REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kinerja ekspor Indonesia menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, kenaikan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan yang perlu diantisipasi agar momentum perbaikan ekonomi tetap terjaga.

Lembaga kajian ekonomi Prasasti Center for Policy Studies menilai capaian ekspor dan hilirisasi yang tercermin dalam data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, tekanan inflasi yang mulai meningkat serta menyusutnya surplus perdagangan memerlukan perhatian serius dari para pengambil kebijakan.

Data BPS menunjukkan nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-April 2026 mencapai 92,15 miliar dolar AS atau tumbuh 5,48 persen secara tahunan. Pada April 2026, ekspor bahkan melonjak 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh ekspor industri pengolahan yang meningkat 29,07 persen, termasuk produk hilirisasi seperti nikel olahan ke China yang tumbuh 73,6 persen dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang naik 20,4 persen.

Board of Experts Prasasti, Halim Alamsyah, menilai capaian tersebut menunjukkan program hilirisasi mulai memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Akselerasi ekspor pada April yang melonjak hampir 22 persen dan kenaikan ekspor nikel olahan ke China hingga 73 persen adalah kabar yang layak disyukuri. Ini menunjukkan hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat pasokan devisa,” kata Halim dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu menambahkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekspor dan memperbesar cadangan devisa negara. Namun, menurut dia, kebijakan tersebut perlu diikuti langkah lanjutan yang terukur agar momentum perbaikan ekonomi tidak terhambat.

Meski demikian, Halim mengingatkan adanya sejumlah indikator yang perlu dicermati. Inflasi pada Mei 2026 tercatat mencapai 3,08 persen secara tahunan, naik dari 2,42 persen pada April dan kembali menembus level 3 persen.

Menurut dia, kenaikan inflasi dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat konflik global, komponen pangan bergejolak (volatile food), serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan mencapai kisaran 5,0-5,3 persen pada 2026.

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi dalam Prasasti Economic Forum 2026"Navigating Indonesia's Next Chapter" di Jakarta, Kamis, mengatakan proyeksi itu ditopang oleh sejumlah faktor utama.

Faktor utama itu, pertama, konsumsi domestik yang diperkirakan menunjukkan perbaikan seiring stabilisasi kepercayaan konsumen, meskipun ruang akselerasinya masih terbatas.

Kedua, kualitas dan efektivitas eksekusi fiskal akan menjadi faktor kunci, terutama di tengah ruang penerimaan negara yang relatif sempit, serta ketiga, dinamika nilai tukar rupiah perlu dicermati secara hati-hati.

“Pelemahan rupiah di satu sisi dapat memberikan dorongan terhadap kinerja ekspor, namun pada saat yang sama berpotensi menahan laju investasi, khususnya pada sektor-sektor yang bergantung pada impor barang modal,” ujar Gundy.

Prasasti menekankan pentingnya penguatan investasi sebagai mesin pertumbuhan jangka menengah dan panjang, disertai percepatan transformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi nasional.

Dalam kesempatan ini, Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak semata bersifat siklis, melainkan struktural.

Ia mengapresiasi fakta bahwa selama lebih dari satu dekade, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen secara konsisten.

Namun demikian, menurutnya, capaian itu sekaligus mencerminkan keterbatasan kemampuan ekonomi nasional untuk berakselerasi ke tingkat yang lebih tinggi.

“Ekonomi Indonesia menunjukkan gejala inersia, yaitu kecenderungan untuk bertahan pada pola lama. Kita berhasil menjaga stabilitas, tetapi belum cukup kuat mendorong lompatan produktivitas. Tantangan kita bukan kurangnya pertumbuhan, melainkan bagaimana keluar dari pola yang membuat pertumbuhan sulit dipercepat,” ujar Burhanuddin.

Sebagai upaya keluar dari inersia tersebut, menurutnya, dibutuhkan keberanian kebijakan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor.

"Kepercayaan terhadap institusi dan konsistensi arah kebijakan menjadi fondasi penting dalam mendorong investasi, inovasi, dan keberanian mengambil risiko produktif," ujar Burhanuddin.

