TARGET pemerintah menurunkan biaya logistik nasional dari 14 persen menjadi 12,5 persen PDB, pada 2029, jelas merupakan perkara penting.

Ini menentukan daya saing Indonesia di kawasan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Yudhoyono, Juni 2026 silam, sudah menegaskan bahwa pembenahan sektor logistik harus segera dijalankan. Ongkos logistik Indonesia sudah kemahalan.

Posisi Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) terbaru dari World Bank juga tampak memprihatinkan. Indonesia tercecer di peringkat 63 dunia, jauh di bawah Singapura (1), Malaysia (31), Thailand (37), Filipina (47), dan Vietnam (50).

Tantangan logistik di Indonesia jelas bukan perkara main-main.

Namun, apakah seluruh kebijakan yang ada telah ditujukan untuk menurunkan biaya logistik?

Ataukah sebagian regulasi justru menciptakan biaya tambahan yang harus ditanggung pelaku usaha dan konsumen? Ini yang perlu dikaji secara serius.

Apalagi struktur ekonomi Indonesia ditopang oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, lebih dari 99 persen unit usaha nasional berada dalam kategori tersebut.

Mereka paling sensitif terhadap biaya distribusi karena umumnya tidak memiliki gudang, armada, maupun kemampuan membangun sistem logistik mandiri.

Padahal, kelancaran distribusi barang menentukan produktivitas dan keberlangsungan usaha mikro dan kecil (OECD, 2019).

Bagi mereka, biaya logistik bukan sekadar komponen operasional, melainkan penentu bagi usaha mereka untuk bertahan atau bubar.

Maka, ketika layanan logistik digital berbasis platform berkembang pesat, pelaku kecil-mikro seakan mendapat angin segar.

Melalui layanan pengiriman berbasis permintaan atau on-demand delivery (ODD), mereka dapat mengakses jaringan distribusi yang sebelumnya hanya tersedia bagi perusahaan besar.

Reardon et al. (2021) menyebut digitalisasi logistik sebagai bentuk leapfrogging yang memungkinkan usaha kecil melompati hambatan infrastruktur tradisional.

Pelaku usaha mikro dapat mengakses layanan distribusi modern tanpa harus berinvestasi besar pada aset tetap.

Tak heran jika logistik digital berkembang cepat di berbagai negara. Bank Dunia (2020) dan OECD (2021) mencatat, digitalisasi logistik mampu meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus memperluas akses pasar bagi usaha kecil yang memiliki volume pengiriman terbatas.

Fenomena ini sesuai dengan teori biaya transaksi Ronald Coase (1937). Peraih Nobel itu menjelaskan bahwa pasar menjadi tidak efisien ketika biaya transaksi terlalu tinggi.

Dalam ekonomi modern, biaya transaksi tidak hanya ongkos pengiriman.

Pun mencakup biaya pencarian mitra, koordinasi, administrasi, kepatuhan, hingga proses birokrasi. Platform logistik digital mampu menekan biaya-biaya tersebut melalui teknologi dan jaringan yang fleksibel.

Di sinilah perbedaan mendasar antara logistik digital dan konvensional. Model konvensional bertumpu pada akumulasi aset fisik berupa kantor cabang, gudang, armada, dan jaringan distribusi yang luas.

Sebaliknya, platform digital berkembang melalui pemanfaatan teknologi, integrasi data, dan pengelolaan jaringan mitra.

Keunggulannya tidak terletak pada besarnya aset yang dimiliki, melainkan pada kemampuannya menghubungkan pengguna dan penyedia layanan secara cepat dan efisien.

Gevaers et.al (2014) menunjukkan, efisiensi pengiriman tahap akhir atau last-mile delivery merupakan salah satu faktor terpenting dalam rantai pasok modern.

Bank Dunia (2020) bahkan mencatat, biaya last-mile sering menjadi komponen terbesar dalam keseluruhan biaya distribusi.

Semakin efisien proses ini, semakin rendah harga yang harus dibayar konsumen dan semakin besar peluang usaha mikro-kecil untuk berkembang.

Karena itulah, setiap kebijakan yang memengaruhi efisiensi distribusi perlu dicermati serius.

Telaah atas Permen Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 menjadi sangat relevan. Regulasi yang terbt setahun silam itu bertujuan meningkatkan standar layanan dan perlindungan konsumen.

Namun implementasinya dinilai menyamakan logistik digital dengan logistik konvensional melalui pendekatan yang seragam atau one size fits all.

Hingga kini, regulasi itu belum sepenuhnya diterapkan. Namun, beleid tersebut berisiko gagal menangkap sumber efisiensi utama dalam ekonomi digital jika kapasitas semua perusahaan logistik masih diukur dari kepemilikan cabang, gudang, armada, dan jaringan fisik.

Kelebihan platform logistik justru terletak pada kemampuannya menyediakan layanan tanpa harus membangun seluruh infrastruktur fisik sendiri.

Integrasi data, algoritma optimasi rute, kecerdasan buatan, jaringan mitra, dan kemampuan menekan biaya transaksi adalah sumber keunggulan yang lebih penting.

Tak heran jika kebijakan tersebut dianggap anakronisme. Aturan berbasis logika abad ke-20 diterapkan pada model bisnis masa kini.

