Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Nasional (BSN), entitas hasil spin off unit syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) segera merealisasikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan pada tahun ini.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan guna mengejar target akhir tahun dan mendukung program strategis pemerintah, perseroan mendorong penyaluran senilai Rp500 miliar.

Proses KUR Perumahan ini akan dijalankan sepenuhnya oleh Bank BSN dengan persiapan yang sudah matang dan diproyeksikan mulai berjalan paling lama dua bulan ke depan setelah mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Proses KUR Perumahan akan dijalankan oleh Bank BSN. Persiapannya sudah sangat matang. Nanti juga ada langkah untuk rumah tapak dan rumah susun subsidi yang aturannya sudah dikeluarkan," ujarnya dikutip, Kamis (14/5/2026).

Selain itu, Bank BSN juga bersiap masuk ke pembiayaan rumah tapak dan rumah susun subsidi sesuai aturan terbaru. Proyek mercusuar yang akan digarap adalah rencana pengembangan Kota Baru di Kabupaten Tangerang menggunakan lahan dari Kementerian Hukum seluas 3 hingga 4 hektar.

Kota Baru tersebut nantinya akan menjadi contoh kawasan terpadu mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, hingga olahraga bagi MBR dan menengah tanggung.

BSN mencatatkan performa penyaluran KPR Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 16.523 unit per April 2026. Realisasi tersebut setara dengan total plafon pembiayaan senilai Rp2,7 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia.

Alex mengatakan kinerja kuat per April 2026 tersebut didorong program perumahan rakyat.

Sebelumnya pada 2025 realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, tahun ini BSN menargetkan sebanyak 73.700 unit.

"Kami akan meningkatkan realisasi kinerja realisasi KPR Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah setiap tahunnya untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya.

Lebih lanjut, pencapaian Bank BSN hingga akhir April 2026 menempatkan perseroan pada posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar perumahan KPR Subsidi sebesar 23,4%.

Adapun segmen perbankan syariah, Bank BSN menempati posisi pertama dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah mencapai 84% atau setara 16.523 unit.

"Kami menargetkan penyaluran KPR Subsidi skema FLPP sebanyak 73.700 unit di tahun 2026 ini melalui berbagai inovasi layanan digital dan penguatan kolaborasi dengan ekosistem properti," imbuh Alex.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, saat ini tengah dilakukan simulasi opsi tenor panjang hingga 40 tahun.

Opsi ini ditujukan terutama bagi pekerja muda seperti PNS, TNI, dan Polri yang baru memulai karier. Sosialisasi ke sektor perbankan terkait skema ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) angkat bicara soal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian aturan RBB tidak banyak. Hanya saja dalam aturan RBB terbaru, OJK menambahkan lampiran terkait program pemerintah yang dapat dikerjakan oleh bank.

“Jadi lebih detail saja diungkapkan di situ, ada lampiran khusus,” kata Nixon dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Nixon menegaskan bahwa, sebagai bank milik negara, perseroan akan selalu mendukung program-program pemerintah. BTN sendiri telah terlibat dalam berbagai program pemerintah seperti Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain itu, BTN turut berpartisipasi dalam pembiayaan sektor pangan, dengan membantu Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

“Buat kami ini bukan sesuatu yang baru, hanya mendetailkan di lampiran RBB terkait dengan pengerjaan atau rencana kerja yang terkait dengan program pemerintah di 2026, 2027, dan seterusnya,” jelasnya.

Sementara itu, Nixon mengakui bahwa perseroan memang tidak terlibat dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) lantaran sejak era Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, BTN diputuskan tidak terlibat dalam program ini.

“Untuk KDMP kan memang kita diputuskan tidak ikut. Bukan kita yang meminta, kita diputuskan tidak ikut. Itu dari pemerintah, dari Kemenkeu zaman bu Sri Mulyani,” ungkapnya.

Dalam catatan Bisnis, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan anyar tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mencanangkan target pengembangan rumah subsidi 60.000 unit pada 2026, dari realisasi 37.593 unit pada 2025.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono, menyampaikan pada 2025, pihaknya telah merealisasikan pembangunan sebanyak 50.000 unit rumah. Perinciannya, 37.593 unit rumah subsidi, dan sisanya hunian komersial di berbagai wilayah Indonesia.

Pada 2026, para pengembang yang tergabung dalam Himperra menargetkan pembangunan rumah sebanyak 75.000 unit, dengan rincian 60.000 unit hunian subsidi dan 15.000 unit komersial.

