Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) blak-blakan membutuhkan alokasi pagu anggaran jumbo mencapai Rp219,81 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa nilai tersebut disusun berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur nasional, dan penyelesaian sejumlah kontrak tahun jamak yang masih berjalan.

Adapun, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.S-228/MK.03/2026 dan No.B-385/D.9/PP.04.03 ditetapkan bahwa pagu indikatif Kementerian PU TA 2027 hanya sebesar Rp98,47 triliun.

"Sehingga dengan pagu indikatif tersebut masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/6/2026).

Dody memerinci bahwa lubang anggaran sebesar Rp121,34 triliun itu diperlukan untuk mendanai sejumlah infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya, anggaran untuk memenuhi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pemeliharaan jalan dan jembatan nasional.

Selain itu, ceruk anggaran jumbo ini juga diperlukan untuk memperluas layanan air minum layak, peningkatan sanitasi, hingga pengelolaan persampahan di berbagai daerah.

Sektor penunjang seperti prasarana pendidikan dan penanganan bencana yang bersifat prioritas turut masuk dalam daftar proyek yang belum mendapat alokasi anggaran pada pagu indikatif TA 2027.

Menyiasati kebutuhan anggaran tersebut, Dody mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan permohonan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.

"Berdasarkan hal tersebut, maka pada tanggal 22 Mei 2026, Kementerian PU telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menjelaskan kebutuhan yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun," pungkas Dody.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap adanya rencana efisiensi anggaran sebesar Rp12,71 triliun pada dipa tahun anggaran (TA) 2026 guna menjaga kesehatan fiskal nasional.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan langkah efisiensi tersebut sebagaimana mandat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, pelaksanaan efisiensi dilakukan melalui mekanisme optimalisasi pagu belanja sebagai respons atas dinamika ekonomi global dan upaya menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Sebagai informasi, semula pagu anggaran Kementerian PU pada 2026 ditetapkan sebesar Rp118,89 triliun. Dengan adanya rencana efisiensi tersebut, maka pagu anggaran tersisa sebesar Rp106,18 triliun.

Dody menekankan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyesuaian detail alokasi unit organisasi (Unor) internal bersama Kementerian Keuangan untuk menetapkan prioritas proyek yang tetap berjalan.

Proses revisi anggaran ini ditargetkan rampung pada pertengahan bulan ini sebelum dipaparkan secara resmi kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan akhir.

"Kami belum menyampaikan secara detail [rencana output proyek dengan anggaran baru] untuk mendapat persetujuan di Komisi V karena kami masih melakukan revisi anggaran bersama Unor terkait dan Kemenkeu yang diberikan tenggat waktu (deadline) 15 April 2026," lanjut Dody.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kebutuhan percepatan alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp6,35 triliun pada tahun ini.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa dana tersebut diperlukan untuk menjaga kesinambungan pengerjaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan seluruh arahan yang telah disepakati. Namun, percepatan di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan dan pencairan anggaran. Kami berharap anggaran dapat segera direalisasikan agar pekerjaan yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan diselesaikan," ujar Dody dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Adapun, secara total kebutuhan pendanaan penanganan infrastruktur di tiga provinsi tersebut mencapai Rp73,98 triliun untuk periode 2025–2028. Khusus untuk tahun anggaran 2026, total kebutuhan diproyeksikan menyentuh angka Rp25,40 triliun.

Dody menuturkan, pihaknya memprioritaskan alokasi tambahan ini guna menutup celah pendanaan pada pekerjaan yang sudah dimulai sejak masa tanggap darurat. Tanpa ketersediaan likuiditas yang cepat, kelanjutan proyek mitigasi di lapangan terancam terhambat.

"Kami telah menangani sejumlah infrastruktur prioritas sejak masa tanggap darurat sebagai bentuk respon cepat di lapangan. Seperti perbaikan jembatan dan jalan serta rencana pembangunan sabo dam. Kendala utama kami adalah keterbatasan anggaran, sehingga kami berharap ada percepatan pencairan, agar pekerjaan dapat terus berjalan dan memberikan kepastian pembayaran di lapangan," jelasnya.

Sementara itu, data Kementerian PU menunjukkan progres sektor air baku dan air bersih saat ini mencapai 72%. Sebanyak 165 dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau 94% tercatat telah kembali fungsional.

Pada sektor konektivitas, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional telah berfungsi 100%. Namun, untuk jaringan daerah, baru 67% atau 1.181 jembatan terdampak yang berhasil dipulihkan.

Di sektor permukiman, pemerintah melaporkan pembangunan 1.456 unit rumah dari target 1.545 unit telah rampung. Realisasi penanganan hunian tersebut diklaim sudah menyentuh angka 93,22%.

