Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pemerintah bersama dunia usaha dan industri dapat berkolaborasi untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan (skill) pekerja, termasuk bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, salah satu wujud kolaborasi tersebut adalah penyelenggaraan pelatihan upskilling dan reskilling bagi pekerja terdampak PHK serta pencari kerja.

Ia menilai langkah ini penting untuk membekali tenaga kerja dengan kompetensi baru agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pelatihan upskilling dan reskilling merupakan kunci agar pekerja tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Kompetensi menjadi modal untuk membuka peluang kerja maupun usaha baru,” ujar Yassierli.

Menaker menegaskan, peningkatan kompetensi tenaga kerja harus diiringi dengan penguatan hubungan industrial agar tercipta industri yang produktif, tangguh, dan berdaya saing.

Sejalan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengembangkan lima level maturitas hubungan industrial, yakni Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Pada level tertinggi, perusahaan tidak hanya mampu membangun hubungan yang harmonis dengan serikat pekerja, tetapi juga berkolaborasi menciptakan ekosistem industri yang kuat, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.

“Semangatnya adalah membangun daya tahan industri melalui kolaborasi lintas sektor. Saya berharap kegiatan ini menjadi model untuk memperkuat sinergi tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, serta menginspirasi perusahaan-perusahaan lain dalam menerapkan praktik baik Hubungan Industrial Pancasila,” kata Menaker Yassierli.

Di sisi lain, Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Rianto Probo Hartono mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pelatihan yang diinisiasi Kemnaker bagi 150 pekerja terdampak PHK dan pencari kerja.

Program tersebut merupakan kelanjutan kolaborasi antara Sampoerna, Kemnaker, dan pemerintah daerah yang telah dimulai sejak 2025.

“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja merupakan kunci untuk memperkuat hubungan industrial nasional. Kami berharap sinergi ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Rianto.

Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperluas dengan meningkatkan jumlah peserta pelatihan menjadi 1.130 orang sehingga semakin banyak pekerja terdampak PHK dan pencari kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan jumlah alumni peserta Magang Nasional (MagangHub) yang langsung terserap ke dunia kerja bisa meningkat pada tahun 2026.

“Targetnya (serapan ke dunia kerja) bisa sebanyak mungkin,” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan berdasarkan data terkini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sudah terdapat sejumlah perusahaan yang merekrut 30 persen dari 102 ribu orang peserta Magang Nasional Angkatan I/Tahun 2025.

Namun, ia tidak merinci lebih lanjut angka pasti dari target peningkatan serapan alumni Magang Nasional ke dunia kerja atau industri pada tahun ini.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, para alumni peserta Magang Nasional diharapkan memiliki nilai tambah, baik dari sisi keterampilan keras dan lunak (hard and soft skills), sehingga membuka peluang lebih besar untuk direkrut perusahaan tempatnya menimba ilmu selama enam bulan.

“Jadi kalau yang sesuai data itu, 30 persen dari 100 ribu kemarin yang angkatan pertama, langsung bekerja di perusahaan itu. Tetapi perusahaan-perusahaan lain tentunya juga mereka pasti ingin mengambil yang sudah berpengalaman magang,” kata Teddy.

Sementara itu, jumlah peserta program ini pada tahun 2026 resmi diperluas menjadi 150 ribu orang, dan program magang ditargetkan untuk dimulai pada awal Agustus.

Adapun kuota peserta pada periode (batch) pertama dari Magang Nasional 2026 adalah sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftarannya akan dibuka pada 15-28 Juli mendatang.

Dari sisi mitra industri, perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara Magang Nasional tahun ini.

Setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para calon peserta Magang Nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus.

Peserta yang lolos program ini nantinya diumumkan pada 7 Agustus, dan hari pertama Magang Nasional 2026 batch I resmi dimulai pada 10 Agustus.

“Insya Allah kita harapkan di tahun ini, di angkatan kedua, akan lebih banyak (peserta), dan tentunya semakin banyak akan semakin baik,” ujar Seskab Teddy.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp4,2 triliun untuk program Magang Nasional (MagangHub) Tahun 2026/Angkatan 2 yang akan dimulai rangkaiannya pada Juli.

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa kuota peserta pada periode (batch) pertama dari Magang Nasional 2026 ini sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftarannya akan dibuka pada 15-28 Juli mendatang.

"Untuk pendaftaran peserta, ini yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu dibuka pada 15-28 Juli. Jadi masih ada kesempatan 2 minggu lagi (bagi peserta untuk mempersiapkan diri)," ujar Menaker.

Sementara itu, perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara Magang Nasional tahun ini.