“Hal itu sejalan dengan komitmen organisasi dalam mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia,” paparnya dalam siaran pers, Minggu (8/2/2026).

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indonesia memiliki 93,55 juta kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, backlog kepemilikan rumah mencapai 12,57 juta KK, sedangkan backlog kualitas yakni rumah yang tidak layak huni mencapai 16,59 juta KK.

Kemudian, berdasarkan pemetaan backlog per wilayah, kawasan urban mencatat backlog kualitas sebanyak 2,10 juta keluarga dan backlog kepemilikan mencapai 4,56 juta keluarga. Adapun, wilayah pesisir memiliki backlog kualitas yang lebih tinggi, yakni 5,22 juta keluarga, dengan backlog kepemilikan sebanyak 2,60 juta keluarga.

Angka tersebut menggambarkan persoalan kelayakan hunian masih lebih dominan di kawasan pesisir dibandingkan kawasan perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha memacu ketersediaan rumah.

Pada 2025, penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencatatkan rekor tertinggi dengan penyaluran 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.

Sementara itu, Himperra ikut serta dalam pembangunan infrastruktur air di wilayah terdampak banjir di Aceh. Menurut Ari Tri Priyono, keterbatasan akses air bersih menjadi salah satu persoalan utama setelah bencana.

Sebanyak 20 titik sumur bor yang dilengkapi dengan sistem Reverse Osmosis (RO) dibangun di lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Barat. Sistem RO ini dirancang agar masyarakat dapat langsung mengakses air yang layak konsumsi, sekaligus meminimalisasi risiko penyakit yang kerap muncul akibat buruknya sanitasi setelah bencana banjir.

Menjelang bulan Ramadan, Himperra juga melakukan program pemulihan sarana ibadah dan menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak banjir.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas kontribusi Perseroan dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat. Dalam kunjungannya ke Kantor Pusat BRI, Rabu (4/2/2026), Maruarar menegaskan bahwa peran BRI sangat strategis, khususnya dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah pemerintah.

Ia mencatat kontribusi BRI dalam pembiayaan rumah subsidi naik signifikan hingga 100%. Pada tahun 2024, BRI membiayai sekitar 16 ribu unit rumah subsidi, sementara pada 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 32 ribu unit, yang merupakan salah satu kenaikan tertinggi di antara bank penyalur.

“Saya datang kesini, bertemu dengan Direktur Utama BRI Pak Hery Gunardi untuk mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Betul, saya terima kasih sekali. Artinya, ada 32 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), baik petani, nelayan, buruh, asisten rumah tangga, sopir, pengemudi ojek, dan profesi lainnya yang kini dapat memiliki rumah berkat dukungan dan kerja keras BRI,” ujar Maruarar.

Sejalan dengan itu, Maruarar Sirait turut menekankan bahwa pembangunan dan penyaluran kredit rumah subsidi tidak hanya berdampak pada penerima manfaat secara langsung, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja serta perputaran ekonomi masyarakat. Dampak tersebut dirasakan mulai dari pekerja bangunan yang terlibat dalam pembangunan rumah subsidi, pelaku usaha toko material sebagai pemasok bahan bangunan, hingga para sopir angkutan yang mendistribusikan material ke lokasi pembangunan.

Selain memberikan multiplier effect bagi perekonomian, Maruarar juga menekankan pentingnya memastikan manfaat program perumahan berlanjut hingga peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, ia menyoroti peran ekosistem BRI Group melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menurutnya, Program PNM Mekaar sebagai pembiayaan ultra mikro dinilai efektif membantu ibu rumah tangga dalam mengembangkan usaha, seperti kuliner hingga kerajinan tangan. Dukungan BRI terhadap program ini menjadi bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat kecil, sekaligus membangun ekosistem berkelanjutan antara penyediaan hunian layak dan penguatan ekonomi keluarga guna mendorong peningkatan kesejahteraan. Tercatat, hingga saat ini, lebih dari 2,8 juta nasabah PNM Mekaar telah naik kelas dan memperoleh akses layanan keuangan melalui Pegadaian dan BRI, sehingga dapat mengembangkan usaha secara lebih luas.

“Negara hadir melalui BRI. Jadi, negara tidak membiarkan rakyatnya, tetapi negara hadir untuk membantu dan menyelamatkan, termasuk agar masyarakat terbebas dari praktik rentenir melalui akses pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau,” pungkas Maruarar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Hery Gunardi pun menyambut baik apresiasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sekaligus menegaskan bahwa sebagai bank rakyat di Indonesia, BRI secara konsisten menjalankan mandat bisnis yang berpihak pada segmen masyarakat kecil.

