Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung soal polisi dan tentara di Indonesia yang mengurusi urusan pangan. Menurutnya, sektor tersebut merupakan sektor strategis. Alhasil, perlu keterlibatan tentara dan polisi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

Mulanya, Prabowo mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah bergeliat untuk swasembada pangan. Indonesia pun telah berhasil memproduksi komoditas pangan seperti beras dan jagung dengan baik.

"Produksi beras dan jagung kita adalah yang tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi pertanian Indonesia," ujar Prabowo

Prabowo pun menyampaikan penghargaannya kepada tim yang dipimpin oleh sederet tokoh, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga kemudian menyebut Panglima TNI.

"Hanya di Indonesia polisi mengurus pertanian. Hanya mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan udara menanam tebu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa sektor tersebut memang merupakan sektor strategis. Peran berbagai lapisan itu menurutnya akan mampu mendongkrak kinerja sektor pangan Indonesia.

"Tetapi ini strategis. Indonesia akan bangkit dengan hebat menjadi negara yang hebat," tutur Prabowo.

Di tengah panen dunia yang menyusut dan cadangan global yang menipis, sektor pertanian Indonesia bergerak ke arah yang berlawanan.

Tingkat produksi beras nasional merangkak naik, impor nyaris padam, dan stok beras pemerintah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Fakta ini diperkuat oleh laporan terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang di peta pangan dunia tahun 2026.

Ketika dunia memanen lebih sedikit, Indonesia justru memanen lebih banyak. Itulah pesan utama yang mengemuka dari Food Outlook edisi Juni 2026, laporan dua-tahunan FAO yang menjadi rujukan utama pasar pangan global.

Dalam laporan setebal 137 halaman yang seluruh asesmen berasnya mengacu pada data hingga 13 Mei 2026 tersebut, FAO memproyeksikan produksi beras dunia 2026/27 turun 1,6 persen menjadi 552,4 juta ton.

Ini merupakan koreksi pertama setelah dua musim panen rekor berturut-turut. Namun di tengah kontraksi global itu, grafik produksi Indonesia justru bergerak naik.

FAO menempatkan produksi beras Indonesia pada angka 38,6 juta ton (setara beras giling) untuk 2026/27, melonjak secara signifikan dari 34,0 juta ton pada 2024/25.

Dengan capaian gemilang tersebut, Indonesia kini bertengger kokoh sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, berada di bawah India, China, dan Bangladesh. Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung.

Daftar negara produsen yang mengalami penyusutan tahun ini terbilang masif.

FAO mencatat produksi Thailand anjlok 6,1 persen menjadi 21,8 juta ton, sebuah pukulan bagi eksportir tradisional yang selama puluhan tahun menjadi pemain pasar beras Asia.

Di belahan bumi lain, Amerika Serikat mengalami penurunan produksi 15,2 persen, yang merupakan panen terendahnya dalam empat tahun terakhir, sementara itu Brasil merosot juga hingga 12,9 persen.

Kamboja, sebagai pemasok penting di kawasan, juga mencatatkan penurunan sebesar 2,8 persen. Secara agregat, hampir seluruh kawasan di dunia diperkirakan mencatat hasil panen yang lebih rendah, dengan pengecualian Benua Afrika.

Penyebab fenomena menurut FAO menunjuk dua tekanan utama, yakni ketidakpastian iklim akibat prediksi munculnya badai kering El Niño, serta merosotnya margin keuntungan (profitabilitas) usaha tani akibat harga jual yang melemah namun berbenturan dengan lonjakan biaya input.

Mahalnya harga energi dan pupuk dunia bahkan memaksa sebagian petani di kawasan Asia Tenggara menunda masa tanam, sebuah keputusan yang dalam skala kawasan berarti berkurangnya pasokan beras di lumbung dunia.

Kontraksi produksi secara langsung ikut menggerus cadangan beras dunia. FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir 2026/27 akan turun menjadi 213,8 juta ton dari 219,7 juta ton pada musim sebelumnya, atau terkoreksi sebesar 2,7 persen.

Perdagangan beras dunia pun ikut mengempis 2,1 persen menjadi 59,8 juta ton, seiring dengan makin banyaknya negara importir yang memperketat kebijakan demi memproteksi pasar domestik mereka.

Fenomena kawasan ini menjadi peluang sangat menguntungkan bagi Indonesia. FAO memproyeksikan sejumlah negara tetangga akan menaikkan volume impor berasnya tahun ini, termasuk di antaranya Filipina dan Malaysia.

Filipina, yang saat ini menjadi salah satu importir beras terbesar dunia dan letaknya tepat di sebelah utara Indonesia, diperkirakan harus menambah pembelian justru di saat produksinya tertekan.

Pencapaian luar biasa ini tentu tidak datang tanpa perencanaan yang matang.

Terlebih, tantangan terbesar sektor pertanian, yakni iklim kering ekstrem El Niño, sedang membayang di cakrawala. Fenomena iklim yang membawa kekeringan panjang ini adalah variabel yang ditengarai FAO sebagai pemicu rontoknya panen di banyak negara. Bagi negara beriklim tropis yang bertumpu pada komoditas padi sawah, kemarau yang lebih panjang berarti ancaman langsung; mulai dari menyusutnya debit air, mundurnya jadwal tanam, hingga merosotnya indeks pertanaman.

Pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pertengahan Mei 2026 menegaskan bahwa filosofi kebijakan pemerintah saat ini adalah menjemput bola. Ia menggarisbawahi instruksi Presiden agar pemerintah tidak boleh sekadar menunggu krisis pangan datang, melainkan harus menjemput dan memitigasinya lebih dulu dengan kebijakan dan intervensi yang konkret di lapangan.

