Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak jelang penghujung semester II/2026 belum mencapai 50% alias setengah dari target APBN.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) sekaligus peluncuran Buku Panduan Praktis Mengenai Coretax, Kamis (18/6/2026).

Bimo menyebut penerimaan pajak berdasarkan data terbaru 16 Juni 2026 mencapai Rp940,3 triliun. Nilai tersebut tumbuh sebesar 23,4% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian setoran pajak sampai pertengahan Juni 2026 ini telah mendekati 40% dari target keseluruhan tahun Rp2.357,7 triliun.

"Ini angka sementara di pertengahan Juni, mudah-mudahan bisa terus konsisten. Kalau dilihat dari target penerimaan dari yang sebelumnya [sampai akhir] Mei 35,4% [dari target] ini sudah naik di angka 39,62% dari target penerimaan 2026," jelasnya secara virtual, dikutip dari siaran YouTube Balai Diklat Keuangan Pontianak, Jumat (19/6/2026).

Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak sampai dengan data akhir Mei 2026 mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy). Dengan data terbaru yang disampaikan Bimo itu, maka terdapat estimasi tambahan penerimaan pajak sekitar Rp105,9 triliun selama lebih dari dua pekan Juni 2026.

Dari data yang dipaparkan olehnya, rata-rata penerimaan pajak setiap bulannya sampai dengan Mei 2026 sekitar Rp167 triliun. Setoran pajak terbesar yang masuk ke data DJP yaitu pada April 2026, sebesar Rp252 triliun.

Angka itu tumbuh 16,1% (yoy) dibandingkan April 2025, yakni Rp229,84 triliun. Sebagaimana diketahui, periode 30 April setiap tahunnya menjadi batas akhir pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) Badan.

Namun demikian, otoritas pajak tahun ini memutuskan untuk memperpanjang periode pelaporan SPT PPh Badan sampai dengan 31 Mei 2026. Berkat hal tersebut, setoran pajak yang masuk pada Mei 2026 mencapai Rp188,10 triliun atau melesat hingga 22,1% (yoy) dari Mei 2025 Rp126,39 triliun.

Bimo menyampaikan, penerimaan pajak bersifat sentral terhadap APBN guna mendanai berbagai kebutuhan program pemerintah. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sampai akhir bulan lalu sudah menyerap anggaran Rp88,15 triliun, ketahanan pangan Rp66,6 triliun, serta subsidi dan kompensasi Rp203,7 triliun.

Belanja subsidi dan kompensasi ini merupakan pos belanja dengan pertumbuhan paling tinggi secara tahunan, setidaknya berdasarkan data yang disampaikan pemerintah. Realisasi senilai Rp203,7 triliun ini meningkat 208,2% dibandingkan akhir Mei 2025.

Hal ini tidak lepas dari keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, di tengah kenaikan harga minyak dunia. Belum lagi, otoritas fiskal telah mengubah pola pembayaran kompensasi ke BUMN dari setiap kuartalan menjadi setiap bulan.

"Pertumbuhan penerimaan pajak juga Insyaallah bisa mampu membuat negara merespons terhadap volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global yang akhirnya meningkatkan realisasi dari subsidi energi," terang Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak April 2026 disebut tumbuh di atas 18% (yoy) dibandingkan dengan April 2025 berdasarkan data sampai dengan Rabu (29/4/2026). Pertumbuhannya melambat dari realisasi Maret 2026 yaitu 20,7% (yoy).

Sebagai informasi, data APBN sampai dengan 31 Maret 2026 lalu menunjukkan penerimaan pajak sudah terealisasi Rp394,8 triliun atau 16,7% dari keseluruhan target tahun ini Rp2.357,7 triliun.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April," terangnya kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo menyebut pihaknya masih akan harus memastikan seluruh data terkumpul sampai dengan 30 April 2026 untuk menentukan apabila fiskus telah memenuhi target setoran bulan ini. Ini bakal menentukan apabila DJP akan turut memperpanjang periode pembayaran SPT Badan, yang seharusnya berakhir hari ini, Kamis (30/4/2026).

