Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan Pemprov Jakarta bersinergi dalam mendorong pengembangan industri kreatif, khususnya subsektor perfilman, sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jakarta Iwan Setiawan berdiskusi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, yang didampingi Dinas Parekraf, dan Yayasan Ruang Cinema Jakarta pada Jumat (8/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno menyampaikan apresiasi atas peran aktif Bank Indonesia dalam pengembangan industri kreatif di Ibu Kota.

"Hal ini bisa memperkuat ekosistem perfilman yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk berkreasi dan berkontribusi dalam perekonomian," ujar Bang Doel, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi dikutip Minggu (10/5/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta menyampaikan bahwa pengembangan industri perfilman merupakan bagian penting dalam mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jakarta.

Iwan mengatakan industri perfilman tidak hanya menjadi ruang ekspresi kreatif bagi generasi muda, tetapi juga memiliki multiplier effect yang besar terhadap sektor lain seperti pariwisata, kuliner, transportasi, hingga hospitality.

"Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, termasuk melalui penyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival," ujar Iwan.

Iwan berharap sinergi ini dapat menjadi model kolaborasi yang dapat diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif secara nasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Ruang Sinema Jakarta memaparkan perkembangan penyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 yang menunjukkan antusiasme tinggi dari generasi muda.

Hingga akhir April 2026, tercatat sebanyak 178 karya film telah terdaftar dalam Lensa Kompetisi Pelajar dan Mahasiswa, serta 64 proposal dalam Jakarta Film Fund.

Capaian ini mencerminkan besarnya potensi talenta kreatif muda Jakarta yang terus berkembang dan perlu didukung melalui kolaborasi lintas sektor. JYFF 2026 sendiri menjadi salah satu ruang strategis bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, mengasah kompetensi, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan berdaya saing melalui tema “Jakarta Kota Kita”.

Ke depannya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengintensifkan sinergi serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Upaya ini diarahkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan peran subsektor perfilman sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia," ucap Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi) sebagai platform strategis bagi otoritas dan pelaku pasar untuk mengurai hambatan pembiayaan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah eskalasi ketidakpastian global.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa inisiatif ini lahir dari urgensi untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Pasalnya, perekonomian global saat ini dihadapkan pada tantangan berat, mulai dari kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat, memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga berlanjutnya era suku bunga tinggi yang memicu tekanan aliran modal keluar capital outflow.

"Oleh karena itu kita terus perlu memperkuat sinergi mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik," ujar Perry dalam acara Kick Off Pinisi di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dia ingin agar Pinisi bukan sekadar menjadi forum diskusi semata. Platform ini ditargetkan mampu menghasilkan langkah konkret dari pipeline proyek yang sudah ada, baik dalam bentuk kesepakatan bisnis, kucuran pembiayaan, hingga realisasi proyek.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa akselerasi pembiayaan atau intermediasi mutlak diperlukan untuk menggerakkan sektor-sektor prioritas nasional.

Sektor prioritas tersebut, lanjutnya, mencakup hilirisasi, ketahanan pangan, manufaktur, ekonomi digital, hingga eksekusi program-program strategis Presiden seperti makan bergizi gratis, pengembangan koperasi desa dan Koperasi Merah Putih, serta pembangunan 3 juta rumah.

"Intermediasi itu sangat penting, lambangnya seperti kuda yang berlari kencang. Sektor jasa keuangan penting terutama untuk menumbuhkan sektor UMKM, sektor yang bisa meningkatkan nilai tambah, dan tentunya menciptakan lapangan kerja," kata Airlangga.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendorong intermediasi perbankan, Menko Airlangga memaparkan bahwa hingga 31 Maret 2026, realisasi kredit program pemerintah untuk UMKM telah mencapai Rp78,39 triliun. Angka tersebut setara dengan 25% dari total target yang ditetapkan pada tahun 2026.

Untuk mengawal laju pertumbuhan dan eksekusi program pemerintah, Presiden juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Program Pemerintah.

Lebih lanjut, Airlangga menyoroti pentingnya upaya urai hambatan (debottlenecking) intermediasi struktural dan strategis di sektor riil. Dia mengaku pemerintah secara rutin menampung keluhan dari sektor swasta untuk dicarikan jalan keluar guna menjaga tingkat kepercayaan (confidence) pelaku usaha lewat Satgas P2SP.