Kekhawatiran semakin besar ketika implementasi aturan mengharuskan perusahaan logistik digital beroperasi melalui perusahaan konvensional besar yang memiliki jaringan fisik nasional.

Sekilas pendekatan ini mampu memperkuat pengawasan dan standarisasi. Namun tidakkah penambahan lapisan kelembagaan justru menciptakan inefisiensi baru?

Sebelumnya, platform digital dapat menghubungkan penjual, kurir, dan konsumen secara langsung.

Jika, kini harus melalui perusahaan induk atau perantara tertentu, efisiensi dan kecepatan yang menjadi keunggulan utama logistik digital bakal terkikis.

Setiap mata rantai tambahan membawa konsekuensi biaya. Semakin banyak pihak terlibat, semakin besar biaya administrasi, kepatuhan, pengawasan, dan negosiasi.

Biaya-biaya itu mungkin tidak terlihat langsung. Ia muncul dalam bentuk ongkos distribusi yang lebih mahal, margin usaha yang menipis, atau kenaikan harga di tingkat konsumen, lalu menjadi hidden logistics cost.

Kalau sudah begitu, siapa lagi yang mau menjadi pemain baru logistik digital di Indonesia?

Siapa berani berinvestasi jika fleksibilitas yang menjadi andalan justru dibatasi regulasi? Siapa menjamin perusahaan logistik digital yang ada sekarang ini bakal tetap bertahan?

Implementasi penuh Permen Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 kabarnya akan berlangsung akhir 2026.

Saat itulah pertaruhan mengemuka. Ketika Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina terus memperbaiki efisiensi rantai pasoknya, Indonesia justru menerapkan regulasi yang berpotensi menambah biaya transaksi dan menghambat inovasi.

Padahal, prospek logistik digital sangat menjanjikan.

Mordor Intelligence memproyeksikan nilai pasarnya di Indonesia mencapai 5,27 miliar dolar AS pada 2025 dengan pertumbuhan tahunan (CAGR) sekitar 8,52 persen dalam beberapa tahun ke depan. Akankah itu semua jadi sia-sia?

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa performa logistik terbaik justru kian menyederhanakan prosedur, mendigitalisasi layanan, dan mengurangi hambatan administratif.

Mereka meningkatkan kecepatan, konektivitas, dan keandalan rantai pasok.

Keberhasilan regulasi logistik diukur dari kemampuannya mempercepat arus barang dan menurunkan biaya distribusi. Bukan dari banyaknya persyaratan fisik yang dipenuhi

Belajarlah dari praktik negara lain. Singapura, misalnya, menerapkan regulasi berbasis risiko yang membedakan standar antara penyedia logistik tradisional dan platform digital.

Uni Eropa mengembangkan kerangka sandbox untuk menguji model bisnis baru tanpa membebani pelaku usaha kecil.

Saat ini, ketika kemelut global masih sporadis, pembenahan regulasi sebenarnya lebih strategis.

Kelak, di saat tekanan mereda, stabilitas mulai pulih, hanya UMKM yang ditopang ekosistem logistik yang efisien, adaptif, dan berbiaya rendah yang mampu menangkap peluang.

Tanpa itu, Indonesia bisa kian tertinggal dalam siklus pemulihan ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi kontribusi industri ride hailing atau ojek online (ojol) yang menyumbang lebih dari Rp565 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Gojek, Grab, dan Maxim menjadi pemain besar dalam industri tersebut saat ini.

AHY mengatakan, berdasarkan survei tahun 2026 yang dilakukan INDEF dan Paramadina Public Policy Institute, industri ojek online secara keseluruhan mempekerjakan hampir 3 juta mitra pengemudi. Selain itu, sektor ini juga menciptakan sekitar 2,6 juta lapangan kerja turunan dalam ekosistem ekonomi digital.

“Dan menyumbang lebih dari Rp565 triliun rupiah luntuk PDB, untuk ekonomi Indonesia. Nah, tentu kita ingin ini bisa kita kawal dan terus ditingkatkan. Setuju?” kata AHY dalam acara Peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dia menuturkan pemerintah memiliki kewajiban melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun perekonomian yang semakin maju dan menyejahterakan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menjalin kedekatan dengan seluruh sektor, termasuk sektor transportasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.

AHY juga menyampaikan apresiasi kepada industri ojol yang dinilai telah menciptakan lapangan kerja, menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Karena ada ojol, karena ada Grab Indonesia, UMKM kita tumbuh dan berkembang di mana-mana. Dan mendorong ekonomi digital,” kata AHY.

Dia menambahkan penggunaan aplikasi transportasi daring turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan ekonomi digital.

“Untuk ini semua, terima kasih sekali lagi kepada industri ojol,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mengapresiasi Grab Indonesia yang menargetkan penambahan armada sebanyak 42.000 pada akhir tahun. Dia memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal, mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sesuai tingkat komponen dalam negeri (TKDN), insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), hingga pengurangan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor.

Selain insentif fiskal, pemerintah juga memperkuat ekosistem kendaraan listrik agar industri tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan dan menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Kita ingin menarik investor dari mana pun, dari dalam dan luar negeri, membangun industri kendaraan bermotor listrik. Nah ini semua harus dipastikan benar-benar menjadi daya tarik,” kata AHY.

Dia menambahkan pemerintah juga memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui pengembangan industri baterai yang memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk nikel.

Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan jumlah dan pemerataan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Saat ini, keberadaan SPKLU masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi ke depan pemerintah akan memperluas pembangunan fasilitas tersebut di berbagai ruas jalan agar mampu mendukung percepatan pengembangan industri kendaraan listrik secara nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan program flagship Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) disiapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif (ekraf) sehingga mampu berkontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

Ia mengatakan program flagship tersebut yakni aktivasi desa kreatif, creative hub, dan creative by Indonesia yang didesain untuk mengantarkan pelaku usaha lokal naik ke level nasional dan global.

“Kita juga punya market opportunity di regional kita yang cukup besar. Jadi harapan kami adalah 17 hingga 21 subsektor (ekraf) ini dalam sekian tahun ke depan itu bisa bangkit,” katanya dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin.

Berbagai peluang pekerjaan dapat tercipta bagi masyarakat melalui 17 subsektor ekraf tersebut, contohnya di modifikasi otomotif, teknologi baru seperti blockchain atau kecerdasan buatan, konten digital, hingga sulih suara, ujar dia.

Teuku Riefky mengatakan sektor ekonomi kreatif telah dipetakan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang di dalamnya juga ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas.

Ia mengatakan Kemenekraf juga dimandatkan untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan juga menjadi satgas percepatan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional di bawah arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Riefky mengaku optimistis sektor ekonomi kreatif dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, yang ditargetkan mencapai 8 persen di 2029.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif Indonesia terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai PDB ekonomi kreatif mencapai Rp 1.757,87 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 6,86%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11%.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif dalam dua tahun terakhir secara konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

"Hingga tahun 2025, nilai PDB ekonomi kreatif mencapai Rp 1.757,87 triliun dan pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 6,86%. Angka ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang pada tahun 2025 mencapai 5,11%," ujar Amalia dalam peluncuran hasil Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif, Senin (29/6).

BPS mencatat subsektor kuliner masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif dengan pangsa mencapai 41,06%. Sementara itu, tiga subsektor utama, yakni kuliner, fesyen, serta televisi dan radio, secara bersama-sama menyumbang 69,42% terhadap total PDB ekonomi kreatif.

Meski demikian, Amalia menyoroti pesatnya pertumbuhan sejumlah subsektor baru yang dinilai memiliki prospek besar dalam mendorong ekonomi kreatif ke depan.

Aplikasi dan Pengembang Gim Tumbuh Paling Tinggi

Subsektor aplikasi dan pengembang gim menjadi yang tumbuh paling tinggi dengan laju mencapai 18,22% pada 2025. Di posisi berikutnya, subsektor film, animasi, dan video mencatat pertumbuhan sebesar 17,59%.

Menurut Amalia, meskipun kontribusi kedua subsektor tersebut terhadap total PDB ekonomi kreatif masih lebih kecil dibandingkan kuliner maupun fesyen, laju pertumbuhan yang tinggi akan semakin memperbesar kontribusinya pada masa mendatang.

"Kalau growing-nya cepat, pertumbuhannya cepat, maka nanti kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif akan luar biasa dan lama-kelamaan kontribusinya terhadap ekonomi kreatif akan semakin besar," katanya.

Ia juga mengatakan salah satu keunggulan ekonomi kreatif adalah pertumbuhannya yang bersifat inklusif. Selain mampu mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, sektor ini juga memberikan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat luas.

"Ekonomi kreatif tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga memberikan spillover effect terhadap penyerapan lapangan pekerjaan yang besar. Pertumbuhan ini dapat dirasakan oleh banyak orang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia," ujar Amalia.

IDXChannel — Pertumbuhan ekonomi Filipina pada 2026 diprediksi berjalan lebih lambat dari proyeksi sebelumnya.

Menteri Perencanaan Ekonomi Filipina, Arsenio Balisacan, mengungkapkan bahwa perlambatan ini dipicu oleh hantaman krisisi energi serta dampak dari skandal korupsi yang menyumbat realisasi belanja pemerintah.

Dalam wawancaranya bersama One News pejan ini, Balisacan menyebut target pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto (PDB) Filipina kini dipangkas ke kisaran 3,5 persen hingga 4,5 persen untuk sepanjang tahun ini. Angka tersebut lebih rendah dari target sebelumnya di kisaran 5,0 persen hingga 6,0 persen.

Balisacan menjelaskan, pemangkasan ini merupakan refleksi dari mandeknya belanja negara setelah mencuatnya dugaan kasus korupsi terkait proyek penanggulangan banjir. Kondisi tersebut kian diperparah oleh lonjakan inflasi domestik akibat melambungnya harga minyak mentah global.

Dilansir dari CNA pada Minggu (28/6/2026), pada kuartal I-2026, ekonomi Filipina tercatat hanya tumbuh 2,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), jauh lebih rendah dari estimasi pasar.

Merespons tekanan inlasi, Bank Sentral Filipina telah mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan untuk kedua kalinya secara berturut-turut pada pekan lalu. Menurut Balisacan, kebijakan moneter ketat tersebut sangat dibenarkan guna memastikan tingkat inflasi yang tinggi tidak berkepanjangan.

Meskipun laju inflasi tahunan Filipina sempat melandai ke 6,8 persen pada Mei lalu, angka tersebut nyatanya masih berada jauh di atas target batas aman yang ditetapkan bank sentral, yakni sebesar 3,0 persen.