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, kementerian berencana membangun 108 unit sabo dam di wilayah rawan bencana. Program ini juga akan disinergikan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif.

"Koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait terus kami lakukan agar seluruh program berjalan selaras. Pada prinsipnya, apa yang disampaikan dalam forum ini sejalan dengan langkah yang telah kami kerjakan di lapangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut akan membangun 222 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa total pagu anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut mencapai Rp1,97 triliun.

"Untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari BGN [Badan Gizi Nasional] sebesar Rp1,97 triliun untuk membangun kurang lebih 222 SPPG," kata Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11/2025).

Adapun, sumber anggaran tersebut berasal dari alokasi tambahan anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pagu TA 2025 Kementerian PU.

Dalam laporannya, Kementerian PU mendapat tambahan alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp23 triliun. Dengan demikian total pagu Kementerian PU TA 2025 mencapai Rp109,81 triliun dari sebelumnya di angka Rp86,6 triliun.

"Pagu tersebut mengalami penambahan pagu efektif sampai dengan total Rp23 triliun. Sehingga, total menjadi Rp109,81 triliun," tambah Dody.

Pada kesempatan berbeda, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan capaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan catatan Bisnis, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa sampai dengan 18 September 2025, pihaknya telah membangun 8.344 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang berdiri di berbagai daerah.

Dia menuturkan, pembangunan dapur MBG tersebut telah menyerap anggaran sebesar Rp8,3 triliun.

“Hari ini sudah 8.344 [SPPG], ini sudah [menyerap] Rp8,3 triliun. Kita kejar akhir bulan ini 10.000, sehingga di awal Oktober kita sudah bisa menyerap satu bulan itu Rp10 triliun sendiri,” kata Dadan kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

Dia lantas menjelaskan bahwa penyerapan anggaran program MBG ditargetkan akan semakin meningkat seiring pembangunan dapur SPPG yang terus dikebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR RI menyoroti rendahnya serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga menjelang akhir tahun 2025 yang baru mencapai separuh dari total anggaran tahun ini yang mencapai Rp109,81 triliun.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyoroti eksekusi proyek dan realisasi anggaran Kementerian PU yang dinilai masih minim hingga November 2025.

Lasarus menjelaskan, berdasarkan dokumen yang diterima DPR RI, realisasi anggaran Kementerian PU hingga November 2025 baru mencapai 56,53% dari total pagu tersedia Rp109,81 triliun. Posisinya, dinilai masih jauh dari rencana serapan anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU.

"Berdasarkan data yang kami peroleh, realisasi anggaran Kementerian PU per November 2025 baru mencapai 56,53% dari total pagu Rp 109,81 triliun, di mana capaian ini masih di bawah target rencana awal yaitu 89,03%," kata Lasarus dalam Raker bersama Kementerian PU, Senin (17/11/2025).

Sejalan dengan hal itu, dia meminta Kementerian PU untuk memberikan penjelasan lanjutan mengenai alasan rendahnya realisasi anggaran dan lambannya eksekusi proyek-proyek infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo mengungkap realisasi pagu anggaran Kementerian PU hingga periode 17 November 2025 baru mencapai 59,06% dari total alokasi anggaran tersedia sebesar Rp109,81 triliun.

Dody menjelaskan, total anggaran yang terserap hingga hari ini dilaporkan mencapai Rp64,86 triliun dari total alokasi Rp109,81 triliun, sedangkan progres fisik dilaporkan telah mencapai 61,54%.

"Realisiasi anggaran per pagi ini 17 November 2025 jam 8 pagi, progres fisik mencapai 61,54%, sedangkan progres keuangan 59,06% atau telah terserap Rp64,86 triliun," kata Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11/2025).

Mengacu pada paparan yang disampaikan, realisasi anggaran Kementerian PU tersebut jauh di bawah dari rencana serapan keuangan. Di mana, Kementerian PU semulanya menargetkan realsiasi hingga November dibidik mencapai 89,03%.

Meski demikian, Dody mengaku tetap optimistis dapat mengejar realisasi keuangan tembus 96,77% pada Desember 2025.

"Meski demikian, pada akhir 2025 di Desember 2025 kami masih optimis prognosis keuangan Kementerian PU diproyeksi sampai 96,77%," pungkasnya.

Sebelumnya, lambatnya realisasi anggaran Kementerian PU sempat mendapat perhatian dari Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%.

"Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap," kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, Purbaya mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

"Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkap pihaknya mendapat alokasi pagu tambahan sebesar Rp23 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.