Sejauh ini, DJP telah mendapatkan restu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk merelaksasi pelaporan SPT sampai dengan 31 Mei 2026.

Di sisi lain, Bimo membantah bahwa data sementara dari penerimaan April 2026 ini menunjukkan pelambatan. Hal itu kendati faktanya realisasi sampai 31 Maret 2026 menunjukkan pertumbuhan 20,7% (yoy). Itu pun sudah melambat dari dua bulan sebelumnya yakni masing-masing lebih dari 30% (yoy).

Menurut Bimo, DJP tetap optimistis bisa memenuhi target yang tertuang pada APBN tahun ini. Pertumbuhan pada Maret yang melandai dari Januari-Februari dinilai akibat tumpukan libur panjang seperti Idulfitri, Nyepi maupun Paskah.

"Itu enggak pernah terjadi. Ya pasti ada slowing down economic activity. Nah yang sekarang saya enggak berani berspekulasi. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, angka sementara sampai 29 April itu di atas 18%," jelasnya.

Bisnis.com, DENPASAR — Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 28 Februari 2026 mencapai 8,69% dari target APBN 2026.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan kinerja ini menunjukkan tren yang positif pada mayoritas jenis pajak utama, dengan struktur penerimaan yang masih didominasi pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.

Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,79 miliar.

"Penurunan pada pos Pajak Lainnya sebesar Rp194,38 miliar terutama disebabkan pemindahbukuan [PBk] atas deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM, sehingga bersifat administratif dan tidak mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi," jelas Judiana, Kamis (26/3/2026).

PPN Dalam Negeri menjadi penopang utama dengan realisasi Rp296,44 miliar dan tumbuh 273,1%. PPh Pasal 21 dan PPh Final masing-masing tumbuh 121,6% dan 29,4%, mencerminkan stabilitas pembayaran penghasilan tenaga kerja serta kepatuhan pada skema pajak final.

PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 11,6% dan 12,3%. Selain itu, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 masing-masing tumbuh 326,1% dan 47,4%, menandakan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa.

Penjualan Benda Meterai tercatat Rp4,2 miliar (1,25%). Dari sisi sektoral, Sektor administrasi pemerintah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp57,3 miliar (39,5%) dan tumbuh 40,7%. Sektor perdagangan tumbuh 64,5% dengan realisasi Rp75,1 miliar (22,28%). Sektor pegawai, akomodasi dan makan minum, serta industri juga tumbuh masing-masing 61,2%, 63,3%, dan 46,1%.

Sementara itu, sektor jasa keuangan mengalami kontraksi -20,7% akibat dinamika pembayaran dan pergeseran basis penerimaan. Pada aspek kepatuhan, realisasi penyampaian SPT Tahunan hingga Februari 2026 mencapai 81.118 SPT, terdiri dari 79.552 SPT Orang Pribadi dan 1.636 SPT Badan.

"Angka ini menunjukkan respons pelaporan yang cukup baik menjelang batas waktu 31 Maret 2026 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 untuk Wajib Pajak Badan. Pelaporan SPT Tahunan kini sepenuhnya menggunakan sistem Coretax DJP. Wajib Pajak dihimbau memastikan akun aktif serta mengklik tombol “Posting SPT” sebelum pengiriman agar data terkirim dengan benar," ujar Judiana.

Ditjen Pajak juga membuka layanan pada akhir pekan untuk mendukung kelancaran pelaporan. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya dan masyarakat dihimbau waspada terhadap penipuan.

