Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan kawasan Asia Tenggara sebagai upaya bersama dalam menghadapi tantangan memanasnya geopolitik global. Selain itu, kawasan juga dihadapkan pada ancaman El Nino ekstrem yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean di Mactan Expo, Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5/2026).

“Kita harus ingat bahwa wilayah kita memiliki jalur perdagangan strategis yang melewati perairan kita, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjadi gangguan di wilayah kita sendiri,” ujar Prabowo.

Di samping itu, Prabowo mengingatkan adanya ancaman El Nino ekstrem yang telah diperingatkan berbagai organisasi internasional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi berdampak pada ketahanan pangan di kawasan.

Dalam situasi tersebut, Prabowo menilai penguatan ketahanan pangan Asean menjadi semakin mendesak. Menurutnya, tantangan pangan tidak dapat ditangani oleh masing-masing negara secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat di tingkat kawasan.

Prabowo juga mendorong penguatan pertukaran informasi, diversifikasi pangan, pengembangan teknologi pertanian, serta optimalisasi cadangan pangan regional Asean.

“Ini bukan tantangan yang bisa ditangani oleh satu negara saja. Asean harus bertindak bersama," katanya.

Selain itu, Prabowo menilai bahwa ketahanan pangan membutuhkan kepemimpinan serta campur tangan aktif pemerintah.

Pemerintah Indonesia sendiri, lanjutnya, telah berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam menjaga kedaulatan pangan nasional guna memastikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara tetap terjaga.

“Bagi kami, ini adalah tanggung jawab utama pemerintah, dan Pemerintah Indonesia bertekad untuk memikul tanggung jawab penuh dan kedaulatan penuh atas sektor vital ini. Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada perdamaian,” ujar Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerbitkan tiga aturan baru terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.

Pertama, Peraturan Presides (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Peraturan ini diterbitkan untuk mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat penyediaan infrastruktur pascapanen di wilayah Indonesia.

"Percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pascapanen, perlu dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah berupa percepatan perizinan/nonperizinan, penyediaan lahan, dan penyelesaian hambatan maupun permasalahan," demikian bunyi dalam Perpres 14/2026 yang dikutip dari laman Setneg RI, Jumat (17/4/2026).

Pemerintah berharap percepatan ini dapat mengurangi ketergantungan sewa gudang dan mendorong pemerataan ketersediaan infrastruktur paspacapanen di seluruh wilayah Indonesia.

"Dalam upaya mewujudkan Asta Cita kedua yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan melalui penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, mengurangi ketergantungan sewa gudang, dan pemerataan ketersediaan infrastruktur pascapanen di seluruh wilayah Indonesia, serta dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, perlu dukungan penyediaan infrastruktur pascapanen di wilayah Indonesia," disebutkan dalam peraturan ini.

Adapun, aturan yang kedua tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa.

Dalam rangka pencapaian program prioritas nasional di bidang swasembada pangan yang memerlukan penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di bidang pertanian, melalui Inpres ini Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Keuangan (Menkeu), Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

"Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan percepatan ketersediaan bahan pangan dari produksi dalam negeri dan peningkatan pengelolaan distribusi pangan, pola konsumsi pangan, aksesibilitas pangan, dan sistem budi daya pertanian berkelanjutan melalui peran serta aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan," demikian bunyi dalam beleid tersebut.

Selain itu, diinstruksikan juga untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan dalam ketersediaan bahan pangan dari produksi dalam negeri dan peningkatan pengelolaan distribusi pangan, pola konsumsi pangan, aksesibilitas pangan, dan sistem budi daya pertanian berkelanjutan.

Selain instruksi tersebut, melalui Inpres ini Presiden juga memberikan instruksi khusus yang berbeda kepada Mentan, Menkeu, Kepala BP BUMN, dan Kepala BP Danantara.

"Memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara di bidang pertanian, agroindustri, dan logistik pangan, yang meliputi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Rajawali Nusantara lndonesia (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum BULOG, dan badan usaha milik negara lainnya dalam rangka percepatan swasembada pangan bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," salah satu instruksi yang ditujukan pada Mentan.

