JAKARTA - Profesor tidaklah sekadar pangkat akademik, Profesor harus memiliki paling tidak tiga keteladanan, Profesor mestinya menjadi cahaya di tengah gulita, menjadi pemandu di tengah arah tak menentu.

Pesan itu dsampaikan Prof. Dr. Abdul Mu’ti , Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat memberi arahan pada pengukuhan Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, sebagai Guru Besar ke-27 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan Sumatera Utara, Senin (16/2/2026)

Mengawali arahannya, Abdul Mu’ti yang juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menukil buku Tom Nichols Matinya Kepakaran ( The Death Of Expertise ) yang menggambarkan bagaimana ilmuwan itu semakin tersaingi oleh berbagai teknologi.

Orang ingin mencari fatwa agama tidak selalu datang kepada para ulama atau para pendeta, tapi kepada profesor google. Terkadang orang mencari fatwa di sana tidak untuk mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Orang mengikutinya tanpa ada yang memandunya.

“Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh ilmu, tidak lagi ditentukan oleh hukum, tapi ditentukan oleh popularitas dan viralitas, yang paling banyak mendukung itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Padahal yang viral di media sosial itu bukan seringkali bukan aspirasi sesungguhnya, melainkan aspirasi yang digerakkan oleh robot”, jelas Mu’ti, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/2/2026).

Mu’ti juga menceritakan buku Werner Herzog pembuat film legendaris Jerman dalam buku non-fiksi karyanya, "The Future of Truth" yang terbit akhir tahun 2025. Buku itu menguraikan panjang lebar mengenai dunia yang semakin tidak menentu.

Dunia di era digital ini makin sulit untuk membedakan mana yang fact dan fake, mana fakta-fakta dan fabrikasi. Mu’ti menyebutnya mana yang hak dan mana yang hoaks, mana yang benar dan mana yang salah.

Mu’ti mengupas buku itu, bagaimana AI mempengaruhi perilaku manusia, dia berbicara mengenai kebenaran yang semakin diputar balikan dan dunia yang semakin tidak menentu karena orang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Di bab terakhir dari 11 bab berjudul The Future of Hope, akhir tulisannya hanya berisi dua kalimat, yaitu “kebenaran itu tidak punya harapan tapi kebenaran juga tidak punya masa lalu, tetapi kita tidak akan dan juga harus selalu dan tidak bisa dan tidak boleh berputus asa untuk senantiasa mencari dan menemukan kebenaran”.

“Saya cari sampai halaman terakhir The Future of Truth itu ternyata penutupnya hanya dua kalimat, di kalimat terakhir bab sebelas itu dia menulis truth has no future but truth has no past either but we will not, must not, cannot give up but we will not, must not, cannot give up the search for it,” papar Mu’ti.

Di era kecemasan dan kebimbangan itulah kehadiran cendekiawan kehadiran para tokoh agama, rohaniawan tetap sangat diperlukan. Robot tidak bisa membantu menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. AI tidak bisa membantu membedakan mana benar dan salah. AI bisa menjelaskan, tetapi tidak bisa mendeteksi kebenaran informasi.

Menyitir pesan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir sebelumnya, Haedar Nashir menyebut Guru Besar sebuah capaian perjuangan akademik tertinggi insan muslim dan kader Muhammadiyah, sebagai sosok Ulil Albab, akademikus yang bukan hanya berpikir di permukaan tetapi mampu menyingkap di bawah permukaan.

Mu’ti menyampaikan dalam Al-Quran ditemukan empat istilah yang berkaitan dengan orang-orang yang cerdas orang berilmu atau cendekiawan itu. Pertama Ulul Albab, kedua Ulul Abshor, ketiga Ulul ‘Ilmi, dan keempat itu Ulul Nuha.

Meski ada perbedaan di antara keempatnya tetapi semuanya menunjukkan kepada orang yang berilmu tinggi yang punya wawasan luas. Kedalaman dan kearifannya berdasarkan ilmu itu sangat dipentingkan dan tetap saja menjadi penentu dalam banyak hal.

Allah SWT berfirman, katakan Muhammad tidak sama al-khobis dengan al-toyyib tidak sama kejahatan dengan kebaikan, tidak sama sesuatu yang kotor dengan sesuatu yang bersih walau sesuatu yang kotor itu sangat mengagumkan dan mengerikan karena jumlahnya yang sangat banyak.

Pesan dari ayat itu agar orang-orang yang cerdas tidak perlu takut, teruslah konsisten walaupun kebenaran itu tidak banyak pendukungnya. Wahai orang-orang yang cerdas bertakwalah kepada Allah tidak perlu takut agar kamu menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang beruntung.

