Bisnis.com, JAKARTA — Komando Operasi (Koops) TNI Habema melaporkan delapan warga sipil telah tewas di wilayah Korowai, Kabupaten Yahukimo, Kamis (21/5/2026).

Kepala Penerangan (Kapen) Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna mengatakan delapan orang itu tewas dibunuh oleh TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo.

Dia juga membantah tudingan OPM yang menyatakan bahwa delapan orang itu adalah aparat keamanan. Sebab, delapan korban merupakan warga sipil bekerja sebagai pendulang emas.

“Delapan orang tersebut bukan aparat keamanan seperti yang dituduhkan kelompok OPM Kodap XVI Yahukimo, melainkan warga sipil yang sedang melakukan aktivitas pendulangan emas di wilayah tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Dia menambahkan, tindakan pembunuhan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, TNI telah mengecam keras aksi pembubuhan warga sipil ini.

Kemudian, Wirya menyatakan bakal memburu pelaku yang telah membunuh delapan warga sipil seraya meningkatkan keamanan di wilayah Yahukimo.

“TNI akan melakukan pengejaran terhadap para pelaku serta terus meningkatkan keamanan di wilayah Yahukimo,” imbuhnya.

Berdasarkan kronologinya, insiden tersebut terjadi pada Rabu (20/5/2026). Kelompok TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo yang dipimpin Mayor Kopitua Heluka bersama pasukan Batalyon Yamue diduga melakukan penyerangan terhadap delapan orang pendulang emas di wilayah Korowai.

Kelompok tersebut menuding para korban sebagai aparat keamanan yang menyamar. Namun, Koops TNI Habema menegaskan bahwa seluruh korban merupakan warga sipil yang sedang melakukan aktivitas pendulangan emas.

Sebagai tindak lanjut, Koops TNI Habema telah menyiapkan personel dan dukungan pesawat heli untuk mempercepat proses evakuasi korban dari lokasi kejadian.

"Saat ini, proses persiapan evakuasi terus dilakukan dengan dukungan personel gabungan dan armada heli guna menjangkau lokasi kejadian yang berada di wilayah pedalaman," pungkas Wirya.

JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai memberikan kritik keras terhadap pernyataan Amien Rais terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pigai menilai patut diduga pernyataan tersebut masuk kategori pelanggaran HAM.

"Pernyataan Pak Amien Rais tidak serta merta masuk kategori kebebasan berpendapat. Dalam konteks HAM, Pak Amien patut diduga melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia," ujar Pigai, Minggu (3/5/2026).

Menurut dia, pernyataan Amien Rais tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik biasa. Setidaknya ada empat poin krusial yang menunjukkan dugaan pelanggaran HAM dalam ucapan tersebut:

Pertama, Amien diduga melakukan inhuman treatment atau perlakuan tidak manusiawi berupa serangan verbal yang sengaja menimbulkan tekanan mental nonfisik yang hebat.

Kedua, pernyataannya dianggap sebagai inhuman degrading yang merendahkan martabat Prabowo dan Teddy.

Ketiga, tindakan tersebut dikategorikan sebagai verbal torture atau kekerasan verbal. Terakhir, Amien Rais dinilai melakukan verbal humiliation atau perundungan verbal yang bertujuan mempermalukan sekaligus mengintimidasi secara emosional serta psikologis.

"Saya minta Pak Amien jangan berlindung di balik kebebasan berbicara karena ada batasnya," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap hasil investigasi kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Hasil investigasi menunjukkan adanya indikasi kuat serangan dilakukan secara terencana dan terkoordinasi.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, berdasarkan analisis rekaman CCTV dan keterangan saksi, pihaknya menemukan keterlibatan banyak orang dalam peristiwa tersebut.

“Setidaknya terdapat 14 orang yang saling terhubung,” ujarnya saat konferensi persi di Kantor Komnas HAM, Senin (27/4/2026).

