Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik membeberkan saat ini pihaknya masih menunggu aturan turunan terkait perkembangan proses demutualisasi BEI.

Saat ini, payung hukum transformasi kelembagaan bursa efek mengacu pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Kalau terkait demutualisasi tentu kita sama-sama menunggu pengaturan lebih lanjutnya seperti apa. Karena sampai saat ini yang kita ikuti adalah apa yang tertulis dalam revisi undang-undang P2SK. Bagaimana pengaturan lebih lanjut tentu itu sama-sama kita tunggu," kata Dirut BEI Jeffrey Hendrik saat ditemui di Gedung BEI Jakarta, Senin (29/6/2026).

Demutualisasi BEI adalah proses transformasi status Bursa Efek Indonesia dari organisasi berbasis keanggotaan (perusahaan sekuritas) menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya bersifat terbuka. Kebijakan ini memisahkan status sebagai anggota bursa dengan kepemilikan bursa, sehingga pihak di luar sekuritas, termasuk investor institusi memiliki saham BEI.

Jeffrey mengatakan dalam transformasi ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. BEI juga sangat mendukung demutualisasi karena selain hal ini menjadi amanat Undang-Undang, demutualisasi juga akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.

"Seperti kita ketahui bahwa Bursa Efek Indonesia adalah satu dari sedikit bursa global yang belum demutualisasi. Kami juga tentu meyakini dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih lincah sehingga akan lebih mudah untuk mencapai target-target yang telah kita tetapkan," tegasnya.

Dalam target jangka panjang, BEI berupaya mencapai rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) menjadi Rp31 triliun pada 2030. Kapitalisasi pasar juga ditargetkan membesar menjadi Rp30.000 triliun.

Selain itu, BEI juga menargetkan perusahaan tercatat menjadi lebih dari 1.100 perusahaan, dengan jumlah investor pasar modal mencapai 35 juta serta rasio market cap terhadap PDB nasional di atas 83%.

Adapun, UU Nomor 4 Tahun 2026 mengatur ketentuan salah satunya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara dapat menjadi pemegang saham BEI. Dijelaskan dalam lampiran tersebut, bahwa ketentuan ini mencerminkan sifat BEI yang berorientasi pada laba. Dengan begitu, diharapkan BEI dapat menarik minat para investor besar yang berperan memajukan bursa Indonesia.

Sebelumnya, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menjelaskan bahwa selama ini BEI pada dasarnya berfungsi sebagai self-regulatory organization yang fokus pada penyelenggaraan perdagangan dan pengembangan pasar.

Melalui demutualisasi, dia menilai BEI akan semakin lincah bergerak seperti bursa modern dunia yang juga berorientasi untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Artinya, BEI terdorong untuk meningkatkan pendapatan, efisiensi, inovasi produk, dan kualitas layanan.

"Korelasinya dengan investor besar adalah kemampuan BEI untuk memperoleh modal yang lebih besar guna membiayai teknologi, pengembangan produk, sistem perdagangan, dan perluasan basis investor," ujar Budi kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Menilik kondisi keuangan BEI, perseroan sepanjang 2025 mencatat laba bersih Rp1,07 triliun, melejit 59,4% secara year on year (YoY) dan menjadi kinerja terbaik dalam sejarah perusahaan. Raihan laba bersih tersebut sejalan dengan pendapatan perseroan yang tumbuh 29,8% YoY menjadi Rp3,66 triliun. Di sisi lain, perseroan mampu menjaga komponen beban di level Rp2,36 triliun, atau tumbuh 17,1% secara YoY.

Dari sisi neraca keuangan, aset BEI pada 2025 tumbuh 32,2% YoY menjadi Rp14,78 triliun. Liabilitas perseroan tercatat tumbuh 84,2% YoY menjadi Rp5,33 triliun, sementara ekuitas tumbuh 14% YoY menjadi Rp9,45 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejauh ini belum ada rencana Kementerian Keuangan untuk mengambil kepemilikan saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum berencana mencaplok atau mengambil porsi kepemilikan saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penegasan tersebut muncul meskipun regulasi terbaru bursa domestik telah memberikan lampu hijau bagi jajaran otoritas negara untuk masuk sebagai pemegang saham otoritas pasar modal tersebut.