“BRI saat ini memiliki lebih dari 7.500 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kemampuan distribusi yang luas tersebut, kami dengan senang hati mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Kekuatan jaringan ini menjadikan BRI memiliki kesiapan ekosistem yang kuat untuk mendukung dan mempercepat implementasi program-program strategis pemerintah, termasuk di sektor perumahan,” ucap Hery.

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses hunian, diketahui sepanjang 2025 BRI telah merealisasikan penyaluran KPR Subsidi sebesar Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur di seluruh Indonesia. Dari total tersebut, sekitar 97% disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang berkontribusi langsung dalam mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani aturan terkait penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dengan nilai mencapai Rp6,68 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Sarana Multigriya Finansial dalam rangka pelaksanaan penugasan, yang diundangkan pada 30 Desember 2025.

"Pemerintah Pusat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial untuk penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan guna menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tulis Pasal (1), dikutip Rabu (4/2/2026).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa pemberian PMN dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta upaya menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menilai perlu adanya penyediaan sumber dana jangka menengah dan jangka panjang di sektor perumahan, khususnya melalui dukungan likuiditas kepada perbankan penyalur FLPP.

Untuk itu, pemerintah pusat memberikan penugasan kepada PT Sarana Multigriya Finansial sebagai lembaga yang menyediakan likuiditas bagi perbankan penyalur program tersebut.

Nilai penambahan PMN yang diberikan kepada SMF tercatat sebesar Rp6,68 triliun atau tepatnya Rp6.684.022.705.000. Seluruh dana penyertaan modal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melaksanakan akad massal rumah subsidi yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di mana, total rumah yang disalurkan pada akad kali ini mencapai 50.030 unit.

Prabowo menjelaskan, lewat penyaluran rumah ini, masyarakat diharapkan dapat tinggal dan berlindung di rumah yang layak.

"Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang membanggakan tetapi masih jauh dari usaha yang harus kita capai," jelasnya dalam agenda Akad Massal 50.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 di Banten, Sabtu (20/12/2025).

Adapun, akad massal 50.030 unit rumah subsidi ini digelar di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten. Di mana, acara akad massal ini digelar secara hybrid.

Sebanyak 300 akad akan dilakukan di lokasi acara diikuti oleh 11 Bank Penyalur, sedangkan sisanya 49.730 akad lainnya akan berlangsung secara online diikuti oleh 39 Bank Penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kab/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatatkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk periode 19 Desember 2025 tercatat berada di angka 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 Bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan didukung oleh 7.998 pengembang.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa Penyerahan FLPP tersebut menunjukkan tren positif lantaran melampaui capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Data tersebut memperlihatkan bahwa KPR subsidi terbukti laris manis menjelang akhir tahun. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah [MBR] yang menyatakan minatnya untuk memperoleh KPR subsidi tersebut. Data tersebut sekaligus menunjukkan angka tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2010,” ujarnya.

Sebagai gambaran, dalam empat tahun terakhir penyaluran dana FLPP tercatat hanya sebesar 109.253 unit di 2020. Kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 178.728 unit, diikuti tahun berikutnya 226.000 unit dan tahun 2023 sebanyak 229.000 unit. Terakhir, pada 2024 penyaluran rumah subsidi dilaporkan tembus 200.300 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) mengungkap tren bisnis properti pada 2026 bakal melanjutkan perbaikan atau berada di dalam tren positif. Hal tersebut salah satunya didorong oleh sejumlah program yang digulirkan pemerintah mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Direktur CTRA, Budiarsa Satrawinata menjelaskan bahwa sejumlah paket ekonomi seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan mendorong geliat bisnis properti nasional.

"Apalagi pemerintah sendiri juga melihat ini merupakan satu industri yang bisa menggerakkan ekonomi secara nasional. Di mana sekarang kan data menunjukkan bahwa saat ini kontribusi industri properti itu terhadap PDB kan kira-kira antara sekitar 15%," kata Budiarsa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Ditambah lagi, tambahkan Budiarsa, pemerintah turut menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan yang tak hanya mendukung pendanaan bagi sisi suplai saja melainkan turut menyasar sisi demand.

Mempertimbangkan dampak ekonomi turunan yang besar mencapai 183 sektor, Budiarsa menyebut sektor properti menjadi salah satu motor yang efektif untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi ke depan.