Saurlin menambahkan, para pelaku diduga menggunakan identitas orang lain untuk registrasi nomor telepon guna menyamarkan jejak. “Patut diduga juga para pelaku menggunakan identitas atas nama lain untuk meregistrasi nomor HP telepon selulernya, di antaranya menggunakan nama anak berusia 5 tahun, ibu rumah tangga, dan lansia guna menutup identitasnya. Nomor-nomor tersebut baru diaktifkan 1-2 hari sebelum peristiwa antara rentang 10 sampai 11 Maret,” kata Saurlin.

Komnas HAM juga menemukan indikasi penggunaan aset negara dalam operasi penyiraman air keras. Saurlin mengatakan, salah satu pelaku terkonfirmasi melakukan mobilitas dari sebuah rumah yang merupakan aset Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



”Komnas HAM juga mengonfirmasi bahwa pelaku BHWC melakukan perjalanan pulang dan pergi dari sebuah rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 11 yang merupakan aset Kemenhan yang diperuntukkan untuk BAIS. Saksi-saksi yang berada di rumah tersebut menjadi bagian yang penting dalam kasus ini dan harus diselidiki lebih lanjut," paparnya.

Menurut Saurlin, para terduga pelaku diduga membawa sejumlah barang yang mencurigakan berupa plastik kresek putih yang diduga digunakan untuk membawa botol berisi cairan air keras dan tas hitam yang diduga berisi alat pelacak atau penyadap. Ada pula terduga pelaku yang masih mengikuti korban ke RSUP Cipto Mangunkusumo pascaperistiwa serangan.

Saurlin mengatakan dari sisi pola, Komnas HAM menilai serangan tidak bersifat spontan. “Kami mengindikasikan pola serangan yang terencana dan terkoordinasi antar pelaku,” ujar Saurlin.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya menyimpulkan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM. "Karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM saudara Andrie Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku," katanya.

Anis menjelaskan, terdapat sejumlah pelanggaran, mulai dari hak bebas dari penyiksaan hingga hak atas keadilan. Selain itu, Anis menyoroti adanya intimidasi sebelum kejadian. “Hal ini juga dapat berujung pada munculnya ketakutan atau efek jera bagi masyarakat sipil,” katanya.

Foto: Yuwantoro Winduajie

JAKARTA - DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) menjadi undang-undang (UU). Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Sebelum menyepakati, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, memaparkan hasil kerja Panja RUU PSdK. Andreas menjelaskan, Rapat Panja RUU PSdK telah membahas rencangan aturan itu secara intensif mulai dari April 2026. Pihajnya telah menggelar RDPU dengan sejumlah akademisi hingga LPSK.

"Rapat Timus (Tim Perumus) dan Timsin (Tim Sinkronisasi) membahas DIM yang bersifat redaksional yang ditugaskan dalam Rapat Panja pada 7 April 2026. Selanjutnya, dalam Raker Komisi XIII dengan para menteri yang mewakili Presiden pada 13 April 2026, Panja telah melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang dan telah disetujui dalam rapat kerja," ujar Andreas, Selasa (21/4/2026).

Andreas menjelaskan, RUU PSdK terdiri dari 12 Bab dan 78 Pasal. Adapun klausul itu mencakup tentang perluasan perlindungan bagi subjek dalam proses peradilan pidana, baik saksi, korban, maupun saksi pelaku, pelapor, informan, dan atau ahli yang selama ini juga mendapat ancaman.

"Kedudukan LPSK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selain itu, LPSK diperkuat dengan pembentukan perwakilan LPSK di daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan," ucapnya.

Lihat video: Pihak LPSK Masih Kaji Permohonan Dede Terkait Perlindungan Saksi



Selain itu, kata dia, RUU ini mengatur kompensasi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada korban atau keluarganya. Adapun korban yang dapat kompensasi ini merupakan korban pelanggaran HAM berat, perdagangan orang, tindak pidana terorisme, serta tindak pidana kekerasan seksual.

Bahkan, kata dia, RUU PSdK turut mengatur keberadaan Dana Abadi Korban. Dana ini disediakan untuk membiayai kompensasi dan pemulihan korban. Selain itu, RUU ini memberi kewenangan bagi LPSK untuk membentuk Satgasus guma menjalankan kewenangan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan atau ahli.