Menurut Purbaya, pemerintah memilih untuk bersikap pasif dan tetap menyerahkan mekanisme operasional bursa kepada struktur yang ada saat ini.

"Sampai sekarang sih belum ada," urai Purbaya saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Sebagai informasi, peluang masuknya institusi negara ke dalam jajaran pemilik saham BEI secara resmi diakomodasi lewat pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam draf legalitas Pasal 8B ayat (1) UU P2SK, negara secara eksplisit memperluas subjek hukum yang berhak menanamkan modal di bursa.

Aturan tersebut membuka kesempatan lebar bagi tiga pilar finansial negara, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk bertindak sebagai pemegang saham Bursa Efek.

Kendati memberikan perluasan wewenang kepemilikan modal bagi entitas penguasa kebijakan makro, undang-undang baru ini memberikan catatan tebal guna membentengi iklim investasi domestik dari intervensi sepihak.

Pemerintah memitigasi risiko tersebut lewat aturan mengikat pada Pasal 8B ayat (2). Regulasi ini menegaskan bahwa masuknya modal dari Kemenkeu, Bank Indonesia, maupun Danantara wajib dijalankan tanpa mengusik ataupun mengerdilkan independensi BEI dalam mengeksekusi fungsi pengawasan harian pasar modal.

"Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek," bunyi amanat Pasal 8B ayat (2) UU P2SK tersebut.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Danantara menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Potensi konflik kepentingan memang ada, terutama karena Kemenkeu mengelola fiskal dan penerbitan SBN (Surat Berharga Negara), BI mengelola stabilitas moneter dan pasar keuangan, sementara Danantara adalah investor negara,” kata Budi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keterlibatan Kemenkeu, BI, dan Danantara sebagai pemegang saham BEI dimungkinkan secara konsep, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Budi mengingatkan bahwa BEI merupakan infrastruktur pasar yang harus netral, independen, dan dipercaya seluruh pelaku pasar.

Di satu sisi, keterlibatan negara dapat memperkuat modal, mempercepat pengembangan infrastruktur pasar, serta memberi arah strategis jangka panjang.

Namun di sisi lain, hal tersebut dapat memunculkan persepsi adanya pengaruh kepentingan fiskal, moneter, maupun investasi negara terhadap bursa.

Karena itu, Budi menilai kepemilikan Kemenkeu, BI, hingga Danantara sebaiknya bersifat strategis namun terbatas agar tidak mendominasi pengambilan keputusan operasional BEI.

“Harus ada pemisahan tegas antara fungsi pemegang saham, regulator, pengawas pasar, dan pelaku investasi,” kata dia.

Dari sisi praktik internasional, Budi menyebut model serupa telah diterapkan di beberapa negara.

Pemerintah Hong Kong melalui Exchange Fund menjadi salah satu pemegang saham HKEX dengan kepemilikan sekitar 6 persen. Selain itu, Bursa Malaysia juga telah melakukan demutualisasi dan membangun kerangka tata kelola untuk mengelola potensi konflik kepentingan.

“Jadi model yang relevan untuk Indonesia bukan kepemilikan negara yang dominan, melainkan model minority strategic ownership dengan governance ketat,” jelas Budi.

Ia menambahkan, mitigasi juga diperlukan yang mencakup pembatasan kepemilikan, larangan intervensi operasional, serta fit and proper test yang memastikan independensi direksi.

Selain itu, diperlukan komite independen untuk menangani benturan kepentingan, transparansi keputusan strategis, dan pengawasan kuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Intinya, demutualisasi harus membuat BEI lebih profesional dan kompetitif, bukan berubah menjadi perpanjangan tangan pemerintah,” kata Budi.

Adapun peluang Kemenkeu, BI, hingga Danantara untuk dapat menjadi pemegang saham BEI disebutkan dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU baru tersebut telah disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Danantara Indonesia kini berpeluang menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketentuan tersebut diatur dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Pasal 8B ayat (1) beleid terbaru tersebut, terdapat tiga lembaga negara yang dapat menjadi pemegang saham BEI, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Ilustrasi IHSG

Meski demikian, kepemilikan saham oleh lembaga negara tersebut tetap harus menjaga independensi BEI sebagaimana diatur dalam Pasal 8B ayat (2).