Selain itu, melalui PMK Nomor 4 Tahun 2026, Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tiket pesawat untuk periode pembelian 10 Februari–29 Maret 2026 dan periode penerbangan 14–29 Maret 2026. Insentif ini diberikan sebelum Ramadan guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak NTB hingga Februari 2026 menunjukkan tren positif. DJP akan terus memperkuat pelayanan dan pengawasan guna menjaga momentum penerimaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur III telah mencapai Rp4,9 triliun atau 11,85% dari total target 2026 sampai dengan 5 Maret 2026.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Lindawaty, mengatakan capaian ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 30,39%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional atau peringkat ke-4 secara nasional serta menjadi yang tertinggi di wilayah Jawa Timur.

“Guna mencapai keseluruhan target dan menjaga agar gap penerimaan tidak melebar, kami akan terus memperkuat strategi gali potensi perpajakan dan senantiasa menjaga integritas pelayanan dengan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran,” ujarnya dikutip Jumat (6/3/2026).

Target penerimaan sebesar Rp41,6 triliun pada tahun ini, dia menilai, bukan sekadar angka, tetapi wujud nyata gotong royong kita membangun bangsa.

“Kami menghargai setiap rupiah yang disetorkan dan waktu yang diluangkan wajib pajak untuk melaporkan SPT. Sebagai bentuk timbal balik atas dedikasi wajib pajak, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang tulus, profesional, dan bersih,” tegasnya.

Menurutnya, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan ini diyakini akan menjadi katalisator utama dalam mendorong tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan yang makin baik ini menjadi modal krusial bagi pencapaian target penerimaan negara. Target tersebut meningkat 3,05% dibandingkan target tahun sebelumnya dan 28,99% lebih tinggi dibandingkan realisasi 2025.

Dia menegaskan pula, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III terus mengintensifkan imbauan kepada seluruh wajib pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan, untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum batas waktu berakhir.

Pelaporan lebih awal diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak sekaligus menghindari kendala penumpukan akses sistem pada 31 Maret (Orang Pribadi) dan 30 April (Pajak Badan).

Hingga 28 Februari 2026, Kanwil DJP Jawa Timur III mencatat sebanyak 342.880 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan. Dari jumlah tersebut, 84.031 wajib pajak berasal dari wilayah Malang Raya dan Kota Batu.

Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, didukung oleh berbagai layanan dan kampanye simpatik yang dilakukan Kanwil DJP Jawa Timur III.

Sebagai bentuk komitmen mempermudah pelaporan, kata Lindawaty, Kanwil DJP Jawa Timur III aktif melakukan layanan ‘jemput bola’ ke berbagai instansi untuk mendampingi pegawai melaporkan SPT secara kolektif. Untuk masyarakat dengan mobilitas tinggi, tersedia pojok pajak di Mal Olympic Garden (MOG) Malang dan layanan khusus akhir pekan (weekend service).

Dalam rangka menyemarakkan momen pelaporan pajak sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, Kanwil DJP Jawa Timur III juga menggelar kampanye simpatik bertajuk "Ngabuburit Spectaxcular". Kegiatan ini dirancang sebagai ajang pengisian SPT Tahunan secara bersama-sama dalam suasana yang hangat dan inklusif.

Acara ini juga memfasilitasi pemberdayaan ekonomi melalui bazaar UMKM binaan serta aksi sosial pembagian ratusan takjil dan voucher belanja UMKM kepada wajib pajak. Sebanyak 300 wajib pajak turut hadir di Kanwil DJP Jawa Timur III untuk melaporkan SPT Tahunan mereka.

“Kepatuhan pajak tidak akan tercipta jika kita hanya menunggu di balik meja. Negara harus proaktif menjemput wajib pajak dan mempermudah setiap langkah mereka untuk berkontribusi. Itu yang sedang kami coba lakukan,” tegas Lindawaty.

Bisnis.com, BANDUNG— Realisasi belanja APBN di wilayah Regional Jawa Barat hingga 31 Januari 2026 tercatat meningkat di tengah kontraksi pos pendapatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat Fahma Sari Fatma menjelaskan, di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi makro, belanja negara menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,15% (yoy).

