Mataram (ANTARA) - Sebanyak 400 kilogram kedelai edamame hasil tanam warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, laku terjual dalam satu hari usai panen.

Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat, M. Fadli di Lombok Barat, Rabu, menjadikan keberhasilan tersebut sebagai motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan berbasis pertanian yang tidak hanya memberikan keterampilan kepada warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing di pasaran.

"Alhamdulillah, panen ketiga pada Selasa (30/6) kemarin kembali membuahkan hasil yang sangat baik. Sebanyak 400 kilogram edamame habis terjual dalam sehari," katanya.

Dengan laku terjual di pasaran, Fadli menilai hal ini sebagai bukti bahwa hasil budi daya warga binaan memiliki kualitas yang baik dan semakin dipercaya masyarakat.

"Untuk itu, kami optimistis target produksi tiga sampai empat ton hingga akhir masa panen dapat tercapai," ujarnya.

Ia mengakui bahwa keberhasilan panen ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh jajaran lapas dan warga binaan dalam mengelola lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) secara produktif.

"Melalui wadah ini kami ingin warga binaan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang bernilai ekonomi. Harapannya, mereka memiliki bekal untuk memulai hidup yang lebih mandiri setelah bebas," ucapnya.

Panen 400 kilogram ini dilakukan di atas lahan seluas 5 are dari total area budidaya edamame seluas 0,9 hektare. Tanaman dipanen secara bertahap dan masih menyisakan lima kali panen lagi dengan target produksi keseluruhan mencapai empat ton.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai program Kampung Bahagia di Kota Jambi berpotensi menjadi percontohan sebagai program nasional.

"Ini mudah-mudahan kalau berhasil, maka bisa diduplikasi, tidak saja di Jambi tetapi di rukun tetangga (RT) lain di Indonesia," kata Bima saat melakukan kunjungan kerja ke rukun tetangga (RT) 14, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Rabu.

Ia mendorong program Kampung Bahagia bukan sekadar penataan fisik, melainkan instrumen kuat untuk pemberdayaan masyarakat dan transparansi anggaran.

Upaya memastikan ada satu standar yang sama untuk mengelola keuangan, tidak konsumtif dan berdimensi jangka panjang.

Selain itu, sekaligus memberikan pesan keterlibatan warga secara langsung dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan nilai kuat mengenai pentingnya gotong royong.

Mantan Wali Kota Bogor itu juga mengingatkan agar pengelolaan dana ditingkat kelompok kerja (Pokja) dan RT memiliki standar yang jelas. Program harus terus didampingi dan diawasi selama berjalan dengan melibatkan seluruh dinas terkait dalam mengawal jalannya Kampung Bahagia.

Ia mengatakan dengan sistem pembinaan yang matang dan kolaborasi antardinas, diyakini Kampung Bahagia tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat Jambi secara berkelanjutan.

Dia memastikan saat program tersebut berjalan baik dan memberikan dampak, penghargaan dari pemerintah pusat dan masyarakat akan datang menghampiri di masa kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana.

"Pak Wali kita tantang dulu satu tahun ini, kita lihat dulu angka-angkanya sebelum dan setelahnya bagaimana. Kalau nanti ada hasilnya saya yakin reward itu akan menunggu," ujar dia.

Ketua Forum RT Kota Jambi Suparyono menambahkan keberadaan Kampung Bahagia sangat berarti bagi masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan rukun tetangga.

Program Kampung Bahagia dinilai dapat menumbuhkan rasa kepemilikan bersama dari masyarakat, karena adanya upaya untuk membangun tempat tinggal yang nyaman tersebut dengan usaha sendiri.

Pemkot Jambi menyuntikkan dana langsung sebesar Rp100 juta per RT, yang dikelola pemerintah untuk kebutuhan perbaikan jalan, drainase, hingga penerangan.