Guna merumuskan langkah mitigasi, Balisacan menambahkan bahwa panel antar-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas target fiskal dan ekonomi jangka menengah telah menggelar pertemuan intensif untuk meninjau ulang target-target makro tersebut. Hasil dari tinjauan dan penyesuaian kebijakan fiskal ini dijadwalkan akan segera dirilis dalam waktu dekat. (Reporter: Eugenia Siregar) (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ekonom memberikan penjelasan dari anomali ekonomi yang disorot Presiden Prabowo Subianto bahwa perekonomian Indonesia terus tumbuh tetapi jumlah masyarakat miskin justru bertambah.

Menurut para ekonom, kondisi tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tecermin dalam produk domestik bruto (PDB) tidak otomatis menunjukkan pemerataan pendapatan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufiqurrahman mengatakan, PDB hanya mengukur besarnya aktivitas ekonomi, bukan bagaimana hasil pertumbuhan itu didistribusikan kepada masyarakat.

"Karena itu, ekonomi dapat tetap tumbuh, sementara sebagian masyarakat belum merasakan peningkatan pendapatan atau bahkan mengalami penurunan daya beli," ujar Rizal kepada Kompas.com, Kamis (25/6/2026).

Rizal mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin justru mengalami penurunan dari 24,06 juta orang (8,57 persen) pada September 2024, menjadi 23,36 juta orang (8,25 persen) pada September 2025.

Namun, pada saat yang sama tekanan terhadap kelompok kelas menengah dan kelompok rentan justru semakin besar.

Hal itu dipicu oleh melemahnya daya beli, tingginya biaya hidup, perlambatan penciptaan lapangan kerja formal, serta kenaikan suku bunga yang mengurangi pendapatan riil rumah tangga. "Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan sekadar kemiskinan, melainkan melemahnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum cukup inklusi," ucapnya.

Untuk itu, Rizal menilai, pemerintah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Yang lebih penting, pertumbuhan tersebut harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif, meningkatkan produktivitas dan upah riil, serta memperkuat kelas menengah.

"Pertumbuhan ekonomi baru akan berkualitas apabila manfaatnya dirasakan secara lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu," kata Rizal.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo dapat dijelaskan dari cara membaca data pertumbuhan ekonomi.

Menurut Dipo, pertumbuhan ekonomi yang selama ini diumumkan pemerintah merupakan pertumbuhan PDB yang tersusun atas konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor dan impor.

Sementara itu, ketika berbicara mengenai daya beli atau kondisi ekonomi rumah tangga, indikator yang lebih relevan dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga.

"Sebagai contohnya gini, di Kuartal I kan kita tumbuh 5,6 persen ya ekonomi PDB-nya. Konsumsi rumah tangganya tumbuh 5,2 persen. Tetapi kalau kita lihat secara detail, konsumsi rumah tangga yang tumbuh itu sebenarnya dari kalangan mana sih? Itu sebenarnya hanya dari kalangan menengah atau menengah atas," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis.

Dia melanjutkan, meskipun jumlah masyarakat miskin di Indonesia banyak, namun kalangan masyarakat yang menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi merupakan masyarakat kelas menengah.

Namun dalam beberapa tahun terakhir jumlah kelas menengah terus mengalami penurunan sehingga penggerak pertumbuhan ekonomi juga berkurang.

Mengutip data BPS yang diolah Mandiri Institute, jumlah masyarakat kelas menengah sebesar 16,6 juta orang pada 2025.

Tetapi trennya terus mengalami penurunan dari 21,4 juta orang pada 2019 lalu turun menjadi 18,1 juta orang pada 2022. "Kalau kita ngelihat 5 tahun terakhir, ada hampir 10 juta orang turun kelas dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah," kata Dipo.

Dipo menggambarkan struktur ekonomi Indonesia saat ini menyerupai gelas anggur, yaitu kelompok masyarakat berpendapatan tinggi relatif besar, kelas menengah menyempit, sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih sangat banyak.

Menurut dia, struktur ekonomi yang sehat seharusnya seperti bentuk piramida, yaitu masyarakat kelas atas sedikit, kelas menengah sedang, dan kelas bawah paling banyak.

"Nah itu jadi makanya tadi ya, misalnya di Kuartal I pertumbuhan ekonomi 5,2 persen itu sebenarnya benar-benar hanya ditopang oleh kelas menengah dan kelas atas, bukan kelas bawah gitu. Jadi wajar sekali kalau, jadi pertumbuhan 5,6 persen selama beberapa tahun terakhir ini, karena yang membawa pertumbuhan ekonomi itu adalah kelas menengah, bukan kelas miskin," tuturnya.

ANTARA FOTO/Fauzan Sejumlah pengunjung melihat pakaian yang dijual di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Kemenko Perekonomian menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen (yoy) yang didorong kuat oleh konsumsi rumah tangga dalam momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang tumbuh hingga 5,52 persen.

Hal ini terlihat dari jumlah penduduk miskin yang bertambah.

Begitu juga kelas menengah yang lepas dari kemiskinan kembali menjadi masyarakat miskin. "Kenyataan bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5 persen, masak penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah, ini kan sesuatu yang aneh yang anomali," ucap Prabowo saat penutupan Konbes-Mubes PBNU di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Prabowo menilai ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan, pertumbuhan tersebut seharusnya tecermin pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya terlihat pada angka-angka makroekonomi.