“Namun hal berbeda di sektor pendapatan yang mengalami kontraksi 5,89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ungkap dia belum lama ini.

Berdasarkan data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.

Di sisi lain, realisasi belanja negara bergerak lebih progresif dengan mencapai Rp13,05 triliun, atau setara dengan 12,75% dari total pagu.

Kondisi ini menyebabkan defisit regional pada awal tahun sebesar Rp1,96 triliun.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Barat, Finari Manan menjelaskan sektor perpajakan yang menjadi motor utama pendapatan mencatatkan realisasi sebesar Rp7,92 triliun atau 5,26% dari target.

Meskipun terkontraksi 2,41%, hal ini dinilai bukan merupakan pelemahan aktivitas ekonomi, melainkan akibat adanya koreksi tajam pada kategori pajak Lainnya terkait deposit pajak yang tidak berulang.

“Secara umum, empat jenis pajak mayoritas tetap tumbuh positif, menandakan aktivitas usaha di Jawa Barat masih terjaga dengan baik,” ungkap dia.

Sementara itu, penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp2,64 triliun atau 8,53% dari target.

Sektor ini mengalami perlambatan signifikan sebesar 18,92%, yang dipicu oleh restitusi pada bea masuk serta penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang merosot hingga 17,60%.

Sebaliknya, performa impresif ditunjukkan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 28,42% (yoy) dengan nilai Rp525,69 miliar, didorong oleh lonjakan signifikan pada PNBP Badan Layanan Umum (BLU).

Untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasinya telah mencapai Rp11,42 triliun atau 19,28% dari pagu. Kemudian komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non-Fisik menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran awal tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah mencapai rekor realisasi penerimaan pajak tertinggi pada awal tahun 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026). Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan membuktikan bahwa ekonomi akan bangkit, walaupun banyak ekonom yang meragukan.

Presiden mengatakan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai angka tertinggi. Selain itu, penerimaan pajak pun menurutnya mencapai rekor tertinggi.

"Penerimaan pajak konon kabarnya naik tertinggi, tapi kita tidak ada masalah. Kita diambang kebangkitan," ujar Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (year on year/YoY) dibandingkan Januari 2025.

Kemenkeu mencatatkan penerimaan pajak awal 2026 naik 30,8% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak APBN pada bulan Januari 2025 yakni hanya Rp88,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23% (YoY). Menurutnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya pada rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah mencapai rekor realisasi penerimaan pajak tertinggi pada saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026). Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan membuktikan bahwa ekonomi akan bangkit, walaupun banyak ekonom yang meragukan.

Presiden mengatakan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai angka tertinggi. Selain itu, penerimaan pajak pun menurutnya mencapai rekor tertinggi.

"Penerimaan pajak konon kabarnya naik tertinggi, tapi kita tidak ada masalah. Kita diambang kebangkitan," ujar Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, setidaknya dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak Indonesia naik turun. Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun.

Capaian penerimaan pajak pada 2025 itu turun dibandingkan penerimaan pajak Indonesia pada 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun.

Kemudian, pada Desember 2023 penerimaan pajak mencapai senilai Rp1.739,84 triliun. Setahun sebelumnya atau pada 2022, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.716,8 triliun.

Sementara, penerimaan pajak pada 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun dan penerimaan pajak Indonesia pada 2020 mencapai Rp1.069,98 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan penerimaan pajak 2026 bisa melampaui target yang ditetapkan pada APBN yakni Rp2.357,7 triliun. Hal ini diperkirakan olehnya kendati basis pertumbuhan penerimaan pajak tahun lalu yang rendah sehingga turut menjadi sorotan lembaga pemeringkat asing.

Untuk diketahui, pemerintah memasang target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 7,69% (YoY) dari target APBN 2025 yakni Rp2.189,3 triliun.

