BANTEN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lebak mulai menerapkan strategi baru untuk menarik minat Generasi Z (Gen Z) menjelang Pemilu 2029. Pendekatan yang disiapkan tidak lagi berfokus pada kegiatan politik formal, tetapi dikemas melalui aktivitas yang dekat dengan gaya hidup anak muda agar partisipasi politik semakin meningkat.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Lebak Hanna Aulia Zein Adzmika, mengatakan generasi muda harus dirangkul dengan cara yang lebih relevan. Menurutnya, partai politik perlu menghadirkan ruang yang nyaman untuk berdiskusi, berkolaborasi, sekaligus belajar mengenai politik tanpa kesan kaku dan eksklusif.

"Kami ingin membuat kegiatan yang relatable dengan anak muda. Jadi mereka datang ke kegiatan partai bukan karena merasa diwajibkan, tetapi karena memang senang berkumpul, berdiskusi, dan belajar politik bersama," ujar Hanna, Rabu (1/7/2026).

Sebagai langkah awal, PPP Lebak berencana menggelar berbagai kegiatan yang mengikuti tren di kalangan Gen Z. Salah satunya memanfaatkan momentum Car Free Day dengan mengajak komunitas anak muda mengikuti kegiatan olahraga lari yang nantinya dapat berkembang menjadi agenda rutin hingga event berskala lebih besar.

"Sekarang yang sedang viral kan lari. Mungkin kita mulai dari Car Free Day, mengajak anak-anak muda ikut bersama. Kalau komunitasnya semakin besar, ke depan bisa dibuat event lari yang lebih serius," katanya.

Lulusan Binus University ini menyebut pendekatan tersebut menjadi pintu masuk untuk meningkatkan literasi politik generasi muda. Hanna menilai anak muda tidak boleh hanya menjadi objek politik saat pemilu, melainkan harus tampil sebagai subjek yang aktif memberikan gagasan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



Hanna juga mengakui masih banyak kalangan muda yang memandang partai politik dengan sikap skeptis. Namun, dirinya optimistis anggapan tersebut dapat berubah apabila partai mampu membuka ruang partisipasi yang nyata serta memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang.

"Sebagai generasi muda kita harus melek politik dan mulai berperan sebagai subjek, bukan lagi objek. Karena itu saya mengajak teman-teman, terutama Gen Z, agar ikut terlibat dan masuk PPP," tegasnya.

Direktur Murtila Promosindo Bidang Kreatif ini berharap kepengurusan baru DPC PPP Kabupaten Lebak mampu memadukan pengalaman kader senior dengan kreativitas kader muda. Menurutnya, kolaborasi lintas generasi menjadi kunci untuk memperkuat organisasi sekaligus menjawab tantangan politik di masa depan.

Hanna menambahkan, Gen Z merupakan kelompok pemilih terbesar yang akan memiliki pengaruh signifikan pada Pemilu 2029. Karena itu, pendekatan yang kreatif, inklusif, dan mengikuti perkembangan zaman dinilai menjadi strategi penting agar semakin banyak anak muda merasa dekat dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui PPP.

JAKARTA - Sebanyak 105.597 pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2026 dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi. Berikut tahapan selanjutnya.

Dikutip dari Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2026, hasil kelulusan bisa dilihat di akun SSCASN.

Dari hasil verifikasi seleksi administrasi, sebanyak 13.279 pelamar mendaftar pada formasi Jabatan Fungsional Guru. Dari jumlah tersebut, 12.510 pelamar dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan 769 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Sementara itu, pada formasi Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat , terdapat 148.252 pelamar yang mengajukan lamaran. Hasil seleksi administrasi menunjukkan 93.087 pelamar memenuhi syarat, sedangkan 55.165 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Panitia seleksi menyampaikan bahwa daftar nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat dilihat melalui akun SSCASN masing-masing.

Pelamar dapat mengecek hasil seleksi administrasi dengan login menggunakan akun yang telah didaftarkan pada portal https://sscasn.bkn.go.id.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus administrasi, tahapan selanjutnya adalah mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Adapun informasi mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi akan diumumkan kemudian melalui portal SSCASN maupun laman resmi Kementerian Sosial.