Peraturan ketiga yang diterbitkan adalah Inpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026-2029. Inpres ini dikeluarkan untuk mendukung penguatan cadangan jagung pemerintah sekaligus mendorong peningkatan pendapatan para petani.

"Dalam rangka mendukung penguatan cadangan jagung pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada jagung, serta meningkatkan pendapatan petani," disebutkan dalam Inpres 3/2026.

Inpres ini ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pangan, Menko Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mentan, Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Koperasi (Menkop), Menkeu, dan Menperin.

Selain para menteri, Inpres 3/2026 juga ditujukan kepada Kepala BP BUMN, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), serta para kepala daerah dan Direktur Utama Perum Bulog.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa fokus pemerintah pada ketahanan pangan dan energi bukan didorong oleh ideologi tertentu, melainkan berdasarkan “akal sehat” dan realitas global.

Hal itu disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).

“Saya kira mazhabnya mazhab akal sehat, common sense and reality,” ujar Prabowo.

Menurutnya, kebutuhan dasar manusia seperti pangan merupakan fondasi utama dalam kehidupan bernegara dan peradaban. Dia merujuk pada teori kebutuhan dasar dalam psikologi serta pengalaman sejarah umat manusia.

“Pangan itu kebutuhan paling dasar. Tanpa itu, tidak ada peradaban,” katanya.

Prabowo menjelaskan bahwa dari pembacaan sejarah, konflik antar manusia kerap bermula dari perebutan sumber daya, terutama pangan, air, dan lahan subur.

“Perang awalnya rebutan sumber makanan, sumber air, dan wilayah yang subur. Itu common denominator dalam sejarah,” ujarnya.

Dia juga menyinggung pandangan Soekarno yang sejak awal kemerdekaan menempatkan sektor pangan dan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

“Bung Karno selalu mengatakan, the hungry stomach cannot wait,” kata Prabowo.

Kritik Ketergantungan pada Globalisasi

Presiden Ke-8 RI itu pun mengkritik pandangan yang terlalu mengandalkan globalisasi dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurutnya, ketergantungan pada impor tidak selalu bisa diandalkan, terutama di tengah konflik global.

Dia mencontohkan dampak perang Rusia–Ukraina terhadap lonjakan harga pangan dunia, mengingat kedua negara merupakan produsen utama gandum.

“Sekarang dunia semakin kecil, semua saling terhubung. Konflik di satu tempat berdampak ke seluruh dunia,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan apakah kebijakan tersebut didorong oleh prediksi perang, Prabowo menyatakan bahwa konflik merupakan bagian dari sejarah panjang umat manusia.

“Sedih memang, tapi sifat manusia cenderung ingin mendominasi. Itu yang sering memicu perang,” katanya.

Dia menegaskan bahwa perang bersifat destruktif dan harus dihindari, namun negara tetap harus siap menghadapi kemungkinan terburuk.

Dalam konteks ini, Prabowo merujuk pada pemikiran Thucydides yang menyatakan bahwa “yang kuat akan melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah akan menderita apa yang harus mereka derita.”

Dia juga mengutip prinsip klasik dari Vegetius, “Si vis pacem, para bellum” — jika ingin damai, bersiaplah untuk perang.

“Kalau kita tidak siap, kita bisa dihabisi. Itu pelajaran sejarah,” tegasnya.

Contoh Kesiapan Negara di Tengah Sanksi

Sebagai ilustrasi, Prabowo menyinggung kesiapan Iran dalam menghadapi tekanan internasional selama puluhan tahun, termasuk sanksi ekonomi yang panjang.

Menurutnya, kesiapan tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam menghadapi kemungkinan konflik.

Prabowo menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa ketahanan pangan dan energi merupakan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan keberlangsungan bangsa.

“Kalau kita ingin benar-benar merdeka, kita harus jamin sumber pangan kita,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merespons soal anggapan aparat penegak hukum (APH) di Indonesia malah ikut campur dalam urusan ketahanan pangan.