"Dua minggu ini kesempatan perusahaan untuk mereka login, register ke platform MagangHub, kemudian mem-posting lowongan magang yang dibuka. Silahkan para perusahaan, kementerian dan lembaga memanfaatkan kesempatan ini," kata Yassierli.

"Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi," ujarnya menambahkan.

Setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para calon peserta Magang Nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus.

Peserta yang lolos program ini nantinya diumumkan pada 7 Agustus, dan hari pertama Magang Nasional 2026 batch I resmi dimulai pada 10 Agustus.

Adapun program Magang Nasional juga masuk ke dalam paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026, yang diharapkan mampu memperkuat sektor ketenagakerjaan nasional.

Magang Nasional pun dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Tak hanya itu, Kemnaker juga turut menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub sebagai tindak lanjut setelah program magang selesai.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang kerja yang layak di era digital akan menjadi acuan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan acuan regulasi ini khususnya untuk meningkatkan perlindungan pekerja platform digital.

“Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global. Pemerintah Indonesia menyambut baik lahirnya konvensi ini untuk mewujudkan kerja layak di ekosistem digital,” ujar Yassierli.

Menurut dia, konvensi tersebut akan menjadi referensi penting dalam memperkuat regulasi nasional sehingga perlindungan bagi pekerja ojek online, kurir, dan pekerja platform digital lainnya dapat ditingkatkan tanpa menghambat inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi digital.

Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan.

“Berbagai kebijakan strategis terus diarahkan pada peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja layak, penguatan jaminan sosial, serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR RI tengah merampungkan berbagai regulasi ketenagakerjaan strategis, termasuk menargetkan pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia pun mengajak serikat pekerja/buruh untuk turut berkontribusi melalui masukan konkret agar regulasi yang disusun mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

“Jangan lupa berkontribusi terkait UU Ketenagakerjaan. Kami menunggu masukan-masukan, langkah-langkah konkret (serikat butuh) untuk sama-sama membangun negeri ini,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa buruh atau pekerja dan perusahaan harus menjadi mitra strategis dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah.

Menaker, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menilai kemitraan tersebut penting untuk menjaga daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Menurut Yassierli, hubungan industrial yang kuat tidak cukup hanya mengedepankan keharmonisan, tetapi juga harus mampu membangun kolaborasi yang mendorong kemajuan perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Hubungan industrial harus naik kelas. Tak hanya harmonis, tetapi juga transformatif sehingga pekerja dan perusahaan menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama," ujar dia.

Saat ini, Kemnaker telah menetapkan lima tingkat kematangan hubungan industrial, yaitu Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Menaker Yassierli menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan telah berupaya membangun hubungan industrial yang harmonis.

Namun, tantangan ke depan menuntut perusahaan dan pekerja bergerak lebih jauh menuju hubungan industrial yang proaktif dan transformatif.

Ia menilai level transformatif merupakan tingkat kematangan hubungan industrial yang menempatkan pekerja dan perusahaan sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan bersama.

"Pada level ini, hubungan industrial dibangun tidak hanya untuk menjaga keharmonisan, tetapi juga untuk mendorong kemajuan perusahaan, peningkatan produktivitas, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat," ujar Menaker.

Lebih jauh, ia juga memberikan tiga fokus perhatian bagi perusahaan khususnya di bidang pelayanan publik seperti Jasa Raharja guna mendukung terwujudnya hubungan industrial yang lebih proaktif dan transformatif.

"Pertama, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kedua, mempercepat transformasi digital di lingkungan kerja. Ketiga, memperkuat kontribusi nyata perusahaan bagi bangsa dan negara," katanya.

Di sisi lain, Yassierli berharap perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah disepakati oleh Jasa Raharja dan pekerja dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi landasan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan sekaligus kesejahteraan pekerja.

"Lebih dari itu, PKB ini diharapkan mampu mendorong terciptanya hubungan industrial yang tidak hanya harmonis, tetapi juga kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaludin menyambut baik arahan Menaker dan menegaskan komitmen perusahaan untuk terus membangun lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan kolaboratif.

"PKB ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi antara perusahaan dan pekerja, membangun budaya kerja yang positif, serta memperkokoh komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia," kata Awaludin.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pelatihan vokasi bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pertamina merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional, khususnya melalui pengembangan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri.

“Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif terhadap dinamika dunia kerja,” ujarnya.

Ia juga mendorong Pertamina agar dapat menjadi salah satu contoh dalam pengembangan SDM, pengelolaan hubungan industrial, serta penyiapan keterampilan masa depan (future skills) yang dibutuhkan di berbagai sektor.