Sementara itu, pelamar yang belum lolos seleksi administrasi masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

Masa sanggah hanya dapat digunakan untuk mengajukan keberatan atas hasil verifikasi administrasi dan bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah sebelumnya.

Setelah masa sanggah berakhir, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh sanggahan yang masuk. Hasil akhir seleksi administrasi setelah masa sanggah nantinya akan diumumkan kembali melalui portal SSCASN dan laman resmi Kementerian Sosial.

Ketentuan bagi Pelamar yang Lulus Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026

1. Pelamar wajib mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

2. Lokasi Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan di fasilitas CAT yang disediakan dan/atau lokasi lain yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3. Detail jadwal, waktu, serta lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan kemudian melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan/atau https://kemensos.go.id.

Ketentuan bagi Pelamar yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026

1. Pelamar dapat mengajukan sanggahan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id selama 1 (satu) hari sejak pengumuman ditayangkan pada laman https://kemensos.go.id.

2. Pelamar tidak diperkenankan memperbaiki maupun memperbarui dokumen persyaratan yang telah diunggah sebelumnya.

3. Panitia Seleksi Instansi akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh sanggahan yang diajukan pelamar.

4. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan apabila kesalahan yang terjadi bukan berasal dari pelamar.

5. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak mengajukan sanggahan, maka hasil seleksi administrasi dinyatakan final, tidak dapat diganggu gugat, dan pelamar dianggap menerima keputusan panitia seleksi.

6. Hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah akan diumumkan melalui https://sscasn.bkn.go.id dan/atau https://kemensos.go.id.

Demikian informasi pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026. Semoga bermanfaat.

JAKARTA - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam daftar hadir Muktamar PPP. Kuasa hukum pelapor, Ali Jufri Salem, menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan merupakan laporan lanjutan dari sejumlah pengurus PPP yang mengaku tanda tangannya diduga dipalsukan dalam daftar hadir Muktamar oleh M Thohabul Aftoni, A Saiful Hakim, dan Subadri (untuk mendukung Agus Suparmanto).

“Hari ini merupakan laporan susulan dari Ketua DPW PPP Kepulauan Riau sekaligus DPRD Kota Batam Muhammad Fadhli, Sekretaris DPW PPP Kepulauan Riau Harken, Ketua DPW PPP Lampung sekaligus DPRD Pringsewu Ferdy Djaya Saputra, dan Bendahara DPC PPP Banten Achmad Sopian. Mereka melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam daftar hadir Muktamar,” ujar Ali Jufri Salem di Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026).

Ali mengatakan, dugaan pemalsuan tersebut tidak hanya merugikan para pengurus yang namanya dicatut, tetapi juga diduga digunakan sebagai dokumen dalam proses persidangan di PTUN Jakarta maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kurang lebih ada sekitar 200 pengurus DPC maupun DPW PPP di seluruh Indonesia yang tanda tangannya diduga dipalsukan. Dokumen yang diduga berisi tanda tangan palsu itu kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana ini,” katanya.

Menurut Ali, pihaknya memperkirakan masih akan ada laporan-laporan susulan dari pengurus atau kader PPP lainnya yang merasa menjadi korban dugaan pemalsuan tanda tangan.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Kepulauan Riau sekaligus anggota DPRD Kota Batam Muhammad Fadhli, mengaku merasa dirugikan karena namanya tercantum dalam daftar absensi Muktamar beserta tanda tangan yang menurutnya bukan miliknya.

“Saya sama sekali tidak menandatangani daftar hadir tersebut. Saya menandatangani daftar hadir pada Muktamar yang sah. Karena itu saya merasa sangat dirugikan dan tidak menerima tanda tangan saya dipalsukan,” ujar Fadhli.

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali memenangkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam perkara perselisihan internal partai. Dalam putusan perkara Nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst terkait kepengurusan Pelaksana Tugas (Plt) DPW PPP Maluku, majelis hakim menolak dalil gugatan penggugat dan menerima eksepsi yang diajukan DPP PPP sebagai tergugat.

