Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus pengembangan Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland milik konglomerat Sugianto Kusuma (Aguan) dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Keputusan penghapusan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Adapun, Permenko Nomor 16 Tahun 2025 sendiri resmi ditetapkan pada 24 September 2025. Dalam beleid tersebut, Proyek PIK 2 Tropical Coastland dinyatakan dihapus.

Merespons hal itu, emiten terafiliasi Aguan-Sugianto Kusuma, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) atau PIK 2 memastikan dicabutnya status PSN Tropical Coastland tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perseroan.

Hal itu dikarenakan proyek Tropical Coastland, yang dihapus dari daftar PSN oleh Presiden Prabowo Subianto, tidak berada di kawasan pengelolaan PANI.

Corporate Secretary PIK 2 Christy Grassela menjelaskan bahwa seluruh area proyek PSN Tropical Coastland justru berada di kawasan hutan lindung yang di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“PSN Tropical Coastland seluruhnya di area hutan lindung dalam wewenang KLHK, di bawah pengawasan Perhutani. Tidak benar bahwa PSN Tropical berada di tanah milik Agung Sedayu, Grup Salim atau PANI,” ucapnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025.)

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono pada sekitar akhir tahun lalu.

"PSN [Tropical Coastland] yaitu hanya dibangun pada area bekas hutan lindung mangrove," kata Nono dikutip dari unggahan di akun YouTube Agung Sedayu Group, Selasa (17/12/2024).

Dia melanjutkan, dulunya hutan lindung itu memang sangat luas mencapai 1.600 hektare, tapi saat ini telah menciut menjadi 91 hektare karena tergerus abrasi. Sehingga, dicanangkanlah PSN Tropical Coastland sebagai upaya rehabilitasi lahan pemerintah yang telah beralih fungsi tersebut.

Pasalnya, tambah Nono, selain tergerus abrasi lahan hutan lindung itu juga banyak digunakan sebagai lahan tambak masyarakat.

"Dalam rencana proyek strategi nasional ini harus direhab, karena tanah ini yang tadinya milik negara terkena abrasi kemudian banyak yang sudah digarap masyarakat jadi tambak, jadi macam-macam. Kira-kira ini kan harus diselamatkan hak negara," pungkasnya.

Bila ditelisik, pernyataan Nono itu sekaligus menepis informasi yang menyebut lahan PSN PIK 2 dibangun di atas lahan hutan lindung.

Profil Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan nilai investasi pengembangan PIK sebagai PSN dilaporkan mencapai Rp65 triliun.

PSN ini awalnya diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

Di samping itu, pengembangan Kawasan PIK 2 sebagai PSN juga nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg yang telah mulai digarap pada 2023.

"Pengembangan wilayah PIK 2 berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 ha dinamakan 'Tropical Coastland' serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan," tutur Haryo.

Proyek PIK 2 Tropical Concept milik Aguan mendapatkan cap sebagai PSN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tepatnya pada 18 Maret 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga pernah menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan PIK 2 Tropical Coastland dibiayai dengan dana bersumber non-APBN alias tanpa uang negara.

Sederet Permasalahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap PSN PIK 2 memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tak sesuai dengan rencana pembangunan.

"Nah Bagaimana dengan PIK 2, setelah kami cek ya kan PIK 2 ini RTRW [Rencana Tata Ruang Wilayah] provinsinya tidak sesuai dengan RT-RW Kabupaten/Kota," kata Nusron saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (28/11/2024).

Di samping itu, PSN Pariwisata bernama Tropical Coastland yang berlokasi di PIK 2 itu disebut hingga saat ini masih belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kemudian, Nusron juga sempat menjelaskan bahwa pengembangan proyek ini dinilai beririsan dengan area wilayah hutan lindung. Dari total area pengembangan seluas 1.700 hektare, sebanyak 1.500 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan lindung.

"Dari 1.705 hektare kawasannya, itu lokasinya 1.500 hektarenya adalah kawasan hutan lindung. Hutan lindung itu saat ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi, dari hutan konversi menjadi APR. Belum sama sekali," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan, yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) kompak melemah pada perdagangan sesi pertama, Senin (13/10/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PANI tercatat ambles 5,25% menuju level Rp13.975 per saham. Total volume saham yang diperdagangkan mencapai 14,63 juta dengan nilai turnover sebesar Rp206,26 miliar.

Penurunan tersebut membuat saham properti ini membukukan penurunan sebesar 12,66% sepanjang tahun berjalan alias year to date (YtD). Namun demikian, saham PANI masih terapresiasi 2,01% selama satu bulan terakhir.

Pada saat bersamaan, saham CBDK juga melorot 7,07% menjadi Rp6.575 per saham hingga paruh pertama perdagangan hari ini. Volume saham CBDK yang diperdagangkan mencapai 26,26 juta lembar dengan nilai transaksi Rp175,99 miliar.

Pelemahan saham keduanya terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto menghapus pengembangan Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland milik konglomerat Sugianto Kusuma dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 16/2025 yang merupakan Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Adapun, Permenko Nomor 16 Tahun 2025 ditetapkan pada 24 September 2025.

Melalui beleid tersebut, Proyek PIK 2 Tropical Coastland dinyatakan dihapus. Padahal awalnya, proyek ini masuk ke dalam daftar PSN sektor pariwisata di nomor urut 226 yang diatur dalam Permenko No.12/2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024.

Dalam perkembangan sebelumnya, PANI telah meraih persetujuan atas seluruh mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Office Tower Agung Sedayu Group, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

PANI diketahui meminta persetujuan pemegang saham terkait rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) III atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,2 miliar saham baru.