"Jadi kalau saya lihat potensinya sih sangat positif ya dengan adanya upaya dari pemerintah sendiri yang untuk menggalakkan pergerakan industri," jelasnya.

Untuk diketahui, percepatan realisasi program 3 Juta Rumah juga tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang resmi diundangkan sejak 30 Juni 2025.

Dalam beleid itu Prabowo menetapkan setidaknya 8 poin utama dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang semestinya dapat dijalankan oleh kementerian teknis yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepanjang 2025.

Pertama, Prabowo membidik persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan tembus di level 67%. Kedua, jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi mencapai 314.124 unit per tahun.

Ketiga, jumlah unit rumah baru yang terbangun dapat mencapai 476 unit per tahun. Keempat, jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya ditarget mencapai 38.504 unit per tahun.

Kelima, jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu baik milik maupun sewa dapat mencapai 1.944 unit per tahun. Keenam, jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan mencapai 273.200 unit per tahun.

Ketujuh, terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (rekomendasi kebijakan) satu unit. Terakhir, membidik luasan hektare permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu dapat mencapai 177,84 hektare (ha/tahun).

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan langkah besar untuk menggerakkan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun. Program ini diharapkan menjadi mesin penggerak baru yang tidak hanya mendukung sektor properti, tapi juga menumbuhkan efek berganda ke berbagai lini usaha rakyat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, sektor perumahan memiliki daya dorong ekonomi yang sangat besar karena melibatkan banyak pihak mulai dari pekerja, kontraktor, hingga pelaku UMKM. Apalagi kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 350.000 unit tahun ini.

"Ide untuk buat KUR perumahan yaitu untuk menggerakkan, karena perumahan ini kan sangat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Satu rumah subsidi itu yang kerja 5 orang. Berarti kalau 350.000 itu kali aja 5. Mungkin ada juga yang bisa beberapa orang mengerjakan sama-sama ya," kata Maruarar dalam Property Point CNBC Indonesia, dikutip Jumat (7/11/2025).

Dampak ekonomi dari satu proyek perumahan tidak berhenti di pekerja lapangan saja. Rantai ekonomi yang terbentuk dari pembangunan rumah meluas hingga ke industri bahan bangunan dan sektor konsumsi di sekitar proyek.

"Belum lagi industrinya, belum lagi toko bangunannya ada, kemana-mana kan bolak-balik truk yang bawa ada kneknya. Di dalam toko bangunan, toko material, pasti ada barang-barang dari hasil industri, ada semen, ada pasir, ada paku, ada cat, ada lampu. Itu berapa banyak yang kerja," ujarnya.

Tak hanya itu, aktivitas ekonomi kecil di sekitar proyek juga ikut menggeliat.

"Belum lagi warung, nggak ada proyek perumahan ya nggak ada warungnya, ibu-ibu jualan di situ, makan, beli berasnya, beli ayamnya, beli telurnya. Ini ekosistem yang sangat luar biasa. Makanya harapannya menggerakkan ekonomi," lanjutnya.

Foto: Rumah subsidi di Bogor yang diresmikan Presiden Prabowo. (CNBC Indonesia/Robertu Andrianto) Rumah subsidi di Bogor yang diresmikan Presiden Prabowo. (CNBC Indonesia/Robertu Andrianto)

Karena potensi pengganda ekonomi yang begitu besar, pemerintah menilai program KUR Perumahan ini sangat tepat untuk diluncurkan.

"Itu dari perumahan itu sangat tepat. Kita bikin KUR perumahan, dan jumlahnya juga luar biasa besar, Rp130 triliun. Kita makanya sosialisasi masif, dibantu perbankan semua pegerak kampus, yang udah kalau nggak salah ITB, UI, Unpar, Trisakti. Bank juga udah banyak banget, Mandiri, beberapa lagi, BTN, BRI, BNI, Nobu, Bank Jabar juga," jelasnya.

Program ini tidak hanya menyasar pengembang besar, tapi juga memberi ruang bagi UMKM yang bergerak di sektor perumahan, mulai dari kontraktor kecil hingga pelaku usaha bahan bangunan.

"Bagi UMKM itu apakah kontraktor, developer, atau kebangunan. Tapi yang UMKM itu disubsidi bunganya. Kan biasanya minjem duit ke bank, misalnya 10 persen, 11 persen, ini disubsidi 5 persen. Kan luar biasa," ujarnya.

Program ini juga dirancang agar mendorong pertumbuhan dari dua sisi: penawaran (supply) dan permintaan (demand).