Yang membedakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah respons terhadap ancaman krisis tidak hanya berhenti di tataran program teknis, melainkan diikat kuat hingga tingkat regulasi tertinggi. Sepanjang tahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan serangkaian Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berpihak penuh pada sektor pangan dan pertanian.

Komitmen ini disuarakan secara konsisten. Sejak Pidato Kenegaraan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, Presiden menegaskan prinsip bahwa Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Pesan tersebut kembali diulang dengan nada yang jauh lebih tegas di hadapan ribuan kepala daerah dalam forum di Sentul pada 2 Februari 2026, di mana Presiden mengingatkan bahwa swasembada pangan adalah jalan mutlak yang tidak memiliki alternatif lain.

Menerjemahkan komitmen tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa 17 Perpres dan Inpres sektor pangan telah diterbitkan dalam waktu singkat. Bersamaan dengan itu, Kementan juga membongkar 240 aturan yang selama ini menjadi penghambat birokrasi, sebuah upaya deregulasi masif yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa aturan tersebut langsung menjadi tonggak sejarah. Inpres Nomor 2 Tahun 2025 memerintahkan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk dua juta hektare sawah lintas provinsi tanpa sekat administratif. Inpres Nomor 6 Tahun 2025 menata pengadaan gabah dan cadangan beras, yang memantapkan landasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di angka Rp6.500 per kilogram. Kemudian, Inpres Nomor 14 Tahun 2025 berhasil menggerakkan sinergi 25 kementerian/lembaga untuk membangun Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.

Memasuki tahun 2026, payung hukum semakin diperkuat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pertanian bersama BUMN Pangan, dan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 yang khusus memperkuat cadangan jagung nasional. Di sektor krusial seperti pupuk subsidi, pemerintah sukses menyederhanakan 145 regulasi, memangkas rantai persetujuan rumit dari 12 menteri, 38 gubernur, hingga ratusan bupati/wali kota menjadi satu jalur distribusi langsung dari pabrik ke tangan kelompok tani.

Tulang punggung dari strategi mitigasi anti-kekeringan pemerintah berpusat pada satu hal mutlak, yakni memastikan pasokan air tetap mengalir ke hamparan sawah meski hujan telah berhenti.

Lewat program pompanisasi, ribuan unit pompa dipasang secara masif untuk menyedot pasokan air sungai maupun sumber permukaan menuju lahan-lahan yang berisiko mengering. Dengan demikian, petani dapat tetap melakukan penanaman pada musim gadu. Program ini disempurnakan dengan irigasi perpompaan (Irpom) untuk menjangkau lahan di luar jaringan irigasi teknis, serta pembuatan embung atau kolam-kolam penampung air hujan yang berfungsi sebagai 'tabungan air' untuk musim kemarau.

Jika infrastruktur pompanisasi hadir untuk menjawab persoalan air, maka mekanisasi didorong untuk menjawab persoalan kecepatan dan efisiensi produksi.

Pemerintah sangat menyadari bahwa target swasembada berkelanjutan tidak mungkin tercapai apabila sekadar mengandalkan perluasan lahan semata.

Kebutuhan utamanya adalah kemampuan untuk mengolah tanah, menanam bibit, hingga memanen padi dalam waktu yang jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan metode pertanian konvensional.

Oleh karena itu, modernisasi pertanian didorong secara agresif melalui distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembentukan unit Brigade Pangan.

Hingga 2025, pemerintah tercatat telah sukses membentuk sekitar 1.900 Brigade Pangan. Lebih dari 1.100 brigade di antaranya telah aktif beroperasi mengelola ratusan ribu hektare hamparan lahan dengan dukungan ribuan alsintan modern berteknologi tinggi. Model penguatan ini meletakkan fondasi yang kokoh untuk pertanian skala besar (corporate farming) yang memungkinkan olah tanah dan panen dilakukan dengan jauh lebih cepat, berseragam, dan sangat efisien.

Kekuatan dan ketahanan sistem terintegrasi tersebut baru benar-benar diuji ketika ancaman iklim El Niño mulai menunjukkan taringnya pada 2026. Saat banyak negara panik menghadapi risiko anjloknya produksi pangan akibat kekeringan ekstrem, pemerintah Indonesia justru melipatgandakan kapasitas mitigasinya.

Kementan mengoptimalkan operasi 80.158 unit pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada berbagai kelompok tani di seluruh pelosok negeri.

Lebih jauh, pemerintah telah menyiapkan amunisi anggaran pompanisasi sebesar Rp3-4 triliun untuk menjamin keamanan pasokan air selama puncak musim kemarau. Intervensi ini membuat jangkauan luasan pompanisasi meluas drastis hingga 2,2 juta hektare sawah, melonjak dari capaian sebelumnya 1,2 juta hektare dan menjadikannya sebagai salah satu operasi mitigasi kekeringan lahan paling masif dalam sejarah pertanian Indonesia.

Dari sisi ketersediaan lahan, Kementan memacu dua program strategis secara simultan. Pertama, Optimalisasi Lahan (Oplah) difokuskan untuk menghidupkan kembali lahan rawa dan tadah hujan yang lama menganggur agar menjadi lahan yang produktif dan mampu bertanam 2-3 kali dalam setahun. Berdasarkan data realisasi tanam nasional, total luasan lahan Oplah yang telah tergarap menembus 1.087.377 hektare, sebuah capaian yang secara signifikan menghidupkan kembali jutaan hektare lahan tidur agar produktif kembali.

Kedua, program cetak sawah difokuskan untuk membuka hamparan area tanam baru di wilayah luar Pulau Jawa, termasuk Merauke, guna memperlebar basis produksi pangan nasional dan kawasan lumbung masa depan. Pemerintah menargetkan sejak tahun 2024 hingga 2026 seluas 231.844 hektare untuk menopang ketahanan pangan jangka panjang. Seluruh upaya pembukaan dan optimalisasi lahan ini ditopang penuh dengan pasokan benih unggul adaptif kekeringan hingga mekanisasi pertanian modern.