"Katakanlah (Muhammad), 'Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, agar kamu beruntung'." (QS al-Ma’idah: 100)

Kehadiran ilmuwan, Ulul Albab, Ulul Abshor penting, memiliki visi jauh ke masa depan, dengan kualitas ilmunya bisa memandu umat, memandu masyarakat.

Dijelaskan, ilmu memiliki fungsi preskripsi, dengan ilmu seseorang bisa memproyeksi apa yang bakal terjadi dan bagaimana mengatasinya agar sesuatu itu tidak terjadi untuk memperkuat yang baik.

Menurut Mu’ti, kehadiran profesor tidaklah sekadar pangkat akademi, Profesor harus memiliki paling tidak 3 keteladanan.

Pertama keteladanan intelektual. Gelar Profesor sebuah capaian yang tidak mudah, karena itu para guru besar harus memiliki keteladanan intelektual sebagai seorang yang memiliki ilmu, mencintai ilmu dan menjunjung tinggi supremasi ilmu.

Kedua keteladanan sosial. Di Perguruan Tinggi sering disebut dengan berdampak, jadi tidak boleh orang yang berilmu, profesor hanya asyik dengan dirinya. Dia harus menjadi agent of change, menjadi agent of civilization, harus menjadi agen peradaban.

Ketiga keteladanan moral, harus menjadi agen moral spiritual. Inilah arti penting seorang guru besar, digugu dan ditiru. “Guru besar itu di atasnya guru yang tidak besar, walaupun guru besar tidak selalu gajinya besar”, seloroh Mu’ti.

Terkait dengan keteladanan itu, Mu’ti berharap semua bisa memperkuat paling tidak dua kebenaran yang harus diperjuangkan bersama-sama.

Pertama kebenaran agama, kebenaran diniyah. Mu’ti memandang penting karena tantangannya tidak semakin ringan tapi semakin berat. Kebenaran agama yang membawa kepada keyakinan bahwa di tengah carut marut, agama menuntun kita dengan wahyu Illahi yang membuat kita yakin senantiasa berada pada jalan yang benar.

Kedua kebenaran aqliyah atau kebenaran ilmiyah. Dengan kekuatan ilmu memandu membantu masyarakat untuk maju. Inilah pentingnya para pendiri bangsa meletakkan dasar tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Saya yakin dengan tiga keteladanan dan dua kebenaran perjuangan itu kita semuanya semakin optimistis bahwa Indonesia ini akan semakin maju Indonesia akan semakin hebat ketika pendidikan Indonesia juga pendidikan maju dan berkualitas khususnya pendidikan dasar dan pendidikan menengah”, Mu’ti optimistis.

Mu’ti mengakhiri arahannya dengan pantun, “bunga mekar di pagi hari menghias indah taman kota, guru besar berilmu tinggi sang pencerah peradaban bangsa”.

ACEH - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan rehabilitasi sekolah di Provinsi Aceh dituntaskan paling lambat 2026 dan dapat kembali beroperasi secara normal pada tahun ajaran baru. Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kemendikdasmen komitmen menghadirkan pendidikan yang layak di wilayah terdampak bencana.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan pemulihan sekolah pascabencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang bermutu. Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan peresmian revitalisasi 23 satuan pendidikan yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara.

“Saat ini kami masih berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Namun yang terpenting, proses pembelajaran tidak boleh berhenti. Sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama melalui dana revitalisasi,” ujarnya dalam kunjungan kerjanya ke Aceh, Jumat (30/1/2026).

Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun sanitasi yang tidak layak.

Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak bencana. Rinciannya, pada jenjang SMK terdapat 93 sekolah terdampak, dengan 99 data telah diverifikasi dan masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar. Pada jenjang SLB, tercatat 20 sekolah terdampak, 15 data terverifikasi, dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar.

Sementara itu, pada jenjang SKB/PKBM, terdapat 58 sekolah terdampak, dengan 7 data terverifikasi dan 2 PKS senilai Rp198 juta. Secara keseluruhan, nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.

Lihat video: Respons Kilat Mendikdasmen Terkait Sekolah yang Hancur Akibat Banjir Sumatera



Dalam kunjungan lapangan, Mendikdasmen meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi fisik bangunan serta percepatan proses rehabilitasi. Peninjauan dilakukan di antaranya di SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, dan SMKN Baktiya, dilanjutkan ke SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, hingga pemantauan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.

Program revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan ruang kelas, tetapi juga mencakup pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, serta ruang praktik. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara ketersediaan sarana prasarana dengan jumlah peserta didik, sekaligus membangun lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya karakter, rasa aman, dan kepercayaan diri warga sekolah.

