Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani aturan terkait penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dengan nilai mencapai Rp6,68 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Sarana Multigriya Finansial dalam rangka pelaksanaan penugasan, yang diundangkan pada 30 Desember 2025.

"Pemerintah Pusat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial untuk penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan guna menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tulis Pasal (1), dikutip Rabu (4/2/2026).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa pemberian PMN dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta upaya menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menilai perlu adanya penyediaan sumber dana jangka menengah dan jangka panjang di sektor perumahan, khususnya melalui dukungan likuiditas kepada perbankan penyalur FLPP.

Untuk itu, pemerintah pusat memberikan penugasan kepada PT Sarana Multigriya Finansial sebagai lembaga yang menyediakan likuiditas bagi perbankan penyalur program tersebut.

Nilai penambahan PMN yang diberikan kepada SMF tercatat sebesar Rp6,68 triliun atau tepatnya Rp6.684.022.705.000. Seluruh dana penyertaan modal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih harus menyuntikkan modal kepada BUMN kendati pengelolaannya kini telah beralih ke Danantara.

Sekadar informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran (TA) 2025 kepada sejumlah BUMN dan lembaga. Totalnya mencapai Rp14,4 triliun.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memerinci bahwa PMN 2025 tunai untuk diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Kemudian, PMN nontunai 2025 adalah untuk Badan Bank Tanah berupa barang milik negara (BMN).

"Penyertaan Modal Negara Tahun 2025 diarahkan untuk menjalankan penugasan pemerintah," terang Misbakhun pada rapat kerja dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Secara terperinci, PMN untuk KAI yakni senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset dan retrofit KRL Jabodetabek dan kelanjutan PMN TA 2024.

Kemudian, PMN untuk INKA senilai Rp473 miliar untuk penguatan kapasitas industri perkeretaapian nasional guna menjaga ketersediaan kapasitas angkutan penumpang wilayah Jabodetabek serta kelanjutan PMN 2024.

Selanjutnya, PMN untuk Pelni senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan tiga buah kapal serta kelanjutan PMN TA 2024.

Lalu, terbesar adalah untuk PT SMF sebesar Rp6,68 triliun untuk penyediaan pembiayaan perumahan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Terakhir, adalah PMN nontunai senilai Rp2,96 triliun untuk Badan Bank Tanah. PMN nontunai ittu meliputi barang milik negara (BMN) Kementerian ATR/BPN dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna mendukung program 3 Juta Rumah.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyebut PMN dari APBN tetap disuntikkan ke BUMN kendati sudah berada di bawah Danantara, khusus untuk BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah saja. Artinya, BUMN yang menjalankan fungsi public service obligation (PSO) akan tetap bisa mendapatkan dukungan BUMN.

"PMN-nya lebih karena PSO, karena di undang-undangnya kan setiap penugasan kepada Danantara itu dibiayai oleh pemerintah karena ini bentuknya adalah PSO, penugasan, sehingga didanai pemerintah. Tetapi di luar itu, kalau perbaikan perusahaan itu dilakukan oleh Danantara," terang Dony usai rapat tersebut.