Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha terutama Asosiasi E-Commmerce Indonesia (idEA) akan mendorong kesiapan implementasi pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 melalui perusahaan lokapasar (marketplace).

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli sebagai pemungut PPh merchant di lokapasar mulai 1 Agustus 2026. Setelah pengumuman resmi hari ini, Rabu (1/7/2026), maka dunia usaha punya waktu satu bulan untuk bersiap.

Ketua Umum idEA Budi Primawan menyampaikan bahwa fokus pelaku usaha e-commerce saat ini adalah untuk mendorong efektivitas implementasi pemungutan PPh via marketplace. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian hukum serta meminimalkan dampak operasional ke marketplace maupun seller (penjual).

"Kami sudah menerima penunjukan pemungut pada 1 Juli 2026, yang mana berarti kami punya satu bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, pengaturan proses bisnis, serta komunikasi kepada seller sebelum mulai diterapkan pada 1 Agustus 2026," terangnya pada konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Para marketplace nantinya akan mendukung penyebaran informasi melalui berbagai kanal komunikasi. Di sisi lain, Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengapresiasi kebijakan yang bisa menciptakan persaingan yang adil atau level playing field antara toko luring dan daring.

Siddhi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap UMKM. Dia menilai perlunya tetap memberlakukan aturan PPh pasal 22 dengan tarif 0% bagi usaha dengan peredaran bruto maksimal Rp500 juta.

"Batas bebas pajak untuk omzet di bawah Rp500 juta rupiah per tahun tetap diperlakukan. Kebijakan ini tentunya memastikan adanya modal kerja bagi pengusaha tidak terganggu sehingga mereka bisa terus beroperasional," katanya pada kesempatan yang sama.

Tidak hanya itu, pengusaha menilai sistem pemotongan pajak secara otomatis oleh marketplace akan membebaskan pedagang dari kerumitan administrasi bulanan.

Namun, Apindo meminta agar DJP serta pihak marketplace untuk menjaga keamanan data transaksi para merchant.

"Apindo mendorong stakeholder, pemerintah, idEA para pelaku pengelola, marketplace, dan masyarakat pada umumnya untuk sama-sama menjaga keamanan data transaksi perdagangan, memastikan sistem digital berjalan stabil, serta melakukan sosialisasi yang masif dan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha di lapangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital diperkirakan terus meningkat seiring dengan penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pedagang di marketplace (merchant) melalui platform seperti Tokopedia-TikTok (TikTok Shop), Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan sektor ekonomi digital masih menyimpan potensi penerimaan yang besar. Berdasarkan tren dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak dari sektor tersebut terus menunjukkan peningkatan.

"Dari yang saya amati lima tahun ke belakang, itu konsisten meningkat, angka terakhir itu mungkin sekitar Rp8 triliun sampai Rp12 triliun setahun," ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Bimo, penerapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace berpotensi mendorong peningkatan penerimaan pajak sektor digital hingga dua kali lipat. Potensi tersebut ditopang oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak serta akurasi pemungutan dan pencocokan data melalui sistem Coretax.

"Kami berharap setidaknya bisa katakanlah ya Insyaallah bisa naik 100% lah. Jadi di angka mungkin Rp16 sampai Rp24 triliun setahun," jelasnya.

Selain menambah penerimaan negara, Bimo menilai mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace dapat menciptakan kesetaraan persaingan (level playing field) antara pelaku usaha daring dan luring, termasuk pelaku UMKM.

Secara agregat, penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital memang terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp52,85 triliun hingga 31 Mei 2026. Kontributor terbesar masih berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

DJP juga telah menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) baru sebagai pemungut PPN PMSE, salah satunya Strava, Inc. Hingga akhir Mei 2026, jumlah PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE telah mencapai 271 entitas.

Dari total penerimaan Rp52,85 triliun tersebut, sebesar Rp40,55 triliun berasal dari pemungutan PPN PMSE. Selain itu, penerimaan juga berasal dari pajak aset kripto sebesar Rp2,06 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,98 triliun, serta pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp5,26 triliun.

Jakarta: Pelaku usaha yang berjualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga Blibli perlu memahami aturan baru terkait mekanisme pemungutan pajak. Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi memberlakukan skema pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui platform marketplace yang telah ditunjuk.