Salah satu kebijakan pemerintah yang paling menonjol dan melawan arus global (kontra-arus) adalah intervensi harga pupuk.

Memasuki Februari 2026, gangguan keamanan geopolitik global berdampak langsung pada rantai pasok dunia.

Mulai dari blokade di Selat Hormuz-jalur urat nadi untuk sepertiga perdagangan pupuk dunia-hingga penghentian mendadak ekspor pupuk nitrogen oleh China, memicu lonjakan harga urea dunia hingga melampaui 40 persen hanya dalam hitungan minggu. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor membuat jutaan petani di Asia Tenggara terjepit.

Filipina, misalnya, menyandarkan 75 persen pasokan pupuknya pada China, sementara tingginya ongkos operasional memaksa petani di Thailand untuk berhenti menanam sementara waktu.

Namun, Indonesia mengambil arah kebijakan yang sepenuhnya berlawanan. Alih-alih membebankan kenaikan harga global kepada petani, Presiden Prabowo justru menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga sekitar 20 persen.

Keputusan ini mencetak sejarah sebagai penurunan harga resmi pertama dalam program subsidi pupuk di Tanah Air. Harga Urea diturunkan dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan harga NPK dipangkas dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Dampaknya di lapangan terasa nyata; satu zak pupuk urea kemasan 50 kilogram yang dulunya dibanderol Rp112.500 kini bisa ditebus petani dengan harga sekitar Rp90.000 saja.

Ia memaparkan bahwa keputusan memangkas harga hingga 20 persen ini didasari niat untuk menjaga napas ketahanan petani. Langkah berani ini diambil semata-mata agar petani lokal dapat terus berproduksi tanpa terbebani, kendati harga bahan baku di pasar internasional sedang meroket tak terkendali.

Prestasi yang paling menonjol dari intervensi harga ini adalah pelaksanaannya tanpa perlu membebani tambahan anggaran subsidi APBN. Penurunan harga berhasil dicapai secara mandiri melalui langkah efisiensi industri pupuk nasional dan perombakan radikal pada tata kelola distribusi yang sukses menghemat pengeluaran negara hingga sekitar Rp10 triliun. Manfaat langsung dari kebijakan revolusioner ini kini dinikmati oleh lebih dari 16 juta petani terdaftar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Regenerasi petani dan pemanfaatan teknologi menjadi dua isu yang masih menjadi perhatian dalam pengembangan sektor pertanian Indonesia.

Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional, keterlibatan generasi muda dinilai penting untuk mendorong pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Direktur Utama perusahaan pertanian PT Mekar Asta Nusantara (MANU) Evi Febriana Suhardi mengatakan, pengembangan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi maupun lahan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

PIXABAY/HARTONO SUBAGIO Ilustrasi pertanian, petani.

Ia menilai, generasi muda memiliki peluang besar untuk berperan dalam pengembangan agribisnis modern maupun hilirisasi produk pertanian.

"Kami percaya bahwa pengembangan pertanian harus dimulai dari pengembangan manusianya. Kerja sama ini menjadi langkah nyata untuk mempertemukan dunia akademik dengan kebutuhan industri, sehingga lahir talenta-talenta muda yang siap berkontribusi bagi ketahanan pangan dan pembangunan pertanian Indonesia," ujar Evi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Pentingnya menghubungkan kampus dan industri

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan di sektor pertanian juga mendorong pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha.

Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan, sinergi antara kampus dan industri diperlukan agar lulusan tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.

Menurut dia, kolaborasi tersebut juga dapat membuka peluang agar inovasi yang lahir di lingkungan perguruan tinggi dapat diterapkan secara lebih luas.

SHUTTERSTOCK/ROBERT HAANDRIKMAN Ilustrasi pertanian padi.

"Kolaborasi antara kampus dan industri menjadi jembatan penting agar inovasi mahasiswa tidak berhenti sebagai tugas akademik, tetapi berkembang menjadi solusi yang bernilai ekonomi dan berdampak bagi masyarakat," ujar Iwan.

Literasi keuangan dinilai penting bagi mahasiswa

Selain isu pengembangan pertanian, literasi keuangan juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam kegiatan tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Yasmine Meylia, melalui video sambutan menekankan pentingnya pemahaman keuangan bagi mahasiswa sebagai bekal menghadapi berbagai peluang ekonomi di masa depan.

Sementara itu, Product Manager PT Mekar Investama Teknologi (MEKAR), Viky Alvianas, membahas pentingnya akses terhadap layanan keuangan formal untuk mendukung inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Dalam paparannya, mahasiswa diajak memahami bagaimana akses pembiayaan, pengelolaan keuangan yang sehat, serta literasi keuangan dapat menjadi faktor penting dalam mengembangkan ide dan inovasi menjadi usaha yang nyata.

Diskusi selama kegiatan juga membahas berbagai isu, mulai dari peluang karier di sektor pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian modern, pengembangan usaha berbasis pertanian, hingga akses keuangan bagi pelaku usaha.

Mahasiswa pamerkan inovasi produk pertanian

Rangkaian kegiatan AgriYouth 2026 juga diisi dengan Gelar Produk Teknologi Hasil Pertanian Mahasiswa yang menampilkan berbagai inovasi dan produk karya mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember.

Shutterstock/Basicdog Ilustrasi pertanian.

Produk-produk yang dipamerkan menunjukkan berbagai upaya pengolahan komoditas pertanian menjadi produk bernilai tambah yang berpotensi dikembangkan menjadi usaha berkelanjutan.

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperlihatkan hasil inovasi sekaligus memperkenalkan peluang pengembangan produk berbasis pertanian.