Kuasa Hukum DPP PPP Syifaus Syarif menyampaikan rasa syukur atas putusan tersebut. Dia berpendapat bahwa putusan ini semakin memperkuat legalitas kebijakan organisasi yang ditetapkan DPP PPP, termasuk terkait penandatanganan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal.

“Alhamdulillah, hari ini perkara Gugatan Maluku dengan Nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst telah diputus dan kami bersyukur atas kemenangan ini,” ujar Syarif kepada wartawan usai sidang, Kamis (18/6/2026).

Syarif menjelaskan, salah satu pokok gugatan yang diajukan penggugat adalah mempersoalkan keabsahan SK Plt DPW PPP Maluku yang ditandatangani Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bersama Wakil Sekretaris Jenderal. “Dalil penggugat yang mendalilkan bahwa SK Plt Maluku yang ditandatangani Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal tidak sah, ditolak oleh Majelis Hakim. Sebaliknya, eksepsi kami sebagai tergugat diterima,” ujarnya.

Menurut Syarif, putusan tersebut menjadi penegasan hukum bahwa kewenangan penandatanganan dokumen organisasi oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal telah memiliki dasar hukum yang jelas sesuai ketentuan internal partai. “Saya mengapresiasi putusan hakim yang sudah ditampilkan di ecourt ini. Putusan ini dapat menghilangkan perdebatan mengenai keabsahan tanda tangan Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal karena telah memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor 18 Tahun 2025,” jelas Syarif.

Syarif menilai, kemenangan dalam perkara ini menambah deretan putusan pengadilan yang menguatkan posisi hukum DPP PPP. Karena itu, dia mengajak seluruh kader untuk menghormati fakta hukum yang telah diputuskan pengadilan dan tidak lagi terpengaruh oleh berbagai provokasi yang berpotensi memecah belah partai.

“Mumpung sekarang musim sepak bola, kemenangan ini sudah lebih dari hattrick. Penonton sudah bisa melihat fakta hukum yang diputuskan pengadilan. Jangan mudah berubah atau goyah hanya karena provokasi dan janji dari pihak-pihak yang tidak mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya,” tegasnya.

Syarif pun mengajak semua kader PPP untuk kembali memperkuat soliditas organisasi dan fokus pada agenda konsolidasi politik menuju Pemilu 2029. “Ayo kembali bersatu. Fokus kita adalah mempersiapkan kerja-kerja elektoral 2029 agar PPP dapat kembali masuk ke Senayan dan memperjuangkan aspirasi umat serta masyarakat luas,” pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan tiga orang, yakni M. Thobahul Aftoni, Saiful Hakim, dan Subadri ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan muktamar pada 27 September 2025. Laporan tersebut didampingi oleh kuasa hukum para pelapor, Syamsul Ma’arif Wijaya.

Syamsul menjelaskan, terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan para ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP dari berbagai daerah yang dicantumkan dalam sejumlah dokumen muktamar, termasuk daftar hadir dan dokumen lainnya.

“Hari ini ada lima orang yang melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, serta Ketua Umum PP GPK. Padahal para korban menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut,” kata Syamsul usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Selasa (16/6/2026).

Syamsul menambahkan, jumlah korban yang diduga mengalami pemalsuan tanda tangan sebenarnya mencapai ratusan pengurus DPC PPP di berbagai daerah. Namun untuk tahap awal, baru lima orang yang secara resmi memberikan laporan kepada kepolisian.

“Korban sebenarnya ada sekitar 200 DPC dari berbagai daerah. Hari ini yang melapor baru lima orang dan ke depan kemungkinan akan bertambah seiring proses pendataan dan pengumpulan bukti,” ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa dokumen yang diduga memuat tanda tangan palsu tersebut digunakan dalam proses hukum yang saat ini tengah berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena itu, pihaknya menilai para korban mengalami kerugian baik secara hukum maupun moral.

“Kami mendampingi para korban yang merasa dirugikan karena identitas dan tanda tangannya digunakan tanpa persetujuan. Ini menyangkut integritas para ketua DPC dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap mereka,” katanya.

Adapun lima pelapor yang telah membuat laporan antara lain Fadli selaku Ketua DPC PPP Indramayu, Imam Fauzan A. Uskara selaku Ketua Umum PP GPK sekaligus Bendahara Umum, Akhdan selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, Ansori selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Seluma, Bengkulu, serta M. Rifki Saefudin selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Cirebon.