Menurut Prabowo, apabila perekonomian terus bertumbuh tetapi masyarakat masih menghadapi kesulitan, berarti ada persoalan yang perlu dibenahi dalam sistem ekonomi nasional.

"Karena apa, kalau orang miskin tambah yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan (ekonomi) ini hanya segelintir orang saja, dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita, cita-cita kemerdekaan kita, tidak sesuai dengan keinginan pendiri-pendiri bangsa kita," ucapnya.

proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model 'computable general equilibrium' yang disusun untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami perlambatan sebesar 0,21 persen apabila konflik Timur Tengah yang disertai dengan lonjakan harga energi global berlanjut hingga akhir tahun ini.

Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini dalam seminar di Jakarta, Kamis, mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model computable general equilibrium (CGE) yang disusun tim Indef untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam skenario pertama, yakni konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga akhir 2026 dan memicu lonjakan harga energi global, dengan asumsi harga minyak dunia naik 30 persen dari baseline 70 dolar AS per barel, maka indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat 0,28 persen.

Pada saat yang sama, upah riil diperkirakan turun 0,26 persen, ekspor terkontraksi 2,44 persen, sementara impor melonjak 7,80 persen akibat kenaikan kebutuhan dan biaya energi.

“Karena ketika harga minyak bumi naik maka daya beli akan tergerus, inflasi naik, sehingga upah riil juga turun. Ekspor juga akan turun karena impornya akan semakin banyak. Walaupun kita juga memiliki komoditas ekspor yang naik, tetapi ada kontraksi dari impor pembelian BBM yang sangat tinggi,” jelas dia.

Selanjutnya, investasi diperkirakan meningkat 1,20 persen, namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat 0,21 persen.

Skenario kedua menggambarkan perlambatan ekonomi negara mitra utama. Dengan asumsi permintaan impor dari negara tujuan ekspor Indonesia turun 5 persen, IHK diperkirakan naik 0,11 persen, upah riil turun 0,29 persen, dan investasi meningkat 0,36 persen.

Di sisi lain, ekspor diproyeksikan turun paling dalam, yakni 5,05 persen, sementara impor berkurang 0,23 persen. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkoreksi sebesar 0,24 persen.

Adapun pada skenario ketiga, yaitu fragmentasi perdagangan dan disrupsi rantai pasok global akibat meningkatnya tarif maupun hambatan non-tarif, IHK diperkirakan naik 0,18 persen dan upah riil turun 0,23 persen.

Investasi hampir stagnan dengan kenaikan hanya 0,07 persen, sedangkan ekspor dan impor masing-masing turun 1,16 persen dan 0,30 persen. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat 0,17 persen.

“Kami menyimpulkan bahwa jika risiko geopolitik, disrupsi dan fragmentasi rantai pasok, serta perubahan iklim yang tidak diantisipasi oleh fundamental ekonomi yang cukup dan kebijakan yang baik, maka ini akan berdampak pada kontraksi pertumbuhan,” kata Eisha.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Indef pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 berpotensi melambat ke kisaran 5 persen secara tahunan (year on year/yoy), seiring normalisasi konsumsi pasca-Lebaran, tekanan harga energi dan pangan, pelemahan rupiah, serta kenaikan biaya produksi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Namun, produktivitas mereka saat ini baru mencapai sekitar 26,5 persen dari potensi maksimal yang dapat dicapai

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai perbaikan produktivitas petani sawit swadaya penting dilakukan untuk mencegah potensi kehilangan produk domestik bruto (PDB) Rp70,3 triliun, crude palm oil (CPO) melalui penguatan peremajaan, legalitas, dan pembiayaan.

Chief Executive Officer CIPS Anton Rizki menyampaikan isu produktivitas petani sawit swadaya merupakan persoalan yang sangat urgen untuk segera ditangani. Saat ini, sekitar 41 persen petani sawit di Indonesia merupakan petani independen atau swadaya yang masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan produktivitasnya.

"Dan kalau ini tidak dilakukan maka dalam studi kami, kami perkirakan bisa mencapai potensi kehilangan lebih dari Rp70 triliun dari segi pendapatan PDB Indonesia. Jadi cukup besar juga potensinya," kata Anton di Jakarta, Selasa.

Dia memaparkan hal itu dalam Exclusive Media Luncheon Discussion bertajuk Peningkatan Produktivitas Petani Swadaya: Kunci Dongkrak Daya Saing Minyak Sawit Indonesia yang dihadiri sejumlah asosiasi petani sawit.

Lebih lanjut, ia menekankan masih adanya hambatan struktural yang dihadapi petani. Oleh karena itu, CIPS merekomendasikan peningkatan investasi kepada petani, tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga melalui perhatian kebijakan dan upaya bersama untuk mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

Di tempat yang sama, Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Rahmad Supriyanto mengatakan studi terbaru yang dilakukan pihaknya menunjukkan tanpa perbaikan pada kendala yang dihadapi petani swadaya,

"Indonesia berisiko kehilangan tambahan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 4,73 juta ton, kehilangan peningkatan ekspor hingga 718,5 juta dolar AS, dan kehilangan tambahan PDB sekitar Rp70,3 triliun," kata Rahmad.