"Kita telah memasang kamera pengawas di setiap sudut strategi untuk memberikan rasa aman, termasuk kegiatan jaga malam (Siskamling) rutin untuk menumbuhkan kebersamaan," kata Suparyono menjelaskan.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin semakin banyak pekerja memiliki kompetensi K3. Semakin kuat kompetensi itu, semakin besar pula peluang terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum tahap (batch) kedua dengan kuota 2.100 peserta dari seluruh Indonesia, dengan pendaftaran dibuka pada 6–12 April 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pembukaan batch kedua ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperluas akses pekerja terhadap kompetensi K3 yang makin dibutuhkan dunia kerja.

“Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja dan masyarakat untuk menjadi Ahli K3 yang kompeten, sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia melanjutkan, program ini dibuka saat kebutuhan perusahaan terhadap Ahli K3 terus meningkat. Di tengah risiko kecelakaan kerja, tuntutan kepatuhan, dan kebutuhan menjaga produktivitas, keberadaan Ahli K3 ia nilai tidak lagi bisa dipandang sekadar pelengkap.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan, penguatan kompetensi K3 bukan hanya menyangkut pemenuhan aturan, melainkan juga perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Karena itu, lanjutnya, akses terhadap pembinaan dan sertifikasi K3 harus makin terbuka dan menjangkau lebih banyak pekerja.

“Kami ingin semakin banyak pekerja memiliki kompetensi K3. Semakin kuat kompetensi itu, semakin besar pula peluang terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujar Yassierli.

Seperti pada batch pertama, program ini gratis untuk biaya pembinaan/pelatihan. Peserta hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023.

Rinciannya meliputi Rp150.000 untuk Sertifikat Pembinaan Pelatihan K3, Rp120.000 untuk Evaluasi SKP AK3, dan Rp150.000 untuk Penerbitan SKP.

Skema ini memberi ruang lebih luas bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi tanpa terbebani biaya pelatihan.

Di sisi lain, perusahaan juga mendapat manfaat karena kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memahami keselamatan dan kesehatan kerja terus meningkat.

Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan bagi peserta. Calon peserta minimal lulusan D3 dan wajib melampirkan scan ijazah asli dalam format PDF, scan KTP dalam format PDF, pasfoto berlatar merah dalam format JPG, scan dokumen asli Surat Pernyataan Kesediaan Peserta Mengikuti Pembinaan yang telah ditandatangani di atas materai dalam format PDF, Curriculum Vitae dalam format PDF, serta scan dokumen asli Surat Keterangan Sehat dalam format PDF.

Peserta juga wajib menyiapkan handphone untuk absensi, komputer atau laptop/PC untuk mengikuti rangkaian pembinaan, serta mengikuti ujian yang dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi dijadwalkan berlangsung pada 27 April hingga 13 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan melalui tautan https://s-link.kemnaker.go.id/AK3UGRATISBATCH2.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman/PKP) kan kementerian baru, baru satu tahun dan sebagainya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan Prabowo Subianto meminta percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat serta mengurangi backlog perumahan nasional.

"Tapi sebetulnya Presiden ingin ini (pembangunan 3 juta rumah) cepat, cepat," kata Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Hashim mengungkapkan dirinya bertemu Presiden beberapa minggu lalu untuk membahas perkembangan program tersebut, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Indonesia.

Dia menuturkan dalam pertemuan tersebut, Presiden menilai pelaksanaan program pembangunan perumahan terkesan berjalan lambat sehingga perlu adanya percepatan agar target penyediaan hunian bagi masyarakat dapat segera terealisasi.

Hashim menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi adalah proses birokrasi, mengingat kementerian yang menangani sektor perumahan merupakan kementerian baru sehingga masih memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program.

"Terus terang saya beberapa minggu lalu saya ketemu Presiden, bicara mengenai program ini, (pembangunan 3 juta rumah). Presiden tanya kenapa program perumahan agak lambat, kesannya lambat di pemikiran Presiden," jelas Hashim.

"Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman/PKP) kan kementerian baru, baru satu tahun dan sebagainya," tambah Hashim.

Meski demikian, ia optimistis program tersebut dapat segera berjalan lebih cepat dengan dukungan berbagai pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang turut berpartisipasi dalam pengembangan hunian berbasis kawasan transportasi.

