Jakarta, CNBC Indonesia - Israel diguncang skandal besar setelah pejabat hukum tertinggi militernya, Yifat Tomer-Yerushalmi, ditangkap setelah diduga membocorkan video penyiksaan terhadap tahanan Palestina. Kasus ini memicu perdebatan sengit tentang supremasi hukum di Israel dan tudingan upaya membungkam akuntabilitas atas dugaan pelanggaran HAM di Gaza.

Polisi Israel menangkap advokat jenderal militer Tomer-Yerushalmi pada akhir pekan lalu atas dugaan penipuan, penyalahgunaan jabatan, dan pelanggaran kepercayaan. Ia disebut-sebut sebagai pihak yang mengizinkan publikasi video berisi tindakan brutal tentara terhadap seorang tahanan Palestina di pusat penahanan militer Sde Teiman.

Dalam surat pengunduran dirinya yang diajukan pekan lalu, Tomer-Yerushalmi mengakui bahwa video itu dirilis untuk "membantah propaganda palsu terhadap penyidik dan jaksa militer." Namun, tindakannya justru menuai reaksi keras dari kalangan politik sayap kanan Israel yang menuduhnya "merusak reputasi negara."

"Insiden di Sde Teiman menyebabkan kerusakan besar pada citra negara Israel dan IDF. Ini mungkin serangan hubungan masyarakat paling parah sejak berdirinya Israel," ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pernyataannya, Minggu (2/11/2025), seperti dikutip The Guardian.

Kasus Sde Teiman bermula pada Juli 2024, ketika jaksa menggerebek fasilitas penahanan militer yang dikenal dengan dugaan praktik penyiksaan. Sebelas tentara diselidiki karena menyerang dan memperkosa seorang tahanan asal Gaza. Korban dilaporkan menderita luka parah, termasuk tulang rusuk patah dan paru-paru bocor.

Setelah penangkapan para tentara itu, kelompok sayap kanan melakukan protes besar-besaran, bahkan menerobos pangkalan militer. Mereka menuduh jaksa militer sebagai "pengkhianat" dan menyerukan agar penyelidikan dihentikan.

Setelah tekanan publik meningkat, Tomer-Yerushalmi merilis rekaman video yang memperlihatkan penyiksaan tersebut pada Agustus 2024. Namun keputusannya justru berbalik menjadi bumerang. Ia menghadapi serangan politik, ancaman pribadi, hingga akhirnya mengundurkan diri dan kemudian ditahan polisi.

Analis menilai penangkapan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi hukum Israel di tengah tuduhan kejahatan perang di Gaza. Profesor Yagil Levy dari Universitas Terbuka Israel menilai kasus ini memperlihatkan semakin lemahnya komitmen Israel terhadap hukum internasional.

"Selama perang, jaksa agung memberi keleluasaan kepada tentara, termasuk atas kerusakan tambahan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat serangan udara," ujarnya.

Menurutnya, tekanan dari kelompok kanan membuat penegakan hukum kini hanya dipandang sebagai alat pembelaan terhadap tuduhan internasional, bukan nilai hukum itu sendiri.

"Beberapa pihak bahkan mengklaim Israel dikecualikan dari kewajiban menghormati hukum perang, dan membenarkannya atas dasar agama," tambah Levy.