Salah satu pelapor, M. Rifki Saefudin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen yang dipersoalkan tersebut. “Hari ini kami melaporkan dugaan pemalsuan dokumen karena ada tanda tangan saya yang diduga dipalsukan oleh tiga orang yang kami laporkan. Kami percaya proses hukum akan mengungkap kebenaran,” ujar Rifki.

Saat ini laporan tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya dan para pelapor menyerahkan sejumlah dokumen yang akan menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

JAKARTA - Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah mendorong pihak kepolisian untuk mengusut kasus dugaan pemalsuan dokumen yang diduga melibatkan Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Sebelumnya Mardiono dan Kuasa Hukumnya Erfandi serta Syarif dilaporkan ke Polda Metro Jaya Senin 8 Juni 2026.

Pengurus DPC PPP di sejumlah daerah yaitu Sulawesi, Jawa, Sumatera dan Kalimantan mendukung agar dugaan pemalsuan dokumen tersebut diusut secara tuntas dan profesional. Demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Ketua DPC PPP Kab. Pasangkayu Sulawesi Barat Herman Yunus menyampaikan bahwa dugaan tindakan pemalsuan dokumen tersebut memang masif terjadi di banyak daerah termasuk Sulawesi. Untuk itu, Herman Yunus mendukung agar perkara tersebut diselesaikan dengan tuntas.

“Demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung dan meminta kepada Polda Metro Jaya agar usut secara tuntas kasus tersebut, dugaan pemalsuan memang masif ditemukan di beberapa daerah termasuk Sulawesi," ungkapnya, Senin (15/6/2026).

Senada dengan Herman, hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPC PPP Kab. Kaur Bengkulu Maharda. Maharda mengatakan bahwa dugaan pemalsuan dokumen juga ditemukan di daerah Sumatera. Diantaranya Lampung, Sumatera Barat dan termasuk di Bengkulu.

“Betul bahwa dugaan pemalsuan dokumen berupa surat pernyataan penerimaan LPJ Mardiono selaku Plt. Ketum PPP di Muktamar X yang ditandatangani dengan mengatasnamakan DPC PPP," papar Mahardika.

“Jangankan menandatangani surat, melihat bentuk LPJ -nya pun kami tidak pernah. Karena Mardiono nyatanya tidak pernah menyampaikan LPJ di Muktamar," imbuhnya.

Sahruji Ketua DPC PPP Kota Cikegon Banten masa bakti 2021-2026 juga mengaku terkejut setelah mendengar informasi tersebut. Menurutnya hal demikian tidak sepantasnya dilakukan oleh partai yang berasaskan Islam.

“Na’udzubillahi min dzalik. Tindakan tersebut sangat miris dan tidak elok. Apalagi ini partai Islam. Sudah lupa kah dengan prinsip kejujuran yang telah ditanamkan oleh para ulama pendiri PPP," ujarnya.

“Saya juga mendapat informasi ada beberapa DPC di Pulau Jawa yang juga di catut namanya dan dipalsukan tanda tangannya," ungkap Sahruji.

Langkah hukum tersebut juga mendapatkan dukungan dari Yedi Samaudin Wakil Sekretaris DPW PPP Kalimantan Tengah masa bakti 2021-2026. Selain itu Yedi juga menjabat sebagai Ketua GMPI Kalimantan Tengah.

“Kami sangat mendukung terhadap apa yang sudah ditempuh oleh rekan-rekan yang merasa sudah dirugikan akibat namanya dicatut dan tanda tangannya dipalsukan. Agar kejadian ini tidak terulang kembali dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi partai kedepan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/4074/VI/2026/SKPT/ Polda Metro Jaya tanggal 8/06/2026. Terlapor: Erfandi dan Syarifus Syarif. Dan H. Muhamad Mardiono selaku Ketua Umum PPP. Mardiono selain menjabat sebagai Ketua Umum PPP juga saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ketahanan Pangan dalam Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran.