“Kami ingin banyak cerita keberhasilan lahir dari Pertamina, termasuk dalam penguatan hubungan industrial dan pengembangan kompetensi SDM,” ujar Yassierli.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi kunci dalam mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri.

Oleh karena itu, perusahaan diharapkan tidak hanya menyediakan akses pembelajaran kerja, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekosistem pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kemnaker semakin penting seiring meningkatnya tuntutan operasional dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Ia menyebut keberhasilan operasional perusahaan tidak hanya ditopang oleh infrastruktur, tetapi juga oleh kesiapan SDM yang mengawaki seluruh proses bisnis dari hulu hingga hilir.

Oki menambahkan, setiap hari ratusan ribu pekerja di lingkungan Pertamina Group terlibat dalam menjaga kelancaran distribusi dan produksi energi nasional.

Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi disiplin serta budaya keselamatan kerja yang kuat.

“Di Pertamina Group, keberhasilan operasi dimulai dari SDM yang mengawakinya. Mereka memastikan seluruh proses berjalan aman, produktif, dan berkinerja tinggi,” kata Oki.

Di sisi lain, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan berharap kolaborasi antara Pertamina dan Kemnaker dapat menjadi langkah awal dalam membangun pusat pengembangan kompetensi keselamatan kerja berstandar nasional hingga regional.

Iriawan menyebut ruang kolaborasi ke depan juga dapat diperluas, tidak hanya pada pelatihan vokasi, tetapi juga pengembangan talenta untuk mendukung transformasi industri, digitalisasi, dan transisi energi menuju Indonesia Emas 2045.

“Saya ingin sinergi ini menjadi tonggak penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul, memperkuat budaya keselamatan kerja, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” kata Iriawan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya persiapan bagi generasi muda Indonesia dengan keterampilan yang relevan dan karakter yang kuat agar mampu menghadapi dunia kerja baru yang terus berubah.

Menaker, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, transformasi digital, ekonomi hijau, pola kerja jarak jauh, serta meningkatnya persaingan global telah membawa perubahan besar terhadap dunia kerja.

"Lanskap dunia kerja terus berubah. Karena itu, kita perlu menyiapkan generasi masa depan agar memiliki kemampuan untuk berkembang dan menghadapi berbagai perubahan yang akan datang," kata dia.

Yassierli mengemukakan, laporan Future of Jobs Report 2025 dari Forum Ekonomi Dunia memperkirakan 22 persen pekerjaan akan terdampak perubahan hingga 2030.

Pada periode yang sama, sekitar 170 juta pekerjaan baru diproyeksikan muncul, sementara 92 juta pekerjaan lainnya berpotensi tergantikan.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan kompetensi di dunia kerja juga terus berkembang.

Dunia kerja masa depan, lanjutnya, tidak hanya membutuhkan penguasaan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan zaman.

Menaker menilai, penguatan keterampilan masa depan menjadi kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menuju 2045.

Indonesia ia sebut memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada 2045 dengan pendapatan per kapita diproyeksikan mencapai 23.000 hingga 30.300 dolar AS sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045.

Menurutnya, peluang tersebut harus didukung SDM yang unggul, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Di tengah bonus demografi yang berlangsung, keberhasilan Indonesia mencapai target tersebut sangat bergantung pada kemampuan menyiapkan generasi yang kompeten dan siap menghadapi perubahan dunia kerja.

"Karena itu, generasi masa depan perlu dibekali keterampilan yang relevan agar mampu beradaptasi dan bersaing di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis," kata Menaker.

Ia juga menegaskan bahwa keterampilan masa depan harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, etika, dan empati merupakan fondasi penting dalam membangun talenta yang berkualitas.

Yassierli menambahkan, di tengah kemajuan AI yang semakin pesat, kemampuan manusia yang tidak dapat digantikan teknologi justru akan semakin bernilai.

Kemampuan membangun kepercayaan, berempati, berkomunikasi, memimpin, dan bekerja sama menjadi keunggulan yang harus terus dikembangkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia menjadi sebuah “mini campus” yang adaptif, modern, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya Kemnaker memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri.

Ia menilai, konsep mini campus dirancang untuk mengubah BPVP dari sekadar tempat pelatihan kerja menjadi pusat pembelajaran vokasi yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, serta mampu membangun ekosistem pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

“Konsep mini campus ini dirancang agar BPVP tidak hanya menjadi tempat pelatihan kerja. Nantinya, BPVP akan bertransformasi menjadi pusat pembelajaran vokasi yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, dan mandiri,” ujar Yassierli.

Menurut dia, melalui konsep mini campus, BPVP diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran vokasi yang didukung sarana dan prasarana modern serta teknologi mutakhir.