Prabowo mulanya menjelaskan bahwa Polri dan TNI saat ini sudah semakin peka terhadap tuntutan bangsa. Salah satunya berkaitan dengan sektor pangan.

Kemudian, Prabowo mengatakan bangsa lain mungkin akan merasa aneh apabila aparat di Indonesia malah ikut campur dalam sektor ini.

"Kalau kau berangkat ke Inggris, Prancis ke barat. Mungkin mereka merasa aneh kok polisi urusan jagung, oh masa polisi kok urus, polisi kok buka dapur," tutur Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Namun demikian, kata Prabowo, seharusnya hal tersebut tidak perlu menjadi persoalan. Karena aparat di Indonesia memiliki ciri khas sendiri, yakni gotong royong.

Oleh sebab itu, dia meminta agar aparat di Tanah Air untuk tidak ragu selama melakukan kegiatan untuk rakyat.

"Ya ini Indonesia bung kita nggak usah ragu-ragu, kita enggak usah apa yang dari barat itu pasti bener bener untuk mereka kita hormati. Tapi kita lain, kita ini gotong royong semua ini ya kita ini satu keluarga," tutur Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia ini berkeyakinan apabila rakyat Indonesia telah sejahtera maka angka kriminalitas maupun kejahatan akan turun dan bisa ditekan.

"Kalau rakyat sejahtera, saya yakin kriminalitas berkurang kalau rakyat hilang dari kelaparan dan kemiskinan, saya percaya kriminalitas akan sangat sedikit," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencatatkan intensitas mobilitas kerja yang tinggi sepanjang satu tahun masa pemerintahannya.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari berbagai sumber resmi, periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025 mencatat sedikitnya 79 kunjungan daerah di 38 provinsi dan 33 kunjungan luar negeri ke empat benua, menjadikan tahun pertamanya sebagai salah satu tahun paling aktif dalam diplomasi dan kerja lapangan presiden pasca-reformasi.

Di tingkat nasional, Prabowo banyak turun langsung ke lapangan dalam program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi industri pupuk, dan pengembangan hilirisasi mineral.

Beberapa kunjungan besar di dalam negeri antara lain panen raya nasional di Majalengka (April 2025), peresmian 17 stadion di Jawa Timur, pembentukan 80.081 koperasi desa di Klaten (Juli 2025), hingga peninjauan langsung dapur MBG di berbagai daerah.

Sementara itu, di kancah internasional, Presiden Prabowo melaksanakan 33 lawatan luar negeri mencakup kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika.

Dalam satu tahun, Prabowo menghadiri berbagai forum strategis global seperti KTT G20 di Brasil, APEC 2024 di Peru, Sidang Umum PBB di New York, BRICS Summit di Rio de Janeiro, hingga KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir.

Prabowo juga memperkuat diplomasi ekonomi dengan berbagai negara mitra strategis termasuk penandatanganan kerja sama investasi di Qatar dan Uni Emirat Arab, serta pembentukan hubungan strategis (Strategic Partnership) dengan Thailand dan Rusia.

Dibandingkan Presiden ke-7 Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya (2014–2015) yang mencatat 16 kunjungan luar negeri, frekuensi diplomasi luar negeri Prabowo meningkat lebih dari dua kali lipat.

Hal ini menandai perubahan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih proaktif dan ekspansif, dengan penekanan pada investasi strategis, ketahanan pangan, energi, dan pertahanan.

Selain intensitas kunjungan, Prabowo juga menunjukkan gaya kepemimpinan yang menekankan disiplin lapangan dan evaluasi langsung, dengan sejumlah agenda di luar protokol formal seperti menjenguk korban demo, menghadiri upacara keagamaan lintas agama, dan memimpin apel militer secara langsung.

Mobilitas tinggi dan diplomasi aktif ini memperlihatkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi domestik dengan posisi strategis Indonesia di panggung global. Tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran pun diperkirakan akan tetap sarat dengan aktivitas diplomasi ekonomi dan penguatan politik luar negeri yang berorientasi pada kemandirian nasional.