NABIRE - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan pentingnya kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire. Hal tersebut disampaikan Mardiono saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP di Kabupaten Nabire secara daring, Sabtu (13/6/2026).

Dalam sambutannya, Mardiono mengatakan bahwa situasi global yang penuh ketidakpastian menuntut pemerintah di semua tingkatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus dapat diimplementasikan hingga ke daerah.

"Kita membutuhkan persatuan dan kesatuan, bergandengan tangan menjaga harmonisasi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang terjadi saat ini," kata Mardiono.



Mardiono menilai, Papua Tengah memiliki potensi besar untuk berkembang karena dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta posisi strategis yang didukung jalur transportasi laut dan udara. Namun, kekayaan tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



"Jangan sampai kekayaan alam yang ada di Kabupaten Nabire dan Papua Tengah tidak dapat dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat," ujarnya.

Mardiono juga mendorong Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian daerah, dan memperkuat kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Mardiono menyoroti persoalan ketahanan pangan yang masih menjadi tantangan di Papua Tengah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus disinergikan dengan upaya memperkuat sektor pangan sebagai fondasi pembangunan daerah.

"Ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Papua Tengah harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian daerah," katanya.

"Saya berpesan kepada seluruh kader PPP agar terus bergandengan tangan, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire," pungkas Mardiono.

Dalam kesempatan Muscab ini, turut hadir Bupati Nabire Mesak Magai, Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari, Ketua DPW PPP Nason Utty, dan seluruh DPC PPP se-Papua Tengah.

JAKARTA - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Taj Yasin dan Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto resmi dilaporkan oleh sejumlah kader atas dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Metro Jaya.

Laporan ini tertuang dalam dua LP. Pertama, Taj Yasin dilaporkan pemalsuan dokumen dan stempel. Kemudian laporan kedua Agus Suparmanto dilaporkan atas pemalsuan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang saling terkait.

"Hari ini ada dua pelapor. Yang satu melaporkan terkait dugaan pemalsuan KTA, kemudian satu lagi melaporkan terkait dugaan pemalsuan dokumen (KTA),” ujar pengacara pelapor Ketua DPC PPP Jaksel Dal Lyckhen di Polda Metro Jaya, Jumat (12/6/2026).

Menurut Lyckhen, pembuatan KTA diduga palsu itu berkaitan dengan pemalsuan dokumen yang diduga tidak melalui prosedur atau peraturan organisasi partai. “Terlapornya yang pertama inisialnya AS, yang kedua inisialnya TY,” ucapnya.

Pada kesempatan sama, Ketua DPC PPP Jakarta Selatan M Nasir selaku pelapor mengatakan DPC PPP Jakarta Selatan tidak pernah menerbitkan KTA terhadap Agus Suparmanto. “Terkait dengan KTA, kami dari DPC Jakarta Selatan belum pernah merasa ada laporan-laporan atau merekomendasikan untuk KTA tersebut. Kami tidak menerbitkan itu,” tegasnya.

Atas dugaan pemalsuan dokumen dan KTA, dia merasa partainya dirugikan. Karena ada pihak yang tidak sah sebagai kader merasa punya hak untuk dipilih hingga mengeluarkan statement.

“PPP ini kan memang partai kader, seharusnya yang mau menjadi pimpinan harus melewati prosedur dan pintu yang ditentukan,” ujarnya.

JAKARTA - Sidang gugatan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan agenda keterangan saksi tergugat dan keterangan ahli. Tergugat yakni Mardiono menghadirkan Amir Uskara selaku saksi fakta dan Maruarar Siahaan selaku Saksi Ahli.

M. Thobahul Aftoni yang mewakili penggugat mengatakan bahwa saksi fakta yang dihadirkan oleh tergugat terlihat tidak konsisten dalam manyampaikan keterangan. Dalam kesaksiannya, Amir Uskara mengaku sidang lanjutan paripurna Muktamar X PPP digelar di kamar presiden suite Hotel Mercure lantai 10.

Padahal menurut Aftoni, faktanya di lantai 10 tidak ada kamar dengan type presiden suite, melainkan yang ada adalah royal suite. Disebutkan ukurannya lebih kecil di bawah presiden suite. Dan kamar dengan type presiden suite itu adanya di lantai 6, bukan lantai 10.