Meski demikian, pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan pajak baru. Perubahan yang dilakukan hanya pada mekanisme pemungutannya agar administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, transparan, dan tertib.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan masa transisi selama satu bulan kepada marketplace agar dapat menyesuaikan sistem sebelum kebijakan tersebut berlaku efektif.

Selama satu bulan kepada empat perusahaan marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak agar dapat menyesuaikan sistem sebelum mulai melakukan pemungutan kepada para penjual (seller).

Adapun empat marketplace yang ditunjuk tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

"Jadi pajak ini bukan pajak baru. Ini adalah pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Yang berubah hanya mekanisme pemungutannya, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk," ujar Bimo dilansir Antara, Rabu, 1 Juli 2026.

Bagaimana cara kerja pajak marketplace?

Pajak marketplace diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Bimo menjelaskan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, serta kesiapan marketplace dalam melakukan pemungutan dan pelaporan pajak secara elektronik.

Dalam skema tersebut, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual, yakni nilai transaksi yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mekanismenya, konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Kemudian, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan tagihan (invoice), menyetorkan pungutan ke kas negara, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Meski demikian, Bimo menegaskan pemungutan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta dalam satu tahun.

"Misal pedagang menjual barang senilai Rp2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% x 2 Rp2.000.000 = Rp10.000. Pajak sebesar Rp10.000 rupiah tersebut bukan pajak tambahan yang berdiri sendiri,” jelas Bimo.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace.

"Kami tegaskan kembali bahwa PMK Nomor 37 Tahun 2025 ini hadir bukan untuk menghambat ekonomi digital, melainkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan dalam tata kelola kenegaraan yang sehat, adil, dan setara," ujarnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk empat platformmarketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform tersebut.

Penunjukan tersebut dilakukan seiring mulai diberlakukannya kebijakan pemungutan PPh oleh marketplace kepada pedagang online pada 1 Juli 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, atas pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan, dirinya menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22.

"Hari ini kami menyampaikan bahwa ada empat marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPH Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri. Adapun keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menjelaskan, penunjukan keempat marketplace dilakukan setelah DJP menilai kesiapan masing-masing platform, mulai dari sistem teknologi, skala transaksi, kapasitas administrasi, hingga penggunaan mekanisme rekening penampung (escrow). Keempat marketplace tersebut juga dinilai siap menjalankan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 secara elektronik.

"Penunjukan ini tentu dilakukan setelah mempertimbangkan segala hal dari hulu sampai hilir," kata Bimo.

Dia mengungkapkan, PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang menjual barang atau jasa melalui marketplace. Dalam aturan tersebut, pihak lain yang dimaksud adalah marketplace atau platform digital yang menyediakan sarana transaksi.

Adapun mekanisme pemungutannya dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, marketplace memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan pedagang dan mencantumkan besaran pajak yang dipungut dalam tagihan atau invoice elektronik.

Invoice elektronik tersebut dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 sehingga pedagang tidak perlu memperoleh dokumen terpisah.

"Jadi tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan. Kemudian marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke Kas Negara," jelasnya.

Setelah itu, marketplace menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Dengan mekanisme tersebut, Bimo berharap proses administrasi perpajakan bagi pedagang maupun marketplace menjadi lebih sederhana karena seluruh proses pemungutan hingga pelaporan dilakukan melalui sistem digital yang telah terintegrasi.

"Dengan mekanisme ini kami berharap dan kami yakin bahwa marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace," tuturnya.

Sebagai informasi, pajak atas transaksi perdagangan melalui e-commerce pada dasarnya bukan merupakan jenis pajak baru.

Pemerintah tetap mengenakan PPh atas penghasilan yang diperoleh pelaku usaha, baik yang berjualan secara konvensional maupun melalui platform digital.

Perbedaannya, sebelum terbitnya PMK Nomor 37 Tahun 2025, pedagang yang berjualan di marketplace menyetor sendiri kewajiban PPh atas penghasilannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kini, melalui aturan tersebut, pemerintah menunjuk marketplace tertentu sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22 sehingga proses pembayaran pajak dilakukan secara otomatis melalui sistem platform.

Skema ini diterapkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus menciptakan perlakuan yang setara antara pedagang online dan pelaku usaha yang berjualan secara offline.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang