GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mendorong Bank DKI atau yang saat ini dikenal sebagai Bank Jakarta segera melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO). Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo menargetkan Bank DKI bakal melantai di bursa pada awal 2027.

Rencana ini mundur dari sebelumnya, karena Bank Jakarta sempat mematok target IPO pada 2026. “Seperti arahan yang disampaikan Pak Gubernur, kami sekarang sedang persiapan, mudah-mudahan di awal 2027,” ucap Agus Haryoto setelah peluncuran kartu debit visa Bank Jakarta di Lippo Mall Kemang, Senin, 5 Januari 2025.

Langkah yang dipersiapkan saat ini adalah perbaikan fundamental internal perusahaan. Bank Jakarta juga sudah melalui proses penunjukan konsultan profesional yang akan mendampingi transisi menjadi perusahaan publik. Dirut Bank Jakarta itu menyatakan bahwa penawaran saham perdana ditargetkan meraup dana sekitar Rp 3 triliun.

Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan alasannya mendorong Bank Jakarta segera bertransformasi jadi perusahaan publik. “Dengan diawasi oleh publik, maka Bank Jakarta akan menjadi semakin baik. Secara terus menerus, kami juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia maupun dengan OJK dan saya juga sudah meminta kepada jecara direksi dan komisaris mempersiapkan diri untuk itu,” ucap Pramono.

Melansir laman resminya, Bank Jakarta merupakan Bank Umum Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98 persen dan Perumda Pasar Jaya 0,02 persen. Bank Jakarta berdiri dan beroperasi sejak tanggal 11 April 1961 dan merupakan bank pembangunan daerah (BPD) pertama yang lahir di Indonesia.

Awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya menjadi Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta pada tahun 1978. Pada tahun 1999 kembali berubah status dan nama perusahaan menjadi PT Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya hingga terakhir menjadi PT Bank DKI sejak tahun 2008. Pada 22 Juni 2025 Bank DKI secara resmi mengumumkan perubahan nama menjadi Bank Jakarta.

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung akan menyiapkan hadiah besar untuk pemenang lomba solusi mengatasi sampah dan kemacetan di Jakarta. Lomba yang akan digelar untuk memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-500 yang jatuh pada 22 Juni 2027."Pokoknya hadiahnya akan kami buat menarik dan kalau perlu Gen Z nanti kita fasilitasi untuk melihat dunia, apakah melihat Beijing, New York, dan sebagainya," katanya dalam memberi sambutan di Jakarta Creative Hub pada Kamis, 18 Desember 2025.Lomba ini, kata Pramono, untuk kalangan generasi Z--yang lahir pada 1997 sampai 2012. Hadiah tersebut untuk juara I dan II.Pramono mengatakan lomba itu untuk mengetahui pandangan Gen Z untuk memecahkan masalah sampah dan kemacetan Jakarta. Lomba tersebut akan dibuka selama dua bulan.Jakarta memiliki persoalan sampah dengan timbulan per hari sekitar 8 ribu ton. Sampahnya pun banyak berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang di Kota Bekasi yang masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping.Kemudian kemacetan di Jakarta turut disumbang oleh penggunaan transportasi pribadi. Meskipun saat ini angkutan umum terus dikembangkan oleh pemerintah provinsi.Pramono Anung mengatakan Gen Z memiliki keinginan "yang pasti-pasti saja", maka lomba mencari solusi penyelesaian sampah dan kemacetan dibuat. "Sehingga kami dengan ini menyatakan pokoknya hadiahnya akan kami buat menarik," ujarnya.

PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum baru dalam pengaturan upah pekerja dan buruh di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah meminta gubernur se-Indonesia untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2026 (UMP 2026) paling lambat pada 24 Desember 2025.

"Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026 yang tadi, terutama ini gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember," kata Tito di Jakarta pada Rabu, 17 Desember 2026, seperti dikutip dari Antara. Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti proses tersebut secara serius dan terkoordinasi karena hanya tersisa waktu sekitar tujuh hari.

Tito menyatakan gubernur berperan penting dalam menetapkan upah minimum tahun 2026, baik UMP, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Selain itu, gubernur juga dapat menetapkan UMK dan UMSK.

Penghitungan upah minimum, kata Tito, dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Dalam mekanismenya, Dewan Pengupahan menentukan nilai indeks atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel penetapan upah. Penetapan upah minimum ini harus mengedepankan prinsip keseimbangan, yakni melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha.