Merespon itu, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pengesahan RUU PSdK. "Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi2 terhadap RUU PDSK apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU? Setuju?" tanya Puan yang langsung disambut seruan setuju dari para peserta rapat.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang laporan dugaan kejahatan internasional ke Kejaksaan Agung menempatkan aparat penegak hukum pada ruang abu-abu yurisdiksi, ketika tuntutan moral global berhadapan dengan keterbatasan hukum.

Setelah sebelumnya koalisi masyarakat sipil melaporkan soal kejahatan terkait genosida di Palestina. Kini, koalisi sipil itu kembali melaporkan dugaan kasus pelanggaran HAM, kali ini terkait etnis Rohingya di Myanmar pada Senin (6/4/2026).

Langkah ini mempertegas dorongan publik agar negara hadir dalam isu kemanusiaan global, tetapi sekaligus membuka pertanyaan besar soal sejauh mana Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Perwakilan pelapor yang juga mantan Jaksa Agung (JA) Marzuki Darusman menyampaikan bahwa pengaduan ini didasari oleh perubahan hukum di Indonesia terkait yurisdiksi universal.

"Yaitu bahwa pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi di negara lain bisa diadili di Indonesia. Itulah prinsipnya," ujar Marzuki di Kejagung, Senin (6/4/2026).

Bagaimana Prosesnya?

Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi menyatakan secara normatif laporan tersebut dapat bermuara pada Pengadilan HAM di Indonesia. Prosesnya dimulai dari penyidikan oleh Kejaksaan Agung hingga kemungkinan putusan pengadilan yang menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku kejahatan HAM.

Namun, dia mengakui realisasinya tidak sederhana. Sebab, penegakan hukum tersebut terbentur dengan kepentingan politik maupun hubungan diplomatik.

“Kalau yang di Israel, sekalipun kita mengecap nanti, misalnya putusan pengadilannya adalah dia penjahat perang, kita tidak bisa menangkap, wong tidak ada hubungan diplomatik,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Indonesia belum memiliki rekam jejak dalam menangani perkara kejahatan internasional melalui Pengadilan HAM. Pujiyono menyebut hingga saat ini belum ada kasus serupa yang diputus di Tanah Air.

Lebih jauh, persoalan lain muncul pada aspek teknis penegakan hukum lantaran penyidikan untuk perkara lintas negara, khususnya kejahatan HAM belum memiliki praktik baku di dalam negeri.

“Kalau untuk kasus-kasus yang melibatkan lintas negara, kita belum ada best practice dalam negerinya,” pungkasnya.

Realistis?

Pengamat hukum sekaligus Ahli Pidana menilai laporan masyarakat sipil soal kejahatan HAM lintas negara tidak realistis diusut Kejagung.

Namun demikian, laporan masyarakat sipil itu lebih merupakan bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum untuk mengusut pelanggaran HAM.

“Itu simbolik saja, supaya kejaksaan agung melek terhadap peristiwa pelanggaran HAM,” ujar Fickar kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Dia menegaskan bahwa yurisdiksi hukum pidana suatu negara pada dasarnya terbatas pada wilayah dan warga negaranya.

"Tidak bisa [menetapkan status hukum], hukum sebuah negara hanya berlaku di negara yang bersangkutan dan terhadap warga negaranya saja," tegasnya.

Senada, pengamat hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto. Dia menilai kewenangan Kejaksaan Agung hanya mencakup pelanggaran HAM berat yang terjadi di dalam wilayah Indonesia.

“Setahu saya tidak bisa. Kejaksaan hanya untuk pelanggaran berat HAM di Indonesia,” ujarnya saat dihubungi.

Aan menambahkan, dalam sistem hukum internasional, penanganan kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang menjadi domain Mahkamah Pidana Internasional.

Dengan demikian, laporan dugaan kejahatan internasional yang seluruh peristiwanya terjadi di luar negeri menghadapi hambatan mendasar untuk diproses secara hukum di dalam negeri.

Meski demikian, laporan masyarakat sipil tetap memiliki makna dalam konteks partisipasi publik. Aan pun mengapresiasi langkah tersebut karena mencerminkan solidaritas kemanusiaan dan kepedulian hak asasi manusia.