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” demikian bunyi Pasal 8B ayat (1) UU P2SK.

Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai revisi UU P2SK yang membuka peluang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, maupun Danantara menjadi pemegang saham BEI dapat dipahami sebagai upaya memperkuat fondasi pasar keuangan nasional.

Menurutnya, di banyak negara, pendalaman pasar modal menjadi salah satu kunci untuk memperbesar sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, mengurangi ketergantungan pada sektor perbankan, serta meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menyerap investasi.

“Dari sudut pandang tersebut, kehadiran institusi negara sebagai pemegang saham dapat memberikan tambahan modal, memperkuat kapasitas teknologi dan infrastruktur perdagangan, serta menjadi sinyal bahwa negara memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan pasar modal Indonesia,” ujar Hendra kepada Kompas.com, Senin malam (22/6/2026).

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya daya tahan dan kredibilitas bursa saat kondisi ekonomi bergejolak.

Dok. Bursa Efek Indonesia (BEI) Bursa Efek Indonesia (BEI).

Investor pada umumnya menyukai kepastian dan stabilitas.

Ketika lembaga-lembaga strategis negara memiliki keterlibatan dalam kepemilikan BEI, sebagian pelaku pasar dapat menafsirkan hal tersebut sebagai bentuk dukungan jangka panjang terhadap keberlangsungan dan pengembangan pasar modal.

Dalam konteks Indonesia yang masih berupaya meningkatkan jumlah investor domestik, memperbesar kapitalisasi pasar, dan memperdalam likuiditas perdagangan, dukungan kelembagaan semacam ini berpotensi mempercepat transformasi bursa menjadi sumber pembiayaan yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, Hendra mengingatkan bahwa manfaat tersebut harus ditimbang dengan sejumlah risiko yang tidak kecil.

Tantangan terbesar adalah potensi konflik kepentingan.

BEI bukan hanya tempat berlangsungnya transaksi saham, tetapi juga memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan tertentu sebagai Self-Regulatory Organization (SRO).

Pada saat yang sama, negara hadir dalam berbagai peran sekaligus, yakni sebagai regulator melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai otoritas moneter melalui Bank Indonesia, sebagai pemilik banyak perusahaan terbuka melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kini berpotensi pula sebagai pemegang saham bursa.

Situasi itu memunculkan pertanyaan mengenai batas yang jelas antara pihak yang mengatur, pihak yang diawasi, dan pihak yang menjadi pelaku pasar.

“Meskipun konflik kepentingan tidak otomatis terjadi, persepsi mengenai kemungkinan konflik tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor,” paparnya.

Hendra menambahkan, risiko berikutnya berkaitan dengan persepsi independensi pasar.

WIKIMEDIA COMMONS/BURSA EFEK INDONESIA Bursa Efek Indonesia (BEI).

Salah satu aset terpenting sebuah bursa adalah kepercayaan bahwa seluruh pelaku pasar diperlakukan secara setara.

Investor, terutama investor institusi dan asing, sangat memperhatikan kualitas tata kelola.

Jika muncul anggapan keputusan strategis bursa berpotensi dipengaruhi kepentingan fiskal, politik, atau agenda tertentu di luar kepentingan pasar, maka hal tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap netralitas sistem.

“Dalam dunia investasi, persepsi sering kali sama pentingnya dengan realitas. Karena itu, menjaga independensi bukan hanya soal aturan hukum, tetapi juga soal membangun keyakinan bahwa aturan tersebut benar-benar dijalankan,” tutur dia.

Meski demikian, Hendra menilai tidak tepat apabila kepemilikan negara di BEI langsung disimpulkan akan berdampak negatif.

Banyak hal akan bergantung pada desain tata kelola yang diterapkan.

Pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar siapa yang menjadi pemegang saham, melainkan seberapa besar hak suara yang dimiliki, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dijalankan, bagaimana pemisahan fungsi pengawasan dilakukan, serta apakah tersedia mekanisme checks and balances yang kuat untuk mencegah intervensi.

“Jika struktur tata kelola dirancang secara transparan, profesional, dan akuntabel, maka manfaat penguatan institusi dapat diperoleh tanpa harus mengorbankan independensi bursa,” lanjut Hendra.