Lalu kapan UMP Jakarta dan Jawa Barat diumumkan?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan UMP 2026 bakal diumumkan lebih awal dari target pemerintah pusat. “Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat," kata Pramono tanya merinci tepatnya kapan upah minimum provinsi itu akan diumumkan.

Yang pasti, kata dia, UMP 2026 akan naik dibandingkan tahun sebelumnya. "Pasti ada kenaikan. Karena alfanya ada range-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya."

Lebih jauh, Pramono memastikan Pemprov DKI akan bersikap adil bagi buruh maupun pengusaha. "Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha. Saya sudah meminta agar segera diadakan rapat, kita tidak boleh terlambat," tuturnya. "Kita cari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh."

Adapun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penetapan UMP menunggu hasil keputusan rapat tripartit. ‘Hari ini kan regulasinya sudah, tadi dari Kadisnaker, paling lambat diputuskan tanggal 20 (Desember). Kita tunggu dulu dong rapatnya, rapat tripartit,” ujarnya di Gedung Sate, Bandung pada Rabu, 17 Desember 2025.

Ia juga memilih menunggu hasil kesepakatan soal besaran UMP dalam rapat tripartit. “Kita tunggu rapat tripartit. Kan UMP diputuskan oleh mereka yang bermusyawarah, ya kita minta mereka bermusyawarah. Saya tinggal menetapkan berdasarkan kesepakatan,” kata dia.

Sedangkan soal penolakan buruh pada skema rumusan upah minimum, Dedi enggan berkomentar lebih lanjut. “Ya kita lihat, kita bicara,” ucapnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi sempat menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah perwakilan organisasi serikat pekerja dan buruh. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI sekaligus Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto membenarkan pertemuan tersebut.

Roy mengatakan, salah satu yang dibicarakan mengenai regulasi pengupahan yang salah satunya berisi formula penghitungan UMP. Perwakilan serikat pekerja dan buruh, kata dia, hanya memaparkan pandangan soal upah.

Roy mengatakan, UMP Jawa Barat terendah nomor dua dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Jawa Barat juga menghadapi persoalan disparitas UMK yang terlalu lebar di antara 27 kabupaten/kotanya. Rentang UMK di Jawa Barat, kata dia, berkisar Rp 2,2 juta (Kota Banjar) hingga tertinggi Rp 5,79 juta (Kota Bekasi), sementara UMP Jawa Barat Rp 2,1 juta.

“Ada kajian ILO juga yang telah dipaparkan di Kementerian (Ketenagakerjaan) dan di Disnaker Provinsi bahwa dari kebutuhan hidup layak, UMP Jawa Barat itu seharusnya di angka Rp 4,1 juta,” kata Roy. Kepada Dedi Mulyadi, asosiasinya mengusulkan kenaikan UMP dengan mengambil angka rata-rata dari rentang disparitas UMK di Jawa Barat yakni Rp 3,5 juta atau menggunakan angka yang direkomendasikan ILO sebesar Rp 4,1 juta.

Roy menilai formulasi penghitungan upah minimum yang dirilis pemerintah tetap tidak menyelesaikan persoalan disparitas upah di Jawa Barat. “Kita contohkan Banjar menggunakan alfa 0,9 persen yang maksimal, dengan Bekasi menggunakan alfa 0,5 (terendah), tetap selisih upahnya dua kali lipat, “ kata dia.

OPERASIONAL MRT dan Transjakarta pada siang hari ini terganggu akibat pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, pada jalur dari arah Blok M menuju Semanggi. Pohon tumbang tersebut tepatnya di depan gedung Caraka Loka Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Lalu, bagaimana kronologi pohon tumbang hingga akhirnya mengganggu operasional MRT dan Transjakarta? Berikut ringkasannya.

Lurah Gunung, Elvita Rahmadani, menyatakan tumbangnya pohon pada sekitar pukul 10.27 WIB berimbas terhadap operasional MRT dan Transjakarta, juga kendaraan umum. "Karena Jalan Sisingamangaraja ditutup total," kata Lurah Gunung, Elvita Rahmadani kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 20 November 2025, seperti dikutip dari Antara.

Elvita menjelaskan pohon yang tumbang itu berjenis mahoni dengan diameter kurang lebih 350 sentimeter (cm). Menurut keterangan warga, pohon itu sudah berumur 100 tahun lebih. "Kalau kita lihat kasat mata kan itu masih sehat ya pohonnya. Ternyata di bawah pohonnya itu akarnya sudah keropos di makan rayap, ya."