“Saksi tergugat ini kalau ngarang kurang kreatif, mengaku melanjutkan persidangan paripurna muktamar di kamar di presiden suite lantai 10, padahal di lantai 10 tidak ada kamar type presiden suite. Yang ada ialah type royal suite. Karena kamar presiden suite itu adanya di lantai 6," ungkapnya, Rabu (10/6/2026)

Aftoni menambahkan bahwa soal kepesertaan, keterangan Amir Uskara berbeda dengan keterangan saksi sebelumnya yaitu Ermalena. “Dalam kesaksiannya Amir Uskara mengatakan sidang muktamar di kamar lantai 10 diikuti 500 peserta. Berbeda dengan keterangan Ermalena yang mengatakan diikuti 300 peserta. Ini jelas makin aneh, jumlah peserta mengalami kenaikan. Mungkin karena pengaruh nilai tukar dolar naik," ucap Aftoni.

Tidak hanya saksi fakta, lanjut Aftoni, saksi ahli yang dihadirkan oleh tergugat pun juga dinilai tidak konsisten keterangannya. Di satu sisi Maruarar Siahaan mengatakan setiap anggota dan pengurus partai wajib patuh pada AD/ART Partai. Namun disisi lain dalam menanggapi pembentukan tim penyelesaian sengketa internal yang tidak diatur dalam AD/ART partai ahli membolehkan.

“Terlihat jawaban Pak Maruarar selaku ahli terkesan dipaksakan. Tidak konsisten. Disatu sisi ahli mewajibkan setiap anggota dan pengurus partai wajib patuh pada AD/ART partai. Namun ahli memiliki penilaian berbeda membolehkan adanya tim penyelesaian sengketa internal meskipun tidak diatur dalam AD/ART PPP. Padahal AD/ART itu hasil kesepakatan pemegang hak suara dalam Muktamar," tandasnya.

JAKARTA - Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Banten masih menyisakan polemik berkepanjangan. Di saat proses pergantian kepemimpinan partai di berbagai daerah berjalan relatif lancar pascamuktamar X PPP, kondisi berbeda justru terjadi di Banten.

Founder dan Direktur Eksekutif Poros Politik Zillennial (PorsaZ) Nukman Paluti menilai persoalan yang terjadi tidak lagi sekadar menyangkut pergantian pengurus semata, melainkan telah berkembang menjadi perdebatan mengenai legitimasi organisasi dan arah masa depan PPP di Banten.

"Di banyak daerah, pergantian kepemimpinan PPP pasca Muktamar X berjalan relatif mulus. Para ketua wilayah yang tidak lagi mendapat mandat memilih legawa menerima keputusan partai dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada pengurus baru yang telah memperoleh legitimasi organisasi," kata Nukman dalam keterangan resminya, Rabu (10/6/2026).

Namun, situasi berbeda masih terlihat di Banten. Hingga pertengahan 2026, nama Subadri Ushuludin masih muncul sebagai pihak yang mengklaim diri sebagai Ketua DPW PPP Banten, meskipun Dewan Pimpinan Pusat PPP telah menetapkan Neng Siti Julaiha sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Banten melalui Surat Keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Lihat juga: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun

Kondisi tersebut, kata Nukman, memunculkan tanda tanya di kalangan publik mengenai alasan di balik kuatnya resistensi terhadap proses pergantian kepemimpinan yang telah diputuskan partai. Di sisi lain, perdebatan mengenai legitimasi kepengurusan sebenarnya telah memperoleh pijakan hukum yang cukup jelas.

Kepengurusan hasil Muktamar X PPP yang menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum sejak 6 Oktober 2025. "Dengan kata lain, negara telah memberikan pengakuan terhadap kepengurusan tersebut," ujarnya.

Dalam praktik politik kepartaian, pengesahan pemerintah menjadi dasar penting bagi seluruh struktur organisasi untuk menjalankan roda partai. Karena itu, banyak DPW PPP di berbagai provinsi memilih mengikuti keputusan DPP dan melanjutkan konsolidasi organisasi tanpa menunggu seluruh proses gugatan hukum selesai.