Karena itu, ia menilai perdebatan mengenai revisi UU P2SK pada dasarnya bukan soal setuju atau tidak setuju secara hitam-putih.

Kebijakan tersebut memiliki peluang untuk memperkuat pasar modal Indonesia sekaligus menyimpan risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati.

Kunci keberhasilan kebijakan tersebut terletak pada implementasi, bukan semata-mata pada perubahan pasal dalam undang-undang.

“Jika independensi BEI benar-benar dijaga sebagaimana amanat Pasal 8B ayat (2), transparansi tata kelola diperkuat, dan potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan, maka kebijakan ini berpotensi menjadi instrumen untuk memperdalam pasar keuangan nasional,” ucap dia.

Sebaliknya, apabila pengamanan tata kelola lemah, tujuan memperkuat kepercayaan investor justru dapat berbalik menjadi sumber keraguan bagi pasar.

“Pada akhirnya, yang akan dinilai oleh investor bukan siapa pemegang sahamnya, melainkan apakah BEI tetap mampu beroperasi secara independen, profesional, dan dipercaya oleh seluruh pelaku pasar,” pungkas Hendra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang bagi lembaga negara untuk menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketentuan ini diatur dalam perubahan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan pada 4 Juni 2026.

Dalam regulasi tersebut, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) disebut dapat memiliki saham di BEI. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8B ayat (1) UU P2SK.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” demikian bunyi pasal tersebut.

Meski demikian, kepemilikan saham oleh lembaga negara tetap harus menjaga independensi BEI sebagai penyelenggara pasar modal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis ketentuan tersebut.

Dalam aturan yang sama, BEI tetap berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia yang tidak saling terafiliasi. Para pendiri dapat menjadi anggota bursa, sementara pemegang saham terdiri atas individu maupun badan hukum Indonesia, baik anggota bursa maupun bukan.

Pengelolaan BEI juga tetap mengacu pada prinsip tata kelola yang baik, yakni akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta berkeadilan. Ketentuan lebih lanjut terkait komposisi pemegang saham akan diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, OJK menyebut penguatan landasan hukum terkait struktur kepemilikan bursa, termasuk opsi demutualisasi, menjadi salah satu isu yang dibahas dalam revisi UU P2SK. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi mengatakan pembahasan tersebut muncul dalam rapat dengar pendapat dengan DPR.

“OJK sempat dimintai pandangan dalam konteks dengar pendapat di Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi, parlemen kita kelihatannya akan melakukan penguatan pengaturan landasan hukum untuk pelaksanaan, salah satunya, demutualisasi Bursa Efek,” kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat mayoritas indikator perdagangan saham mengalami pelemahan pada periode 2—5 Juni 2026.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 8,69% dalam sepekan dan menyeret kapitalisasi pasar bursa menyusut hingga Rp922 triliun.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan data perdagangan saham selama sepekan ditutup pada zona yang bervariasi.

"Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan mengalami perubahan sebesar 8,69% sehingga ditutup pada level 5.594,765 dari posisi 6.127,381 pada pekan lalu," kata Kautsar dalam keterangan resmi, Jumat (5/6/2026).

Penurunan IHSG tersebut turut menekan nilai kapitalisasi pasar BEI. Sepanjang pekan ini, kapitalisasi pasar tercatat turun 8,59% menjadi Rp9.807 triliun dari Rp10.729 triliun pada pekan sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan posisi awal tahun, penurunan kapitalisasi pasar bahkan mencapai sekitar Rp6.207 triliun atau 38,8%. Berdasarkan data statistik BEI per 2 Januari 2026, kapitalisasi pasar Bursa saat itu mencapai Rp16.014 triliun dengan IHSG berada di level 8.748,13.

Di tengah pelemahan indeks dan kapitalisasi pasar, aktivitas perdagangan justru menunjukkan peningkatan. Rata-rata frekuensi transaksi harian menjadi indikator dengan kenaikan tertinggi, yakni 14,11% menjadi 2,41 juta kali transaksi dari 2,11 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya.

Selain itu, rata-rata volume transaksi harian turut meningkat 8,66% menjadi 33,63 miliar saham dari 30,95 miliar saham pada pekan sebelumnya.