Tak hanya berimbas pada transportasi umum di sekitar kawasan, kaca pecah juga dialami satu unit mobil dan jalanan ditutup. Proses evakuasi lalu dilakukan oleh 30 petugas gabungan. Pemerintah memastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. PT MRT Jakarta tercatat telah mengevakuasi sebanyak 524 pelanggan.

"Semua dari pertamanan dari PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum), juga damkar itu sudah bekerja sama supaya lebih cepat prosesnya, secepatnya kita akan kerjakan bersama," kata Elvita.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menyatakan tidak ada korban jiwa akibat pohon yang tumbang yang terjadi di Jalan Sisingamangaraja itu. "Hanya kerusakan materiil. Pohonnya mengenai pagar Kemenlu dan konstruksi atap dari MRT, " kata Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus.

Atas kejadian ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) mengimbau kepada para penumpang agar tetap tenang. "Kami mengimbau seluruh pelanggan untuk tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan," kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Rendy Primartantyo.

Ia menyebutkan, tim operasional dan teknis MRT Jakarta sedang melakukan penanganan untuk memastikan layanan dapat kembali berjalan normal sesegera mungkin. PT MRT Jakarta juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat gangguan operasional yang terjadi pada hari ini. Adapun informasi perkembangan penanganan akan disampaikan secara berkala melalui kanal informasi resmi MRT Jakarta.

Sementara itu, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menambah armada untuk membantu menjaga mobilitas imbas gangguan operasional layanan MRT Jakarta. "Kami bertindak cepat merespons gangguan operasional yang terjadi pada layanan MRT Jakarta," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani.

Ayu menjelaskan langkah tersebut diambil untuk menjaga kelancaran mobilitas dan daya tampung pelanggan di rute-rute utama. Transjakarta pun segera menambah armada dan mempercepat waktu tunggu (headway) pada rute-rute yang berdekatan dengan jalur MRT, yaitu:

• Koridor satu (Blok M – Kota): Headway dipercepat menjadi setiap tiga menit;

• Rute S21 (Ciputat – CSW): Penambahan empat unit bus. Total armada kini 22 unit (dari 18);

• Rute 1E (Pondok Labu – Blok M): Penambahan lima unit bus. Total armada kini 16 unit (dari 11).

PT MRT Jakarta (Perseroda) juga menerapkan skema layanan Stasiun Blok M BCA - Lebak Bulus imbas gangguan operasional karena pohon tumbang. "Kami sementara menjalankan skema rute perjalanan terbatas, yaitu pengoperasian layanan dari Stasiun Blok M BCA hingga Stasiun Lebak Bulus dan juga rute sebaliknya dengan menggunakan empat rangkaian kereta," kata Rendy Primartantyo.

Rute perjalanan terbatas ini sebagai langkah pemulihan layanan. PT MRT Jakarta mengimbau para pelanggan untuk sementara waktu dapat mempertimbangkan penggunaan alternatif transportasi publik lainnya.

Sementara itu, tampak di lokasi, Jalan Sisingamangaraja arah Blok M masih terbuka dan untuk dari Blok M ke arah Senayan ditutup, namun kendaraan bisa melewati jalur Transjakarta.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap operasional Mass Rapid Transit (MRT) bisa kembali berjalan dengan normal pada Kamis sore, setelah terganggu karena adanya pohon tumbang di Jakarta Selatan.

“Sekarang ini untuk loop (lingkaran atau lintas) pendek dari Pondok Labu sampai dengan Blok M, sampai dengan ASEAN sudah bisa dilakukan,” ujar Pramono saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Pramono Anung menyebutkan operasional MRT ikut terganggu karena aliran listrik di kawasan terganggu akibat pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja tersebut. “MRT mengalami gangguan, salah satu penyebabnya karena aliran listrik yang di atas itu kena pohon yang dekat dengan Ratu Plaza. Kan itu naik, kemudian kena pohon, menyebabkan korsleting dan kemudian waktu yang diperlukan untuk perbaikan kurang lebih 3-4 jam."