"Dan terus terang saja saya lihat, saya bisa laporkan dengan beliau (Presiden) dengan Kereta Api Indonesia, dengan partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu dari KAI ini akan segera terwujud (pembangunan 3 juta rumah)," ucap Hashim.

Diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) membangun 5.484 unit hunian yang terintegrasi transportasi publik di aset lahan sekitar Stasiun Manggarai Jakarta, Stasiun Kiaracondong Bandung, Stasiun Semarang Poncol, dan Stasiun Surabaya Gubeng sebagai dukungan terhadap program pemerintah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat perkotaan.

"PT Kereta Api Indonesia mendukung program pembangunan nasional melalui pemanfaatan aset perkeretaapian untuk menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik," kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Pembangunan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan pihak terkait lainnya dengan konsep kawasan berbasis transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD).

Adapun hunian yang akan dibangun meliputi tipe 45 dan tipe 52 bagi masyarakat perkotaan. Pembangunan hunian tersebut segera dimulai dan ditargetkan penyerahan kunci unit kepada penghuni dapat dilakukan pada awal tahun 2027 mendatang.

Lebih lanjut dia mengatakan perusahaan itu juga mencatat memiliki sekitar 320 juta meter persegi lahan di seluruh Indonesia yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) guna memperluas akses hunian perkotaan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025)

Pertemuan ini dikarenakan rendahnya serapan anggaran belanja Kementerian PU.

"Kita kan beberapa waktu lalu disampaikan memang penyerapan kita rendah, jadi kita diskusi bagaimana bisa mempercepat penyerapan bayaran dari beliau," ungkap Dody usai pertemuan.

Total anggaran Kementerian PU pada 2025 adalah Rp85,7 triliun setelah mendapatkan penambahan pada pertengahan tahun. Hingga akhir September 2025, anggaran yang sudah terealisasi mencapai Rp41,3 triliun atau 48,2%.

Dody juga sudah menyampaikan rencana tiga bulan ke depan kepada Purbaya, sehingga diperkirakan belanja bisa terserap 94%.

"Prognosis saya ketahui yang 94% lebih itu bisa benar-benar tercapai," jelasnya.

Purbaya menambahkan, belanja Kementerian PU besar dampaknya terhadap perekonomian. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PU menjadi mesin penggerak perekonomian lewat program infrastruktur.

Maka dari itu, beberapa program yang tadi disampaikan antara lain irigasi dan jalan desa harus bisa dieksekusi.

"Itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan dengan belanja kementerian PU ini," kata Purbaya.

Secara umum Purbaya puas dengan penjelasan Kementerian PU. Meski demikian, Purbaya akan kembali mengecek realisasi pada akhir Oktober.

"Jadi saya puas dengan penjelasan dan mereka sudah mengajukan dokumen-dokumen yang pas, yang diperlukan ke Kementerian Keuangan. Tinggal eksekusi jadi nggak ada masalah. Tapi tetap akhir Oktober saya akan lihat lagi," paparnya.

Jika tidak sesuai rencana, Purbaya akan menarik lagi dana tersebut dan dialokasikan ke program lain yang membutuhkan.

"Kalau nggak ada yang maju ya saya ambil lagi duitnya, kira-kira begitu. Tapi kan komitmen beliau clear, dia akan belanjakan tepat waktu, tepat sasaran. Yang untuk saya penting adalah uang itu dipakai betul untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan ke 4 tahun ini," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank DBS Indonesia bersama DBS Foundation menyalurkan dana hibah senilai Rp48 miliar untuk program pemberdayaan kelompok perempuan dan kaum muda melalui kerja sama dengan Yayasan Mercy Corps Indonesia dan Yayasan Plan International Indonesia.

Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika mengatakan, DBS Foundation hadir dengan visi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat rentan, termasuk kaum muda dan perempuan yang memiliki keterbatasan akses.

“Dengan dana hibah Rp48 miliar yang dikucurkan untuk program ini, kami percaya dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas,” kata Mona dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain memberikan bantuan pendanaan, Mona menambahkan bahwa pihaknya juga memastikan seluruh program kemitraan ini dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi seluruh penerima manfaat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

Untuk kerja sama dengan Yayasan Mercy Corps Indonesia, program akan menyasar 40.000 perempuan dan anak muda pemilik/pengelola usaha mikro dan kecil di Semarang, Surabaya, dan Medan.