"Sebagai sebuah solidaritas kemanusiaan, bagus," pungkasnya.

Respons Kejagung

Di lain sisi, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menegaskan bahwa pihaknya ikut prihatin dengan kejadian kejahatan HAM yang terjadi, termasuk terkait Rohingya.

Namun demikian, Anang menekankan bahwa pihaknya harus mempelajari dan menganalisis setiap laporan dari pihak manapun, termasuk Marzuki dkk.

"Bahwa terkait laporan pengaduan ini, di standar di kami Pak, setiap laporan pengaduan akan kami terima. Nanti akan ditelaah dan dipelajari. Tentunya kalau itu masuk ke Bankum, nanti kami teruskan kepada Satker terkait dalam hal ini," ujar Anang di Kejagung, Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan korps Adhyaksa seiring dengan adanya KUHP dan KUHAP baru.

"Jadi, termasuk nanti masukan dari rekan-rekan semua terkait dengan pelaporan pengaduan HAM ini, bagaimana tindak lanjutnya dengan KUHP dan KUHP baru seperti apa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Andrie Yunus meminta agar Komnas HAM bisa menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Kuasa Hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio mengatakan bahwa permintaan muncul karena sejauh ini Komnas HAM masih melakukan pengusutan pelanggaran HAM biasa.

"Kami ingin sampaikan bahwa sampai saat ini Komnas HAM juga perlu untuk segera melakukan penyelidikan Pro Justitia pelanggaran HAM berat," ujarnya di Komnas HAM, Selasa (31/3/2026).

Kemudian, Airlangga menilai bahwa saat ini kasus kliennya itu sudah bisa dikategorikan masuk dalam ranah pelanggaran HAM berat lantaran dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Terlebih, Andrie Yunus sendiri merupakan salah satu sosok yang kerap menyuarakan pembelaan terkait HAM di Tanah Air.

"Seharusnya ranah kasus Andri Yunus ini sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat mengingat unsur-unsur terstruktur jelas," imbuhnya.

Di samping itu, Airlangga juga meminta agar pemerintah bisa segera membentuk tim gabungan independen pencari fakta untuk mengusut tuntas perkara ini.

Pasalnya, berdasarkan penilaian tim Andrie Yunus, saat ini pengusutan terhadap ketidakjelasan informasi dan tidak transparannya pengusutan yang dilakukan baik itu TNI maupun Polri.

"Sehingga urgen sekali untuk dibentuk adanya tim gabungan independen pencari fakta yang bisa kembali melihat perkara ini sebaiknya diselesaikan lewat peradilan umum dan membongkar struktur kekuasaan dan komando yang terjadi dalam kasus Andrie Yunus," pungkasnya.

Romli Atmasasmita

BERITA penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus (AY) akhir-akhir ini sangat mengejutkan karena telah mengakibatkan AY korban luka berat dan diberitakan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) mengundurkan diri dari jabatannya. Pertanyaan, apakah kasus tersebut cukup memadai dengan berita mundurnya Kabais dari jabatannya?

Di dalam negara hukum tentu jawabannya tidak cukup, karena memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang memadai. Masalah kedua adalah apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran HAM ? Dipastikan jawaban atas pertanyaan ini beragam; dari aspek hukum pidana perbuatan penyiraman air keras tersebut merupakan kejahatan yaitu penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 469 KUHP, Penganiayaan Berat yang diancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun karena direncanakan terlebih dulu.

Akan tetapi perbuatan tersebut karena dilakukan oleh oknum negara terhadap anggota masyarakat sipil, maka dapat digolongkan ke dalam pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 9 h termasuk penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelaku adalah seorang oknum negara/Bais sehingga peradilan yang cocok adalah Pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa, karena wewenang Pengadilan HAM termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan baik dilakukan anggota masyarakat sipil maupun aparatur negara atau militer sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 26 Tahun 2000, yaitu "Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual".

