Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang diinisiasi pemerintah mendapatkan sambutan antusias dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Lampung Halal Market 2026 yang dihelat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu (26/4).

Program yang menjadi bagian dari percepatan menuju kewajiban bersertifikat halal pada 18 Oktober 2026 mendatang ini pun sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan kuota lebih dari 1 juta sertifikat halal gratis bagi Usaha Mikro di seluruh Indonesia untuk tahun ini.

Direktur Kemitraan dan Kerja Sama Jaminan Produk Halal (JPH) BPJPH, Fertiana Santy, menyampaikan bahwa kehadiran BPJPH di pusat keramaian merupakan strategi menjemput bola.

"Kami ingin memastikan negara hadir untuk mempermudah rakyat. Program Sehati dan kuota lebih dari 1 juta sertifikat gratis dari Presiden Prabowo adalah bentuk dukungan konkret agar Usaha Mikro Kecil tidak terhambat aturan, melainkan justru semakin memperkuat daya saingnya di pasar global," kata Fertiana.

Salah satu respons positif datang dari pemilik usaha Cireng Sultan, Lili Agustin Kintiarsih Raharjo. Ia menyebut program Sehati sangat membantu operasional usaha kecilnya dalam membangun kepercayaan konsumen.

"Alhamdulillah, saya mendapatkan sertifikat halal secara gratis dan mudah dengan bantuan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di Lampung. Ini sangat membantu kami menjaga nama baik merek Cireng Sultan dan menjaga kehalalan bahan yang digunakan agar pembeli semakin percaya," ujar Lili.

Hal senada diungkapkan oleh Ketina, pemilik usaha A Merah Ara (Gula dan Madu). Ia mengaku proses sertifikasi halal gratis yang dilaluinya sangat lancar.

"Sertifikasi ini sangat bermanfaat bagi kami. Saya mengajak pelaku usaha lain yang belum punya untuk segera buat dari sekarang sebelum wajib halal Oktober 2026. Prosesnya sangat mudah dan benar-benar gratis," kata Ketina.

Selain Lili dan Ketina, sejumlah pelaku usaha lain seperti Sarjiyem (Jajanan Anin) dan Ngatiman (Kopi Bubuk TJR) juga telah menerima manfaat dari jalur Self Declare ini, yang membuktikan kehadiran negara dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Lampung.

Di antara fokus utama terhadap program gratis, efisiensi juga dirasakan oleh pelaku usaha di jalur reguler (berbayar). Antoni Rahman PA, pemilik Dapur SPPG dari Gunung Sulah, Way Halim, mengaku hanya butuh waktu dua minggu untuk mengurus sertifikatnya.

"Pengurusannya cepat, cuma dua minggu sudah keluar. Ini penting agar sebelum Oktober 2026 nanti, saat ada sidak dari otoritas, dapur kami sudah siap dan memiliki legalitas halal," tutur Antoni.

Dukungan sertifikat halal juga menjadi syarat strategis bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam program nasional. Budi Waluyo dari Rumah Potong Hewan (RPH) Atmajaya menegaskan bahwa sertifikat halal kini menjadi syarat mutlak bagi mereka untuk menjadi pemasok (supplier) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Hendro Lukito, pengusaha minuman herbal rempah asal Metro, menceritakan pengurusan sertifikasinya pernah terhambat hingga delapan bulan. Sedangkan melalui BPJPH Lampung, sertifikatnya terbit dalam waktu 11 hingga 21 hari saja. Berkat sertifikat tersebut, produk rempahnya kini telah menembus pasar Thailand, Malaysia, hingga Singapura.

Acara tersebut diakhiri dengan apresiasi bersama dari puluhan pelaku UMKM yang hadir serta PT Sucofindo Cabang Lampung yang memiliki Lembaga Pemeriksa Halal. Dukungan nyata pemerintah ini diharapkan terus berlanjut guna memperkokoh ekonomi kerakyatan di daerah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Standardisasi Halal BPJPH, dan Tenaga Ahli BPJPH Bidang Kehumasan, M Fariza Y Irawady, Kepala UPT BPJPH Provinsi Lampung, Saluddin serta Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI menyatakan siap memberikan penyeimbangan ketika harga pangan berpotensi naik imbas efek rambatan dari implementasi mandatori pencampuran bioetanol pada Bahan Bakar Minyak (BBM).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menjelaskan pemerintah telah memitigasi disrupsi pada rantai pasok pangan, yaitu dengan mengadopsi teknologi dari Jepang yang diklaim mampu meminimalisasi risiko kenaikan harga pangan.