Rahmad menekankan temuan itu menjadi penting mengingat data Kementerian Pertanian (2026) mencatat petani sawit swadaya mengelola sekitar 41 persen lahan sawit nasional dan berkontribusi terhadap 35-40 persen produksi tandan buah segar (TBS) Indonesia.

"Namun, produktivitas mereka saat ini baru mencapai sekitar 26,5 persen dari potensi maksimal yang dapat dicapai," ujarnya.

Dia menuturkan rendahnya produktivitas petani sawit swadaya merupakan cerminan berbagai hambatan yang masih dihadapi petani. Persoalan itu tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga membatasi potensi kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional.

"Selama tantangan seperti peremajaan, pembiayaan, legalitas lahan, dan penguatan kelembagaan belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di sektor kelapa sawit," ujar Rahmad.

Di balik potensi ekonomi yang besar, lanjutnya, produktivitas petani swadaya masih tertahan oleh berbagai hambatan yang saling berkaitan sehingga kontribusi mereka terhadap pertumbuhan produksi sawit nasional belum optimal.

Studi CIPS (2026) mencatat sekitar 2,4 juta petani saat ini mengelola tanaman sawit yang telah berusia lebih dari 25 tahun dan tidak lagi produktif. Sementara itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dirancang pemerintah belum memberikan hasil yang optimal.

Hasil studi juga menemukan petani masih menghadapi keterbatasan kapasitas praktik budidaya yang baik (good agricultural practices/GAP), akses terhadap benih unggul, pembiayaan yang terjangkau, serta pendampingan teknis yang memadai.

Selain itu, sebagian besar petani swadaya masih terkendala legalitas lahan, yang menghambat mereka mendapatkan akses bantuan maupun sertifikasi berkelanjutan.

Padahal, sertifikasi dapat menjadi instrumen untuk mendorong penerapan praktik budidaya yang lebih baik, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas, serta akses yang lebih luas terhadap pendampingan dan pasar.

CIPS mendorong adanya prioritas program peremajaan sawit dengan skema yang lebih menarik minat petani swadaya, penyelesaian legalitas lahan, dan penyederhanaan proses Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Hal itu penting agar petani swadaya lebih mudah mengakses berbagai program dukungan pemerintah, termasuk peremajaan, pembiayaan, dan sertifikasi berkelanjutan.

CIPS juga menilai pendekatan yurisdiksional di tingkat daerah perlu diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan petani untuk memastikan layanan seperti pelatihan hingga pendampingan teknis dapat menjangkau lebih banyak petani secara inklusif.

"Salah satu tantangan utama dalam sektor sawit adalah memastikan petani swadaya memiliki akses terhadap faktor-faktor krusial yang menentukan produktivitas mereka," katanya.

Ia menambahkan selama hambatan tersebut belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang ekonomi yang sebenarnya dapat diraih secara optimal.

Menanggapi temuan tersebut, Head of Smallholders di Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Guntur Cahyo Prabowo menegaskan sertifikasi tidak seharusnya dipandang sekedar sebagai persyaratan pasar, melainkan bagian dari ekosistem yang lebih luas untuk memperkuat kapasitas, produktivitas, dan daya saing jangka panjang petani swadaya.

la menjelaskan banyak petani swadaya tertinggal bukan karena kurang memiliki komitmen atau kemauan untuk berkembang.

Sebaliknya, kata Guntur, mereka sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai passive exclusion, yaitu kondisi ketika sistem, kebijakan, pasar, dan institusi tapa disadari lebih menghargai petani yang sudah siap, dibanding membantu lebih banyak petani agar menjadi siap.

Ia menegaskan seiring ekspektasi pasar global yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi passive exclusion dengan membantu lebih banyak petani swadaya menjadi siap.

"Bukan hanya untuk memenuhi standar, tetapi juga untuk bersaing, seraya membuktikan bahwa pertumbuhan masa depan dapat dicapai tapa bergantung pada perluasan lahan," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim defisit APBN 2025 menyusut ke 2,81% terhadap PDB sebagaimana hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Untuk diketahui, angka sementara defisit APBN sampai 31 Desember 2025 yang telah disampaikan awal 2026 sebesar Rp695,1 triliun atau 2,93% terhadap PDB. Hal ini merupakan hasil dari selisih antara penerimaan sebesar Rp2.756,3 triliun dan belanja Rp3.451,4 triliun.

"Untuk 2025 kami bisa tekan di bawah 3% di 2,81% [terhadap PDB]. Sebelumnya kami umumkan 2,9%, ternyata lebih bagus daripada 2,9% ke 2,81%," terangnya pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Hal ini sempat disampaikan Purbaya dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Dia mengungkap bahwa realisasi defisit APBN tahun lalu lebih rendah apabila berdasarkan versi LKPP, yang juga sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski mengecil, defisit APBN tahun lalu ini tetap melebar dari target 2,53% terhadap PDB maupun proyek Laporan Semester (Lapsem) 2,78% terhadap PDB.

Kondisi serupa turut diprakirakan oleh Purbaya terjadi pada tahun ini. Pada 2026, dia menyebut defisit APBN bisa melebar hingga mendekati level 2,9% terhadap PDB dari target 2,68%.