Lembaga penyelidikan yang harus melaksanakan tugas penyelidikan berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan hasil penyelidikan segera dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sepatutnya ditangani Komnas HAM dan diadili Pengadilan HAM agar merupakan preseden di kemudian hari jika terjadi pelanggaran HAM oleh oknum aparat negara dan menjadi pelajaran berharga bagi negara untuk berhati-hati atau sama sekali tidak mencampuri hak dan kebebasan masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk rapat-rapat atau pertemuan setiap individu dalam mewujudkan hak dan kebebasannya.

Ancaman hukuman penjara atas perbuatan penyiraman air keras tersebut adalah maksimal 20 tahun atau sesingkatnya 10 tahun (Pasal 40 h). Diharapkan Komnas HAM sesuai dengan perintah UU Nomor 26 Tahun 2000 segera menuntaskan kasus penyiraman air keras ini dan jika tidak dilakukan secara memadai, pengurus Komnas HAM dapat dituntut melakukan perbuatan menghalang-halangi peroses penyidikan atas kasus tersebut.

Pertanggungjawaban pelanggaran HAM atas peristiwa penyiraman air keras tersebut terletak pada pimpinan Bais sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 ayat (2): Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni : a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka penuntasan kasus penyiraman air keras tersebut dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dan aparatur penegak hukum termasuk Komnas HAM serta dipastikan memperoleh perhatian Komisi HAM PBB.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM),Natalius Pigai mendapatkan restu dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membentuk unit penyidikan di bawah naungan Komnas HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat.

Pernyataan itu disampaikan Pigai usai berdialog bersama Jaksa Agung, Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jumat (20/2/2026). Dia menyampaikan unit akan dibentuk setelah revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia rampung dilakukan.

"Saya sebagai mantan komisioner Komnas HAM mewakili semua teman-teman aktivis HAM menyampaikan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan kami akan memasukkan unit penyidikan pelanggaran hak asasi manusia berat di Komnas HAM," kata Pigai.

Pigai menuturkan penyidik dalam unit ini akan mendapatkan pendidikan dari Kejagung. Dia menyebut pelaksanaan teknis maupun fungsi disampaikan secara rinci dalam revisi Undang-Undang Pengadilan HAM yang akan diusulkan 2027 setelah Undang-Undang HAM selesai.

Menurutnya pembentukan unit penyidikan menjadi salah satu terobosan Indonesia untuk menghadirkan kehidupan yang bermartabat, beradab, dan kemanusiaan.

Dia juga menilai bahwa Indonesia lebih unggul dibandingkan negara lainnya karena masuknya unit penyidikan yang fokus menangani kasus HAM berat. Dia mengatakan tidak banyak negara yang memiliki unit tersebut.

"Contoh bahwa Indonesia jauh lebih maju dari negara-negara lain. Karena bagaimana bisa, ya, lembaga Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu Indonesia di mana ada unit penyidikan,” ungkapnya.

Dia mengatakan tidak banyak negara di dunia ini yang punya unit penyidikan, India ada, beberapa negara ada memang. Indonesia sekarang kita akan adakan di dalam undang-undang.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima laporan Amnesty Internasional terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa warga asli Papua. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Senin (9/2/2026).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa telah ditemukan dugaan kekerasan oleh oknum militer yang terjadi di beberapa wilayah terutama di Papua Pegunungan seperti Kabupaten Duga, Lanijaya, hingga Intanjaya.

"Ada juga peristiwa-peristiwa yang kami secara spesifik jelaskan, mulai dari penyerangan militer, penggunaan helikopter yang menembakkan amunisi militer, sampai dengan penembakan anak kecil di sana," katanya.

Dia menyampaikan pengerahan pasukan militer di Papua dilakukan tanpa adanya keputusan politik oleh negara. Oleh karenanya, dia mendesak pemerintah melakukan komunikasi untuk menekan frekuensi kekerasan di Papua yang diduga dilakukan oleh prajurit militer.

Selain itu, dia juga mendesak penghentian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang semakin ekspansif karena berlangsung tanpa adanya dialog dengan warga setempat.