8 Fokus Sinergi Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi)

1. Forum strategis untuk membangun kepercayaan (buildingconfidence) pelaku usaha dalam mendorong perekonomian nasional,
2. Harmonisasi kebijakan dan program strategis antara kementerian dan lembaga yang sejalan dengan kebijakan pembiayaan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas dan program pembangunan nasional,
3. Penyelarasan program untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) intermediasi struktural dan strategis pada sektor riil, dalam fasilitas temu bisnis (businessmatching) antara pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,
4. Dukungan pembiayaan bagi pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,
5. Dukungan pemulihan dan perkembangan keuangan inklusif dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan,
6. Pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi intermediasi sebagai bagian dari perumusan kebijakan ekonomi nasional,
7. Inovasi digital untuk mendorong intermediasi yang mendukung digitalisasi ekonomi nasional,
8. Peningkatan talenta sumber daya manusia melalui kolaborasi akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap tahun, da­­­tangnya bulan Ra­­­madan selalu diiringi euforia konsumsi. Pasar dipenuhi aneka takjil, pusat perbelanjaan menawarkan diskon Le­­­baran, dan platform digital dibanjiri promosi. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, terdapat potensi ekonomi yang lebih strategis dan berkelanjutan yang sering luput dari perhatian yaitu kewirausahaan.

Selama ini, diskusi tentang Ramadan cenderung dikotomis. Di satu sisi, kita membahasnya sebagai momentum spiritual. Di sisi lain, kita mengkritiknya sebagai pemicu konsumerisme. Kita jarang melihatnya sebagai laboratorium nyata bagi inovasi, adaptasi, dan ketahanan wirausaha, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Ramadan adalah “musim puncak” bagi banyak pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka berlomba menawarkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat. Namun, kesuksesan mereka tidak datang begitu saja. Mereka harus berhadapan dengan tantangan operasional yang unik: jam kerja yang terpotong karena ibadah, manajemen arus kas yang ketat, dan persaingan yang makin sengit di era digital.

Di sinilah letak inti dari Ramadanpreneurship, yaitu kemampuan untuk mengubah keterbatasan menjadi peluang. Seorang penjual kolak di pinggir jalan bukan sekadar pedagang musiman. Ia adalah seorang manajer operasional yang harus memprediksi permintaan, mengelola logistik bahan baku, menetapkan harga kompetitif; dan semuanya dilakukan dalam kondisi berpuasa.

Kisah seperti ini bukan sekadar anekdot. Di balik setiap gerobak takjil atau warung kue Lebaran, ada dinamika ekonomi yang nyata, dan skalanya jauh lebih besar dari yang sering kita bayangkan. Ramadan bukan hanya soal tradisi, tetapi juga mesin ekonomi yang menggerakkan jutaan pelaku usaha mikro di seluruh negeri.

Angka-angka terbaru mengonfirmasi betapa signifikannya momentum ini. Nilai konsumsi rumah tangga pada periode Ramadan 2025 diestimasi mencapai Rp1.188 triliun dan nilai transaksi digital selama periode Ramadan–Lebaran mengalami lonjakan signifikan, 15% hingga 20% dibandingkan dengan bulan biasa. Di tengah tren ini, survei terhadap komunitas UMKM menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha (71%) optimistis dapat meningkatkan keuntungan selama Ramadan. Bahkan, banyak dari mereka menyatakan bahwa periode ini menyumbang 30%—50% dari total omzet tahunan mereka.

Namun, potensi besar ini disertai risiko yang nyata. Optimisme tanpa mitigasi bisa berubah menjadi jebakan. Tantangan pertama adalah arus kas yang rapuh. Banyak UMKM mengeluarkan modal besar di awal bulan untuk stok dan promosi, tetapi pembayaran baru masuk setelah Lebaran. Jika tidak dikelola dengan cermat, mereka bisa terjebak utang atau bahkan terpaksa tutup usaha tepat setelah puncak penjualan.

Tantangan kedua adalah persaingan yang tidak sehat. Dalam upaya “jualan cepat”, banyak pelaku usaha sa­ling menjatuhkan harga. Akibatnya, kualitas produk turun, margin keuntungan menipis, dan kepercayaan pelanggan goyah. Ini adalah bentuk ‘race to the bottom’ yang merugikan seluruh ekosistem UMKM lokal.

