Bisnis.com, JAKARTA — APBN membukukan penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp646,3 triliun atau 27,4% dari target APBN Rp2.357,7 triliun.

Setoran pajak sampai akhir April 2026 lalu tumbuh 16,1% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya Rp556,9 triliun. Namun, pertumbuhan ini melambat dari periode-periode sebelumnya. Pada Maret saja, penerimaan pajak masih tumbuh 20,7% (yoy).

Sementara itu, periode Januari-Februari 2026 masing-masing tumbuh di atas 30% (yoy).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa ke depan mengupayakan agar performa penerimaan pajak ke depan bisa meleset di kisaran 20% lagi.

"Pendapatan negara tumbuhnya 13% di mana pajak tumbuhnya 16% mungkin akan lebih tinggi lagi mendekat 20%," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Secara terperinci, PPh badan dan deposit PPh badan terealisasi Rp135,2 triliun atau tumbuh 5,1% (yoy). Sementara itu, PPh orang pribadi dan PPh 21 terkumpul Rp101,1 triliun atau tumbuh 25,1% (yoy).

Di sisi lain, PPh final, PPh 22, dan PPh 26 terealisasi Rp109,1 triliun atau tumbuh 9,8% (yoy). Adapun PPN dan PPnBM merupakan yang tertinggi yaitu Rp221,2 triliun dan mencetak pertumbuhan tertinggi di antara jenis pajak lainnya yaitu 40,2% (yoy).

Kepala Riset Perpajakan Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak mulai melandai menunjukkan bahwa performa tiga bulan sebelumnya berkat efek basis rendah (low base effect).

"Jadi angka pertumbuhan atau kenaikan penerimaan pajak pada kuartal I 2026 bersifat 'pseudo'," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Di sisi lain, Fajry juga menduga realisasi penerimaan ini dilakukan dengan cara menahan restitusi pajak sehingga menyulitkan WP mendapatkan haknya.

"Kalau restitusi dibiarkan normal maka pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan April akan jauh lebih rendah dari 16%," terang Fajry.

Dia pun pesimistis terhadap target Purbaya untuk mengejar pertumbuhan penerimaan pajak bisa kembali lagi ke sekitar 20% lagi.

"Sulit untuk bisa tumbuh 20% yoy pada bulan-bulan selanjutnya apalagi sampai akhir tahun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak April 2026 disebut tumbuh di atas 18% (yoy) dibandingkan dengan April 2025 berdasarkan data sampai dengan Rabu (29/4/2026). Pertumbuhannya melambat dari realisasi Maret 2026 yaitu 20,7% (yoy).

Sebagai informasi, data APBN sampai dengan 31 Maret 2026 lalu menunjukkan penerimaan pajak sudah terealisasi Rp394,8 triliun atau 16,7% dari keseluruhan target tahun ini Rp2.357,7 triliun.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April," terangnya kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo menyebut pihaknya masih akan harus memastikan seluruh data terkumpul sampai dengan 30 April 2026 untuk menentukan apabila fiskus telah memenuhi target setoran bulan ini. Ini bakal menentukan apabila DJP akan turut memperpanjang periode pembayaran SPT Badan, yang seharusnya berakhir hari ini, Kamis (30/4/2026).

Sejauh ini, DJP telah mendapatkan restu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk merelaksasi pelaporan SPT sampai dengan 31 Mei 2026.

Di sisi lain, Bimo membantah bahwa data sementara dari penerimaan April 2026 ini menunjukkan pelambatan. Hal itu kendati faktanya realisasi sampai 31 Maret 2026 menunjukkan pertumbuhan 20,7% (yoy). Itu pun sudah melambat dari dua bulan sebelumnya yakni masing-masing lebih dari 30% (yoy).

Menurut Bimo, DJP tetap optimistis bisa memenuhi target yang tertuang pada APBN tahun ini. Pertumbuhan pada Maret yang melandai dari Januari-Februari dinilai akibat tumpukan libur panjang seperti Idulfitri, Nyepi maupun Paskah.

"Itu enggak pernah terjadi. Ya pasti ada slowing down economic activity. Nah yang sekarang saya enggak berani berspekulasi. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, angka sementara sampai 29 April itu di atas 18%," jelasnya.