"Karena proyek strategis nasional di Papua tidak dibentuk melalui proses pengambilan keputusan yang konsultatif yang melalui konsultasi yang bermakna dengan orang-orang di Papua," jelasnya.

Tak hanya dugaan pelanggaran HAM, berlangsungnya PSN merusak alam sekitar Papua yang berpotensi mengakibatkan bencana alam. Dia mengkhawatirkan kejadian seperti di Sumatra-Aceh terjadi di Papua.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai turut menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Dia memahami bahwa isu kekerasan di Papua sampai hari ini belum dapat dituntaskan secara menyeluruh.

"Sudah 70 tahun Papua integrasi dengan Republik Indonesia. Dari awal sampai sekarang ini masalahnya itu-itu saja dan belum ada titik temu yang konkret," ucapnya.

Dia menceritakan saat Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Meskipun Jokowi, katanya, kerap mengunjungi Papua, tapi belum ada hasil maksimal menyelesaikan isu-isu di daerah tersebut.

"Beliau adalah presiden satu-satunya di republik ini yang sudah datang 17 kali di Papua, tetapi apa dampaknya? Apa yang kita rasakan? Pra dan pasca beliau datang ke Papua, ekskalasi kekerasan tinggi terus dan akhir-akhirnya sampai dengan Amnesty Internasional," terangnya.

Menurut anggota DPD, Filep Wamafma, kasus pelanggaran HAM tidak boleh terjadi di berbagai wilayah manapun. Dia menilai program pemerintah akan berjalan sia-sia jika diiringi dengan pelanggaran HAM.

Dia berjanji akan menuntaskan kekerasan di wilayah Papua dan berharap peristiwa serupa tidak lagi terjadi.

"DPD memastikan bagaimana memastikan tentang laporan atau pengaduan masyarakat ini dapat diatasi, dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil telah melaporkan peristiwa genosida di Palestina ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Perwakilan pelapor sekaligus aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti mengatakan pelaporan ini dilakukan sebagaimana implementasi KUHP dan KUHAP baru tentang penindakan pelanggaran HAM.

“KUHP baru Indonesia secara jelas membuka ruang penegakan hukum terhadap kejahatan internasional berat, termasuk genosida, meskipun terjadi di luar wilayah Indonesia,” kata Fatia di Kejagung, Kamis (5/2/2026).

Dia menambahkan, dalam aturan hukum teranyar di Tanah Air itu Kejagung dinilai memegang peran penting dalam menerapkan yurisdiksi universal sebagaimana KUHP dan KUHAP baru.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengatakan yurisdiksi universal memungkinkan Indonesia mengadili kejahatan yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

Feri menambahkan, salah satu syarat penerapan yurisdiksi universal itu karena adanya kepentingan atau entitas Indonesia terdampak. Adapun, entitas Indonesia yang terdampak di Gaza yaitu fasilitas rumah sakit yang didirikan Indonesia.

“Adanya entitas Indonesia yang terganggu, kita [ada] rumah sakit dibom di sana, ada warga negara kita pernah menjadi korban di sana juga karena ditahan oleh mereka, ditembak. Jadi, bagi kita ini sudah memenuhi syarat semua untuk diberlakukan," kata Feri.

Sementara itu, Aktivis HAM, Wanda Hamidah menegaskan dengan adanya penegakan penegakan hukum, maka diharapkan dapat mencegah zionis, termasuk PM Israel Benjamin Netanyahu beraktivitas di Indonesia.

"Paling tidak kalau Netanyahu berani datang ke Indonesia dan semua para pelaku genosida di Palestina berani datang ke si Indonesia, kita punya hak untuk menangkap mereka semua," ungkap Wanda Hamidah.

Sekadar informasi, setidaknya ada 10 orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang melaporkan peristiwa genosida ini ke Kejagung.

Mereka yakni mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman; mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas; Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari; Dosen HAM dan Perdamaian Heru Susetyo; dan aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti.

Selanjutnya aktivis Eka Annash; aktivis HAM, Wanda Hamidah; Ketua Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia (MINDA) Sri Vira Chandra; Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra; serta General Manager Dompet Dhuafa Arif Rahmadi Haryono.

