Bisnis.com, SEMARANG — Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menuduh Amerika Serikat (AS) telah mengajukan tuntutan yang “tidak masuk akal” dan “sepihak” dalam negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang AS-Israel di Iran, sementara kedua pihak mempertahankan gencatan senjata yang rapuh.

Melalui mediator Pakistan, Iran telah mengirimkan tanggapan terhadap proposal yang diajukan AS untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama dua bulan. Namun, pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut persyaratan Iran sebagai suatu yang sama sekali tidak dapat diterima.

Dilansir dari IRNA, dalam konferensi pers yang digelar pada hari Senin (11/05/2026), Baghaei menanggapi pernyataan Trump dengan menyebut bahwa proposal Iran yang disampaikan melalui Pakistan berisi tuntutan yang masuk akal dan usulan yang murah hati.

“Terdiri dari tuntutan yang masuk akal dan bertanggung jawab, serta usulan yang murah hati, tidak hanya untuk kepentingan nasional Iran, tetapi juga untuk kebaikan, stabilitas, dan keamanan seluruh kawasan dan dunia,” tutur Baghaei, dikutip dari IRNA, Selasa (12/05/2026).

Lebih lanjut, Baghaei juga menyalahkan AS dan Israel atas gangguan terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz, dengan mengatakan bahwa Washington bertindak berdasarkan pandangan sepihak.

“Kita harus ingat bahwa tindakan Amerika Serikat dan rezim Zionis selama 70-80 hari terakhir telah mengganggu kebebasan navigasi, dan kapal-kapal Iran telah menjadi sasaran serangan di perairan internasional,” ungkapnya.

Baghaei menuturkan bahwa semua masalah ini seharusnya dibahas dan diselesaikan dalam kerangka paket yang diusulkan ini. Sayangnya, pihak Amerika terus bersikeras pada pandangan sepihak dan tuntunan yang tidak masuk akal, yang sebagian besar didasarkan pada persepsi yang dibentuk oleh rezim Zionis.

Terkait eskalasi konflik yang masih terus berlangsung, Baghaei turut menyerukan agar perang di seluruh kawasan bisa diakhiri dan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri dapat dibebaskan sebagai tanggapan atas usulan terbaru AS.

“Kami tidak menuntut konsesi apa pun. Tuntutan kami sah: menuntut diakhirinya perang, pencabutan blokade (AS) (terhadap pelabuhan Iran) dan pembajakan, serta pembebasan aset Iran yang telah dibekukan secara tidak adil di bank-bank karena tekanan AS,” jelas Baghaei, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (12/05/2026).

Di sisi lain, Baghaei juga tampak menyinggung rencana negara-negara Eropa yang ingin mengerahkan kapal perang ke kawasan tersebut guna memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz, yang secara de facto telah diblokir Iran sejak bulan Maret lalu.

Baghaei menyebut bahwa Eropa tidak seharusnya tunduk pada tindakan kesombongan AS dan Israel. “Mereka harus menahan diri dari tindakan apapun yang dapat merusak kepentingan mereka. Seperti yang telah saya katakan, perang ini bukan hanya tidak etis, tetapi juga melanggar hukum,” kata Baghaei

Dia mengungkap bahwa intervensi apapun dari luar Asia Barat dalam isu-isu yang berkaitan dengan kawasan ini dan Selat Hormuz akan semakin memperumit situasi.

Baghaei menambahkan bahwa negara mana pun yang menjunjung tinggi perilaku bertanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta kesejahteraan ekonomi rakyatnya, seharusnya mengarahkan tekanannya kepada pihak-pihak yang menyebabkan gangguan terhadap navigasi yang aman dan bebas di Asia Barat.

“Masalahnya terletak pada tindakan agresi AS dan rezim Zionis terhadap Iran. Selat Hormuz terbuka sebelum perang. Intervensi apapun di Selat Hormuz atau Teluk Persia akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Menurut laporan pemerintah di London, Inggris dan Prancis akan menjadi tuan rumah pertemuan multinasional para menteri pertahanan pada hari Selasa untuk membahas rencana memulihkan arus perdagangan melalui Selat Hormuz.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer disebut akan memimpin koalisi yang terdiri lebih dari 50 negara. Diketahui bahwa koalisi ini akan berupaya untuk memfasilitasi dimulainya kembali lalu lintas maritim di kawasan tersebut setelah perang.

Bisnis.com, JAKARTA – Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah serangkaian perkembangan terbaru yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Dikutip melalui Aljazeera, konflik yang meluas dari Gaza hingga Lebanon kini memasuki fase yang semakin kompleks, dengan tekanan diplomatik dan militer berlangsung secara bersamaan.

Presiden AS Donald Trump menyatakan akan segera menelaah proposal terbaru dari Iran, namun meragukan kemungkinan tercapainya kesepakatan.

“Kami akan segera meninjau rencana yang baru saja dikirimkan Iran kepada kami,” ujarnya pada Minggu (3/5/2026) waktu setempat.

Sekadar informasi, proposal yang dikirim Teheran mencakup 14 poin, di antaranya tuntutan jaminan non-agresi, penguatan blokade laut, serta pengakhiran konflik di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon. Namun, sinyal pesimisme dari Washington yang ditampilkan jalan diplomasi masih terjal.

Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan kesiapan penuh jika konflik kembali pecah dengan AS. Mereka bahkan menilai potensi eskalasi sangat besar. Dimulainya kembali permusuhan “mungkin terjadi”, karena “bukti menunjukkan bahwa [AS] tidak berkomitmen terhadap perjanjian atau perjanjian apa pun”.”

Sementara itu, situasi di Lebanon terus memburuk akibat serangan militer Israel yang semakin intensif. Serangan terbaru melaporkan terjadinya sejumlah warga dan merusak sebuah biara Katolik di wilayah Yaroun. Sejak awal Maret, jumlah korban tewas akibat serangan di Lebanon dilaporkan telah mencapai 2.659 orang.

Di Gaza, Israel juga memperluas kontrol militernya melalui penetapan garis baru yang disebut “Garis Oranye”. Zona ini memperluas wilayah militer hingga mencakup sekitar 60 persen wilayah Gaza, naik signifikan dibandingkan garis sebelumnya pasca-gencatan senjata Oktober 2025.

Langkah tersebut menuai kekhawatiran dari berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menilai lembaga baru itu memperparah kondisi kemanusiaan. Akses bantuan menjadi semakin terbatas, sementara kepadatan penduduk meningkat di wilayah yang semakin sempit.

Situasi semakin rumit karena batas “Orange Line” tidak memiliki penanda fisik yang jelas di lapangan. Hal ini memicu dan risiko bagi warga sipil Palestina yang tinggal di dekat zona tersebut, dengan laporan adanya tembakan berulang di area tersebut.

Dalam perkembangan lain, dua aktivis internasional yang tergabung dalam armada bantuan menuju Gaza diselenggarakan menjalani proses hukum di Israel. Keduanya adalah warga Spanyol dan Brasil yang ditahan setelah kapal mereka dicegat di perairan internasional.

Di tengah konflik yang terus meningkat, Israel juga memperkuat kapabilitas militernya dengan menyetujui pembelian pesawat tempur baru dari perusahaan Amerika Serikat, termasuk Lockheed Martin dan Boeing. Kesepakatan bernilai miliaran dolar itu mencakup pengadaan skuadron F-35 dan F-15IA.

Rangkaian perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik di suatu wilayah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Upaya diplomasi masih berlangsung, namun pada saat yang sama, eskalasi militer terus meningkat di berbagai titik, memperbesar risiko konflik regional yang lebih luas.