Masalahnya, realisasi penerimaan pajak tahun lalu hanya Rp1.917,6 triliun sehingga terjadi shortfall sebesar Rp271,7 triliun. Artinya, basis pertumbuhan dari realisasi tahun lalu untuk mengejar target tahun ini menjadi lebih tinggi yakni 22,9% (YoY). Dengan kata lain, pemerintah harus mengejar tambahan setoran Rp440,1 triliun untuk mencapai target 2026 dari basis realisasi 2025.

Namun demikian, tampaknya Menkeu Purbaya tetap optimistis. Dia bahkan memperkirakan tahun ini bisa mengumpulkan penerimaan pajak hingga melampaui target. Optimisme itu muncul usai realisasi penerimaan pajak Januari 2026 melonjak 30,8% (YoY).

Hal itu disampaikan Purbaya pada rapat bersama Komisi XI DPR yang membahas penerimaan negara, Rabu (4/2/2026). Dia melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (YoY) dibandingkan Januari 2025 yaitu Rp88,9 triliun.

Purbaya memaparkan bahwa pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23%. Dengan demikian, terangnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya, dikutip kembali Minggu (8/2/2026).

Dari pertumbuhan tahunan double digit pada satu bulan pertama 2026, Purbaya melihat ada kemungkinan target penerimaan pajak 2026 Rp2.357,7 triliun bahkan bisa terlampaui. Namun, tentunya apabila dipertimbangkan tanpa perubahan kondisi ke depan (ceteris paribus).

"Let's kita asumsikan sama, kami bisa jaga pertumbuhan itu. Akhir tahun [2026] kami bisa dapat pajak income Rp2.492 triliun. Ini sudah di atas angka Rp2.357 triliun di APBN 2026. Ini kan permisalan yang terlalu berlebihan, tetapi paling enggak kami udah kelihatan lah seperti itu ada kemungkinannya," katanya kepada anggota Komisi Keuangan DPR.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memaparkan terdapat berbagai upaya pembenahan yang ingin dilakukan olehnya. Contohnya yakni soal restitusi atau pengembalian pajak.

Pada 2025, restitusi pajak melonjak ke Rp361 triliun. Purbaya menyebut kenaikannya hampir Rp100 triliun dibandingkan 2024. Dia memperkirakan dengan laju pertumbuhan yang sama pada awal tahun, maka restitusi diperkirakan bisa ditahan di bawah Rp300 triliun sepanjang 2026.

"Dengan perhitungan yang sama kalau enggak ada angka itu, saya pikir dengan growth rate yang sama, mungkin tahun ini restitusi kami paling Rp270 triliun-an. Itu akan memberikan tambahan mengurangi pengurangan net pendapatan pajak kami. Jadi cetris paribus dengan ini lumayan kami ada harapan," tuturnya.

Upaya pembenahan juga dilakukan pada sistem inti administrasi perpajakan, yakni Coretax, maupun dari internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Usai pekan sebelumnya merombak 31 pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Purbaya melakukan rotasi jabatan pada 40 pejabat eselon II DJP, Jumat (6/2/2026).

Ekonom yang pernah malang melintang di kementerian/lembaga itu mengakui sulit untuk menerapkan hukuman pemecatan bagi pegawai negeri sipil (PNS). Akibatnya, opsi rotasi dipilihnya untuk menghindari gugatan adminstrasi negara.

"Rupanya kalau di [Kementerian] Keuangan, kalau pegawai negeri kami enggak bisa mecat pegawai. Mau dirumahkan juga enggak bisa saya rumahin. Nanti dituntut di PTUN kalah lu, jadi kami pindahin di tempat-tempat yang lebih sepi. Yang bagus-bagus kami tempatkan di tempat yang lebih baik supaya ada perbaikan," ujarnya.

Bukan Kabar Bagus

Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan bahwa performa kinerja penerimaan pajak 2026 bisa diukur secara pertumbuhan tahunan (YoY) baru pada Maret atau April 2026.