Tantangan ketiga adalah kesenjangan literasi digital dan keuangan. Meski transaksi digital melesat, banyak pelaku usaha mikro masih mengandalkan uang tunai dan belum memiliki rekening bank. Mereka rentan terhadap penipuan online dan kesulitan mengakses pinjaman formal saat butuh modal darurat.

PERLU SINERGI

Maka, untuk mewujudkan Ramadanpreneurship yang sehat dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi dari tiga pilar: wirausaha, konsumen, dan pemerintah.

Pertama, bagi para wirausaha UMKM, Ramadan harus dilihat sebagai momentum untuk belajar dan bertransformasi, bukan hanya mencari untung jangka pendek. Mereka harus jeli melihat peluang. Dibalik lonjakan permintaan takjil dan kue Lebaran, ada kebutuhan yang lebih mendalam akan kepercayaan, keamanan, dan makna. Pelanggan tidak hanya mencari rasa, tapi juga keyakinan bahwa produk yang mereka beli dibuat dengan integritas. Dari titik ini, bangun diferensiasi yang jelas dan autentik.

Di tengah lautan kompetitor yang menawarkan produk serupa, nilai tambah bisa muncul dari kualitas bahan, proses produksi yang higienis, atau bahkan ‘cerita’ dibalik usaha. Cerita seperti ini bukan sekedar pemanis, tapi fondasi kepercayaan di era konsumen yang semakin kritis. Selanjutnya, manfaatkan teknologi sederhana seperti WhatsApp Business untuk komunikasi, Google Form untuk pre-order, dan QRIS untuk transaksi nontunai. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga membuka pintu ke pasar yang lebih luas.

Kedua, peran konsumen sangat menentukan. Di era di mana setiap klik dan setiap rupiah adalah suara, konsumen memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk ekosistem ekonomi yang sehat. Dengan secara sadar memilih untuk membeli dari UMKM lokal, Anda tidak hanya mendapatkan produk, tetapi juga turut serta dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ini adalah bentuk konsumsi bertanggung jawab yang sejalan dengan semangat berbagi dan empati di bulan Ramadan.

Ketiga, pemerintah memiliki tanggung jawab strategis. Intervensi kebijakan tidak boleh terbatas pada operasi pasar untuk menstabilkan harga bahan pokok. Yang lebih penting adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ini bisa dilakukan melalui penyederhanaan perizinan untuk pedagang musiman, fasilitasi akses permodalan berbiaya rendah, atau pelatihan kilat tentang literasi digital dan keuangan.

Kementerian Koperasi dan UKM, misalnya, dapat bekerja sama dengan platform digital untuk memberikan paket pelatihan khusus “Ramadanpreneur” yang mengajarkan cara mengelola pre-order, strategi pemasaran konten, dan manajemen keuangan sederhana.

Mengabaikan dimensi kewirausahaan dalam Ramadhan berarti melewatkan peluang emas untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. UMKM yang tangguh dan adaptif yang lahir dari ujian bulan puasa adalah aset berharga yang akan terus berkontribusi jauh setelah Lebaran usai.

Oleh karena itu, mari kita ubah narasi. Jangan hanya melihat Ramadan sebagai bulan untuk menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga sebagai bulan untuk mengembangkan diri sebagai agen perubahan ekonomi. Dengan sinergi antara wirausaha yang inovatif, konsumen yang sadar, dan pemerintah yang responsif, Ramadan bukan hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Inilah esensi sejati dari Ramadanpreneurship yaitu menciptakan nilai ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bisnis.com, SURABAYA — Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Bank Jatim untuk memperkuat ekonomi desa dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menjelaskan sinergi Bank Jatim dengan Kemendes PDT ini merupakan wujud nyata strategi jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan ekonomi daerah agar semakin kuat dan tumbuh berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Kemendes PDT RI kepada Bank Jatim untuk ikut mengembangkan perekonomian desa di wilayah Jawa Timur. Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan perbankan dalam mendukung pembangunan desa secara terintegrasi. Fokus utama kami di sini yaitu membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh dan mandiri.," katanya dikutip Jumat (13/2/2026).