Sementara itu, Executive Director Prasasti Nila Marita menegaskan peran Prasasti sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan perspektif pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang inklusif dan berorientasi ke depan.

“Sebagai think tank, Prasasti berpegang pada tiga pendekatan utama: rekomendasi yang data-driven, berbasis kolaborasi, dan berorientasi pada solusi. Melalui forum ini, kami ingin membangun pemahaman bersama mengenai tantangan dan peluang ekonomi Indonesia, serta mendorong pertukaran gagasan yang tidak hanya konstruktif, tetapi juga aplikatif,” ujar Nila.

Prasasti menyelenggarakan Prasasti Economic Forum 2026 sebagai ruang dialog strategis untuk membahas arah perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Forum ini menjadi momentum penting untuk memperdalam diskusi mengenai tantangan struktural ekonomi nasional, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Prasasti menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor dalam mendukung proses perumusan kebijakan ekonomi yang berbasis data dan berorientasi solusi.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai mencapai US$220 miliar-US$360 miliar atau sekitar Rp5.993,67 triliun (asumsi kurs Rp16.649 per dolar AS) pada 2030.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai powerhouse ekonomi digital di kawasan ASEAN dengan kontribusi sekitar 40 persen terhadap total nilai ekonomi digital regional.

"Kalau kita lihat memang secara global kita mengkonfirmasi dunia yang terus bergerak dalam percepatan ekonomi digital. Kalau mengacu pada laporan dari Data Center Authority (IDCA) menunjukkan bahwa ekonomi digital telah berkontribusi bahkan lebih dari 15 persen terhadap PDB global di tahun lalu 2024," ujar Hasan dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit & Expo 2025 (FEKDI x IFSE) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11).

Ia menjelaskan Indonesia kini menjadi kekuatan utama di kawasan digital ASEAN. Berdasarkan data dari Prasasti Center for Policy Studies per Agustus 2025, Indonesia menyumbang sekitar 40 persen dari nilai ekonomi digital ASEAN, sementara 60 persen lainnya berasal dari negara-negara tetangga.

Potensi ini akan terus meningkat seiring dengan implementasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang menargetkan nilai ekonomi digital kawasan mencapai US$2 triliun atau setara Rp33.298,19 triliun pada 2030.

"Dan tidak kalah, Indonesia kini tercatat menjadi powerhouse digital ASEAN. Kita menyumbang sekitar 40 persen dari nilai ekonomi digital di kawasan dan diproyeksikan akan terus meningkat mencapai angka antara US$220-360 miliar pada tahun 2030 yang akan datang," jelas Hasan.

"Tentu penyelenggaraan FEKDI x IFSE ini akan terus menjadi warna menunjukkan komitmen Indonesia dalam ASEAN Digital Economy Framework Agreement untuk dapat bersama membangun ekonomi digital ASEAN yang bahkan angkanya di tahun 2030 diproyeksikan akan berada di angka US$2 triliun," sambungnya.

Ia juga menambahkan percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital tidak dapat berjalan sendiri tanpa sinergi antara otoritas dan pelaku industri. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan digital yang berkelanjutan dan inklusif.

"Dan tentu mengacu pada sambutan dan semangat yang sama, baik dari Ketua OJK Pak Mahendra Siregar maupun dari pimpinan Bank Indonesia (BI) Pak Gubernur Perry Warjiyo pada saat pembukaan acara, kita sama-sama mencatat pernyataan beliau bahwa percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital sangat memerlukan kolaborasi erat di antara kementerian, lembaga, dan juga pelaku industri," ujarnya.

Hasan menilai kerja sama antara otoritas dan pelaku usaha yang muncul dari forum-forum seperti FEKDI x IFSE 2025 mencerminkan bahwa transformasi digital kini telah menjadi bagian dari agenda strategis bangsa.

Langkah ini, kata dia, akan memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin berbasis teknologi.

"Tentu kolaborasi lintas otoritas dan lintas industri yang muncul dari forum-forum seperti ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi dan keuangan digital merupakan bagian dari agenda strategis bangsa untuk dapat menciptakan kemandirian ekonomi," tutur Hasan lebih lanjut.