Mendikdasmen menjelaskan sudah ada kesepakatan dengan TNI AD untuk pembangunan unit sekolah baru. “Kami bekerja sama dengan TNI. Untuk pembangunan kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap rehabilitasi di Aceh,” ujarnya.

Mendikdasmen melanjutkan terdapat dua skema yang dijalankan, khususnya untuk kelas darurat, melalui kerja sama dengan kementerian dan organisasi masyarakat agar prosesnya lebih cepat.

“Untuk unit sekolah baru dan beberapa bangunan lainnya, bekerja sama dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Setelah dari sini, MoU akan segera dilaksanakan. Kami berharap kerusakan ringan dan sedang dapat selesai sebelum tahun ajaran baru 2026–2027. Untuk sekolah yang harus direlokasi dan dibangun baru dengan jumlah ruang kelas besar, bisa memakan waktu lebih dari setengah tahun. Namun kami berharap tahun ini semuanya bisa ditangani, karena dananya sudah tersedia dan sistem pengelolaannya diharapkan bisa mempercepat proses,” ujarnya.

Melalui percepatan rehabilitasi ini, Kemendikdasmen berharap proses pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat kembali berjalan optimal dan berkelanjutan, serta menjadi fondasi kuat bagi masa depan pendidikan anak-anak Aceh.

JAKARTA - Peringati Bulan Bahasa 2025, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebut bahasa merupakan jembatan persahabatan antarbangsa.

Hal itu terungkap dalam Seminar Kebahasaan Antarbangsa Majelis Bahasa Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia (Mabbim) di Jakarta. Mengusung tema “Peranan Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu dalam Diplomasi dan Hubungan Antarbangsa,” forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kolaborasi linguistik serumpun sekaligus menegaskan peran bahasa sebagai instrumen strategis dalam kerja sama pendidikan, budaya, dan politik luar negeri.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan forum ini diharapkan dapat melahirkan semangat baru guna merefleksikan visi kawasan yang berwibawa dan berdaya saing global. Mabbim sejak awal berdiri menjadi simbol koordinasi kebijakan, peristilahan tata bahasa, dan pelestarian bahasa negara anggota.

“Di tengah arus global dan kemajuan teknologi yang menguat, ketiga negara memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem kerja sama kebahasaan yang tangguh dan relevan bagi generasi mendatang. Mulai dari pendidikan, diplomasi publik, hingga standardisasi istilah untuk ilmu pengetahuan,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

Abdul Mu’ti menyampaikan tiga pesan penting dalam kebijakan kebahasaan. Pertama, bahasa sebagai mandat konstitusional dan rumah kebangsaan. Bahasa memelihara persatuan, menjaga martabat, dan mengantar warga pada layanan publik yang bermutu.

Kedua, bahasa sebagai infrastuktur pengetahuan. Kehadiran KBBI, korpus peristilahan, dan standar kemahiran berbahasa dapat menuntun sains, pendidikan, dan naskah resmi menuju peningkatan mutu. Ketiga, bahasa sebagai sebagai jembatan persahabatan antarbangsa. Diplomasi kebahasaan, pengajaran BIPA, dan standardisasi bersama mempermudah mobilitas dan meneguhkan posisi kawasan di panggung global.

Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menambahkan seminar Mabbim menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan antarnegara serumpun. “Seminar kebahasaan antarbangsa ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat persatuan, keragaman, dan diplomasi bahasa di kancah antarbangsa,” tuturnya.

Menurut Hafidz, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan warisan agung yang tidak hanya mencerminkan identitas kebangsaan, tetapi juga menjembatani peradaban serumpun di Asia Tenggara. Dalam konteks global yang terus berubah, kedua bahasa ini memegang peran strategis untuk memperkuat kerja sama regional, memperluas diplomasi budaya, dan memperkaya komunikasi antarbangsa.

“Semoga pertemuan ini semakin memperkuat peran Mabbim sebagai pelopor kerja sama kebahasaan yang berorientasi pada kemajuan bersama. Mari kita jadikan bahasa sebagai pembawa pesan perdamaian dan keadaban,” imbuhnya.

Dari Brunei Darussalam, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Awang Suip bin Haji Abdul Wahab, menilai Mabbim lahir dari semangat bersama untuk mendukung, memajukan, dan menyatukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, bahasa resmi, dan bahasa integrasi antarbangsa.

“Mabbim menjadi komponen penting dalam kerja sama kebahasaan, menandakan kesepakatan tiga bangsa serumpun dalam menjadikan bahasa kita sebagai lambang ilmu dan jatidiri bersama,” katanya.