GUBERNUR Jakarta Pramono Anung menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Senin, 10 November 2025. Dalam kunjungan itu, dia mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar Kota Tua dan Rumah Sakit Sumber Waras menjadi Proyek Strategis Nasional.Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengelola Kota Tua bersama dengan Danantara dan Kementerian Ekonomi Kreatif. “Tentunya kebersamaan antara Danantara dan pemerintah DKI akan sangat signifikan. Karena memang aset (di sana) sebagian besar adalah milik pemerintah pusat, terutama BUMN,” ucap Pramono kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Mantan Sekretaris Kabinet itu merinci, proses revitalisasi Kota Tua akan dimulai pada 2026. Pemerintah Jakarta akan mengerjakan pembangunan infrastruktur dasar, seperti pedestrian, penataan sungai, serta perbaikan jalan. Sementara perbaikan aset milik BUMN akan dilakukan oleh Danantara.Kemudian, ihwal Rumah Sakit Sumber Waras, Pramono menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan izin untuk melakukan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan untuk membangun rumah sakit tipe A bertaraf internasional di lahan seluas 3,6 hektare tersebut.Pramono mengatakan, RS Sumber Waras diharapkan bisa menjadi rumah sakit rujukan utama di Jakarta, terutama bagi pasien penyakit jantung, kanker, dan penyakit-penyakit khusus. Bila Sumber Waras ditetapkan sebagai PSN, menurut Pramono, proses pembangunannya akan menjadi lebih mudah.Politikus PDI-Perjuangan itu mengatakan, Airlangga akan mempelajari usulan dari Pemerintah Provinsi Jakarta. “Tetapi karena ini spiritnya untuk kepentingan bersama, saya yakin pasti pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan untuk itu,” ujar dia.KPK telah menghentikan proses penyelidikan kasus pemulihan dan pemanfaatan aset pengadaan tanah milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh pemerintah DKI Jakarta. Alasannya, sejumlah bukti yang ditemukan para penyelidik KPK dalam kasus itu tidak mencukupi untuk dilakukan penyidikan."KPK pada tahun 2023 menghentikan penyelidikan perkara tersebut," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, di kantornya, pada Kamis, 16 Oktober 2025. Bahtiar mengatakan proses penyelidikan permasalahan tanah di wilayah Sumber Waras itu dimulai pada 2014. Kala itu KPK menerima laporan ihwal tanah di kawasan itu terkendala masalah hukum.

DEPUTY Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Deliani Siregar mengatakan, ada sejumlah catatan sebelum tarif bus Transjakarta dinaikkan dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 atau Rp 7.000.“Kami sepakat ada penyesuaian tarif, tapi besarannya jangan buru-buru implementasi angka Rp 5.000 atau Rp 7.000,” katanya saat ditemui di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Sabtu, 1 November 2025.Pemerintah Provinsi Jakarta sedang mengkaji perubahan tarif bus Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif angkutan umum yang dikelola badan usaha milik daerah PT Transportasi Jakarta itu akan naik dari harga saat ini sebesar Rp 3.500.Deliani mengatakan perlu ada perspektif dari survei yang lebih komprehensif. Meskipun Upah Minimum Regional (UMR) pekerja di Jakarta lebih tinggi daripada daerah lain, tapi tidak serta merta menentukan harga baru.Kenaikan harga, kata Deliani, juga perlu melihat keseimbangan fasilitas yang ada saat ini. Meski di media sosial banyak yang mengungkap fasilitas sudah banyak yang layak, belum tentu di beberapa titik para penumpang merasakan manfaat yang sama, misalnya belum semua mudah diakses oleh disabilitas.“Bus yang non Bus Rapid Transit (BRT) juga rambu haltenya masih ada yang di semak-semak, tidak nyaman untuk menunggu dan ada isu keamanan,” ucapnya.Deliani juga menyarankan agar melihat berbagai perspektif, seperti dari World Bank yang merekomendasikan 10 persen biaya transportasi dari total pendapatan. Selain itu perlu melihat perbandingan penggunaan sepeda motor atau mobil, termasuk bahan bakar dan perawatannya.Meski demikian, ITDP Indonesia belum melakukan pengkajian secara khusus untuk kenaikan tarif Transjakarta. Tetapi dengan adanya kenaikan nanti, perlu dibarengi kembali dengan penambahan fasilitas yang mumpuni untuk semua orang.Menurut Pramono Anung, penentuan tarif baru Transjakarta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberlanjutan operasional perusahaan daerah tersebut. Namun kenaikan tarif imbas dari berkurangnya subsidi karcis yang diberikan pemerintah daerah.

Pemerintah provinsi, kata Pramono, memberi subsidi Rp 9.700 per penumpang. Ditambah lagi pemerintah pusat akan memotong dana bagi hasil yang dikirimkan ke daerah untuk anggaran tahun depan.“Kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” tuturnya di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025.Sebelumnya, rencana kenaikan tarif Transjakarta berkali-kali muncul dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun harga baru untuk angkutan umum tersebut belum kunjung ditetapkan. Mengingat harga Rp 3.500 per orang saat ini tidak pernah berubah sejak Transjakarta beroperasi pada 2005.