Hal ini tidak lepas dari kenaikan beban pembayaran subsidi BBM dan listrik sekaligus kompensasinya yang dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero) maupun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

"Untuk 2026, di tengah kenaikan beban pembayaran subsidi BBM, dan listrik, kami masih bisa menekan defisitnya di bawah 3%. Kami desain sekarang mendekati 2,9%, atau lebih rendah lagi. Saya yakin kalau harga minyaknya turun ke bawah ke level yang sebelumnya, di paruh kedua tahun ini, defisit akan bisa turun ke bawah 2,9%," jelasnya.

Adapun sampai dengan akhir Mei 2026, defisit APBN sudah mencapai Rp180,4 triliun atau 0,70% terhadap PDB. Penerimaan negara terealisasi Rp1.185 triliun, ditopang oleh pajak Rp834,4 triliun yang tumbuh 22,1% (yoy).

Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengungkap bahwa data terbaru sampai dengan 16 Juni 2026 menunjukkan penerimaan pajak sudah bertambah ke Rp940 triliun.

Sementara itu, belanja negara sampai 31 Mei 2026 sudah mencapai Rp1.365,4 triliun. Pertumbuhan belanja turut didorong oleh tingginya belanja subsidi dan kompensasi, yang keseluruhan sudah mencapai Rp207,3 triliun atau melesat hingga 208% (yoy).

Tingginya belanja subsidi dan kompensasi ini turut dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak akibat perang. Asumsi Indonesia Crude Price (ICP) sampai Mei lalu sudah mengalami deviasi hingga ke level US$91,9 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengestimasikan peningkatan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp40 triliun sampai dengan Rp90 triliun sebagaimana yang ditargetkan pada 2027.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (22/6/2026). Untuk diketahui, rentang anggaran TKD pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 yakni 2,55% sampai 2,79% terhadap PDB.

"TKD kira-kira untuk sekarang atau sementara ada peningkatan sekitar Rp40 triliun untuk daerah tapi range bisa naik sampa Rp90 triliun, tergantung diskusi RAPBN nanti. Jadi ruang itu terbuka," jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Meski demikian, Purbaya menyebut pihaknya akan memastikan disiplin fiskal dengan memastikan defisit tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB. Sebab, dia menyebut lembaga-lembaga internasional turut mengawasi arah kebijakan pemerintah salah satunya pengelolaan APBN.

"Kami lihat keadaan anggaran seperti apa. Jangan sampai kami lewat 3%, karena kami diawasi lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kami bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau enggak," tuturnya.

Di sisi lain, kebijakan TKD tahun depan akan didorong untuk optimalisasi pendapatan daerah, belanja yang berkualitas, serta mendorong pembiayaan yang kreatif sekaligus inovatif.

Untuk diketahui, secara total belanja negara pada KEM PPKF 2027 ditargetkan pada rentang 13,62% sampai 14,8% terhadap PDB. Belanja pemerintah pusat mendominasi yakni 11,07% sampai 12,01% terhadap PDB.

Adapun pendapatan negara ditargetkan 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB. Target ini disepakati naik oleh Panja KEM PPKF 2027 dari sebelumnya yang diusulkan 11,82% sampai 12,40% terhadap PDB.

Dengan demikian, defisit ditargetkan hanya 1,80% sampai 2,40% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 saat memberikan kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China.

Di hadapan jajaran pimpinan kampus dan ratusan mahasiswa, ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di atas rata-rata negara-negara G20 maupun ASEAN.

Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam kuliah umum yang dihadiri Rektor Nankai University Chen Yulu, Wakil Rektor Eksekutif Chen Jun, Wakil Rektor Sheng Bin, Profesor Xingmin Li, serta civitas akademika kampus tersebut.

Ia mengatakan RI memasuki 2026 dengan pertumbuhan yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB Kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen yoy, mengungguli banyak negara ekonomi G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen," kata Purbaya dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6).

Menurutnya, kombinasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah mulai meredanya volatilitas pasar global dan membaiknya sentimen risiko internasional.

Ia juga menilai kondisi tersebut memperkuat kepercayaan pasar terhadap pengelolaan ekonomi nasional.

Dalam paparannya, Purbaya menegaskan kesehatan fiskal menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah, kata dia, menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3 persen sehingga APBN memiliki ruang yang cukup untuk meredam dampak gejolak eksternal tanpa mengganggu stabilitas ekonomi domestik.

"Perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel," ujarnya.

Sang Bendahara Negara itu juga menyoroti posisi Indonesia dalam menghadapi risiko gangguan energi global.

Berdasarkan analisis yang dipaparkannya, Indonesia memiliki skor ketahanan energi sebesar 77 persen, lebih tinggi dibandingkan China yang berada di level 76 persen dan hanya sedikit di bawah Afrika Selatan sebesar 79 persen.

Selain itu, sejumlah indikator ekonomi disebut masih menunjukkan tren positif. PMI manufaktur berada pada level ekspansif 50,0, likuiditas perekonomian tumbuh 14,8 persen secara tahunan, dan kredit perbankan meningkat 11,5 persen.

Indonesia juga mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut dengan cadangan devisa mencapai US$144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Dari sisi sosial, ia menyebut pertumbuhan ekonomi mulai tercermin pada perbaikan pasar tenaga kerja.

Sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen pada 2026. Sementara tingkat kemiskinan menurun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.

"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," kata Purbaya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga memaparkan arah pembangunan nasional yang saat ini difokuskan pada delapan klaster program prioritas. Program tersebut mencakup ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, hingga ketahanan bencana.