Menurut Kepala Riset CITA Fajry Akbar, penerimaan pajak yang tumbuh Januari 2026 sebesar 30,8% (YoY) disebabkan oleh anjloknya realisasi pada Januari 2025. Hal itu tidak lain diakibatkan oleh periode pertama penggunaan Coretax. Bahkan, Fajry mengatakan bahwa masalah itu berlangsung sampai dengan Februari 2025 lalu.

"Kinerja penerimaan pajak tahun 2026 baru bisa dilihat secara year-on-year pada bulan April, atau Maret. Karena bulan Januari dan Februari pada tahun lalu anjlok karena faktor teknis yakni masalah Coretax," terangnya kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Di sisi lain, penerimaan pajak yang disampaikan Purbaya Rp116,2 triliun itu masih di bawah realisasi 2024 yakni Rp149,2 triliun dan 2023 Rp162,2 triliun. "Jadi, realisasi Januari 2026 bukan kabar bagus. Itu menjadi warning kalau risiko defisit lebih dari 3% masih terbuka lebar," lanjut Fajry.

Risiko fiskal itu tidak hanya disampaikan CITA. Lembaga pemeringkat asing pun ikut menyoroti pengelolaan fiskal dan rendahnya basis penerimaan Indonesia.

Misalnya, Moody's Ratings pada Kamis lalu mengumumkan outlook kredit Indonesia turun dari stabil ke negatif. Kendari peringkatnya masih Baa2 atau investment grade, lembaga itu mengingatkan salah satu alasan turunnya outlook kredit RI adalah pengelolaan fiskal.

Lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melabar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi, mandat tambahan untuk Bank Indonesia (BI) serta arah kebijakan dan investasi Danantara turut berkontribusi pada penurunan outlook kredit Indonesia.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's, Kamis (5/2/2026).

Namun demikian, alasan Moody's tetap mempertahankan peringkat Baa2 terhadap Indonesia dilatarbelakangi oleh ketahanan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap sekitar 5% dalam jangka pendek maupun menengah dengan defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

S&P Global Ratings juga memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal. Hal ini kendati S&P tetap mempertahankan outlook RI di posisi stabil.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara. Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.

Yin menekankan bahwa pihaknya tidak memperkirakan ekonomi dan kinerja fiskal Indonesia akan terdampak negatif secara signifikan, dengan catatan pemerintah mampu merespons situasi untuk memitigasi dampak terhadap kepercayaan investor.

"Outlook kami terhadap Indonesia adalah stabil. Ini berarti kami melihat risiko kenaikan atau penurunan peringkat agak seimbang, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan negara yang kuat dibandingkan dengan basis ekspor dan pendapatan fiskal yang relatif sempit," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penerimaan pajak pada Januari 2026 tumbuh 30% (year on year/YoY).

Tanpa menyebut angka definitif realisasi penerimaan pajaknya, Purbaya menyebut pertumbuhan double digit secara tahunan itu menunjukkan kondisi ekonomi yang baik.

"Angka yang baru kami terima tadi, pajak Januari net tumbuh 30% dibanding tahun lalu Januari. Jadi, bagus keadaannya, ekonomi lebih bagus," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Summit (IES) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Apabila merujuk pada pemberitaan sebelumnya, realisasi penerimaan pajak pada Januari 2025 sebagaimana disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa yakni Rp88,89 triliun.

Penerimaan pajak itu merupakan bagian dari pendapatan negara secara total pada Januari 2025 lalu yakni Rp115,8 triliun. Selain itu, pendapatan negara turut ditopang oleh kepabeanan dan cukai Rp26,29, PNBP Rp42,13 triliun serta hibah Rp9,8 miliar.

Adapun pemerintah tahun ini memasang target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu tumbuh 7,69% dari yang ditetapkan pada APBN 2025 yakni Rp2.189,3 triliun.