Senada dengan itu, Hazami bin Jahari, yang diwakili oleh Pengarah Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Tuan Haji Mohd Salahuddin bin Dato’ Paduka Mohamed, menyebut Mabbim sebagai sebuah badan kebahasaan yang telah mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan tiga wilayah serumpun, menegaskan semangat kebersamaan melalui satu bahasa yang serumpun.

“Melalui Mabbim, kita tidak hanya membicarakan bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai bahasa ilmu dan peradaban tinggi yang menjadi jembatan penghubung antarbangsa,” ujarnya.

Melalui forum Mabbim 2025, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia meneguhkan komitmen untuk menjadikan bahasa sebagai fondasi persahabatan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi antarbangsa. Dalam semangat Bulan Bahasa, ketiga negara serumpun ini membuktikan bahwa bahasa bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga kekuatan strategis yang mempererat hubungan regional dan memperkuat posisi kawasan di kancah global.

JAKARTA - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terbaru terkait kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Hasilnya, menyebut 76,4% masyarakat puas dengan kinerja Kemendikdasmen.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an mengatakan, survei ini mengambil tema “Evaluasi 1 Tahun Kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah”.

“Sebanyak 76,4% masyarakat mengaku puas (gabungan sangat puas 12,7% dan cukup puas 63,7%) dengan kinerja Kemendikdasmen, sementara yang mengatakan tidak puas 14,6% (gabungan kurang puas 12,6% & sangat tidak puas 2,0%), dan yang tidak tahu/tidak jawab 9,1%,” katanya di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Selain menilai kinerja kementerian, Arus Survei Indonesia juga menilai kinerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Hasilnya, sebanyak 78,6% masyarakat mengaku puas dengan kinerja sang menteri.

“Sebanyak 78,6% masyarakat mengaku puas (gabungan sangat puas 12,0% & cukup puas 66,6%) dengan kinerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Abdul Mu’ti, sementara yang mengatakan tidak puas 11,4% (gabungan kurang puas 9,7% & sangat tidak puas 1,7%), dan yang tidak tau/tidak jawab 10,1%,” katanya.

Sementera itu, terkait komunikasi publik Kemendikdasmen, sebanyak 74,5% responden menilai baik. “Sebanyak 74,5% masyarakat menilai baik (gabungan sangat baik 13,1% & cukup baik 61,4%) terkait komunikasi publik yang dijalankan oleh Kemendikdasmen, sementara yang mengatakan tidak baik 12,1% (gabungan kurang baik 9,8% & sangat tidak baik 2,3%), dan yang tidak tahu/tidak jawab 13,5%,” ucapnya.

Sebagai informasi, survei dilaksanakan pada tanggal 18 – 25 Oktober 2025 secara nasional di 38 provinsi di Indonesia, melalui telesurvei dengan metode penarikan sampel random digit dialing (RDD). Jumlah sampel1200 responden, dengan asumsi simple random sampling maka margin of error (MoE) adalah +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyayangkan apabila pendisiplinan siswa dilakukan dengan kekerasan. Di sisi lain, Mu’ti menyayangkan jika kasus ini dibawa ke ranah hukum, termasuk tindakan pemerintah daerah yang mudah mencopot jabatan kepala sekolah.

Menurut Mu’ti, Kemendikdasmen telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dalam MoU tersebut diatur penanganan kasus kekerasan di sekolah tak harus dibawa ke ranah hukum selama bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

”Kami ada MoU dengan Kapolri. Saat ada kekerasan di sekolah, sepanjang bukan tindakan kriminal, itu tak akan diproses. Yang dikedepankan adalah restorative justice,” ucap Mu’ti, Senin (20/10/2025).

Restorative justice atau keadilan restoratif pendekatan penyelesaian perkara pidana mengedepankan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Mu’ti juga menyoroti soal kepala sekolah dan guru di daerah yang sering tidak dapat lepas dari dinamika politik di daerah.

“Karena itu, pembinaan guru oleh pemerintah pusat bakal diperjuangkan agar kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kariernya berdasarkan meritokrasi. Hal ini agar kepala sekolah dan guru tidak dipolitisasi untuk kepentingan sesaat,” ucapnya.

Mu’ti menambahkan, guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, Kemendikdasmen mengaturnya agar mengikuti meritokrasi. Aturannya meliputi, antara lain, kepala sekolah harus mengikuti pelatihan calon kepala sekolah dan ada sertifikat calon kepala sekolah.

“Untuk kepala sekolah di sekolah negeri, ditetapkan minimal golongan IIIC atau minimal delapan tahun sebagai guru supaya pengalaman dan matang memimpin,” katanya.