Dody menuturkan, dengan demikian total pagu Kementerian PU TA 2025 mencapai Rp109,81 triliun dari sebelumnya di angka Rp86,6 triliun.

"Pagu tersebut mengalami penambahan pagu efektif sampai dengan total Rp23 triliun. Sehingga, total menjadi Rp109,81 triliun," jelasnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11/2025).

Dody menjelaskan, penambahan tersebut berasal dari buka blokir efisiensi dan juga pengesahan belanja modal LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) untuk pelaksanaan pengadaan lahan sejumlah proyek Kementerian PU.

Perincian pagu efektif dialokasikan untuk salah satunya, pendanaan irigasi daerah tahap 3 yang dilaksanakan melalui Inpres Nomor 2 tahun 2025 sebanyak sebesar Rp3,1 triliun.

Kemudian, pembangunan Sekolah Rakyat tahap 2 melalui Inpres 8 tahun 2025 sebesar Rp5,99 triliun. Serta, pendanaan konstruksi jalan daerah melalui Inpres 11/2025 sebesar Rp4,5 triliun.

"Untuk kawasan swasembada pangan dan energi dan air nasional, yang difokuskan pada saat ini tahun 2025 di Papua Selatan melalui Inpres 14/2025 dengan total alokasi sebesar Rp2,72 triliun yang terdiri dari Rp620 miliar untuk ditjen SDA dan Rp2,1 triliun pada ditjen Bina Marga," tambah Dody.

Adapun, beberapa program kerja prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PU pada tahun 2026 diantaranya pembangunan 15.851 Ha jaringan irigasi, rehabilitasi 197.430 Ha jaringan irigasi, dan penyediaan 500 liter/detik air baku.

Kemudian, mendukung pembangunan 191 km jalan baru, pembangunan 28,19 km jalan tol, preservasi rutin 46.451 km jalan dan 531.969 m jembatan, pembangunan dan preservasi 36,65 km jalan daerah, serta pembangunan dan peningkatan SPAM 918 liter/detik.

Di samping itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan fasilitas pengelolaan air limbah 115.750 KK, pengembangan kawasan strategis 150 Ha, PHTC 1.000 Madrasah, pembangunan 200 unit Sekolah Rakyat, dan lain sebagainya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi anggaran hingga periode Oktober 2025 telah mencapai 60% dari total pagu Tahun Anggaran (TA) 2025 tersedia sebesar Rp84,1 triliun.

Dody memastikan realisasi tersebut telah meningkat signifikan usai sebelumnya Kementerian PU masuk ke dalam 3 besar Kementerian/Lembaga dengan pagu besar, tapi realisasinya masih di bawah 50% pada Kuartal III/2025.

"Sekarang mungkin sekitar hampir 60% kali ya, karena kan tiap hari ini kita percepat penyelesaian tender, kita percepat kontrak, segala macam," jelasnya saat ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas Pangudi Luhur, Bekasi, Senin (27/10/2025).

Seiring dengan hal itu, Dody optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada akhir 2025. Salah satunya, dengan mempercepat tender sejumlah proyek baru.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai proyek apa saja yang akan dikebut dalam waktu dekat, dia enggan merinci.

Sebelumnya, realisasi anggaran Kementerian PU juga sempat mendapat perhatian dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menjelaskan, realisasi anggaran Kementerian PU yang cenderung minim tersebut salah satunya disebabkan oleh proses pencairan yang memakan waktu di awal politik anggaran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Memang ada tantangan untuk bisa berlari kencang ketika anggarannya baru dicairkan. Nah, saya berpesan tentunya terus mengawal juga, agar di waktu yang sudah tinggal, bisa dikatakan Dua bulan bisa tercapai," imbuh AHY.

Dipantau Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal mendorong realisasi anggaran Kementerian PU yang tergolong masih rendah di level 60% dari total pagu tersedia TA 2025 sebesar Rp84,1 triliun.

Purbaya menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%.

"Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap," kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, dia mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

"Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal mendorong realisasi anggaran Kementerian PU yang tergolong masih rendah di level 50% dari total pagu tersedia TA 2025 sebesar Rp84,1 triliun.

Purbaya menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%.

"Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap," kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, dia mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

"Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap bahwa politik anggaran yang terjadi di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi penyebab utama lambatnya realisasi anggaran.

Meski demikian, dia optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada Desember 2025. Dia juga mengatakan saat ini realisasi anggaran pembangunan infrastruktur telah berkisar di angka 52%.

"Sudah 52% per hari ini, tapi sebetulnya sih, tadi itu kan di awal cuma dikasih 29% [dari total kebutuhan anggaran], terus naik lagi, naik lagi, jadi politik anggarannya cukup lama. Insya Allah kita percepat, nanti by December bisa 94% lebih lah," ungkapnya.