Namun demikian, realisasi penerimaan pajak akhir tahun lalu bahkan tak sampai 90% yakni hanya ditutup di angka Rp1.917,6 triliun. Akibatnya, pemerintah harus menutup gap tersebut senilai Rp440,1 triliun apabila ingin mencapai target penerimaan tahun ini.

Pada acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026, Selasa (27/1/2026), Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut perekonomian nasional dan juga global tengah berada dalam kondisi menantang baik 2025 maupun 2026.

"Kami insyaAllah di tahun 2026 membutuhkan pertumbuhan sekitar Rp440,1 triliun atau sekitar 22,9% dari realized revenue tahun 2025. Sinyal positifnya adalah kami harus bekerja keras dan kami harus, selain memperbaiki mesin penerimaan negara supaya lebih konservatif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis, investasi dan juga perekonomian, kami juga harus memperkuat sumber daya manusia," terang Bimo, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.917,6 triliun sepanjang 2025. Realisasi itu hanya setara 87,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

Artinya, shortfall atau realisasi penerimaan pajak kurang Rp271,7 triliun dari target.

Sejalan dengan itu, target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun pada 2026 akan semakin sulit tercapai karena naik 22,96% dari realisasi 2025. Masalahnya, pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan hampir tidak pernah di atas 20%—setidaknya sejak 2014.

Pengecualian hanya terjadi pada 2022, yang saat itu penerimaan pajak tumbuh 34,26% (sebagai catatan, saat itu pemerintah keluarkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela alias tax amnesty jilid II).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak neto sebesar Rp1.917,6 triliun tersebut memang sedikit lebih rendah dibandingkan capaian 2024 yang bertengger di angka Rp1.931,6 triliun atau turun 0,7% secara tahunan (year on year/YoY).

Kendati demikian, dia memaparkan bahwa jika dilihat dari sisi bruto, setoran pajak ke kas negara sebenarnya mampu tumbuh 3,7% YoY. Tercatat, penerimaan bruto naik dari Rp2.197,3 triliun pada 2024 menjadi Rp2.278,8 triliun pada 2025.

"Kalau kita bagi antara semester I dan semester II, terlihat pola perbaikan yang nyata," ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Suahasil merincikan pemulihan terlihat pada jenis pajak utama yang sempat tertekan dalam pada awal tahun. Pajak Penghasilan (PPh) Badan, misalnya, sempat mengalami kontraksi 10,4% pada semester I/2025, namun berhasil rebound ke zona positif dengan pertumbuhan 2,3% pada semester II/2025.

Tren serupa terjadi pada PPh Orang Pribadi (OP) dan PPh Pasal 21. Setelah terkoreksi cukup dalam hingga minus 19,4% pada paruh pertama, pos ini melesat tumbuh 17,5% pada paruh kedua.

Selain itu, kelompok PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 yang sempat turun 4% di semester I, juga berbalik naik 8% di semester II.

Indikator pemulihan daya beli juga tercermin dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"PPN dan PPnBM juga ada perbaikan di semester II, dari minus 14,7% pada semester I menjadi naik 2,1% pada semester II," jelasnya.

Suahasil meyakini, tren pembalikan arah kinerja penerimaan dari zona negatif di awal tahun menuju zona positif di akhir tahun merupakan indikator solid bagi fundamental fiskal.

"Karena itu, ini menjadi modal kita masuk ke 2026, perbaikan dari kondisi ekonomi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Artinya shortfall penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp271,7 triliun.

Angka realisasi penerimaan pajak itu persis dengan prediksi Bisnis sebelumnya.

Informasi yang dihimpun Bisnis menyebut bahwa realisasi sementara penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran 87% dari target APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp2.189,3 triliun. Artinya jika data itu benar, realisasi penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran Rp1.917 triliun.

Angka ini jauh dari batas minimal target Direktorat Jenderal Pajak alias DJP di angka Rp2.005 triliun. Kinerja buruk penerimaan pajak tahun 2025 akan menjadi beban besar bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada tahun ini. Apalagi target penerimaan pajak 2026 menembus angka Rp2.357,7 triliun.