Nukman menjelaskan, di bawah kepemimpinan Neng Siti Julaiha, berbagai agenda konsolidasi organisasi terus berjalan. Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) telah dilaksanakan, disusul Musyawarah Cabang (Muscab) serentak di hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Dari delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ada, hanya dua daerah yang belum sepenuhnya bergabung dalam konsolidasi, yakni Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Sementara enam DPC lainnya telah mengikuti struktur kepemimpinan baru.

Bagi sebagian kader, fakta tersebut menjadi indikator bahwa legitimasi politik Neng Siti Julaiha di tingkat akar rumput mulai terbentuk dan mendapatkan dukungan nyata dari struktur partai di daerah. Meski demikian, konflik belum sepenuhnya berakhir.

Salah satu simbol yang masih menjadi sorotan adalah belum diserahkannya aset serta penguasaan kantor DPW PPP Banten oleh kubu lama. Persoalan ini dinilai berbeda dengan sejumlah daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang relatif lebih cepat menyelesaikan proses transisi kepengurusan pasca muktamar.

Menurut Nukman, konflik yang terjadi sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai sengketa secara kepartaian, tetapi juga mencerminkan pertarungan antara dua model kepemimpinan yang berbeda. Neng Siti Julaiha dikenal sebagai kader yang tumbuh melalui proses panjang di internal PPP.

Karier politiknya dimulai dari DPRD Kabupaten Lebak, kemudian berlanjut menjadi anggota DPRD Provinsi Banten serta dipercaya memimpin DPC PPP Kabupaten Lebak. Pada Pemilu 2024, Neng Siti Julaiha berhasil mencatatkan performa politik yang cukup menonjol dengan menembus jajaran calon terpilih DPR dari Daerah Pemilihan Banten I yang meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

PPP bahkan berhasil menempatkan diri pada posisi perolehan kursi kelima dari enam kursi yang tersedia di dapil tersebut. Meski capaian itu tidak berujung pada kursi di Senayan akibat PPP secara nasional gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%, perolehan suara yang diraih dinilai menunjukkan kuatnya basis dukungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun di tingkat akar rumput.

Sebaliknya, perjalanan politik Subadri Ushuludin menempuh jalur yang berbeda. Ia memulai karier politiknya di Partai Golkar dan menghabiskan lebih dari satu dekade membangun karier politik dari tingkat kecamatan hingga menjadi pengurus penting Golkar Kota Serang.

Subadri juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Serang sebelum akhirnya bergabung dengan PPP pada periode 2020–2021. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Ketua DPW PPP Banten sebelum kemudian memimpin partai secara definitif.

"Perbedaan latar belakang tersebut tentu jelas mempengaruhi siapa yang layak dan siapa yang tidak layak," tegas Nukman.

Dalam pandangan Nukman, legitimasi dalam dunia politik tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga oleh hasil kerja dan capaian elektoral. Karena itu, evaluasi terhadap kepemimpinan Subadri menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Pada Pemilu 2024, PPP Banten mengalami penurunan jumlah kursi di DPRD Provinsi Banten dari lima kursi menjadi empat kursi, meskipun jumlah kursi parlemen provinsi meningkat dari 85 menjadi 100 kursi. Konsekuensinya, PPP kehilangan kemampuan untuk membentuk fraksi sendiri dan harus bergabung dengan Partai lain dalam satu fraksi gabungan.

Catatan tersebut mestinya menjadi bahan refleksi bagi banyak kader. Sebagian menilai PPP membutuhkan wajah baru, energi baru, serta pendekatan politik yang lebih adaptif untuk menghadapi verifikasi partai dan Pemilu 2029 mendatang.

"Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi siapa yang paling keras mempertahankan posisi, melainkan siapa yang paling mampu membangun kembali kekuatan PPP di Banten," tandas Nukman.

JAKARTA - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari DKI Jakarta, Jawa Timur, dan berbagai daerah lainnya bakal melaporkan Sekretaris Jenderal PPP Taj Yasin, Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto, Thobahul Aftoni, dan Subadri ke Polda Metro Jaya.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki mengatakan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan data yang digunakan untuk kepentingan Muktamar PPP pada akhir 2025, serta dalam sejumlah administrasi dan surat-menyurat di lingkungan DPP PPP.