"Jadi for future [untuk ke depannya], ini juga nanti akan meningkatkan harga pangan kita, tetapi pun sebagai penyeimbangannya juga ada," ujar Todotua di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Adapun, Todotua tidak menampik adanya potensi perbenturan antara program ketahanan energi dan ketahanan pangan. Penggunaan komoditas pertanian sebagai bahan baku utama (feedstock) bioetanol diproyeksikan bakal memengaruhi dinamika harga di pasaran.

Todotua juga mengungkapkan Toyota Group sudah berencana menanamkan modal dalam pengembangan industri bioetanol di Indonesia. Pemerintah dan konsorsium yang terdiri dari Pertamina New & Renewable Energy (NRE) dan Toyota Tsusho telah sepakat memilih Provinsi Lampung sebagai lokasi pembangunan pabrik perdana.

Nantinya, proyek tersebut akan bekerja sama dengan Research Development for Bioethanol (RABID) yang didukung oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang. Todotua mengaku telah meninjau fasilitas riset dan produk RABID di Jepang yang akan dibawa ke Indonesia.

"Teknologi RABID yang mengenai etanol itu sudah masuk ke second generation [generasi kedua]. Kalau second generation, artinya tidak mengganggu ekosistem yang ada untuk ketahanan pangan kita," klaimnya.

Sebagai informasi, bioetanol generasi pertama lazimnya diproduksi dari tanaman konsumsi yang mengandung gula atau pati, seperti tebu dan singkong. Sementara itu, generasi kedua memanfaatkan biomassa berlignoselulosa seperti limbah pertanian, residu tanaman, atau serat, sehingga tidak bersaing langsung dengan piring makan masyarakat.

Pabrik pengolahan di Lampung nantinya akan dirancang sebagai fasilitas multi-feedstock. Dengan pendekatan ini, pabrik dapat memproses beragam jenis bahan baku secara fleksibel, mengombinasikan bahan baku generasi pertama dan generasi kedua agar beban terhadap sektor pangan dapat tereduksi.

"Setidaknya, [bahan baku] second generation di-combine dengan first generation [generasi pertama]," kata Todotua.

Demi menjaga kelancaran pasokan feedstock ke depannya, pemerintah bersama konsorsium investor bersiap untuk membuka lahan perkebunan baru berskala masif yang terintegrasi dengan pabrik pengolahan.

"Rencana untuk awal penanaman itu 6.000 hektare untuk sorgum saja dulu. Itu untuk supporting-nya [pendukungnya]," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi Pelabuhan Merak dan Bakauheni akan menjadi salah satu pelabuhan penyeberangan terpadat sepanjang masa Angkutan Lebaran 2026 mendatang.

Menurut hasil survei, Provinsi Lampung masuk dalam lima besar provinsi tujuan favorit dari wilayah Jabodetabek dengan perkiraan pergerakan masyarakat sekitar 778.000 orang.

Menteri Perhubungan Dudy menjelaskan, sebagai pelabuhan asal, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mencapai 813.000 orang.

“Sementara itu, sebagai pelabuhan tujuan, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mencapai 2,94 juta orang,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Dia menekankan angka tersebut perlu diwaspadai bersama, dengan jumlah hampir empat juta pergerakan masyarakat di lintas Merak–Bakauheni. Karena itu, dibutuhkan penguatan pengamanan dan manajemen operasional yang optimal guna memberikan keamanan, kelancaran, dan kenyamanan bagi para pemudik.

Dalam rangka mengatasi kepadatan secara nasional dan di lintas Merak–Bakauheni, Dudy menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 255 unit kapal dengan kapasitas angkut 6,15 juta penumpang dan 770.000 kendaraan melalui 15 lintas penyeberangan.

Khusus untuk lintas penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra, terdapat lima jalur penyeberangan yang tersedia, yakni Merak–Bakauheni, Ciwandan–PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan–Bakauheni, BBJ Bojonegara–BBJ Muara Pilu, dan PT Krakatau Bandar Samudera–Panjang sebagai contingency plan.

Kemudian, Kemenhub juga akan menerapkan delaying system di sekitar kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yang tersebar di 10 titik buffer zone, baik di jalan tol maupun arteri, dengan memanfaatkan sejumlah lokasi seperti terminal, area parkir, hingga rumah makan.

“Harapannya, selain dapat memecah kepadatan arus lalu lintas, penerapan delaying system ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemudik untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan,” ungkapnya.

Selain itu, Dudy juga meminta Pemprov Lampung untuk mengantisipasi kemacetan yang disebabkan oleh pasar tumpah di sejumlah lokasi, seperti Pasar Pringsewu, Pasar Natar, dan Plaza Bandar Jaya. Tak hanya itu, antisipasi juga perlu dilakukan di sejumlah lokasi wisata, seperti Pantai Arang, Air Terjun Way Tebing Cepa, dan beberapa titik lainnya.