Sekadar catatan jika penerimaan pajak sesuai dengan skenario pemerintah yakni di outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, pertumbuhannya akan mencapai 13,5%. Sementara itu, jika menggunakan skenario yang tercantum dalam maklumat Dirjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, pertumbuhannya menembus 17,5%.

Sayangnya, angka paling pesimistis realisasi sementara yang muncul (angkanya bisa berubah karena proses konsolidasi terus berlangsung) berada di angka Rp1.917 triliun, jika dibandingkan dengan target tahun 2026, pertumbuhan penerimaan pajak yang seharusnya dikejar oleh pemerintah menembus angka 22,9%.

Persoalannya dalam catatan Bisnis, target pertumbuhan pajak sebesar 13,5%-22,9% seperti simulasi di atas akan sangat sulit tercapai, karena biasanya realisasi penerimaan pajak berada di bawah angka pertumbuhan alamiahnya.

Sebagai contoh, pada tahun 2024 lalu misalnya, pertumbuhan penerimaan pajak hanya berada di angka 3,5%. Padahal pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% dan inflasi di angka 1,57%. Artinya pertumbuhan penerimaan pajak di angka 3,5% masih jauh di bawah profil pertumbuhan alamiahnya yang seharusnya bisa berada 6,6%.

Sementara itu sampai dengan November 2025 lalu, kinerja pajak masih terkontraksi di level 3% year on year. Kalau menggunakan simulasi full year berdasarkan realisasi sementara, di angka Rp1.917 triliun, penerimaan pajak masih terkontraksi sekitar 0,8%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.183,9 triliun. Artinya shortfall penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp266,3 triliun.

Angka realisasi penerimaan pajak itu sejalan dengan prediksi Bisnis sebelumnya.

Informasi yang dihimpun Bisnis menyebut bahwa realisasi sementara penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran 87% dari target APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp2.189,3 triliun. Artinya jika data itu benar, realisasi penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran Rp1.917 triliun.

Angka ini jauh dari batas minimal target Direktorat Jenderal Pajak alias DJP di angka Rp2.005 triliun. Kinerja buruk penerimaan pajak tahun 2025 akan menjadi beban besar bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada tahun ini. Apalagi target penerimaan pajak 2026 menembus angka Rp2.357,7 triliun.

Sekadar catatan jika penerimaan pajak sesuai dengan skenario pemerintah yakni di outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, pertumbuhannya akan mencapai 13,5%. Sementara itu, jika menggunakan skenario yang tercantum dalam maklumat Dirjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, pertumbuhannya menembus 17,5%.

Sayangnya, angka paling pesimistis realisasi sementara yang muncul (angkanya bisa berubah karena proses konsolidasi terus berlangsung) berada di angka Rp1.917 triliun, jika dibandingkan dengan target tahun 2026, pertumbuhan penerimaan pajak yang seharusnya dikejar oleh pemerintah menembus angka 22,9%.

Persoalannya dalam catatan Bisnis, target pertumbuhan pajak sebesar 13,5%-22,9% seperti simulasi di atas akan sangat sulit tercapai, karena biasanya realisasi penerimaan pajak berada di bawah angka pertumbuhan alamiahnya.

Sebagai contoh, pada tahun 2024 lalu misalnya, pertumbuhan penerimaan pajak hanya berada di angka 3,5%. Padahal pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% dan inflasi di angka 1,57%. Artinya pertumbuhan penerimaan pajak di angka 3,5% masih jauh di bawah profil pertumbuhan alamiahnya yang seharusnya bisa berada 6,6%.

Sementara itu sampai dengan November 2025 lalu, kinerja pajak masih terkontraksi di level 3% year on year. Kalau menggunakan simulasi full year berdasarkan realisasi sementara, di angka Rp1.917 triliun, penerimaan pajak masih terkontraksi sekitar 0,8%.