Kemudian, tambah Dody, eksekusi pengembangan infrastruktur di tahun pertama rezim Prabowo dinilai tak terlalu ekspansif karena memang hanya difokuskan pada penguatan fondasi yang akan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

"Capaiannya, sebenarnya tahun pertama ini kan masih fondasi, ya. Fondasi untuk bisa melompat ke tahun ke-2 dan seterusnya dengan lebih cepat lagi," kata Dody.

Dody menambahkan, pada tahun pertama ini juga pihaknya tengah fokus melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Evaluasi khususnya dilakukan terhadap pembangunan bendungan yang sudah dijalankan, tapi belum dilengkapi oleh saluran jaringan irigasi sehingga belum dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Adapun, pada tahun depan Dody mengaku fokus pembangunan akan dilakukan pada proyek yang mendukung swasembada pangan serta swasembada energi Prabowo.

"Sama, mendukung Asta Cita pasti yang utama, misalnya yang utama kan swasembada pangan, energi dan air. Nanti kan tetap fokusnya di bagaimana bendungan-bendungan yang ada irigasi yang ada di seluruh Indonesia raya," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025)

Pertemuan ini dikarenakan rendahnya serapan anggaran belanja Kementerian PU.

"Kita kan beberapa waktu lalu disampaikan memang penyerapan kita rendah, jadi kita diskusi bagaimana bisa mempercepat penyerapan bayaran dari beliau," ungkap Dody usai pertemuan.

Total anggaran Kementerian PU pada 2025 adalah Rp85,7 triliun setelah mendapatkan penambahan pada pertengahan tahun. Hingga akhir September 2025, anggaran yang sudah terealisasi mencapai Rp41,3 triliun atau 48,2%.

Dody juga sudah menyampaikan rencana tiga bulan ke depan kepada Purbaya, sehingga diperkirakan belanja bisa terserap 94%.

"Prognosis saya ketahui yang 94% lebih itu bisa benar-benar tercapai," jelasnya.

Purbaya menambahkan, belanja Kementerian PU besar dampaknya terhadap perekonomian. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PU menjadi mesin penggerak perekonomian lewat program infrastruktur.

Maka dari itu, beberapa program yang tadi disampaikan antara lain irigasi dan jalan desa harus bisa dieksekusi.

"Itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan dengan belanja kementerian PU ini," kata Purbaya.

Secara umum Purbaya puas dengan penjelasan Kementerian PU. Meski demikian, Purbaya akan kembali mengecek realisasi pada akhir Oktober.

"Jadi saya puas dengan penjelasan dan mereka sudah mengajukan dokumen-dokumen yang pas, yang diperlukan ke Kementerian Keuangan. Tinggal eksekusi jadi nggak ada masalah. Tapi tetap akhir Oktober saya akan lihat lagi," paparnya.

Jika tidak sesuai rencana, Purbaya akan menarik lagi dana tersebut dan dialokasikan ke program lain yang membutuhkan.

"Kalau nggak ada yang maju ya saya ambil lagi duitnya, kira-kira begitu. Tapi kan komitmen beliau clear, dia akan belanjakan tepat waktu, tepat sasaran. Yang untuk saya penting adalah uang itu dipakai betul untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan ke 4 tahun ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada sore ini, Jumat (17/10/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Purbaya tiba di Kantor Kementerian PU yang berlokasi di Kecamatan Selong, Kebayoran Baru pada pukul 16.43 WIB.

Meski demikian, belum diketahui maksud kedatangan Purbaya. Akan tetapi, dirinya belakangan ini giat menyambangi Kementerian/Lembaga dalam rangka memantau serapan anggaran TA 2025.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa Kementerian PU sebagai kementerian teknis pembangunan infrastruktur masuk ke dalam 3 besar kementerian yang memiliki anggaran besar, tetapi realisasinya masih rendah.

"Beberapa K/L dengan anggaran besar, kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN [Badan Gizi Nasional] per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menanggapi hal itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut bahwa politik Anggaran yang terjadi di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi penyebab utama masih rendahnya penyerapan anggaran.

Meski demikian, dia optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada Desember 2025. Dia juga mengatakan saat ini realisasi anggaran pembangunan infrastruktur telah berkisar di angka 52%.

"Sudah 52% per hari ini, tapi sebetulnya sih, tadi itu kan di awal cuma dikasih 29% [dari total kebutuhan anggaran], terus naik lagi, naik lagi, jadi politik anggarannya cukup lama. Insya Allah kita percepat, nanti by December bisa 94% lebih lah," ungkapnya.