Perseroan juga meminta restu menambah penyertaan saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) dan meningkatkan kepemilikan pada sejumlah entitas anak.

“Setuju semua dan 3 agenda tersebut menggunakan kuorum pemegang saham independen,” ujar Corporate Secretary PANI, Christy Grassela, kepada Bisnis.

Dengan demikian, keputusan RUPSLB sah jika disetujui pemegang saham independen bukan seluruh pemegang saham. Pemegang saham independen merupakan pihak yang tidak memiliki benturan kepentingan langsung terhadap agenda yang dibahas.

Terkait dengan right issue, PANI sejauh ini belum menentukan menentukan harga pelaksanaan. Namun demikian, jika mengacu keterbukaan informasi, perseroan mengasumsikan potensi perolehan dana mencapai sekitar Rp16,73 triliun.

Sebelumnya, Christy menjelaskan bahwa dana rights issue akan difokuskan untuk membeli saham CBDK dari dua pemegang saham afiliasi, yakni PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya dengan harga pembelian sebesar Rp6.450 per saham.

“Harga yang kami lihat wajar dan juga sudah diverifikasi oleh jasa penilai yang sudah berlisensi di OJK menyebutkan bahwa harga akuisisi nanti jatuh pada Rp6.450 per saham,” ujarnya dalam Public Expose Live 2025 beberapa waktu lalu.

PANI berencana memborong 44,1% saham CBDK dari dua pemegang saham tersebut dengan nilai sebesar-besarnya Rp16,25 triliun. Pembelian tersebut akan membuat kepemilikan perseroan di CBDK naik dari posisi 45,9% menjadi 90%. Adapun, sisa dana bakal dialokasikan untuk penyertaan saham baru di tiga entitas anak lainnya.

“Jika rencana tersebut berjalan lancar tentunya sesuai dengan POJK dan juga mendapat persetujuan dari OJK pada akhir tahun transaksi rights issue ketiga ini akan rampung pada bulan Desember mendatang,” pungkas Christy.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan, yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) kompak melemah pada perdagangan sesi pertama, Senin (13/10/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PANI tercatat ambles 5,25% menuju level Rp13.975 per saham. Total volume saham yang diperdagangkan mencapai 14,63 juta dengan nilai turnover sebesar Rp206,26 miliar.

Penurunan tersebut membuat saham properti ini membukukan penurunan sebesar 12,66% sepanjang tahun berjalan alias year to date (YtD). Namun demikian, saham PANI masih terapresiasi 2,01% selama satu bulan terakhir.

Pada saat bersamaan, saham CBDK juga melorot 7,07% menjadi Rp6.575 per saham hingga paruh pertama perdagangan hari ini. Volume saham CBDK yang diperdagangkan mencapai 26,26 juta lembar dengan nilai transaksi Rp175,99 miliar.

Pelemahan saham keduanya terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto menghapus pengembangan Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland milik konglomerat Sugianto Kusuma dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 16/2025 yang merupakan Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Adapun, Permenko Nomor 16 Tahun 2025 ditetapkan pada 24 September 2025.

Melalui beleid tersebut, Proyek PIK 2 Tropical Coastland dinyatakan dihapus. Padahal awalnya, proyek ini masuk ke dalam daftar PSN sektor pariwisata di nomor urut 226 yang diatur dalam Permenko No.12/2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024.

Dalam perkembangan sebelumnya, PANI telah meraih persetujuan atas seluruh mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Office Tower Agung Sedayu Group, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

PANI diketahui meminta persetujuan pemegang saham terkait rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) III atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,2 miliar saham baru.

Perseroan juga meminta restu menambah penyertaan saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) dan meningkatkan kepemilikan pada sejumlah entitas anak.

“Setuju semua dan 3 agenda tersebut menggunakan kuorum pemegang saham independen,” ujar Corporate Secretary PANI, Christy Grassela, kepada Bisnis.

Dengan demikian, keputusan RUPSLB sah jika disetujui pemegang saham independen bukan seluruh pemegang saham. Pemegang saham independen merupakan pihak yang tidak memiliki benturan kepentingan langsung terhadap agenda yang dibahas.

Terkait dengan right issue, PANI sejauh ini belum menentukan menentukan harga pelaksanaan. Namun demikian, jika mengacu keterbukaan informasi, perseroan mengasumsikan potensi perolehan dana mencapai sekitar Rp16,73 triliun.

Sebelumnya, Christy menjelaskan bahwa dana rights issue akan difokuskan untuk membeli saham CBDK dari dua pemegang saham afiliasi, yakni PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya dengan harga pembelian sebesar Rp6.450 per saham.

“Harga yang kami lihat wajar dan juga sudah diverifikasi oleh jasa penilai yang sudah berlisensi di OJK menyebutkan bahwa harga akuisisi nanti jatuh pada Rp6.450 per saham,” ujarnya dalam Public Expose Live 2025 beberapa waktu lalu.

PANI berencana memborong 44,1% saham CBDK dari dua pemegang saham tersebut dengan nilai sebesar-besarnya Rp16,25 triliun. Pembelian tersebut akan membuat kepemilikan perseroan di CBDK naik dari posisi 45,9% menjadi 90%. Adapun, sisa dana bakal dialokasikan untuk penyertaan saham baru di tiga entitas anak lainnya.

“Jika rencana tersebut berjalan lancar tentunya sesuai dengan POJK dan juga mendapat persetujuan dari OJK pada akhir tahun transaksi rights issue ketiga ini akan rampung pada bulan Desember mendatang,” pungkas Christy.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.