MANU dan Universitas Jember jalin kerja sama

Dalam rangkaian kegiatan AgriYouth 2026, PT Mekar Asta Nusantara (MANU) dan Universitas Jember juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kerja sama tersebut ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi mahasiswa, serta mendorong lahirnya inovasi yang dapat memberikan dampak bagi sektor pertanian.

Melalui kerja sama tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh lebih banyak peluang untuk mendapatkan pengalaman industri, pengembangan kompetensi, program magang, hingga peluang karier yang sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian dan agribisnis.

Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan dapat menjembatani inovasi yang lahir di lingkungan kampus agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Sebagai informasi, PT Mekar Asta Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengembangan ekosistem pertanian dan agroforestri berkelanjutan di Indonesia.

Saat ini, perusahaan tersebut mengembangkan ekosistem pertanian jagung di Jember, Jawa Timur, mulai dari budidaya, pendampingan petani, pengembangan lahan, hingga distribusi hasil panen.

MANU menyatakan pengembangan ekosistem tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, dan masyarakat guna mendukung peningkatan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan secara berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Produksi padi nasional mencapai 24,36 juta ton gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-April 2026. Di saat yang sama, kesejahteraan petani juga menunjukkan perbaikan yang tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan produksi padi selama Januari-April 2026 naik 0,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut turut mendorong produksi beras nasional menjadi 14,03 juta ton.

“Sementara itu, produksi padi naik 0,12 persen menjadi 24,36 juta ton GKG dan produksi beras naik 0,12 persen menjadi 14,03 juta ton selama Januari-April 2026,” ujar Pudji saat konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Meski secara bulanan produksi mengalami penurunan pada April 2026, capaian kumulatif sepanjang empat bulan pertama tahun ini masih menunjukkan pertumbuhan. BPS mencatat luas panen padi Januari-April 2026 mencapai 4,51 juta hektare atau naik 0,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada April 2026, luas panen padi tercatat 1,40 juta hektare atau turun 15,47 persen dibanding April 2025. Seiring penurunan luas panen, produksi padi pada bulan tersebut turun 16,03 persen menjadi 7,63 juta ton GKG dari 9,09 juta ton GKG pada April tahun lalu.

BPS juga memperkirakan potensi luas panen padi pada Mei-Juli 2026 mencapai 2,69 juta hektare atau turun 0,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Potensi produksi padi pada periode tersebut diperkirakan mencapai 13,75 juta ton GKG atau turun 1,14 persen.

“Sementara produksi beras mencapai 7,92 juta ton atau turun 1,16 persen,” kata Pudji.

Selain padi, produksi jagung juga masih menunjukkan pertumbuhan. Produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen (JPK KA 14 persen) sepanjang Januari-April 2026 mencapai 6,02 juta ton atau naik tipis 0,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi kesejahteraan petani, BPS mencatat NTP nasional pada Mei 2026 sebesar 127,73 atau naik 1,99 persen dibandingkan April 2026. Kenaikan tersebut terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) meningkat 2,53 persen, lebih tinggi dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,53 persen. “Pada Mei 2026 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,48 persen,” ujar Pudji.

BPS juga mencatat Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) nasional pada Mei 2026 mencapai 132,84 atau naik 1,95 persen dibanding bulan sebelumnya.

Sementara itu, harga beras di tingkat penggilingan masih mengalami kenaikan. Harga beras premium tercatat Rp14.667 per kilogram atau naik 0,56 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun harga beras medium mencapai Rp13.402 per kilogram atau meningkat 0,79 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa China masih mendominasi tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia pada Januari–April 2026.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa nilai ekspor nonmigas Indonesia mencapai US$24,15 miliar pada April 2026, meningkat 23,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada Januari–April tahun ini, tiga besar negara tujuan ekspor adalah China, Amerika Serikat (AS), dan India. Nilai ekspor ketiga negara ini berkontribusi sekitar 44,52% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada periode yang sama.

“Nilai ekspor nonmigas ke China tercatat sebesar US$22,76 miliar dan didominasi oleh besi dan baja atau HS 72 dengan share 25,94%, naik 0,7% secara C-to-C,” kata Pudji dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, BPS mencatat nilai ekspor nonmigas ke Amerika Serikat sebesar US$10,17 miliar. Besaran ini didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS 85, dengan kontribusi 16,21% atau naik 3,28% secara C-to-C.

Berikutnya, nilai ekspor nonmigas ke India tercatat sebesar US$6,14 miliar dan didominasi oleh bahan bakar mineral atau HS 27. Kontribusinya mencapai 32,78% alias turun 1,37% secara C-to-C.

Secara keseluruhan, BPS mencatat kenaikan ekspor nonmigas Tanah Air tersebut terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi di antara sektor utama ekspor nasional.

Nilai ekspor industri pengolahan mencapai US$20,59 miliar pada April 2026, naik 29,07% secara YoY dari US$15,95 miliar.

Di sisi lain, dua sektor lainnya justru mengalami kontraksi. Nilai ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 5,53% secara tahunan menjadi US$0,45 miliar dari US$0,48 miliar pada April 2025.

Sementara itu, ekspor sektor pertambangan dan lainnya turun 1,17% menjadi US$3,11 miliar dari US$3,15 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengoperasikan Command Center sebagai pusat kendali distribusi pupuk nasional untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan pupuk petani. Sistem ini memantau alur distribusi secara real time sejak produksi di pabrik hingga pupuk diterima petani di lapangan. Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan, Command Center memperkuat digitalisasi distribusi agar penyaluran pupuk lebih cepat dan tepat sasaran.