Pemerintah juga tengah mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta memperdalam program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh menegaskan komitmen bank sentral Amerika Serikat (AS) untuk mengembalikan inflasi ke target 2%, menyusul tekanan harga yang masih bertahan di atas sasaran selama lebih dari lima tahun.

Dalam konferensi pers pertamanya usai rapat Federal Open Market Committee (FOMC), Warsh mengatakan tingginya harga masih menjadi beban bagi masyarakat AS. Meski demikian, dia menegaskan The Fed memiliki tekad bulat untuk memulihkan stabilitas harga.

"Harga yang terus tinggi menjadi beban bagi rakyat Amerika. Namun, masa lalu tidak harus menjadi penentu masa depan. Saya dengan senang hati melaporkan bahwa anggota FOMC memiliki pandangan yang jelas dan bulat. Komite ini akan mewujudkan stabilitas harga," kata Warsh, Kamis (18/6/2026).

Warsh mengakui inflasi masih berada jauh di atas target jangka panjang The Fed sebesar 2%. Kondisi tersebut telah berlangsung selama lebih dari lima tahun dan menjadi salah satu perhatian utama bank sentral dalam menentukan arah kebijakan moneter.

"Kami menyadari bahwa inflasi telah berada jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2% selama lebih dari lima tahun," ujarnya.

Dalam rapat yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026) waktu setempat atau Kamis (18/6/2026) dini hari WIB, The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan federal funds rate pada kisaran 3,50%-3,75%. Keputusan tersebut sejalan dengan ekspektasi pasar yang sebelumnya memperkirakan bank sentral AS akan kembali menahan biaya pinjaman.

Menurut Warsh, aktivitas ekonomi AS masih berkembang dengan laju yang solid meskipun ketidakpastian global meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Dia mengatakan pertumbuhan produktivitas dan investasi modal tetap kuat, sementara penambahan lapangan kerja berjalan seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja dan tingkat pengangguran relatif tidak berubah.

Dalam proyeksi ekonomi terbaru, The Fed memperkirakan produk domestik bruto (PDB) riil AS tumbuh 2,2% pada tahun ini dan 2,3% pada tahun depan. Sementara itu, inflasi personal consumption expenditures (PCE) secara keseluruhan diproyeksikan mencapai 3,6% pada tahun ini sebelum melandai menjadi 2,3% pada tahun depan.

Adapun tingkat pengangguran diperkirakan berada di sekitar 4,3%. Median peserta FOMC menilai tingkat suku bunga federal funds rate yang sesuai berada pada level 3,8% pada akhir tahun ini dan 3,6% pada akhir tahun depan.

Keputusan The Fed mempertahankan suku bunga tersebut sejatinya telah diperkirakan oleh pelaku pasar sebelumnya. Berdasarkan CME FedWatch Tool, probabilitas bank sentral AS menahan suku bunga pada pertemuan kali ini mencapai 99%, sehingga perhatian investor lebih tertuju pada pernyataan perdana Warsh sebagai Ketua The Fed.

Ekspektasi investor terhadap arah kebijakan moneter ke depan pun masih terpecah. Survei terbaru Bank of America menunjukkan 40% manajer investasi memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga dalam 12 bulan mendatang, meningkat tajam dari 16% pada Mei.

Sejumlah ekonom sebelumnya memperkirakan Warsh akan berupaya meminimalkan kejutan pada pertemuan perdananya sebagai pimpinan Federal Reserve. Kepala Ekonom AS Barclays Marc Giannoni mengatakan Warsh kemungkinan akan fokus membangun kredibilitasnya sebagai ketua baru FOMC.

"Kami memperkirakan Ketua Warsh akan berupaya meminimalkan kejutan dan gangguan pasar saat membangun kredibilitasnya sebagai ketua baru FOMC," tulis Giannoni seperti dikutip Investopedia, Rabu (17/6/2026).

Wakil Kepala Ekonom BMO Michael Gregory juga menilai pertemuan Juni menjadi awal dari upaya Warsh mendorong perubahan di The Fed, meski prosesnya diperkirakan berlangsung secara bertahap.

"Pertemuan Juni akan menjadi awal dari upaya Warsh untuk mendorong perubahan di The Fed. Namun proses tersebut akan lebih bersifat evolusioner daripada revolusioner," tulis Gregory.

Pelaku pasar juga menyoroti keberlanjutan publikasi proyeksi suku bunga atau dot plot mengingat Warsh selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik instrumen tersebut.

Pandangan tersebut sejalan dengan perkiraan Ekonom Senior Bank of America Aditya Bhave sebelumnya. Dia menilai Warsh kemungkinan akan mengambil jalan tengah dengan tidak menyampaikan proyeksi pribadinya, tetapi tetap mempertahankan publikasi Summary of Economic Projections (SEP).

"Ini bisa menjadi situasi yang menguntungkan bagi Warsh. Ia dapat melemahkan peran SEP tanpa harus membuat anggota komite lainnya kecewa dengan menghapusnya secara langsung," tulis Bhave.

Dalam konferensi pers perdananya, Warsh memang memilih tidak menyampaikan proyeksi ekonominya sendiri, meskipun tetap mempertahankan publikasi SEP yang menjadi acuan pasar untuk membaca arah kebijakan moneter The Fed.