JAKARTA - Otoritas China secara resmi mendakwa jurnalis dan penulis ternama Du Bin dengan tuduhan “mencari perkara dan memprovokasi kerusuhan.”

Du (53) ditangkap aparat kepolisian Beijing pada 15 Oktober 2025, sehari sebelum dia dijadwalkan melakukan perjalanan ke Jepang, menurut pernyataan saudara perempuannya.

Sejak saat itu, Du ditahan di Pusat Penahanan Shunyi, Beijing. Dia terancam hukuman hingga lima tahun penjara berdasarkan Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana China, dan hingga 10 tahun jika dinilai “secara serius mengganggu ketertiban umum”.

“Tuduhan tanpa dasar terhadap jurnalis terkemuka seperti Du Bin menegaskan meningkatnya intoleransi terhadap perbedaan pendapat di bawah kepemimpinan Xi Jinping,” ujar peneliti China di Human Rights Watch (HRW), Yalkun Uluyol.

“Otoritas harus segera dan tanpa syarat membebaskan Du Bin serta mencabut seluruh dakwaan,” sambungnya, dalam pernyataan yang dimuat di laman HRW, Selasa (16/12/2025).

Penangkapan Du diduga berkaitan dengan buku-bukunya, yang menurut otoritas “menyerang pemimpin nasional". Namun, keluarga Du menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait penangkapan atau dakwaan pidana tersebut, yang dinilai melanggar ketentuan pemberitahuan dalam Undang-Undang Acara Pidana China.

Kebebasan Berekspresi dan Berserikat

Ini merupakan ketiga kalinya Du ditahan oleh otoritas China, namun menjadi pertama kalinya dia didakwa secara resmi.

Pada 2013, Du pernah ditahan selama sebulan setelah merilis film dokumenter Above the Ghosts' Head: The Women of Masanjia Labour Camp serta buku The Tiananmen Massacre. Pada 2020, dia kembali ditahan selama sebulan dengan tuduhan serupa terkait buku-bukunya yang kritis terhadap pemerintah China.

Seluruh karya Du diterbitkan di luar negeri, termasuk Changchun Hunger Siege, buku sejarah terbitan 2017 yang mengulas kematian ratusan ribu warga sipil akibat kelaparan di Changchun selama perang saudara China.

Du sebelumnya bekerja sebagai jurnalis dan fotografer untuk berbagai media domestik dan internasional, termasuk The New York Times, Beijing Youth Daily, dan Workers’ Daily.

Dalam satu dekade terakhir di bawah kepemimpinan Xi Jinping, otoritas China telah menangkap dan menuntut sejumlah jurnalis, yang dinilai melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan berserikat. Reporters Without Borders mencatat sedikitnya 121 jurnalis saat ini ditahan di China.

November lalu, Pengadilan Tinggi Beijing menguatkan hukuman tujuh tahun penjara terhadap jurnalis Dong Yuyu (62), yang ditangkap pada Februari 2022 atas tuduhan spionase saat makan siang bersama seorang diplomat Jepang. Dong sebelumnya menulis untuk surat kabar milik pemerintah China, Guangming Daily, selama 35 tahun.

Tuduhan Tanpa Dasar

Sementara di bulan September, pengadilan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada jurnalis warga, Zhang Zhan (42) atas tuduhan “mencari perkara dan memprovokasi kerusuhan.” Zhang sebelumnya telah menjalani hukuman empat tahun penjara berdasarkan pasal yang sama atas liputannya mengenai pandemi Covid-19 di Wuhan.

Setelah vonis kedua Zhang, Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk menyatakan bahwa pasal “mencari perkara dan memprovokasi kerusuhan”, dengan rumusan yang luas dan potensi penerapan yang sangat besar terhadap mereka yang menjalankan hak-haknya—termasuk kebebasan berekspresi dan berserikat—bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional China.

Pada Juni 2024, pengadilan di Guangzhou menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada aktivis feminis dan jurnalis Huang Xueqin (37) atas tuduhan “menghasut subversi terhadap kekuasaan negara” terkait tulisan-tulisannya, termasuk mengenai protes Hong Kong 2019 dan keterlibatannya dalam gerakan #MeToo.