Dengan demikian, lulusan pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga inovasi, daya saing, dan kesiapan memasuki dunia kerja.

"Dengan dukungan sarana dan prasarana yang modern, BPVP akan mampu mencetak tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga inovatif, berdaya saing tinggi, dan siap diserap oleh dunia usaha maupun industri,” katanya.

Yassierli pun mengaku optimistis transformasi tersebut akan memperkuat peran BPVP dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan masa depan sekaligus mempercepat penyediaan tenaga kerja kompeten di berbagai sektor industri strategis.

“Saya menginginkan tingkat serapan hasil lulusan pelatihan vokasi di mini campus minimal 80 persen,” ujarnya.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi melalui penyediaan puluhan ribu paket pelatihan gratis bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang terintegrasi dalam portal SIAPKerja.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas), Kemnaker Darmawansyah menegaskan bahwa transformasi BPVP merupakan bagian penting dari upaya membangun ekosistem pelatihan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, BPVP harus mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi yang dekat dengan kebutuhan industri, responsif terhadap perubahan pasar kerja, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Transformasi ini bukan hanya perubahan struktur, tetapi juga perubahan cara kerja, orientasi kerja dan budaya layanan,” kata Darmawansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak peserta yang telah menyelesaikan program Magang Nasional (MagangHub) Tahap III 2025 untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang akan difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) guna memperkuat daya saing mereka di dunia kerja.

Menaker Yassierli, di Jakarta, Kamis, mengatakan Kemnaker tengah menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub sebagai tindak lanjut setelah program magang selesai.

"Peserta MagangHub yang telah menyelesaikan program magang berkesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi. Kami telah menyiapkan sekitar 15 bidang kompetensi yang dapat dipilih untuk diuji di balai-balai pelatihan di bawah naungan Kemnaker," kata Yassierli.

Menurutnya, program tersebut menjadi nilai tambah bagi peserta karena selain memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat magang, mereka juga berkesempatan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

"Ini merupakan layanan yang ingin kami berikan kepada peserta MagangHub. Jadi, peserta tidak hanya mendapatkan portofolio dan sertifikat magang, tetapi juga sertifikat kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Yassierli mengimbau peserta untuk tetap mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi Kemnaker, termasuk mengenai jadwal pendaftaran, pilihan kompetensi, dan tahapan sertifikasi kompetensi.

Selain meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi, ia juga mendorong peserta memanfaatkan platform SiapKerja, khususnya fitur KarirHub, yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan di dalam maupun luar negeri.

"Saat ini, Kemnaker terus memperluas akses informasi pasar kerja dengan mengintegrasikan SiapKerja dengan berbagai portal lowongan kerja swasta sehingga semakin banyak peluang kerja yang dapat diakses masyarakat," kata dia.

Menaker juga menegaskan bahwa peningkatan kompetensi harus menjadi perhatian utama peserta setelah menyelesaikan program magang.

Menurutnya, dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri dan dapat dibuktikan melalui portofolio maupun sertifikasi kompetensi.

"Ke depan, yang dicari industri adalah kompetensi. Mereka tidak hanya melihat seseorang berasal dari sekolah mana, tetapi lebih pada kemampuan yang dimiliki. Kompetensi itu tercermin dari portofolio dan sertifikat kompetensi," tegasnya.

Oleh karena itu, ia berpesan agar peserta terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Menurutnya, kompetensi yang kuat akan menjadi bekal penting untuk bersaing dan membuka lebih banyak peluang kerja di masa depan.

"Tingkatkan terus kompetensi. Itulah modal utama untuk bisa bersaing dan meraih peluang kerja yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri," ujar Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi usulan untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing).

“Kita paham bahwa ada dinamika dan fase saat pembahasan di LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) itu juga ada masukan dari pihak pengusaha, masukan dari teman-teman serikat buruh, serikat pekerja,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Kamis.

“Kami dari pemerintah, kita melihat, ya, kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap untuk meninjau kembali. Tunggu saja,” ujarnya menambahkan.

Adapun sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal pada Kamis (11/6) mengusulkan Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya agar direvisi, di mana skema outsourcing hanya diterapkan pada empat pekerjaan.

Said Iqbal menilai setidaknya ada empat pekerjaan yang masih diperbolehkan menggunakan pekerja alih daya, seperti petugas keamanan/sekuriti, sopir, penyediaan makanan atau katering, dan petugas kebersihan.

Selain itu, ia pun mengusulkan agar status hubungan kerja pekerja outsourcing diperjelas.