“Distribusi pupuk bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Melalui Command Center, Pupuk Indonesia membangun sistem distribusi yang terintegrasi, dari produksi, pemantauan stok, hingga pengawasan penyaluran, agar pupuk diterima petani lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Yehezkiel dalam acara PI Insight di Command Center Pupuk Indonesia, Graha Phonska, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

Senior Vice President Distribusi Pupuk Indonesia Veronika Trisna Sukmawati mengatakan Command Center mengintegrasikan berbagai sistem digital distribusi dalam satu dashboard monitoring. Integrasi ini mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang menetapkan Pupuk Indonesia sebagai penanggung jawab utama penyaluran pupuk hingga tingkat Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS). “Melalui transformasi digital ini, Pupuk Indonesia membangun rantai pasok pupuk yang lebih efisien, terintegrasi, dan responsif dengan menghubungkan proses distribusi dari hulu hingga hilir,” kata Veronika.

Dalam operasionalnya, Command Center dilengkapi fitur pemantauan di setiap tahapan distribusi. Pada tahap produksi, sistem mampu memantau tingkat produktivitas seluruh pabrik Pupuk Indonesia Grup. Pada tahap distribusi, pelacakan kapal dan truk berbasis GPS memungkinkan perusahaan memantau pergerakan logistik sekaligus mendeteksi potensi hambatan maupun penyimpangan selama proses pengangkutan.

Veronika menjelaskan, sistem Distribution Planning and Control System (DPCS) digunakan untuk memantau kondisi stok pupuk di berbagai wilayah melalui indikator warna sebagai early warning system guna mendeteksi potensi kekurangan pasokan lebih dini. “Ketika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kami dapat segera melakukan penyesuaian pasokan pupuk agar distribusi tetap berjalan lancar dan kebutuhan petani selalu terpenuhi,” kata Veronika.

Dengan pemantauan terintegrasi dari produksi hingga distribusi, Pupuk Indonesia menjaga ketersediaan stok pupuk nasional tetap aman. Hingga 19 Mei 2026, stok pupuk nasional tercatat mencapai 1,17 juta ton.

Senior Vice President Digitalisasi dan Data Science Pupuk Indonesia Yetty Endarwati mengatakan, aplikasi iPubers menjadi tahap akhir penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Melalui aplikasi tersebut, petani cukup membawa KTP untuk menebus pupuk di PPTS sehingga proses distribusi menjadi lebih tertib dan tepat sasaran.

Menurut Yetty, iPubers terintegrasi langsung dengan Command Center dan menjadi sumber data utama pemantauan penyaluran pupuk subsidi secara real-time dengan rata-rata 2,5 juta transaksi penebusan setiap bulan. Data yang tercatat mencakup identitas penerima, jumlah pupuk, waktu transaksi, hingga lokasi penebusan sehingga distribusi lebih tertelusur dan akuntabel. “Aplikasi iPubers bukan sekadar tools penebusan, tetapi instrumen penting bagi Pupuk Indonesia untuk menjaga ekosistem distribusi pupuk subsidi secara end-to-end agar lebih transparan dan tepat sasaran,” kata Yetty.

VP Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO Anggy Fajar Maghfiroh mengatakan pengawasan distribusi pupuk subsidi juga dilakukan melalui monitoring langsung di lapangan yang melibatkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta dinas terkait. “Pengawasan distribusi tidak hanya dilakukan melalui sistem digital, tetapi juga diperkuat melalui koordinasi dan monitoring langsung di lapangan agar penyaluran pupuk subsidi tetap berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” kata Anggy.

Anggy menambahkan integrasi pengawasan digital dan monitoring lapangan membantu distribusi pupuk subsidi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan petani. Realisasi penebusan pupuk subsidi hingga 19 Mei 2026 mencapai 3,7 juta ton atau sekitar 34 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki periode musim kering tahun ini, tantangan sektor pertanian diperkirakan akan semakin besar seiring meningkatnya risiko cuaca ekstrem dan kemungkinan terjadinya kemarau panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas pasokan pangan masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan berbasis edukasi dan adaptasi lapangan, ratusan petani di Sukabumi, Jawa Barat hari ini mengikuti kegiatan temu lapangan di sentra produksi hortikultura khususnya cabai keriting. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan mengenai strategi budidaya menghadapi musim panas, pengelolaan risiko pertanian, serta pemanfaatan varietas yang lebih adaptif terhadap tekanan iklim dan serangan penyakit.

Dalam kegiatan tersebut, petani mendapatkan edukasi mengenai pentingnya perubahan pola budidaya di tengah dinamika iklim yang semakin sulit diprediksi. Mulai dari pengelolaan air, pemupukan yang efisien, pemilihan waktu tanam, hingga penggunaan varietas yang sesuai dengan kondisi musim kering menjadi bagian dari materi yang didiskusikan secara langsung di lapangan.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam temu lapangan tersebut adalah penggunaan benih cabai keriting TANGGUH 77 F1, varietas hibrida yang dirancang adaptif untuk kondisi musim panas. Varietas ini memiliki ketahanan terhadap beberapa ancaman utama yang kerap menyebabkan penurunan produksi cabai di musim kering seperti virus Gemini (GV), layu bakteri, dan busuk batang.

Selain itu, tanaman cabai ini memiliki daya adaptasi yang baik pada dataran rendah hingga menengah. TANGGUH 77 F1 juga memiliki potensi hasil tinggi hingga 21 ton per hektar dengan umur panen relatif cepat, sekitar 73–75 hari setelah tanam. Karakter tersebut dinilai penting dalam membantu petani menjaga produktivitas di tengah tekanan iklim yang meningkat.

Adom, petani cabai dari Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kebandungan, Sukabumi, mengatakan tantangan utama yang dihadapi petani saat musim panas adalah meningkatnya risiko serangan virus pada tanaman cabai. Karena itu, menurutnya, pemilihan varietas yang sesuai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap optimal. “Ketahanan virusnya memang luar biasa. Aman dan tidak kena virus. Buahnya juga bagus. Kondisi tanaman yang tetap sehat membuat petani lebih tenang dalam menjalani musim tanam di tengah cuaca yang tidak menentu,” ujarnya.

