JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah menolak untuk seluruhnya terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN). Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 tersebut digelar pada Selasa (12/5/2026).

Menanggapi itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpendapat bahwa Keputusan Presiden (Keppres) sebagai alat dan syarat finalisasi serta kunci konstitutif peralihan status ibu kota secara yuridis. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pemindahan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara legal baru terjadi saat Keppres tersebut ditandatangani oleh presiden.

Fahri Bachmid melihat bahwa Keppres pemindahan ibu kota merupakan instrumen hukum yang krusial. Artinya, kata dia, tindakan hukum "beschikking" yang membuat perpindahan status dari Jakarta ke IKN sah secara mutlak dan berlaku sekali selesai (einmalig).

“Selama Keppres tersebut belum ditetapkan dan diberlakukan, Jakarta secara konstitusional tetap menjadi Ibu Kota Negara RI, meskipun UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah disahkan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2026).

Dia menuturkan, pelembagaan mekanisme Keppres dirancang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum, di mana status Jakarta sebagai ibu kota dicabut secara bersamaan dengan IKN yang telah dinormakan menjadi ibu kota.

Fahri Bachmid berpendapat bahwa tindakan penerbitan Keppres merupakan wewenang penuh Presiden RI. Keppres adalah instrumen wewenang atributif yang sah bagi Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan yang akan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan strategis, administratif, dan kesiapan infrastruktur di IKN itu sendiri.

Menurut Fahri, substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 dengan argumentasinya bahwa ketidaksinkronan yang menimbulkan keadaan di mana satu norma yang secara tegas dan konsisten menetapkan ibu kota negara Republik Indonesia pada saat ini.

Akibatnya, selain menimbulkan perbedaan penafsiran, juga potensial melahirkan kekosongan ihwal status konstitusional ibu kota negara dalam sistem hukum nasional yang berimplikasi langsung terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk keabsahan dalam penerbitan keputusan negara, penyelenggaraan kenegaraan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Fahri menegaskan bahwa dalam putusan MK tersebut mahkamah secara prinsip telah membuat tafsir atas permasalahan yang diajukan, yaitu apakah norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 tentang IKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum Pemohon, yaitu “selama belum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan”.

Dalam hal ini, norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 menyatakan, “kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, norma dimaksud merupakan dasar hukum dan pranata perihal pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang berkenaan dengan pemindahan tersebut. “Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, namun proses pemindahan masih menunggu Keputusan Presiden,” jelasnya.

Fahri menekankan bahwa Mahkamah telah menegaskan terkait aspek waktu, bahwa apabila diletakkan dalam konteks pemindahan ibu kota negara, dalam UU 2/2024 juncto UU 151/2024 terdapat ketentuan mengenai waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Yaitu tergantung pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden Mahkamah berpendirian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPANRB ), Rini Widyantini menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan momentum untuk membangun cara baru dalam tata kelola pemerintahan.Menurutnya, IKN bukan sekadar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan kesempatan untuk merancang ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi.

Ia menilai kualitas birokrasi yang tumbuh di IKN akan menjadi wajah peradaban baru Indonesia ke depan. Menteri Rini menggambarkan IKN sebagai ruang untuk membangun smart governance sejak awal, bukan sekadar memperbaiki sistem yang sudah ada.

Hormat bagi ASN yang Hijrah ke IKN, Semangat!



Melalui konsep layanan berbagi pakai seperti shared office dan shared system, kolaborasi antarinstansi didorong semakin kuat, fasilitas dapat dimanfaatkan bersama, dan proses kerja menjadi lebih cepat serta efisien.

Selain itu, MenPANRB juga menyampaikan bahwa IKN lahir di era disrupsi, ASN IKN harus siap memimpin perubahan. IKN adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ASN mampu bekerja lintas sektor, mengelola konflik kepentingan, menghadirkan layanan terintegrasi, membangun budaya melayani dan bergerak dalam shared outcome.

"ASN IKN merupakan pelopor yang bukan hanya menata, namun mereka juga memulai dari awal. Bukan hanya memperbaiki sistem, namun mereka membangun satu peradaban dan tata kelola baru yang nantinya ketika para ASN datang sudah disiapkan," ujarnya dalam pernyataan resminya.