Menanggapi hal tersebut, Menaker Yassierli mengatakan aspirasi itu perlu untuk didiskusikan bersama para pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tahapan yang ada.

“Iya, apa pun itu regulasi kan harus ada dialog sosial ya, meaningful participation, dan itu harus kita lewati, ya,” kata Yassierli.

Sementara itu, Permenaker No. 7 Tahun 2026 sendiri merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya.

Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha.

Dalam aturan ini, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada bidang tertentu, yaitu layanan kebersihan; penyediaan makanan dan minuman; pengamanan; penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja; layanan penunjang operasional; serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya wajib memiliki perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan saat ini pemerintah masih berada dalam tahap finalisasi anggaran menjelang pelaksanaan program Magang Nasional (MagangHub) tahun 2026.

“Kondisi saat ini, tentu fase terakhirnya itu adalah terkait dengan anggaran. Ini yang sekarang sedang difinalisasi, dan kita masih menunggu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Itu gambaran kondisi saat ini untuk persiapan angkatan dua program Magang Nasional,” ungkap Menaker Yassierli dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa uang saku bagi para peserta Magang Nasional tahun ini masih sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, tidak berbagi beban (burden sharing) dengan perusahaan mitra, sebagaimana sempat diwacanakan beberapa waktu lalu.

“Ada wacana awalnya bahwa uang sakunya (peserta) itu sharing (dengan perusahaan mitra). Tapi akhirnya kami memutuskan sama seperti angkatan (Magang Nasional) pertama. Jadi 100 persen ditanggung oleh pemerintah,” ujar Yassierli.

Selain itu, Menaker menjelaskan, pemerintah juga telah mengonfirmasi bahwa jumlah peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi dalam pelaksanaan Magang Nasional angkatan kedua atau tahun 2026 adalah sebanyak 150 ribu orang.

“Hasil rapat lintas kementerian, sebenarnya secara prinsipal itu kita sudah menyetujui bahwa, pertama, adalah peningkatan jumlah peserta, yang awalnya (pada tahun 2025) sebanyak 100 ribu, kemudian (tahun 2026) 150 ribu (peserta),” kata Menaker.

Sementara itu, tahap pertama pelaksanaan Magang Nasional tahun 2026 sendiri direncanakan dimulai pada Juli mendatang dengan target awal sekitar 50 ribu orang peserta.

Program selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga memenuhi target nasional yang telah ditetapkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerataan dalam sebaran perusahaan dan peserta yang mengikuti program Magang Nasional (MagangHub) sangat penting untuk diimplementasikan pada angkatan kedua atau tahun 2026.

“Ke depan, kita ingin sebaran itu lebih merata, dan kalau memang peminatnya banyak, nanti kita akan melihat, bisa jadi basisnya adalah distribusi sebaran untuk masing-masing wilayah atau provinsi,” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengakui bahwa sebaran Magang Nasional angkatan pertama masih berfokus di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

“Terkait dengan sebaran peserta magang pada angkatan 1, yang masih banyak itu adalah di Pulau Jawa, dan lebih spesifik lagi di Jakarta. Yang bisa jadi (alasannya) adalah karena memang upah minimumnya lebih besar, atau magang ini dijadikan kesempatan buat adik-adik (peserta) untuk mendapatkan pengalaman juga langsung di pusat, di ibu kota negara,” kata Yassierli.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kemnaker mempertimbangkan basis proporsi, terutama dari perusahaan-perusahaan yang berminat dan membuka lowongan magang, sehingga para lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi dapat menjajal program ini di daerah terdekatnya.

“Nanti basisnya adalah proporsional. Kita punya data lulusan perguruan tinggi setiap provinsi dan itu nanti akan menjadi salah satu pertimbangan agar sebaran itu merata,” kata Menaker.

Kemnaker, lanjut dia, menjadi hub yang menghubungkan antara perusahaan yang membuka lowongan dengan para calon peserta di berbagai provinsi.

“Jadi prosesnya itu perusahaan posting lowongan, kemudian adik-adik peserta magang memilih, baru kemudian kami yang menetapkan,” ujar Yassierli.

“(Misalnya), Oke, ini sudah terlalu banyak di provinsi ini, kita tutup di sini, kita akan tambahkan untuk provinsi yang lain. Tapi, semua juga tergantung kepada jumlah lowongan, jumlah perusahaan di sebaran wilayah masing-masing,” katanya menambahkan.

Sementara itu, tahap pertama pelaksanaan Magang Nasional tahun 2026 direncanakan dimulai pada Juli mendatang dengan target awal sekitar 50 ribu peserta.

Program selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga memenuhi target nasional yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 150 ribu peserta.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026