General Manager Commercial PT East West Seed Indonesia (EWINDO), Budi Hariyono, menjelaskan bahwa petani merupakan aktor utama dalam sistem pangan karena merekalah yang menghadapi langsung tantangan iklim dan risiko produksi di setiap musim tanam. Di sisi lain, sektor swasta berperan dalam menghadirkan inovasi, riset, dan akses teknologi yang dapat membantu petani beradaptasi. Pemerintah juga memiliki peran penting melalui kebijakan, pendampingan, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penyediaan sistem informasi iklim dan pangan yang mendukung pengambilan keputusan di tingkat petani.

Karena kami petani tentu ingin harga beli yang baik. Kita ingin bekerja agar modal dapat kembali, serta tentu memberi keuntungan

Palangka Raya (ANTARA) - Keheningan malam mendadak pecah oleh gelak tawa beberapa orang yang tengah bersantai dan berbincang di sebuah rumah di Desa Terusan Mulya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Namun, seiring waktu, obrolan santai itu perlahan berubah menjadi diskusi serius mengenai pemetaan wilayah pertanian yang telah memasuki masa panen.

Malam itu, Angga May Chandra bersama tim dari Bulog Kantor Cabang Kapuas bermalam di rumah salah seorang petani setempat. Rutinitas menginap di rumah mitra yang juga merupakan petani tersebut kerap mereka lakukan saat menjalankan tugas penyerapan gabah di lapangan.

“Menginap di kawasan pertanian Kapuas seperti di wilayah Terusan ini biasa kami lakukan agar penyerapan hasil panen bisa maksimal,” ujar Angga, yang menjabat sebagai Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Kantor Cabang Kapuas.

Menurut Angga, dalam satu kali kegiatan penyerapan gabah, tim biasanya menargetkan hingga sekitar 30 ton gabah, menyesuaikan kemampuan mitra penggilingan.

“Misalnya dalam sehari mampu menyerap sekitar 10 ton, berarti perlu waktu kurang lebih tiga hari hingga terkumpul 30 ton gabah,” katanya.

Dalam proses penyerapan, hasil panen tidak langsung diangkut lalu diolah begitu saja. Gabah terlebih dahulu melalui pemeriksaan kualitas sebelum masuk ke tahapan pengangkutan dari lokasi pertanian, pengeringan, penggilingan, penyortiran, hingga pengemasan. Setelah itu, barulah beras disimpan di gudang dan didistribusikan kepada masyarakat.

Untuk menjadi beras yang siap dimasak di meja makan, ada proses panjang yang harus dilalui agar hasil panen petani dapat diterima masyarakat dengan kualitas terbaik.

Tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada rangkaian tahapan yang harus dijalani dengan penuh kesabaran oleh para petugas lapangan seperti Angga dan timnya dalam menjemput hasil panen petani.

Menjaga Harga

Sekitar awal Februari tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa harga gabah kering panen yang dibeli dari petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram dan tidak boleh berada di bawah angka tersebut.

Kebijakan itu disambut penuh harapan oleh para petani di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Penetapan harga tersebut diharapkan mampu menjaga nilai jual hasil panen petani, sekaligus menekan praktik permainan harga yang kerap terjadi di lapangan.

Seiring dengan harapan itu, Bulog memikul tanggung jawab besar untuk memastikan harga pembelian Rp6.500 per kilogram benar-benar diterapkan dengan baik di tingkat petani.

Tugas tersebut tentu bukan hal mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Di balik kebijakan itu, ada tujuan besar yang ingin dicapai negara, yakni meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sejak kebijakan harga pembelian ditetapkan pemerintah pusat, Kantor Bulog Wilayah Kalimantan Tengah segera membentuk dua tim guna mengoptimalkan penyerapan gabah petani di berbagai daerah, termasuk Kapuas dan sekitarnya.

Tim pertama adalah tim jemput gabah yang bertugas melakukan penyerapan hasil panen sekaligus memastikan harga pembelian tetap berada di angka Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, tim kedua merupakan tim monitoring atau pengawasan pengolahan yang bertugas mengawal gabah hasil serapan hingga diproses menjadi beras.

Di sisi lain, Bulog juga terus mendorong para petani bersama penyuluh pertanian dan para pemangku kepentingan terkait untuk menjaga kualitas gabah yang dihasilkan agar dapat diolah menjadi beras dengan mutu yang baik.

Angga menyampaikan, sejak awal 2026 hingga Mei ini, upaya penyerapan hasil pertanian di wilayah Kapuas dan sekitarnya terus dilakukan secara optimal oleh pihaknya.

“Sepanjang Januari sampai Mei 2026, serapan sudah mencapai sekitar 3.050 ton gabah. Dari jumlah itu, sekitar 2.600 ton berasal dari wilayah Terusan,” ujarnya.

Ia menegaskan, sejak pemerintah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, Bulog selalu melakukan pembelian sesuai ketentuan tersebut.

Menurut Angga, kebijakan itu juga membawa dampak positif di lapangan. Kini, para pengepul selain Bulog turut membeli gabah petani dengan harga yang lebih baik.

“Alhamdulillah tahun ini hampir tidak ada lagi harga pembelian yang jatuh. Rata-rata sudah di angka Rp6.500, bahkan ada yang mencapai Rp6.700 hingga Rp7.000 per kilogram,” katanya.

Senyum Petani

Para petani di berbagai wilayah Nusantara, termasuk di Kapuas dan Kalimantan Tengah, menaruh harapan besar pada kebijakan penetapan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Bagi mereka, berbagai penegasan pemerintah mengenai upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas, dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara kepada petani.