Namun demikian, rata-rata nilai transaksi harian mengalami penurunan sebesar 5,71% menjadi Rp26,97 triliun dibandingkan Rp28,38 triliun pada pekan lalu.

Dari sisi aliran dana asing, investor nonresiden masih mencatatkan aksi jual bersih atau net sell. Pada perdagangan Jumat (5/6/2026), investor asing membukukan jual bersih sebesar Rp3,73 triliun.

Secara akumulatif sepanjang tahun berjalan 2026, nilai jual bersih investor asing telah mencapai Rp61,36 triliun.

Pelemahan tajam IHSG sepanjang tahun ini juga terlihat dari pergerakan indeks yang telah turun sekitar 36,0% dibandingkan level awal tahun di posisi 8.748,13. Adapun kapitalisasi pasar BEI telah tergerus hampir 39% dari posisi awal tahun yang mencapai Rp16.014 triliun.

Highlight Perdagangan BEI 2–5 Juni 2026

• IHSG turun 8,69% menjadi 5.594,765
• Kapitalisasi pasar turun 8,59% menjadi Rp9.807 triliun
• Rata-rata frekuensi transaksi harian naik 14,11% menjadi 2,41 juta kali
• Rata-rata volume transaksi harian naik 8,66% menjadi 33,63 miliar saham
• Rata-rata nilai transaksi harian turun 5,71% menjadi Rp26,97 triliun
• Net sell asing harian mencapai Rp3,73 triliun
• Net sell asing sepanjang 2026 mencapai Rp61,36 triliun

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29 Juni 2026. Agenda tersebut menjadi sorotan pasar karena akan berlangsung di tengah proses seleksi direksi baru BEI untuk masa jabatan 2026–2030 yang saat ini masih berlangsung di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman resmi yang diterbitkan Direksi BEI, RUPST dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026. Panggilan rapat akan disampaikan kepada para pemegang saham melalui surat tercatat dan situs web BEI pada 12 Juni 2026.

BEI menyebut pemegang saham yang berhak menghadiri RUPST adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 11 Juni 2026 pukul 17.00 WIB.

Sebelumnya, OJK mengungkapkan telah menerima 28 nama calon direksi yang diajukan dalam empat paket pencalonan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan batas akhir penyampaian paket calon direksi BEI telah ditutup pada 4 Mei 2026. Setiap paket terdiri atas tujuh posisi direksi sehingga total terdapat 28 kandidat yang masuk tahap seleksi awal.

“Pengajuan dilakukan dalam bentuk paket sesuai ketentuan, dan seluruh kandidat telah melalui tahap pendaftaran awal sebagaimana diatur dalam POJK,” ujar Hasan.

Menurut dia, OJK saat ini masih melakukan verifikasi kelengkapan administrasi seluruh kandidat sebelum memasuki tahapan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Hasan menjelaskan komposisi kandidat yang diajukan mencerminkan keberagaman latar belakang, mulai dari pelaku pasar modal hingga profesional dari sektor keuangan dan teknologi informasi. Keragaman tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas strategis BEI dalam menghadapi tantangan pengembangan pasar modal ke depan.

Proses pencalonan direksi mengacu pada POJK Nomor 58/POJK.04/2016 yang mensyaratkan calon memiliki integritas, reputasi, dan kompetensi yang memadai serta mampu menjalankan fungsi bursa secara independen dan profesional.

OJK berharap jajaran direksi dan komisaris BEI yang terpilih nantinya mampu mengawal agenda reformasi pasar modal Indonesia, termasuk peningkatan likuiditas dan pendalaman pasar, penguatan tata kelola, serta pengembangan infrastruktur bursa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, BEI juga diharapkan dapat memperkuat daya saing di tingkat regional dan global, termasuk memenuhi standar penyedia indeks internasional dan meningkatkan partisipasi investor domestik, terutama investor institusi.

“Harapannya, proses ini menghasilkan direksi yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas inovasi untuk mendorong kemajuan pasar modal Indonesia,” kata Hasan

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman status pemenuhan free float untuk emiten-emiten di pasar modal. Lalu, bagaimana dengan emiten-emiten milik Prajogo Pangestu?

Sebagaimana diketahui, Prajogo Pangestu memiliki sejumlah saham yang tercatat di BEI. Sejumlah saham tersebut diketahui masih memiliki free float di bawah 15%, atau kurang dari ketentuan baru BEI.

