Pemerintah menghadirkan Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) untuk memperkuat optimisme dunia usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Program ini menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Melalui koordinasi kebijakan yang terpadu serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, PINISI diharapkan mampu mendorong pembiayaan sektor riil guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) Tahun 2026 di Jakarta, Senin (27/04/2026).

“Puji syukur kehadirat Allah SWT karena izinnya kita hadir dalam forum yang membahagiakan dan membanggakan ini yaitu terselenggaranya Program Percepatan Intermediasi Indonesia atau PINISI sebagai wujud sinergi lintas lembaga untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4).

Program PINISI merupakan inisiatif strategi komunikasi dan koordinasi kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk mempercepat intermediasi yang optimal, seimbang, dan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif ini diharapkan menjadi wadah penguatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga guna membangun optimisme dunia usaha serta memperkuat transmisi kebijakan, sekaligus menjadi forum strategis yang mempertemukan Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan berbagai hambatan dalam penyaluran pembiayaan bagi perekonomian, mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, serta menggerakkan sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju.

Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi antarotoritas untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran terus dioptimalkan guna mendukung intermediasi pembiayaan serta memperkuat sektor riil.

Di tengah tantangan ekonomi global, Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat dengan fundamental ekonomi yang terjaga. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk terus tumbuh dibandingkan sejumlah negara lain, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, stabilitas sistem keuangan, serta kinerja sektor eksternal yang tetap solid.

Pemerintah terus mendorong akselerasi pada sektor-sektor prioritas, antara lain hilirisasi, ketahanan pangan, manufaktur, ekonomi digital, serta pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Dalam konteks tersebut, penguatan intermediasi sektor jasa keuangan menjadi kunci dalam memperluas akses pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM dan sektor yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, berbagai instrumen kebijakan terus dioptimalkan, termasuk kredit program yang hingga Maret 2026 telah mencapai Rp78,39 triliun atau sekitar 25 persen dari target tahun 2026. Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diharapkan dapat mengakselerasi implementasi program serta mengatasi berbagai hambatan di sektor riil.

Ke depan, keberhasilan penguatan intermediasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan sinergi yang erat antara Pemerintah, otoritas keuangan, sektor perbankan, dunia usaha, serta akademisi. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh lebih tangguh, adaptif, dan berdaya saing global.

“Saya berharap dengan PINISI, optimisme dunia usaha kembali menguat, intermediasi mengalir ke sektor produktif dan saya mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen dan berkontribusi terhadap inisiatif PINISI ini,” pungkas Menko Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi) sebagai platform strategis bagi otoritas dan pelaku pasar untuk mengurai hambatan pembiayaan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah eskalasi ketidakpastian global.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa inisiatif ini lahir dari urgensi untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Pasalnya, perekonomian global saat ini dihadapkan pada tantangan berat, mulai dari kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat, memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga berlanjutnya era suku bunga tinggi yang memicu tekanan aliran modal keluar capital outflow.

"Oleh karena itu kita terus perlu memperkuat sinergi mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik," ujar Perry dalam acara Kick Off Pinisi di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dia ingin agar Pinisi bukan sekadar menjadi forum diskusi semata. Platform ini ditargetkan mampu menghasilkan langkah konkret dari pipeline proyek yang sudah ada, baik dalam bentuk kesepakatan bisnis, kucuran pembiayaan, hingga realisasi proyek.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa akselerasi pembiayaan atau intermediasi mutlak diperlukan untuk menggerakkan sektor-sektor prioritas nasional.

Sektor prioritas tersebut, lanjutnya, mencakup hilirisasi, ketahanan pangan, manufaktur, ekonomi digital, hingga eksekusi program-program strategis Presiden seperti makan bergizi gratis, pengembangan koperasi desa dan Koperasi Merah Putih, serta pembangunan 3 juta rumah.

"Intermediasi itu sangat penting, lambangnya seperti kuda yang berlari kencang. Sektor jasa keuangan penting terutama untuk menumbuhkan sektor UMKM, sektor yang bisa meningkatkan nilai tambah, dan tentunya menciptakan lapangan kerja," kata Airlangga.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendorong intermediasi perbankan, Menko Airlangga memaparkan bahwa hingga 31 Maret 2026, realisasi kredit program pemerintah untuk UMKM telah mencapai Rp78,39 triliun. Angka tersebut setara dengan 25% dari total target yang ditetapkan pada tahun 2026.

Untuk mengawal laju pertumbuhan dan eksekusi program pemerintah, Presiden juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Program Pemerintah.

Lebih lanjut, Airlangga menyoroti pentingnya upaya urai hambatan (debottlenecking) intermediasi struktural dan strategis di sektor riil. Dia mengaku pemerintah secara rutin menampung keluhan dari sektor swasta untuk dicarikan jalan keluar guna menjaga tingkat kepercayaan (confidence) pelaku usaha lewat Satgas P2SP.

8 Fokus Sinergi Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi)

1. Forum strategis untuk membangun kepercayaan (buildingconfidence) pelaku usaha dalam mendorong perekonomian nasional,
2. Harmonisasi kebijakan dan program strategis antara kementerian dan lembaga yang sejalan dengan kebijakan pembiayaan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas dan program pembangunan nasional,
3. Penyelarasan program untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) intermediasi struktural dan strategis pada sektor riil, dalam fasilitas temu bisnis (businessmatching) antara pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,
4. Dukungan pembiayaan bagi pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,
5. Dukungan pemulihan dan perkembangan keuangan inklusif dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan,
6. Pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi intermediasi sebagai bagian dari perumusan kebijakan ekonomi nasional,
7. Inovasi digital untuk mendorong intermediasi yang mendukung digitalisasi ekonomi nasional,
8. Peningkatan talenta sumber daya manusia melalui kolaborasi akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah.