Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menekankan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak berhenti pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia.

Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menegaskan bahwa putusan hukum tersebut tidak memengaruhi operasional pengerjaan fisik maupun nonfisik di lapangan yang saat ini berjalan sesuai target.

Troy mengatakan, seluruh jajaran OIKN tetap fokus mengejar target pembangunan infrastruktur seiring instruksi langsung dari kepala negara untuk menuntaskan megaproyek tersebut.

“Kami semua bersemangat menyelesaikan amanat dan tugas dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, serta kepercayaan rakyat Indonesia untuk menuntaskan pembangunan fisik maupun nonfisik di IKN,” ujar Troy dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2026).

Pada tahapan kedua ini, fokus pembangunan fisik diarahkan pada penyelesaian kompleks sarana dan prasarana untuk lembaga legislatif serta yudikatif di kawasan inti pusat pemerintahan.

OIKN mengonfirmasi pengerjaan gedung-gedung pemerintahan untuk lembaga tinggi negara tersebut kini sudah mulai memasuki fase konstruksi awal di lapangan.

Pihak otorita berharap kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan dapat terjalin guna menjamin keberlanjutan transisi pusat pemerintahan baru ini berjalan tanpa hambatan teknis.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 itu dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Selasa (12/5/2026).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.

MK menekankan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Dalam pertimbangan hukum, MK menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU DKJ.

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 73 UU DKJ.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai langkah penguatan fungsi kawasan tersebut menjadi pusat ibu kota politik Indonesia.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN sejatinya telah terkontrak sejak akhir 2025 tersebut sempat mengalami penyesuaian desain pada awal 2026 mengikuti arahan Presiden untuk menonjolkan karakter kelembagaan yang kuat.

Dia mengatakan, pihaknya menargetkan pembangunan fasilitas Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN ini akan dipercepat penyelesaiannya pada 2027, atau selambat-lambatnya pada semester I/2028.

"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027," kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2026).

Basuki menambahkan, Presiden Prabowo menekankan agar filosofi arsitektur bangunan tampil secara tegas, lurus, dan berwibawa guna mencerminkan tempat pengambilan keputusan besar negara.

Pada saat yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan lokasi pembangunan kompleks gedung legislatif akan memiliki posisi strategis dengan kontur lahan yang tinggi.

Kompleks tersebut berada di sisi kiri Istana dengan posisi lebih tinggi dibandingkan rata-rata gedung pemerintahan lainnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Gedung ini akan terasa megah dan memiliki nuansa keindonesiaan yang kokoh. Perencanaan yang dulu hanya di atas kertas, sekarang sudah terealisasi fisiknya," ujar Muzani.

Selain kawasan parlemen, pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti Bandara VVIP, Istana Wakil Presiden, dan Masjid Negara terus dipacu untuk menunjang operasional ibu kota baru.

Pengesahan desain ini menjadi fase krusial bagi OIKN untuk segera mengebut pengerjaan konstruksi agar ekosistem kelembagaan negara dapat terintegrasi sesuai lini masa yang ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (12/1/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan terdapat sejumlah arahan Presiden terkait dengan desain IKN.

Menurutnya, arahan desain dari Prabowo itu dalam artian luas, termasuk fungsi. Misalnya, Presiden mengarahkan agar sebuah kawasan perlu memperhatikan desain dan fungsi. Salah satu contoh adalah penambahan embung atau bangunan konservasi air.

"Karena di sana [IKN] kan masalah iklim itu kan, satu, panas, kedua, ada potensi karena di wilayah pulau yang banyak hutan ada juga potensi kebakaran hutan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (15/1/2026).

Untuk itu, Presiden meminta desain-desain di IKN untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kemarin Kepala OIKN [Otorita IKN] melaporkan sudah ada beberapa metode dipasang sensor-sensor. Ini minta untuk di diuji coba terus," tutur Prasetyo.

Sebelumnya, Prabowo mengunjungi IKN pada awal pekan ini, Senin (12/1/2026). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi @sekretariat.kabinet mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memang menginap di IKN pada Senin malam usai meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan dan RDMP Pertamina di Kalimantan Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu meninjau langsung sejumlah titik pembangunan dan menerima paparan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Kepala negara, kata Teddy, memberikan perhatian khusus pada akses jalan, desain gedung pemerintahan, fasilitas umum, serta optimalisasi fungsi titik-titik strategis agar IKN dapat beroperasi secara efektif dan nyaman.

“Ada beberapa perhatian dan masukan dari Bapak Presiden terkait pembangunan kota tersebut. Antara lain terkait akses jalan, desain gedung pemerintahan dan fasilitas umum, serta fungsi beberapa titik strategis yang harus termanfaatkan dengan baik & nyaman,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan perdananya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Presiden RI pada hari ini, Senin (12/1/2026). Dalam kunjungannya itu, Prabowo juga akan meninjau sejumlah progres pembangunan IKN.

Prabowo berkunjung ke IKN menggunakan helikopter dan mendarat di Helipad Halaman Istana Negara, Kawasan IKN, sekitar pukul 18.45 WITA. Setibanya di kawasan IKN, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dan sejumlah jajarannya.

