kami telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp198 miliar dan mendukung operasional kurang lebih sekitar 211 dapur MBG (Makan Bergizi Gratis)

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) berkomitmen untuk terus mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya melalui pembiayaan bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) senilai Rp198 miliar hingga triwulan I 2026.

“Sampai dengan saat ini, kami telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp198 miliar dan mendukung operasional kurang lebih sekitar 211 dapur MBG (Makan Bergizi Gratis),” ujar Direktur Risk Management BSI Grandhis Helmi Harumansyah di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya juga memberikan layanan virtual account (VA) serta cash management system untuk membantu kegiatan operasional harian SPPG.

Melalui layanan tersebut, perseroan telah mampu menjangkau lebih dari 1.600 dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut yang mayoritas berlokasi di Aceh, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain program MBG, Grandhis menyampaikan bahwa perseroan juga mendukung pengembangan koperasi, UMKM, dan usaha produktif lainnya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penyaluran kredit tersebut telah mencapai Rp2,61 triliun dengan jumlah penerima manfaat 17.732 nasabah selama kuartal I tahun ini.

“Untuk program KUR, total outstanding-nya sampai dengan hari ini kurang lebih sekitar Rp25,7 triliun,” ucap Grandhis.

Sedangkan terkait program 3 Juta Rumah, pihaknya memberikan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp145,7 miliar kepada 894 nasabah sepanjang Januari-Maret 2026, dengan outstanding mencapai Rp5,72 triliun.

Selanjutnya, perseroan juga menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) bagi nasabah UMKM.

Grandhis menuturkan, selama triwulan I 2026, pihaknya telah memberikan pembiayaan pada supply side sejumlah Rp4,7 miliar kepada pihak pengembang (developer).

Sementara penyaluran KPP kepada nasabah UMKM sebagai demand side mencapai Rp360 miliar bagi 1.131 nasabah pada periode tersebut.

Program pemerintah lainnya yang juga didukung oleh BSI adalah pengembangan ekosistem bulion atau bank emas. Bank BUMN syariah tersebut pun menjadi bank emas pertama yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025.

“Sampai dengan hari ini dari lini bisnis bullion, yaitu tabungan emas, cicil emas, dan juga gadai, kami mengelola emas kurang lebih sekitar 23,05 ton emas,” kata Grandhis Helmi Harumansyah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani aturan terkait penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dengan nilai mencapai Rp6,68 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Sarana Multigriya Finansial dalam rangka pelaksanaan penugasan, yang diundangkan pada 30 Desember 2025.

"Pemerintah Pusat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial untuk penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan guna menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tulis Pasal (1), dikutip Rabu (4/2/2026).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa pemberian PMN dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta upaya menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menilai perlu adanya penyediaan sumber dana jangka menengah dan jangka panjang di sektor perumahan, khususnya melalui dukungan likuiditas kepada perbankan penyalur FLPP.

Untuk itu, pemerintah pusat memberikan penugasan kepada PT Sarana Multigriya Finansial sebagai lembaga yang menyediakan likuiditas bagi perbankan penyalur program tersebut.

Nilai penambahan PMN yang diberikan kepada SMF tercatat sebesar Rp6,68 triliun atau tepatnya Rp6.684.022.705.000. Seluruh dana penyertaan modal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

harus lebih jelas, cepat menjelaskan kepada rakyat supaya bisa menikmati KUR Perumahan dari Pak Prabowo

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk memanfaatkan program kredit perumahan yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Saat sosialisasi di Gedung Swatantra Wibawa Mukti Kompleks Pemkab Bekasi di Cikarang, Jumat, Ara mengatakan Program KUR Perumahan merupakan inovasi baru yang dijalankan pemerintah sehingga kecepatan merespons permohonan oleh para birokrat diperlukan agar kebijakan ini dapat segera dimanfaatkan masyarakat secara luas.

"Ayo dong, kasih kesempatan, makanya ini program bagus, birokrat-birokrat harus lebih jelas, cepat menjelaskan kepada rakyat supaya bisa menikmati KUR Perumahan dari Pak Prabowo. Nggak pernah ada ini, baru sekali ini saja," kata Ara di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat.

Dia menyebutkan program ini penting bagi masyarakat agar mereka tidak lagi bergantung pada rentenir yang selalu menerapkan skema memberatkan.

Menurut dia, sosialisasi ini sekaligus menjadi pintu pembuka bagi masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk mendapatkan informasi berkaitan plafon pinjaman, durasi, bunga maupun persyaratan permohonan.

"Kita sebagai birokrat harus cepat, kuasai masalah, kalau masyarakat bertanya harus segera direspons, bunga berapa, uang maksimal berapa, waktu berapa lama, syaratnya apa. Ayo kita gerak cepat begitu lho. Kita terus, kita terus ya, yang penting program ini terus berjalan, manfaatkan ini, supaya rakyat nggak usah ke rentenir lagi, ini bunganya hanya enam persen, padahal kalau ke rentenir berapa, ya kan?," ucapnya.

Dirinya pada kesempatan ini juga berinteraksi langsung dengan perwakilan berbagai sektor usaha meliputi 196 pelaku UMKM, 38 kontraktor, 56 pengembang perumahan, 60 pengemudi ojek daring hingga 22 pengusaha toko bangunan.

Mereka pun dipertemukan langsung dengan pihak perbankan dari Bank BRI dan BJB. Sosialisasi ini turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.

Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyambut baik program tersebut sebagai solusi untuk menghindarkan masyarakat dari jeratan pinjaman daring maupun rentenir.

Ia menyebut KUR Perumahan sebagai langkah strategis untuk membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan yang lebih manusiawi.

"Karena kan sekarang kita berupaya menghindari masyarakat dari pinjol, rentenir dan program KUR ini paling tepat," katanya.

Asep menjelaskan bagi pelaku UMKM, program ini sangat membantu dalam akses permodalan tanpa jaminan. Pemerintah memastikan fasilitas pinjaman di bawah Rp100 juta dapat diakses secara mudah.

"Bagi pelaku UMKM program ini bisa membantu pinjaman modal untuk nilai pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa harus ada jaminan," ucapnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir memastikan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat akses pembiayaan melalui KUR dan FLPP.

"Diskusi panel ini dilaksanakan untuk menjelaskan skema program kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka percepatan warga yang ingin memiliki rumah atau untuk usaha terkait dengan jasa perbankan," katanya.

Pemkab Bekasi juga telah membebaskan sejumlah biaya perizinan sebagai bentuk dukungan guna menekan harga penjualan rumah subsidi. Kebijakan tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni.

"Perannya yang pertama tadi kita sudah membebaskan PBG untuk perumahan, BPHTB kita juga sudah bebaskan sehingga dengan tidak adanya PBG dan BPHTB ini bisa menekan nilai penjualan," katanya.

Program ini diprioritaskan bagi masyarakat yang telah memiliki usaha atau kebutuhan pembiayaan rumah seperti pelaku UMKM, kontraktor, pengemudi ojek daring hingga pengembang jasa konstruksi dan pengusaha toko bangunan.

Ia mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui bank-bank pemerintah dengan bunga rendah dan tanpa jaminan. "Jadi ini khusus untuk mereka yang sudah berusaha karena harus ada tempat usaha atau tempat tinggal," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025