"Kemudian dari sektor sisi, itu tadi supply-nya, dari segi demand-nya, misalnya ibu-ibu yang berusaha di rumahnya, merenovasinya rumahnya, itu dikasih UMKM bisa sampai Rp500.000.000, dan bunganya 6 persen. Jadi dari segi demand dan supply, dua-duanya jalan. Dan ini terobosan, nggak pernah ada," tegas Maruarar.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Magelang. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif Bank Jateng dalam sosialisasi program unggulan Pemerintah Kota Magelang, "Hunian Nyaman," pada Selasa (21/10/2025).

Sosialisasi yang dihadiri oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Wakil Wali Kota Sri Harso, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan pengembang (APERSI Jawa Tengah) ini bertujuan untuk membuka akses kepemilikan rumah bersubsidi dengan cicilan yang ringan.

Dalam program "Hunian Nyaman," Pemkot Magelang menggandeng berbagai pihak, termasuk Bank Jateng, untuk memfasilitasi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini menjadi solusi nyata bagi 588 ASN Pemkot Magelang yang tercatat belum memiliki rumah.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang, Tri Nugroho, menegaskan kesiapan bank untuk mendukung penuh program ini.

"Kami sangat bangga dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan program 'Hunian Nyaman'. Komitmen kami adalah menyediakan akses pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi para ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Tri Nugroho.

Lebih lanjut, Tri Nugroho menjelaskan bahwa hal tersebut adalah wujud tanggung jawab Bank Jateng sebagai Bank Pembangunan Daerah untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan, memastikan setiap ASN dapat memiliki hunian yang layak, nyaman, dan sehat sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat.

Kepala Disperkim Kota Magelang, Bowo Adrianto, menjelaskan lebih lanjut bahwa melalui KPR FLPP, calon pembeli (khusus ASN dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta per bulan) dapat memperoleh rumah seharga maksimal Rp166 juta dengan bunga rendah dan bantuan uang muka senilai Rp4 juta.

Kemitraan antara Pemkot Magelang, Bank Jateng, dan asosiasi pengembang ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kepemilikan rumah bagi warga Kota Magelang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), banyak peserta mempertanyakan nasib dana yang sudah mereka setor. Namun, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan, hak peserta tetap akan dijamin dan dana yang telah disimpan akan dikembalikan sesuai ketentuan saat kepesertaan berakhir.

"Kalau eksistensi kelembagaan kan tidak berubah ya, artinya layanan eksistensi tetap harus berjalan. Apa yang menjadi hak peserta yang dulu udah nabung kemudian harus kita kembalikan, kita kembangkan dananya. Kita kembalikan pada saat berakhir kepesertaan ketika pensiun. Itu tetap kita lakukan, layanan itu tetap kita lakukan," kata Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers BP Tapera di Menara Mandiri, Selasa (4/11/2025).

Meski demikian, BP Tapera masih tetap menjalankan tugas-tugas utama yang sudah diamanatkan, termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi.

"Penyaluran FLPP sebagai mandat, sebagai operator investasi pemerintah itu tetap kita lakukan. Yang tidak boleh, yang belum masih di-hold adalah terkait dengan pengerahan dana berbasis simpanan. Nah itu yang harus di-clear-kan dulu dengan konsepsi penataannya nanti," jelasnya.

Langkah ke depan akan sangat bergantung pada hasil penataan ulang regulasi Tapera setelah putusan MK tersebut. Pemerintah dan parlemen masih perlu menyusun kembali dasar hukum baru agar program ini bisa berjalan sesuai konstitusi.

"Kalau penataan undang-undangnya udah selesai, udah disahkan lagi oleh parlemen, apakah ini inisiatif pemerintah tentunya, tentu baru bisa kita jalankan model bisnis yang baru secara konstitusional," ujar Heru.

Ia menambahkan, BP Tapera diberi waktu dua tahun untuk melakukan penyesuaian dan penataan ulang sistem berdasarkan aturan baru yang akan dibentuk.

"Kita diberi waktu 2 tahun, ya untuk melakukan penataan ulang konstruksi dari Undang-Undang Tapera-nya sendiri," tutur Heru.

Dengan begitu, peserta Tapera yang sudah menyetor iuran tak perlu khawatir. Layanan kelembagaan tetap berjalan, dan hak mereka atas dana simpanan akan dikembalikan ketika masa kepesertaan berakhir, sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 menyatakan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). MK menyatakan UU Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagaimana amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

"3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Senin (29/9/2025), seperti dikutip dari situs resmi MK, Selasa (4/11/2025).