Presiden kemudian bermalam di kawasan IKN. Lalu, esok hari, Selasa (13/1/2026), Prabowo berencana melakukan peninjauan ke sejumlah titik strategis pembangunan di kawasan IKN. Prabowo akan melihat langsung progres dan kesiapan infrastruktur yang tengah dikembangkan.

Dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, kunjungan Prabowo ke IKN menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan kawasan IKN berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan.

Sebelum ke IKN, hari ini Prabowo juga meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, dengan acara puncak digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kemudian, Prabowo bersama rombongan bertolak ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).

Sejumlah pejabat turut serta dalam kunjungan Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Adapun, kunjungan Prabowo ke IKN menjadi kunjungan perdana sejak dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024. Prabowo belum tercatat melakukan kunjungan kerja resmi ke IKN hingga awal 2026, meskipun pembangunan dan perencanaan IKN terus menjadi bagian dari agenda pemerintah.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnnya, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa penegasan Presiden Prabowo mengenai masa depan IKN bahkan telah disuarakan di hadapan para pemimpin dunia, termasuk dalam forum G20. Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan pasar mengenai keberlanjutan proyek ambisius tersebut di tengah masa transisi pemerintahan.

Sebagai catatan, Prabowo sudah pernah hadir di kawasan IKN semasa masa transisi pemerintahan dan sebelum menjabat resmi sebagai Presiden, yakni pada 12 Agustus 2024 saat dia bersama Presiden Ke-7 Joko Widodo menghadiri upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN sebelum resmi menjabat. Pada kesempatan itu, Prabowo hadir di sisi Jokowi dalam acara penghormatan bendera di kota ibu negara baru tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan agenda lanjutan Presiden Prabowo Subianto usai meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Timur pada malam hari. Agenda pertama adalah menuju Kota Balikpapan untuk meresmikan salah satu proyek refinery atau Refinery Development Master Plan (RDMP).

“Iya, jadi setelah dari Banjarbaru ini, rombongan Bapak Presiden akan ke Balikpapan untuk meresmikan salah satu refinery (RDMP),” ujar Prasetyo kepada wartawan.

Menurutnya, peresmian RDMP Balikpapan menjadi bagian dari upaya percepatan penguatan sektor industri nasional, khususnya di bidang energi. Pemerintah menargetkan penguatan kilang minyak tersebut dapat mendukung langkah menuju swasembada energi.

“Sekali lagi sektor industri juga kita kebut supaya kita bisa segera, pertama swasembada energi. Dan kalau pun tahapan itu belum tercapai, setidak-tidaknya kita mengurangi devisa kita yang keluar,” jelasnya.

Prasetyo menegaskan, beroperasinya refinery Balikpapan diharapkan mampu menekan impor bahan bakar minyak (BBM) sehingga beban devisa negara dapat dikurangi secara signifikan.

“Hari ini diresmikan refinery di Balikpapan, itu akan mengurangi devisa yang kita keluarkan,” tambahnya.

Setelah agenda di Balikpapan, Prasetyo menyebut Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

“Mohon doa restunya, lanjutnya dari Balikpapan akan nengok ke IKN,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menegaskan konsistensi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan agenda pemindahan status ibu kota ke Nusantara.

Komitmen tersebut diklaim telah menjadi garis kebijakan yang jelas, baik di tingkat domestik maupun dalam berbagai panggung diplomasi internasional.

Basuki menambahkan, penegasan Presiden Prabowo mengenai masa depan IKN bahkan telah disuarakan di hadapan para pemimpin dunia, termasuk dalam forum G20. Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan pasar mengenai keberlanjutan proyek ambisius tersebut di tengah masa transisi pemerintahan.

"Komitmen Presiden Prabowo untuk memindahkan Ibu Kota ke Nusantara sudah sangat jelas dan disampaikan di berbagai forum internasional. Saya mengajak semua pihak untuk datang dan melihat langsung IKN," ujar Basuki dalam keterangan resminya saat menerima kunjungan akademik University of Maryland, Sabtu (10/1/2026).

Di sisi lain, Basuki mengungkapkan tingginya animo publik terhadap progres pembangunan di Kalimantan Timur tersebut. Tercatat, lebih dari 300.000 orang telah berkunjung ke IKN pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Sebagai informasi, khusus TA 2026 OIKN mengantongi bekal pagu anggaran senilai Rp6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Sebelumnya, Basuki menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan guna memastikan keberlanjutan infrastruktur dan ekosistem kota.

Kendati demikian, belum ada perincian pasti mengenai alokasi pagu Rp6 trilliun akan dialokasikan untuk mengerjakan berapa paket pembangunan sepanjang tahun ini.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Agar betul-betul dimaknai amanah ini dan hindarkan diri dari conflict of interest," pungkas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA — Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada awal pekan ini menjadi sinyal kuat keberlanjutan sekaligus percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.

Kehadiran langsung Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dinilai menegaskan bahwa proyek strategis nasional tersebut tetap dilanjutkan dengan fokus utama pada penyelesaian fungsi pemerintahan dan menghindari mangkraknya proyek yang dimulai oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.