“Terkait pasar tumpah, perlu pengendalian dan pengaturan hambatan samping arus kendaraan di jalan nasional menuju dan sekitar Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Begitu pun di lokasi wisata, perlu disiapkan manajemen arus lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung selama masa libur Lebaran,” tutur Menhub Dudy.

Selanjutnya, Menhub Dudy juga membahas perlintasan sebidang dan sebaran titik rawan bencana di Provinsi Lampung yang perlu diwaspadai. Dia mengatakan saat ini telah dilakukan penambahan penjaga lintasan serta koordinasi dengan Pemprov Lampung dan pihak terkait untuk penanganan bencana, baik rob, banjir, maupun tanah longsor.

Di Provinsi Lampung terdapat 139 titik perlintasan sebidang, terdiri atas 31 perlintasan dijaga dan 108 perlintasan tidak dijaga. Namun demikian, saat ini telah dilakukan penambahan sebanyak 129 penjaga untuk meningkatkan pengawasan.

“Saya berharap wilayah padat di jalan arteri nasional dari dan menuju kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yang melewati perlintasan sebidang menjadi prioritas utama pengamanan selama masa Angkutan Lebaran 2026,” pungkas Menhub Dudy.

Jakarta: Pemerintah Provinsi Lampung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2026 sebesar Rp3.047.734 per bulan. Upah minimum tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Penetapan ini disampaikan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung sebagai acuan pengupahan bagi pekerja di tahun mendatang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, menjelaskan bahwa UMP Lampung 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Upah Minimum Provinsi Lampung yang berlaku pada 1 Januari 2026 mengalami kenaikan sebesar 5,35 persen, sehingga besarannya menjadi Rp3.047.734 per bulan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu, di Bandarlampung, dilansir Rabu, 24 Desember 2025.

Kenaikan ini ditetapkan setelah melalui pembahasan dan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah serta ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

Besaran UMSP Lampung 2026

Selain UMP, Disnaker Lampung juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Lampung 2026 untuk sektor tertentu.

UMSP Lampung 2026 untuk sektor usaha kelapa sawit dan pengelolaan minyak mentah ditetapkan sebesar Rp3.108.689 per bulan.

"Besarnya Upah Minimum Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun," katanya lagi.

Agus menegaskan bahwa UMP Lampung hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun oleh perusahaan.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi yang telah ditetapkan, dan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung, dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil," ujar dia lagi.

Pertimbangan Penetapan UMP Lampung 2026

Penetapan UMP Lampung 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi ketenagakerjaan.

"Dimana mempertimbangkan turunnya tingkat inflasi dari September 2024 sebesar 2,16 persen, dan September 2025 sebesar 1,17 persen dari tahun ke tahun, dengan tingkat alpha yang ditetapkan adalah 0,8, dari rentang alpha yang diatur dalam PP 49 Tahun 2025 yakni dalam rentang 0,5-0,9," jelasnya.

(ANN)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Sutami Award 2025 sebagai ajang apresiasi terhadap insan pembangunan dalam kemajuan infrastruktur Indonesia.

Sutami Awards 2025 diselenggarakan di Auditorium Kementerian PU di kawasan Raden Patah, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (1/12).

Malam apresiasi Sutami Award 2025 merupakan bagian dari Hari Bakti ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum yang mengusung tema "Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida menyampaikan Sutami Award diselenggarakan sebagai apresiasi kepada pemangku kepentingan, yakni kementerian/lembaga, pemerintah daerah, komunitas masyarakat, akademisi, penyedia jasa, serta jurnalis yang menunjukkan kinerja terbaik dan berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

"Penghargaan ini juga merupakan wujud dari penguatan kuatnya koordinasi kita antara lintas sektor serta kolaborasi Hexahelix yang selama ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan," jelas Wida.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kementerian PU Dody Hanggodo menyebut nama Menteri PU periode 1964-1978 Ir. Sutami dipakai bukan sekadar penghormatan kepada sejarah kepahlawanannya, tetapi juga sebagai pengingat integritas dan ketekunan adalah fondasi terbesar bagi Kementerian PU.

"Beliau telah membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur kelas dunia bisa dihadirkan dengan dana terbatas, asal dikelola dengan kejujuran, kecerdasan, dan semangat pengabdian yang tinggi dari para pejabatnya kepada bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Dody.

- Sekretaris Kabinet

Kategori: Dukungan terhadap upaya mewujudkan program Asta Cita sebagai misi strategis visi "Indonesia Emas 2045".

- Kementerian Pertanian

Kategori: Dukungan dalam upaya kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air.

- Kementerian Sosial

Kategori: Dukungan dalam upaya penguatan Asta Cita 4 dalam pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan.

- Badan Gizi Nasional

Kategori: Dukungan dalam upaya penguatan Asta Cita 4 dalam pembangunan SDM melalui program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis.