Adapun perjanjian kerja sama tersebut mencakup beberapa hal, yakni pertukaran data dan informasi, pemanfaatan produk dan jasa perbankan sesuai ketentuan yang berlaku, sosialisasi dan pendampingan tentang produk dan jasa perbankan kepada masyarakat di desa, penguatan peran BPD dalam rangka peningkatan kapasitas untuk kesejahteraan masyarakat desa, serta pemanfaatan tanggung jawab sosial.

Dalam implementasinya, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berperan sebagai fasilitator koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sementara Bank Jatim menyediakan dukungan layanan keuangan dan penguatan kapasitas masyarakat.

“Ini merupakan salah satu langkah konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi desa dan sekaligus mengajak masyarakat desa lebih melek tentang perbankan dan memberikan akses pembiayaan yang aman,” tegas Winardi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, FX Nugroho Setijo Nagoro, menilai kerja sama ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Ekonomi desa itu butuh ekosistem yang kuat. Kehadiran Bank Jatim di sini untuk memperkuat itu, mulai dari literasi, pembiayaan, hingga peningkatan kapasitas distribusi barang dan jasa,” tambahnya.

Dalam konteks tersebut, lanjut dia, literasi menjadi faktor penting agar masyarakat desa mampu memanfaatkan program secara optimal. Adapun pemilihan Bank Jatim sebagai mitra utama bukan tanpa alasan.

Menurutnya, Bank Jatim memiliki kedekatan psikologis dan nature yang sama dengan masyarakat desa. Karena pada hakikatnya, bank daerah adalah milik daerah. Sehingga, kontribusinya dalam membangun desa dinilai sangat kontekstual dan tepat sasaran.

Dia berharap Bank Jatim dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terkait pengelolaan usaha, akses pembiayaan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Kolaborasi dengan sektor perbankan menjadi bagian dari strategi mempertemukan kebijakan, pendampingan, dan pembiayaan dalam satu ekosistem pembangunan desa,” ungkapnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Yogyakarta mendukung program Gebyar Hadiah MyAmbarrukmo Periode II 2026. Bank Jateng bersama sejumlah mitra yang lain turut terlibat dalam pengundian hadiah yang berlangsung meriah di Atrium Plaza Ambarrukmo pada Sabtu (10/1/2026).

Pemimpin Bank Jateng Cabang Yogyakarta Sambu Dharta Gautama menyampaikan bahwa keterlibatan Bank Jateng dalam program ini merupakan wujud komitmen bank dalam mendorong inklusi keuangan dan memfasilitasi kebutuhan transaksi masyarakat.

"Kami sangat bangga dapat menjadi bagian dari program loyalitas MyAmbarrukmo. Langkah ini adalah upaya Bank Jateng untuk hadir lebih dekat dalam aktivitas ekonomi masyarakat Jogja. Kami berharap sinergi ini memberikan nilai tambah, baik bagi para member maupun bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara luas," ujar Sambu dalam siaran pers, Jumat (30/1/2026).

Sementara itu, Managing Director Ambarrukmo Group Haris Susanto mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dalam program tahunan tersebut. Pada tahun ini, program loyalitas pelanggan itu membagikan sejumlah hadiah, dengan hadiah utama berupa satu unit mobil listrik BYD M6 Superior 7 Seater.

"Jumlah member yang ikut semakin banyak, dan poin yang diundi juga meningkat signifikan. Jika dikonversikan ke rupiah, nilai transaksi yang diputar dan diundi pada malam ini menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat menggembirakan bagi ekosistem bisnis kami," ujar Haris.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat dalam menumbuhkan iklim investasi dan melahirkan generasi wirausaha baru.

Hal itu disampaikan Dedi saat memberikan sambutan dalam Pelantikan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Jabar Masa Bakti 2025-2030, Minggu (30/11/2025).

Menurut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, wirausahawan baru tidak dapat dilahirkan hanya dengan pelatihan singkat, tetapi perlu pendidikan yang memadai.

Oleh karena itu, peran Kadin strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas.

"Jadi Kadin bisa menjadi pelopor bagaimana menyiapkan manajer, menyiapkan pekerja-pekerja yang berkualitas," kata Dedi Mulyadi, Minggu.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berharap sinergi dengan Kadin dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Selain itu, dapat menciptakan masyarakat yang setara melalui peningkatan kesejahteraan, terutama bagi pekerja sektor bawah.