Di Hong Kong, taipan media pro-demokrasi Jimmy Lai (78), pemilik Apple Daily yang telah ditutup, telah dinyatakan bersalah dan terancam hukuman penjara seumur hidup atas dua dakwaan “kolusi dengan pihak asing” berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong.

“Pemerintah-pemerintah yang peduli seharusnya secara terbuka mengangkat kasus Du Bin kepada pemerintah China dan mendesak pembebasannya segera dan tanpa syarat,” kata Uluyol.

“Dengan mengajukan tuduhan tanpa dasar terhadap para pengkritiknya, Beijing justru mempertontonkan kepada dunia rapuhnya kekuasaannya,” pungkasnya.

JAKARTA - Penulis dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Andreas Harsono menjelaskan sejumlah pendekatan yang digunakan dalam memastikan laporan pelanggaran HAM tetap objektif dan terverifikasi. Andreas menegaskan akurasi informasi merupakan prinsip utama sebelum sebuah laporan dipublikasikan kepada publik.

Andreas mengatakan, langkah awal yang ditempuh adalah menerapkan prinsip cover both sides. Namun, Andreas mengakui metode tersebut tidak selalu efektif ketika kedua pihak memberikan keterangan yang saling bertentangan.

“Metode Human Rights Watch mewajibkan kami harus datang ke lapangan serta lakukan verifikasi kepada para korban, mencari dokumen dan seterusnya,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).

Terkait keseimbangan antara kritik terhadap aparat dan kelompok sipil, Andreas menegaskan kedua isu tersebut berada pada ranah berbeda. “Pelanggaran hak asasi manusia adalah kriminalitas yang dilakukan oleh aparat negara. Bila kejahatan dilakukan oleh kelompok sipil maka ia adalah kejahatan (biasa). Ia adalah tugas polisi buat mencari bukti, mendakwa mereka, serta diputuskan di pengadilan. Dua isu ini adalah dua bidang yang berbeda,” katanya.

Andreas menyebut klarifikasi ini penting untuk dipahami agar fokus kegiatan pemantauan tidak disalahartikan sebagai keberpihakan kepada kelompok tertentu. Saat ditanya mengenai penggunaan rujukan lembaga internasional, Andreas menjelaskan standar hukum yang digunakan berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Rujukan yang kami pakai adalah hukum internasional buatan Perserikatan Bangsa-bangsa. Artinya, ia juga mengikutkan semua negara lewat konsultasi dan rapat,” ujarnya.

Andreas menyebut 197 negara dan teritori turut menyepakati standar tersebut sehingga tidak mewakili kepentingan negara tertentu. Menanggapi risiko kesalahan data dalam laporan, Andreas menegaskan bahwa mekanisme ralat merupakan bagian dari etika jurnalisme.

“Ralat adalah praktik yang biasa dalam jurnalisme. Bila salah harus ralat. Makin lama ralat dilakukan makin besar dampaknya pada reputasi organisasi kami. Minta maaf adalah bagian mendasar dalam jurnalisme,” ujarnya.

Menurut dia, langkah perbaikan yang cepat menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas lembaga. Andreas mengakui laporan HAM sering dimanfaatkan berbagai pihak untuk tujuan yang beragam. Namun Andreas menekankan hal tersebut berada di luar kendali penyusun laporan.

“Laporan Human Rights Watch sering dipakai oleh banyak pihak, sesuatu yang lazim, dari masyarakat sipil sampai aparat hukum, dari media sampai masyarakat adat,” katanya.

Andreas memastikan fokus utama tetap pada disiplin metode penyusunan laporan. “Soal siapa yang mengutip, tentu saja, tergantung pihak yang mengutip. Laporan ini terbuka, bisa dibaca dengan bebas,” ujarnya.

Dengan penjelasan tersebut, Andreas menegaskan objektivitas, disiplin verifikasi, dan komitmen terhadap standar internasional tetap menjadi landasan utama dalam kerja advokasinya di bidang hak asasi manusia.