“Ada puluhan kader dari berbagai daerah yang namanya dicatut dalam Muktamar kemarin dan merasa dirugikan. Selain itu, terdapat penggunaan data yang tidak sesuai untuk kepentingan administrasi dan surat-menyurat di partai,” ujar Saiful kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Menurut Saiful, saat ini para kader yang merasa dirugikan tengah berkoordinasi dengan tim kuasa hukum untuk mempersiapkan laporan secara resmi kepada Polda Metro Jaya. “Kami sedang menyiapkan seluruh dokumen dan bukti yang diperlukan bersama kuasa hukum. Dalam waktu dekat dan segera di minggu ini kami akan membuat laporannya,” jelasnya.

Saiful menambahkan, di tengah konsolidasi saat ini semestinya tidak ada pihak yang merugikan partai dengan surat palsu atau penyusupan pihak lain yang digunakan dan melanggar hukum.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



“Tidak semestinya ada pihak-pihak yang justru merugikan partai melalui perbuatan pemalsuaan dokumen, pembuatan surat palsu, serta penyusupan pihak lain yang menimbulkan kegaduhan di internal partai,” pungkasnya.

JAKARTA - Rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekolah Rakyat mulai dibuka hari ini, Senin (8/6/2026). Total formasi yang tersedia sebanyak 3.053 formasi.

Rekrutmen guru PPPK Sekolah Rakyat 2026 dibuka mulai 8 hingga 14 Juni. Pelamar akan diminta membuat akun SSCASN di laman https://sscasn.bkn.go.id.

Kemudian pelamar melakukan pendaftaran setelah login menggunakan akun SSCASN masing-masing di laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut.

Total formasi yang tersedia di rekrutmen guru PPPK Sekolah Rakyat 2026 ini adalah sebanyak 3.053 formasi yang dibuka untuk dua kriteria. Pertama, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau calon guru yang belum terdata sebagai guru pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen.

Kemudian untuk lulusan PPG prajabatan atau calon guru yang sudah terdata sebagai guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dapodik Kemendikdasmen.

Persyaratan

Dikutip dari Instagram PPG Kemendikdasmen, Senin (5/6/2026), berikut ini persyaratan rekrutmen Guru PPPK Sekolah Rakyat 2026.

1. WNI yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa

2. Usia minimal 26 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru

3. Kualifikasi pendidikan akademik S1 atau D4

4. Memiliki sertifikat pendidik

5. Tidak pernah dipenjara dengan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telalh memiliki kekuatan hukum tetap pidana 2 tahun atau lebih

6.Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

7. Tidak berkedudukan sebagai ASN, TNI, Polri

8. Bukan pengurus atau anggota partai politik atau terlibat politik praktis

9. Sehat jasmani dan rohani

10. Bebas dari narkotika, psikoptopika, dan zat adiktif lainnya

11. Memiliki SKCK

12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

Persyaratan Khusus

1. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

2. Bersedia bekerja bertempat tinggal di sekitar Sekolah Rakyat dan/atau diprioritaskan tinggal di asrama Sekolah Rakyat.

3. Memiliki surat izin untuk mengikuti seleksi PPPK JF Guru pada Sekolah Rakyat yang ditandatangani oleh:

a. Minimal pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi bagi pelamar guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Ketua yayasan bagi pelamar guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tata Cara Pendaftaran

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu formasi jabatan.

2. Pelamar membuat akun SSCASN di laman https://sscasn.bkn.go.id

3. Pelamar melakukan pendaftaran setelah login menggunakan akun SSCASN masing-masing di laman:

https://sscasn.bkn.go.id

4. Memilih satu lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi komputer assisted test (CAT).

5. Mengunggah dokumen yang dibutuhkan.

6. Submit/resume pendaftaran hingga selesai.

Informasi selengkapnya mengenai rekrutmen Guru PPPK Sekolah Rakyat 2026 berada di https://ppg.kemendikdasmen.go.id/seleksi-guru-sr atau s.kemensos.go.id/1dt6. Semoga informasi ini bermanfaat.