Program yang dinamakan “Financial Inclusion for Women Entrepreneurs” ini ditargetkan berjalan selama dua tahun, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan keuangan perempuan pemilik/pengelola usaha mikro dan kecil.

Program bersama Yayasan Mercy Corps Indonesia mencakup pelatihan dan pendampingan literasi digital, manajemen keuangan, akses produk dan layanan keuangan dari lembaga jasa keuangan formal, dan pemasaran digital.

Executive Director Yayasan Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis menyambut baik kolaborasi bersama DBS Foundation dan Bank DBS Indonesia. Pihaknya percaya, kerja sama ini akan memperluas dampak positif sekaligus memberikan lebih banyak ruang bagi perempuan dan anak muda pemilik/pengelola usaha mikro dan kecil untuk berkembang.

Sementara itu, program bersama Plan Indonesia diberi nama “You Rise (Youth be Ready, Inclusive, Skilled, Empowered)” serta akan diselenggarakan selama dua tahun di Jakarta, Medan, dan Surabaya.

Program ini membuka akses pelatihan bagi 100.000 kaum muda usia 18-29 tahun, termasuk 60 persen perempuan dan 3 persen penyandang disabilitas.

You Rise akan mengombinasikan pengembangan keterampilan, literasi keuangan, dan akses kerja agar peserta lebih siap memasuki pasar kerja serta membangun kesehatan finansial yang lebih stabil.

Executive Director Plan Indonesia Dini Widiastuti mengatakan, pihaknya berkomitmen membantu kaum muda agar lebih siap bersaing melalui program literasi finansial dan peningkatan keterampilan kerja bersama DBS Foundation.

“Kami percaya, ketika pintu kesempatan dibuka seluas-luasnya, kaum muda akan tumbuh menjadi kekuatan transformasi yang membawa perubahan nyata,” kata Dini.

Adapun inisiatif kerja sama dengan dua mitra baru ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang DBS Foundation sejak 2023 untuk memberi dukungan pendanaan hingga 1 miliar dolar Singapura selama 10 tahun ke depan di Asia.

Dukungan ini memiliki fokus mendorong inklusi (fostering inclusion) dan menyediakan kebutuhan dasar (providing essential needs) melalui berbagai program yang menjawab tantangan nyata di masyarakat.

Sebelumnya pada Januari 2025, Bank DBS Indonesia bersama DBS Foundation meluncurkan program pembangunan sosial perdana bersama The Asia Foundation, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, dan Dicoding senilai 9 juta dolar Singapura atau lebih dari Rp100 miliar untuk tiga tahun ke depan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan rencana pembentukan Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan. Tim ini nantinya akan diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tim ini nantinya akan banyak menangani masalah yang ditemui oleh pelaku usaha serta investor di Tanah Air. Dengan adanya tim ini, Purbaya berharap masalah iklim investasi di Tanah Air yang banyak dipengaruhi oleh masalah perizinan dapat diselesaikan.

"Jadi kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang mau dibentuk dengan Menko Perekonomian," kata Purbaya selepas acara investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Adapun, Purbaya mengundang direktur utama dan ekonom bank BUMN, swasta hingga sekuritas ke acara investor meeting sore ini. Dalam pertemuan dengan para investor pemegang surat utang pemerintah ini, mereka ternyata menyoroti perihal iklim investasi di Indonesia. Mereka bertanya kenapa belum juga membaik.

Purbaya pun mengaku permasalahan terkait dengan iklim investasi ini ada pada masalah perizinan. Ini sudah terjadi lama dan pihaknya tidak berwenang untuk memperbaiki.

"Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu. Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi, itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan, kita nggak bisa betulin," kata Purbaya.

Oleh karena itu, dengan adanya Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan, Purbaya yakin dirinya bisa membantu menangani masalah para investor dan pelaku usaha.

"Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis," tambahnya.

Dia pun berjanji pihaknya akan mengelar perkara untuk aduan pelaku bisnis tersebut setiap minggunya.

"Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ," paparnya.