pengembalian pajak.

Apabila dibandingkan dengan realisasi bruto yang mencapai Rp1.799,55 triliun, maka ada pengembalian atau restitusi sekitar Rp340,5 triliun. Realisasi bruto itu juga tumbuh atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.767,13 triliun.

Secara terperinci, realisasi penerimaan dari PPh badan dan PPh final, PPh 22 serta PPh 26 terpantau naik untuk realisasi brutonya.

Namun demikian, realisasi neto sampai dengan akhir bulan lalu hanya terkumpul Rp1.459,03 triliun atau baru 70,2% dari outlook. Penerimaan pajak neto itu juga lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.517,54 triliun.

"Dengan data ini bisa dilihat PPh badan secara neto masih negatif, PPh 21 negatif karena bruto juga negatif. PPh final juga negatif sedikit di bawah tahun lalu," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Secara terperinci, secara neto penerimaan PPh badan hanya Rp237,56 triliun atau turun 9,6% (yoy). Ini berbeda dengan realisasi brutonya yang tercatat Rp331,39 triliun atau tumbuh 5,3% (yoy).

Kemudian PPh orang pribadi (OP) atau pasal 21 turun lebih dalam yakni 12,8% (yoy). Adapun PPh final, PPh 22 serta PPh 26 realisasinya mencapai Rp275,57 triliun atau turun 0,1% (yoy), sedangkan PPN dan PPnBM turun hingga 10,3% (yoy).

PPN dan PPnBM secara neto tumbuh negatif atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan realisasi brutonya. Apabila penerimaan brutonya tercatat Rp796,12 triliun atau turun 2,1% (yoy), penerimaan neto terkontraksi lebih dalam yakni 10,3% (yoy) menjadi Rp556,61 triliun.

"PPN dan PPnBM ini cukup tinggi artinya restitusi cukup tinggi," ungkap Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa seluruh komponen penerimaan pajak pada APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Secara umum, penerimaan negara tercatat sebesar Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Penerimaan ini di tengah belanja negara sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% terhadap outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit tercatat Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB.

Khusus penerimaan pajak, tercatat realisasinya sebesar Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak itu merupakan secara neto atau sudah termasuk dengan restitusi atau pengembalian pajak.

Apabila dibandingkan dengan realisasi bruto yang mencapai Rp1.799,55 triliun, maka ada pengembalian atau restitusi sekitar Rp340,5 triliun. Realisasi bruto itu juga tumbuh atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.767,13 triliun.

Secara terperinci, realisasi penerimaan dari PPh badan dan PPh final, PPh 22 serta PPh 26 terpantau naik untuk realisasi brutonya.

Namun demikian, realisasi neto sampai dengan akhir bulan lalu hanya terkumpul Rp1.459,03 triliun atau baru 70,2% dari outlook. Penerimaan pajak neto itu juga lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.517,54 triliun.

"Dengan data ini bisa dilihat PPh badan secara neto masih negatif, PPh 21 negatif karena bruto juga negatif. PPh final juga negatif sedikit di bawah tahun lalu," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Secara terperinci, secara neto penerimaan PPh badan hanya Rp237,56 triliun atau turun 9,6% (yoy). Ini berbeda dengan realisasi brutonya yang tercatat Rp331,39 triliun atau tumbuh 5,3% (yoy).

Kemudian PPh orang pribadi (OP) atau pasal 21 turun lebih dalam yakni 12,8% (yoy). Adapun PPh final, PPh 22 serta PPh 26 realisasinya mencapai Rp275,57 triliun atau turun 0,1% (yoy), sedangkan PPN dan PPnBM turun hingga 10,3% (yoy).

PPN dan PPnBM secara neto tumbuh negatif atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan realisasi brutonya. Apabila penerimaan brutonya tercatat Rp796,12 triliun atau turun 2,1% (yoy), penerimaan neto terkontraksi lebih dalam yakni 10,3% (yoy) menjadi Rp556,61 triliun.

"PPN dan PPnBM ini cukup tinggi artinya restitusi cukup tinggi," ungkap Suahasil.