Dengan putusan ini, kepesertaan Tapera tidak lagi wajib. Keputusan ini diambil karena MK menilai UU Tapera memaksakan pungutan dan meniadakan kehendak bebas yang merupakan hakikat dari menabung, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera yang diwajibkan bagi pekerja. MK memberikan waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk menata ulang UU Tapera.

Foto: Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Menara Mandiri II, Selasa (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Menara Mandiri II, Selasa (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelontirkan derasnya stimulus fiskal dan program ekonomi mulai menetes ke sektor perbankan.

Sejumlah kebijakan digelontorkan seperti penempatan dana pemerintah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Seiring hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai berbagai kebijakan pemerintah ke sektor keuangan dan perbankan telah memberikan dorongan positif terhadap kinerja kredit nasional.

Meski demikian, OJK tetap mewaspadai potensi lonjakan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) dan moral hazard di tengah derasnya stimulus fiskal dan moneter.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa perbankan, terutama kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), menjadi mitra strategis dalam menyalurkan berbagai program pemerintah ke sektor riil.

Program tersebut mencakup penempatan dana pemerintah, KUR, FLPP, penghapustagihan UMKM, hingga pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Secara umum kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai telah berkontribusi pada peningkatan likuiditas dan mendukung pertumbuhan kredit,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (21/10/2025).

Meski demikian, OJK menilai percepatan penyaluran kredit harus tetap diimbangi seleksi dan pengawasan ketat. Dian menegaskan, percepatan tanpa mitigasi risiko yang memadai berpotensi mendorong lonjakan NPL dan menimbulkan moral hazard di sektor perbankan.

“Kedua hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah dan OJK,” ujarnya.

OJK mencatat, hingga Agustus 2025 pertumbuhan kredit perbankan mencapai 7,56% (year-on-year) dengan kualitas aset yang relatif terjaga, ditandai dengan NPL gross sebesar 2,28% dan NPL net 0,87%. Likuiditas perbankan juga masih ample, dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 202,62%, jauh di atas ketentuan minimum, serta Loan to Deposit Ratio (LDR) di level 86,05%.

Dari sisi realisasi program, penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun telah dilakukan secara bertahap hingga September 2025, sementara penyaluran KUR hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp180,01 triliun kepada 3,07 juta debitur. Kredit kepemilikan properti juga tumbuh 7,14% yoy menjadi Rp821,23 triliun dengan NPL terjaga di 2,61%.

Dian menambahkan, OJK terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas program pemerintah dan stabilitas sistem keuangan.

“Perbankan berperan sebagai intermediasi terhadap penyaluran kredit yang efektif dan berkualitas dengan dukungan manajemen risiko yang terukur. Dengan demikian, penyaluran kredit akan berkelanjutan,” katanya.

OJK juga meminta bank menyalurkan kredit secara selektif ke sektor produktif, khususnya UMKM, dengan memanfaatkan data alternatif dan credit scoring untuk menekan biaya penilaian risiko. Pemerintah pun disarankan memberikan insentif, seperti subsidi bunga, hanya kepada kredit sektor prioritas yang tercatat lancar.

“Pemberian kredit perbankan harus tetap mengedepankan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan,” tegas Dian.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) M. Ashidiq Iswara menilai berbagai kebijakan pemerintah secara umum efektif dalam mendorong pertumbuhan kredit, terutama di sektor-sektor prioritas. Menurutnya, langkah-langkah tersebut turut memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Meski demikian, efektivitasnya akan tergantung pada kondisi sektor riil, sehingga evaluasi berkala tetap diperlukan agar manfaatnya lebih optimal,” ujarnya.

Ashidiq menambahkan, tantangan utama saat ini masih bersumber dari ketidakpastian ekonomi global dan kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi. Beberapa sektor juga masih dalam tahap pemulihan sehingga permintaan kredit belum sepenuhnya pulih.

“Namun, Bank Mandiri tetap fokus menjaga kualitas pertumbuhan kredit melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang kuat,” jelasnya.

Ke depan, katanya, Bank Mandiri akan terus bersinergi dengan pemerintah dan regulator untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan penyaluran kredit, termasuk melalui penguatan digitalisasi proses kredit dan perluasan ekosistem pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku usaha UMKM.

Selain itu, Ashidiq menyebut bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif dinilai berperan penting menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi.

Namun, keseimbangan tetap perlu dijaga agar tidak menimbulkan moral hazard, dan Bank Mandiri berkomitmen memastikan seluruh kebijakan dijalankan secara prudent dan bertanggung jawab.