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Kategori: Dukungan dalam penguatan Asta Cita 8 melalui perkuatan mitigasi bencana.

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Kategori: Dukungan dalam penguatan Asta Cita 3 melalui penguatan informasi terhadap mitigasi bencana.

- Kejaksaan Agung

Kategori: Dukungan penguatan Asta Cita 7 (Reformasi hukum, birokrasi, pencegahan korupsi).

- Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas)

Kategori: Dukungan penguatan Asta Cita 7 (Pengamanan/pengawasan pekerjaan infrastruktur PU).

- Kementerian Perhubungan

Kategori: Dukungan pembangunan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan.

- Kementerian Dalam Negeri

Kategori: Dukungan pembinaan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur PU.

- Kategori: Kolaborasi Pengelolaan SDA Terpadu

Peringkat 1: Pemerintah Provinsi Lampung

Peringkat 2: Pemerintah Kabupaten Karawang

Peringkat 3: Pemerintah Kabupaten Pinrang

- Kategori: Kota dengan Pengelolaan Persampahan Terbaik

Peringkat 1: Pemerintah Kota Surabaya

Peringkat 2: Pemerintah Kota Balikpapan

Peringkat 3: Pemerintah Kota Malang

- Kategori: Kabupaten dengan Pengelolaan Persampahan Terbaik

Peringkat 1: Pemerintah Kabupaten Banyumas

- Kategori: Kota dengan Transformasi Pengelolaan Sampah Terbaik

Peringkat 1: Pemerintah Kota Palu

Peringkat 2: Pemerintah Kota Pasuruan

- Kategori: Pemda Provinsi Kinerja Terbaik Pembinaan & Pengawasan Jasa Konstruksi

Peringkat 1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Peringkat 2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Peringkat 3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

- Kategori: Pemda Kab/Kota Kinerja Terbaik Pembinaan & Pengawasan Jasa Konstruksi

Peringkat 1: Pemerintah Kabupaten Banjar

Peringkat 2: Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Peringkat 3: Pemerintah Kabupaten Bandung

- Kategori: Penyelenggaraan Jalan Terbaik - Provinsi

Peringkat 1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Peringkat 2: Pemerintah Provinsi Bali

Peringkat 3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

- Kategori: Penyelenggaraan Jalan Terbaik - Kota

Peringkat 1: Pemerintah Kota Tegal

Peringkat 2: Pemerintah Kota Banjarbaru

Peringkat 3: Pemerintah Kota Ambon

- Kategori: Penyelenggaraan Jalan Terbaik - Kabupaten

Peringkat 1: Pemerintah Kabupaten Lamandau

Peringkat 2: Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Peringkat 3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur

- Kategori: Penguatan Kelembagaan Komunitas Peduli Sungai (KPS)

Peringkat 1: KPS Deluga - BWS Kalimantan IV

Peringkat 2: KPS Pasar Kebon Empiring (Berlian Bintaran) - BBWS Serayu Opak

Peringkat 3: KPS Sibat Sewu - BBWS Bengawan Solo

- Kategori: Penguatan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Peringkat 1: P3A Dharma Tirta Tirtokusumo - BBWS Bengawan Solo

Peringkat 2: P3A Sri Mulyo - BWS Maluku

Peringkat 3: P3A Serba Guna - BWS Sumatera VI

- Dr. Ir. Aries Feizal Firman, M.Sc., MBA (ITB)

Kategori: Pakar Geoteknik pada Manajemen Konstruksi Bendungan di Indonesia.

- Prof. Dr. Ir. Budi Santosa Wignyosukarto, Dip. HE (UGM)

Kategori: Pakar Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Rawa pada Program Sejuta Hektar Lahan Gambut.

- Prof. Ir. Masyhur Irsyam, MSE., PhD (ITB)

Kategori: Pakar Rekayasa Geoteknik Kegempaan pada Penerapan Tanah Lunak.

- Prof. Ir. Yulianto Sulistyo Nugroho, M.Sc., Ph.D. (UI)

Kategori: Pakar Mekanikal dan Proteksi Kebakaran.

- Kategori: Penyedia Jasa Terbaik Kinerja Mendukung Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

PT. Marinda Utamakarya Subur

HUTAMA-ABIPRAYA-JAYA KONSTRUKSI YASA, KSO

PT. Gala Karya

PT. Waskita Beton Precast, Tbk.

- Kategori: Media

Peringkat 1: Kantor Berita Antara

Peringkat 2: PT. Kompas Cyber Media

Peringkat 3: Voice of Indonesia Media

- Kategori: Jurnalis

Peringkat 1: Shafira Cendra Arini (detik.com)

Peringkat 2: Aji Cakti (antaranews.com)

Peringkat 3: Alifian Asmaaysi (bisnis.com)

Pemenang: SUTAMI.