"Kalau di Indonesia tukang sapu dihargai, tukang bangunan dihargai, sopir dihargai, maka kita akan menjadi bangsa yang setara," ucapnya.

Sebelumnya, Almer Faiq Rusyidi resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat periode 2025-2030 dan dilantik di Bale Jaya Dewata Cirebon.

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memandang sinergi berbagai pihak perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan berbasis sumber daya alam dan ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, sinergi tersebut perlu diperkuat, utamanya di lima area penting yakni, memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan, serta hilirisasi industrialisasi dan ekonomi kerakyatan.

Selain itu, sinergi untuk meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan, akselerasi ekonomi keuangan digital nasional serta kerja sama investasi dan perdagangan internasional juga perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bersatu kita tangguh dan mandiri,” kata Perry dalam sambutannya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, Jumat (28/11/2025).

Perry memandang, stabilitas sangat penting bagi berbagai negara untuk berdaya tahan. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Perry menyebut bahwa stabilitas yang dinamis, harga-harga terkendali, rupiah stabil, ekonomi yang bergerak cepat, dan rakyat mendapat manfaat menjadi hal penting. “Itulah Soemitornomics,” ujarnya di depan Kepala Negara.

Sebagai informasi, Sumitronomics merupakan kerangka pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang menekankan pentingnya industrialisasi, kemandirian nasional, dan peran strategis pemerintah. Sumitro merupakan ayah dari Kepala Negara Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Perry menyebut bahwa sinergi fiskal dan moneter semakin diperkuat dalam menjaga stabilitas. Di antaranya melalui beragam stimulus mendorong permintaan, dan penerbitan SBN oleh pemerintah.

Kemudian, pemberian SBN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder, hingga pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Selain itu, pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus bersinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mengimplementasikan UU P2SK.

“Sinergi KSSK menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus implementasi UU P2SK, mendorong pembiayaan, konsolidasi perbankan, pendalaman pasar keuangan, literasi keuangan, dan pelindungan konsumen,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

AHY mengatakan tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam mengawal realisasi program Asta Cita yang menekankan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

"Mudah-mudahan segala progres di tahun ini bisa menjadi modal yang lebih baik lagi agar kerja kita semakin tepat sasaran, efektif, berdampak langsung pada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kita," kata AHY di sela menghadiri Open House 24 Jam Penuh yang digelar Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Sabtu.

Sebagai Menko yang membawahi sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY berkomitmen terus memperkuat kerja sama strategis antar lima kementerian yang memiliki peran langsung dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dia mengaku terus mendorong dan menghadirkan kolaborasi yang erat antar lima kementerian yang berada di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Adapun lima kementerian tersebut meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN); Kementerian Pekerjaan Umum (PU); Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); Kementerian Perhubungan; termasuk Kementerian Transmigrasi.

Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut mencakup Kementerian ATR/BPN untuk urusan lahan dan tata ruang, Kementerian PU untuk infrastruktur dasar, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyediaan hunian layak.

Selain itu, Kementerian Perhubungan berperan dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, sedangkan Kementerian Transmigrasi di bawah kepemimpinan Menteri Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menunjukkan progres signifikan dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan baru.

AHY menilai, berbagai langkah terintegrasi yang dijalankan kementerian terkait menjadi bukti kuat adanya arah pembangunan yang semakin efektif, terukur, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di berbagai daerah.

Kendati tidak merinci capaian secara detail, AHY optimistis tahun pertama pemerintahan Prabowo menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berdampak nyata dalam membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan wilayah.

Di tempat yang sama, Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan salah satu capaian penting selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah keberhasilan pemerintah menuntaskan persoalan sertifikat hak milik (SHM) yang tertunda hingga 38 tahun dari para transmigran.

"Itu banyak sekali para transmigran yang belum mendapatkan sertifikat hak milik. Dan itu prosesnya sudah lama sekali, ada yang 10 (tahun), 20 tahun belum punya sertifikat. Bahkan ada yang 38 tahun belum punya sertifikat," kata Mentrans.

Iftitah menyebutkan hingga kini pemerintah telah berhasil menerbitkan lebih dari 7.000 SHM bagi para transmigran di seluruh Indonesia dalam waktu satu tahun.

Ia menegaskan capaian tersebut bukan sekadar angka, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para transmigran yang selama puluhan tahun menunggu haknya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025