Karena itu, para petani berharap berbagai kebijakan dan kabar baik yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas wacana, melainkan benar-benar diwujudkan secara nyata di lapangan.

Darmaya, salah seorang petani di wilayah Terusan, Kabupaten Kapuas, mengaku kebijakan penetapan harga beli gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sejak Februari 2025 membawa banyak manfaat bagi petani.

Menurutnya, adanya jaminan harga tersebut membuat potensi anjloknya harga gabah oleh para pengepul dapat semakin diminimalkan.

"Karena kami petani tentu ingin harga beli yang baik. Kita ingin bekerja agar modal dapat kembali, serta tentu memberi keuntungan," ucapnya.

Ia pun berharap berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani dapat terus berlanjut dan diimplementasikan dengan baik.

Tidak hanya soal harga, para petani juga berharap adanya peningkatan sarana dan prasarana pertanian, termasuk penguatan daya serap hasil panen, khususnya di Kalimantan Tengah. Dengan begitu, berapa pun hasil panen yang dihasilkan petani, kapan pun waktunya, dan di mana pun lokasinya, dapat terserap secara optimal.

Harga beli hasil panen yang baik bukan hanya menghadirkan senyum bagi para petani, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan masa depan bangsa.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendatangi gudang beras milik Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Wilayah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang ada di Mato Aia, Kota Padang, pada Jumat (8/5).

Andre Rosiade menyampaikan kedatangannya ke gudang Bulog ini, guna memastikan kondisi ketersediaan cadangan beras pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumbar. Hasilnya, Andre mendapati kondisi gudang yang terdapat susunan karung beras yang begitu padat.

"Bulog Sumbar bilang beras di gudang wilayah Sumbar mencapai 18.000 ton. Bahkan jumlah ini akan bertambah lagi dalam waktu dekat, karena akan masuk pasokan lagi sebanyak 20.000 ton," ucap Andre Rosiade di Padang, Jumat (8/5/2026).

Andre mengatakan dengan kondisi ketersediaan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog itu, maka akan mampu untuk memenuhi kebutuhan beras hingga penutupan 2026.

"Kalau masuk pula 20.000 ton lagi, jadi akan mampu untuk memenuhi kebutuhan beras Sumbar hingga Februari 2027," tegasnya.

Menurutnya bicara soal ketersediaan beras, bisa dikatakan pemerintah saat ini telah berhasil dalam melakukan upaya untuk memastikan stok beras tidak menjadi hal yang dikhawatirkan.

Meskipun ada pihak yang bilang Indonesia belum swasembada beras, lanjut Andre, seharusnya bisa melihat langsung kondisi di lapangan, seperti halnya ketersediaan beras di gudang Bulog Sumbar ini.

"Ketersediaan beras ini bisa dikatakan terbesar sepanjang sejarah, dan beras yang ada ini bukan impor, karena impor beras sudah dihentikan sejak 2025. Jadi, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, merupakan hasil dari pertanian rakyat Indonesia, bukan beras impor," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, pimpinan wilayah Bulog Sumbar Darma Wijaya menyampaikan dari ketersediaan beras yang di gudang, Bulog mencatat per bulan ada sebanyak 4.000 ton beras yang didistribusikan ke masyarakat.

"Beras yang ada di gudang Bulog Sumbar ini dipastikan tidak ada stok beras impor. Karena impor sudah dihentikan pada 2025. Jadi di tahun 2026 ini, seluruh stok berasnya merupakan hasil pertanian di Indonesia, termasuk hasil pertanian di Sumbar," ujarnya.

Darma menyatakan bahwa untuk menyerap hasil pertanian beras di Sumbar ini, Bulog telah melakukan upaya untuk memetakan potensi beras yang bisa dibeli dengan harga yang telah ditentukan pemerintah.

"Lokasi itu, terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman," sebutnya.

Menurutnya adanya peta serapan beras lokal di Sumbar merupakan bagian dari target yang diberikan pemerintah ke Bulog untuk menyerap beras lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi penyerap hasil produksi sekitar 165 juta petani di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dalam ekosistem pertanian nasional yang menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat secara langsung.

"Itu MBG jangan dilihat berdiri sendiri. Ini kata kunci ya. MBG itu menjadi offtaker 165 juta petani. Saya ulangi, MBG berdiri itu menjadi offtaker petani, 165 juta petani Indonesia," kata Mentan usai diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, keberadaan MBG sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga hasil produksi dapat terserap optimal tanpa kekhawatiran kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga di tingkat produsen.

Selain meningkatkan serapan hasil pertanian, program itu juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di desa karena aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terjadi secara terintegrasi dalam satu rantai.

Amran menyebut dampak positif tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan yang mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan dari program pemerintah tersebut.

Ia menambahkan, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga generasi muda yang memperoleh asupan gizi lebih baik sehingga diharapkan menjadi lebih sehat, cerdas, dan produktif pada masa depan.

Program MBG, lanjutnya, menyasar berbagai kelompok penerima manfaat mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

"Itu akan membuat anak-anak kita cerdas nanti ke depan, dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat," ucap Amran.

Dia juga menegaskan, pelaksanaan program itu tidak memiliki kepentingan politik, melainkan murni bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih kuat.

"Anak SD, anak dalam kandungan, yang kita beri MBG. Pemilu 2029 enggak ada hubungannya. Benar enggak? Enggak bisa memilih kan di 2029? Artinya, ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas," kata Mentan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan cepat di pasar beras global beberapa tahun terakhir mulai menggeser cara pandang lama tentang peta kekuatan pangan di Asia. Penurunan harga beras dunia dan dinamika perdagangan internasional akibat perang menekan eksportir besar seperti Thailand dan Vietnam, sementara Indonesia justru memperkuat stok dan bantalan pangan domestik.