Saham milik Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) misalnya, masih memiliki free float 12,3%. Jumlah free float ini masih kurang dari ketentuan sebesar 12,5%. BEI memberikan batas waktu pemenuhan jumlah pemegang saham dan free float pada 31 Maret 2027 untuk BREN.

Lalu PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) saat ini diketahui telah memenuhi ketentuan free float dan jumlah pemegang saham. BRPT memiliki free float sebesar 26,7%.

Saham selanjutnya yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) yang belum memenuhi free float. Free float saham TPIA saat ini berada pada 10,6%. TPIA memiliki batas waktu hingga 31 Maret 2027 untuk memenuhi free float sebesar 12,5%.

Demikian juga dengan PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) yang belum memenuhi ketentuan free float. CDIA memiliki free float sebesar 10%.

Sementara itu, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) tercatat memiliki free float sebesar 14,9%, yang masih belum memenuhi ketentuan 15%. CUAN memiliki batas waktu pemenuhan free float hingga 31 Maret 2027.

Adapun saham PT Petrosea Tbk. (PTRO) telah memenuhi ketentuan free float, dengan jumlah free float sebesar 27,7% saat ini.

BEI dalam pengumumannya menuturkan Perusahaan Tercatat dengan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp5 triliun per 31 Maret, serta memiliki jumlah saham free float di bawah 12,5% wajib memenuhi jumlah saham free float paling kurang 12,5% pada 31 Maret 2027 dan paling kurang 15% pada 31 Maret 2028.

Lalu saham yang memiliki jumlah free float sebesar 12,5% sampai di bawah 15% per 31 Maret 2026 wajib memenuhi free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2027.

Sementara itu, emiten dengan nilai kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun per 31 Maret 2026 wajib memenuhi jumlah saham free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2029.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — AEP Nusantara Holdings Limited akan mengakuisisi PT Pinago Utama Tbk. (PNGO), dengan mengambil alih sebanyak 589,8 juta saham atau 75,5% kepemilikan. Pinago Utama diketahui merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit dan kebun karet.

Berdasarkan laporan tahunannya, PNGO didirikan pada tahun 1994 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dengan fokus pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Perseroan juga diketahui memiliki pabrik karet, pabrik minyak kelapa sawit, dan pabrik karet lembaran asap. Lalu, perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020.

Setelah melakukan IPO, PNGO merupakan salah satu emiten yang cukup rajin membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sejak tahun 2021.

Adapun PNGO melakukan perjanjian jual beli saham pada 4 Mei 2026 antara Wilson Sutantio dengan kepemilikan saham sebanyak 177,79 juta atau mewakili 22,76% dari total saham yang ditempatkan dan disetor perseroan dengan AEP Nusantara Holdings Limited.

Total saham yang dialihkan kepada AEP Nusantara Holdings Limited adalah sebanyak 767,6 juta saham, atau mewakili 98,26% dari total saham yang ditempatkan dan disetor perseroan.

Sebelumnya, AEP Nusantara Plantations dilaporkan tengah menjajaki potensi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

AEP Nusantara Plantations saat ini memiliki total area kelolaan mencapai 30.110 hektar di Kalimantan Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan indeks 45 saham terlikuid LQ45 terpantau menguat usai rebalancing dengan komposisi pergantian sebanyakan 5 konstituen baru yang efektif pada hari ini (4/5/2026).

Saham konstituen baru yakni CUAN dan DEWA terpantau masuk dalam jajaran saham yang memimpin penguatan indeks prestisius pada hari ini.

Berdasarkan data IDX Mobile hingga pukul 09.05 WIB, Indeks LQ-45 dibuka di zona hijau pada level 671,56 atau naik 1,01%. Terpantau sebanyak 32 saham menghijau, 10 saham memerah, dan 3 saham sisanya stagnan.

Saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik 6,54% ke level Rp1.955, disusul saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) melonjak 3,70% ke level Rp1.260 dan saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menguat 3,33% ke level Rp248.

Berikutnya saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) ikut naik sebesar 2,92% ke level Rp1.235, dan saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) naik 2,82% ke level Rp510.

Sementara itu, saham yang menahan laju penguatan indeks dan cenderung melemah dalah PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) melemah 5,60%, saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) melemah 5,56%, diikuti saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO).