ASN Pindah ke IKN Boyong Keluarga, Komponen Biaya Ini Ditanggung Negara



MenPANRB menekankan bahwa kunci keberhasilan pembangunan kota cerdas terletak pada kualitas manusianya. Aparatur dituntut terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan memahami ekosistem digital yang akan menjadi tulang punggung tata kelola pemerintahan di masa depan.

Standar kompetensi digital yang jelas dan terukur, disertai pemetaan yang terintegrasi, dinilai penting untuk memastikan transformasi birokrasi di IKN berjalan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto berharap bahwa momentum bersama MenPANRB ini bisa dijadikan semangat untuk ASN di IKN dalam membangun tata kelola masa depan.

"Kehadiran Ibu Menteri PANRB memberikan semangat bagi kita semua yang bekerja di Nusantara," ujar Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menegaskan konsistensi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan agenda pemindahan status ibu kota ke Nusantara.

Komitmen tersebut diklaim telah menjadi garis kebijakan yang jelas, baik di tingkat domestik maupun dalam berbagai panggung diplomasi internasional.

Basuki menambahkan, penegasan Presiden Prabowo mengenai masa depan IKN bahkan telah disuarakan di hadapan para pemimpin dunia, termasuk dalam forum G20. Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan pasar mengenai keberlanjutan proyek ambisius tersebut di tengah masa transisi pemerintahan.

"Komitmen Presiden Prabowo untuk memindahkan Ibu Kota ke Nusantara sudah sangat jelas dan disampaikan di berbagai forum internasional. Saya mengajak semua pihak untuk datang dan melihat langsung IKN," ujar Basuki dalam keterangan resminya saat menerima kunjungan akademik University of Maryland, Sabtu (10/1/2026).

Di sisi lain, Basuki mengungkapkan tingginya animo publik terhadap progres pembangunan di Kalimantan Timur tersebut. Tercatat, lebih dari 300.000 orang telah berkunjung ke IKN pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Sebagai informasi, khusus TA 2026 OIKN mengantongi bekal pagu anggaran senilai Rp6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Sebelumnya, Basuki menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan guna memastikan keberlanjutan infrastruktur dan ekosistem kota.

Kendati demikian, belum ada perincian pasti mengenai alokasi pagu Rp6 trilliun akan dialokasikan untuk mengerjakan berapa paket pembangunan sepanjang tahun ini.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Agar betul-betul dimaknai amanah ini dan hindarkan diri dari conflict of interest," pungkas Basuki.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2026 mengalami penurunan drastis menjadi Rp15,15 triliun, atau turun Rp6,59 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp21,74 triliun.

Pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi biang kerok di balik anjloknya belanja daerah Kalimantan Timur (Kaltim).

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan daerah dalam rangka menyongsong pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim, Minggu (30/11/2025).

"Mohon maaf ya, anggarannya hari ini semua dipangkas untuk di Pemprov Kaltim. Semuanya dipangkas habis," kata Rudy Mas'ud dalam keterangan resmi, Senin (1/12/2025).

Namun, dia memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak akan berdampak pada kesejahteraan aparatur sipil negara.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan tetap terjaga.

"Yang jelas hari ini bahwa tambahan penghasilan pegawai atau TPP seluruh ASN Pemprov Kaltim semuanya aman terkendali. Program Gratispol dan Jospol juga semuanya Insya Allah berjalan sesuai dengan harapan," katanya.

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa langkah-langkah penghematan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya strategis memperkuat fondasi pembangunan Kalimantan Timur.

Menurutnya, pemerintah provinsi akan tetap menjaga program-program prioritas yang berorientasi pada pelayanan publik.

"Bahwa ini bagian daripada ikhtiar kita untuk membangun Kalimantan Timur, komitmen ke depan siap untuk menyambut Ibu Kota Nusantara 2028," katanya.

Sebagai alternatif untuk mengatasi defisit anggaran, Rudy mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi akan mengintensifkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal diharapkan dapat mengompensasi penurunan transfer dana dari pusat.

"Untuk PAD Insya Allah lebih kencang lagi ke depan," pungkasnya.