Pengamat pertanian dari IPB, Prima Gandhi menilai, sebagian analisis publik di Indonesia belum sepenuhnya menangkap pergeseran tersebut. ‘’Ada satu jenis kekeliruan intelektual yang berbahaya yaitu ketika cara berpikir tidak mengikuti arah perubahan realitas praksis. Dunia bergerak, tetapi analisisnya tertinggal,” ujarnya, Ahad (3/5/2026).

Menurut Gandhi, selama bertahun-tahun publik kerap disuguhi pandangan bahwa pertanian Indonesia selalu tertinggal, sementara Thailand dan Vietnam diposisikan sebagai rujukan utama. Dalam konteks perkembangan terakhir, terutama setelah perang Iran dan Amerika-Israel, peta risiko dan kekuatan di kawasan justru menjadi lebih seimbang.

Data menunjukkan, harga beras dunia merosot ke titik terendah pada 2025 akibat melimpahnya pasokan dari India dan negara Asia lainnya.

Harga beras di Thailand turun ke level terendah dalam sekitar tiga tahun, sementara harga di Vietnam jatuh ke titik terendah hampir lima tahun. Kondisi ini menekan pendapatan petani dan pelaku ekspor di kedua negara, yang selama ini mengandalkan beras sebagai salah satu komoditas ekspor utama.

Pemerintah Thailand merespons dengan memperpanjang berbagai dukungan untuk sektor beras guna menjaga produksi dan melindungi petani dari dampak penurunan harga.

Vietnam, di sisi lain, mulai mendorong reposisi ekspor, termasuk memperluas pasar ke Timur Tengah dan Afrika serta meningkatkan porsi beras premium agar tetap kompetitif di tengah persaingan harga yang ketat.

“Negara-negara yang selama ini sering dijadikan rujukan juga sedang beradaptasi keras dengan tekanan pasar global. Fokus mereka tidak lagi semata mengejar ekspansi volume, tetapi menata ulang strategi agar petani dan pelaku usaha tetap bertahan,” kata Gandhi.

Di saat eksportir besar lain tengah menanggung tekanan harga, Indonesia memilih memperkuat sisi cadangan dan stabilitas pasokan. Pemerintah secara bertahap menambah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sejak 2025. Per 23 April 2026, stok CBP yang dikelola Bulog dilaporkan telah menembus sekitar 5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Pemerintah menyebut stok ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar satu tahun ke depan dan menjadi bantalan menghadapi risiko gangguan pasokan akibat konflik geopolitik maupun anomali cuaca.

“Dengan stok beras pemerintah yang berada di level historis tinggi, Indonesia punya ruang manuver lebih besar menghadapi gejolak harga di pasar global. Ini membuat situasi di dalam negeri relatif lebih tenang,” ujar Gandhi. Ia menambahkan, penguatan stok hanya akan berdampak luas jika didukung perbaikan di tingkat produksi.

Pemerintah menyatakan tengah membenahi tata kelola pupuk bersubsidi, ketersediaan sarana produksi, serta infrastruktur pendukung agar biaya usaha tani tidak melonjak di tengah dinamika harga pupuk dan energi global.

“Ketika banyak negara masih dipusingkan fluktuasi biaya produksi, Indonesia berusaha menahan tekanan itu melalui penataan stok dan perbaikan distribusi input pertanian. Ini bentuk keberpihakan yang harus dijaga konsistensinya,” ujarnya.

Gandhi juga mengingatkan agar impor beras tidak dijadikan satu-satunya jawaban ketika muncul gejolak harga. Data BPS menunjukkan, pada 2023 impor beras Indonesia mencapai sekitar 3,06 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan porsi terbesar berasal dari Thailand dan Vietnam.

Praktik impor besar-besaran tersebut, menurut berbagai catatan, tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan harga di tingkat konsumen dan berisiko menekan harga gabah di tingkat petani.

“Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan impor dalam volume besar bukan solusi ajaib. Menjaga pasar domestik di tengah situasi global yang tidak pasti bukan semata soal proteksionisme, tetapi pilihan rasional untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional,” tegas Gandhi.

Meski demikian, ia menggarisbawahi posisi Indonesia yang lebih nyaman pada 2026 tidak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa fundamental pertanian sudah sepenuhnya kokoh.

Tantangan jangka panjang seperti stagnasi produktivitas padi, alih fungsi lahan, dampak perubahan iklim, dan ketergantungan pada sejumlah input impor masih membayangi. Stok yang kuat hari ini adalah bantalan penting, tetapi sekaligus ruang waktu.

‘’Ini kesempatan untuk mempercepat pembenahan struktur produksi dan tata kelola pangan, bukan alasan berpuas diri. Yang dibutuhkan bukan retorika pesimistis maupun euforia sesaat, melainkan kejujuran membaca fakta dan konsistensi kebijakan perberasan dan pangan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan program pompanisasi untuk mengantisipasi potensi El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan tetap stabil.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang juga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian telah mengumpulkan ratusan kepala daerah untuk memperkuat mitigasi.

“Program pompanisasi kita sudah kumpulkan kemarin 300 bupati dan beberapa gubernur datang ke Kementerian Pertanian untuk kita memitigasi bagaimana kita mengantisipasi El Nino Godzilla ini,” ujar Sudaryono di kantor Kementan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sudaryono menyebut kondisi cuaca saat ini masih relatif mendukung. Curah hujan di sejumlah wilayah seperti Sumatera Selatan, Jambi, hingga Kalimantan masih cukup baik untuk percepatan tanam.

Menurut dia, petani di berbagai daerah memanfaatkan kondisi tersebut dengan menanam kembali setelah panen. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan produksi sebelum musim kering datang.

“Sampai sejauh ini belum kelihatan ya, belum,” kata Sudaryono.