Saham konstituen penghuni baru yakni PT Essa Industries Indonesia Tbk. (ESSA) melemah 1,72% ke level Rp855.

Adapun perombakan susunan indeks utama oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang efektif berlaku pada 4 Mei hingga 31 Juli 2026. Dalam perombakan indeks prestisius LQ45, penerapan kriteria High Shareholding Concentration (HSC) mendepak emiten berkapitalisasi sangat besar namun berlikuiditas publik rendah, seperti PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) (97,31%) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) (95,76%).
Sebagai gantinya, masuknya sejumlah emiten baru yang memenuhi rasio free float. Penghuni baru yang masuk dalam daftar indeks LQ-45 adalah CUAN, DEWA, ESSA, HRTA, WIFI.

Secara umum, Tim Riset Phintraco Sekuritas menilai bahwa investor global masih akan mencermati peluang pembicaraan lanjutan antara AS dan Iran pada pekan ini. Selain itu, perhatian juga akan tertuju pada rilis data tenaga kerja AS serta indikator sektor jasa dari Institute for Supply Management (ISM).

Dari dalam negeri, sejumlah data ekonomi penting dijadwalkan rilis, mulai dari indeks manufaktur PMI, neraca perdagangan, hingga inflasi pada awal pekan. Selanjutnya, data pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 akan diumumkan pada 5 Mei, disusul data cadangan devisa, indeks harga properti, dan penjualan mobil pada 8 Mei 2026.

Di sisi fiskal, realisasi APBN hingga akhir Maret 2026 mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap PDB. Angka ini melebar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,43%. Pelebaran defisit dipicu lonjakan belanja negara yang tumbuh 31,4% menjadi Rp815 triliun, sementara pendapatan negara baru mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi perhatian investor, terutama terkait disiplin fiskal dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi ke depan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis com, JAKARTA — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan ini (20-24 April 2026 ditutup dengan kecenderungan melemah, di tengah dinamika global saat ini.

Data perdagangan saham di BEI selama periode 20—24 April 2026 mengalami perubahan sebesar 6,61% sehingga ditutup pada level 7.129,490, dari posisi 7.643,004 pada pekan lalu.

Investor asing sepanjang tahun 2026 ini, mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp42,809 triliun.

Sebanyak 10 saham mencatat lonjakan signifikan dan masuk jadi penghuni jajaran top gainers pada periode perdagangan pekan ini di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Nama emiten yang baru saja melantai di bursa yakni PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) memuncaki daftar top gainers pekan ini. Sahamnya selama sepekan perdagangan melonjak 94,16% dan ditutup di level Rp1.330.

Selanjutnya ada saham PT Citatah Tbk. (CTTH) naik 85,06% ke level Rp161. Disusul saham PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) naik 82,86% ke level Rp128.

Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk. (BAIK) mengalami kenaikan 81,69% dan berada di posisi keempat level Rp665. Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) naik 57,42% ke level Rp4.030.

Berikutnya adalah saham PT Multitrend Indo Tbk. (BABY) naik 57,14% ke level Rp330. Kemudian saham PT Paragon Karya Perkasa Tbk. (PKPK) naik 44,40% ke level Rp3.350.

Saham PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA) Amada di daftar selanjutnya, naik 43,82% ke level Rp128.

Adapun saham PT LCK Global Kedaton Tbk. (LCKM) dan PT Kobexindo Tractors Tbk. (SOTS) masing-masing berada di daftar ke-9 dan ke-10 top gainers pekan ini. Saham keduanya, secara berurutan baik masing-masing sebesar 37,2% dan 33,76%.

Saham keduanya pada perdagangan pekan ini ditutup masing-masing pada level Rp118 dan Rp210.

Daftar Top 10 Gainers Pekan Ini 20-24 April 2026:

1.WBSA 94,16%, 1.330.

2.CTTH 85,06%, 161.

3.KOTA 82.86%,128.

4.BAIK 81,69%, 665.

5.BDMN 57,42%, 4.030.

6.BABY 57,14%, 330.

7.PKPK 44,40%, 3.350.

8.MDIA 43,82%, 128.

9.LCKM 37,21%,118.

10.KOBX 33,76%, 210.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.