Bisnis.com,JAKARTA — SKK Migas menargetkan kesepakatan sudah bisa diteken usai lebaran untuk penjualan liquefied natural gas (LNG) dari proyek Blok Masela.

Terbaru, saat ini proses negosiasi jual-beli sudah mengerucut ke lima perusahaan yang menjadi calon pembeli potensial di pasar internasional.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan proses penjajakan pembeli LNG Masela diikuti oleh puluhan perusahaan global. Dari puluhan perusahaan itu akhirnya menyisakan lima kandidat.Selanjutnya, kelima perusahaan itu kini tengah membahas ketentuan utama kontrak dengan konsorsium pengembang proyek.

“Negosiasi lanjutan penjualan LNG Masela ke international buyer dari 66 calon buyer mengerucut menjadi 40, kemudian sembilan buyer, dan terakhir tinggal lima buyer yang membahas key terms dengan tim teknis,” ujar Djoko kepada Bisnis dikutip Minggu (16/3/2026).

Adapun lima calon pembeli LNG tersebut yakni Osaka Gas, Kyushu Electric Power, Shell Trading, bp Trading, dan Chevron Trading.

Negosiasi terbaru dilakukan di Singapura dan Tokyo dengan melibatkan konsorsium pengembang proyek yang terdiri dari Inpex Corporation, PT Pertamina (Persero), dan Petronas.

"Pada kesempatan negosiasi kali ini, mereka sangat mengapresiasi sebab untuk pertama kalinya SKK Migas pimpin langsung negosiasi," imbuh Djoko.

Menurut Djoko, baik pihak penjual maupun calon pembeli telah menyampaikan proposal final terkait harga LNG. Perbedaan penawaran harga kini semakin tipis, yakni hanya sekitar 0,2% dari harga minyak acuan Brent crude oil.

Dia menambahkan, konsorsium penjual berupaya menawarkan harga di atas asumsi harga yang tercantum dalam rencana pengembangan atau plan of development (POD) proyek tersebut.

Dalam POD proyek Abadi Masela, sekitar 60% produksi LNG direncanakan untuk pasar ekspor, sementara 40% dialokasikan bagi kebutuhan domestik. Apabila kesepakatan dengan pembeli internasional tidak tercapai, Djoko menyebut LNG tersebut berpotensi dialihkan untuk pasar dalam negeri melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

“Apabila pihak international buyer tidak dapat menerima tawaran harga dari pihak penjual maka seluruh LNG bisa diserap untuk kepentingan domestik melalui PGN demi ketahanan energi nasional,” katanya.

SKK Migas menargetkan kesepakatan harga dengan calon pembeli dapat diputuskan paling lambat April 2026. Setelah itu, penandatanganan head of agreement (HoA) atau gas sales agreement (GSA) yang bersifat mengikat ditargetkan berlangsung pada ajang IPA Convention and Exhibition 2026.

Djoko menuturkan, jika kesepakatan penjualan telah tercapai, tahap berikutnya adalah negosiasi pembiayaan proyek dengan lembaga keuangan guna mendukung realisasi investasi proyek LNG tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Operator Wilayah Kerja (WK) Masela, Inpex Masela Ltd., melaporkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan megaproyek gas alam cair (LNG) Abadi Blok Masela kepada Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dikomandoi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Inpex dalam rapat terbuka Satgas P2SP yang dipimpin langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa (24/2/2026).

Konsorsium energi tersebut menyoroti sejumlah bottlenecking alias titik permasalahan yang berpotensi mengganjal realisasi proyek yang diperkirakan menelan investasi senilai US$20,9 miliar atau sekitar Rp351 triliun.

Dalam laporan Executive Project Director INPEX Masela Jarrad Blinco di hadapan Purbaya dan jajaran Satgas P2SP lainnya, manajemen Inpex menyampaikan sejumlah kekhawatiran terkait kondisi di lapangan.

Terdapat lima tantangan perizinan dan persetujuan utama yang menjadi fokus perhatian Inpex agar difasilitasi oleh Satgas P2SP.

Pertama, mengamankan penerimaan masyarakat (community acceptance) pasca-penerbitan izin pelepasan hutan dan pemanfaatan ruang laut. Kedua, pengamanan area untuk fasilitas laut (marine facilities).

Ketiga, penyelesaian persetujuan AMDAL final setelah tahap FEED rampung. Keempat, memitigasi potensi gangguan sosial di area proyek. Kelima, mengamankan izin dan formalitas administratif untuk memasuki tahap Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI).

"Kami memerlukan bantuan dari pemerintah," ujar Jarrad dalam rapat.

Di samping itu, Inpex sudah mengantongi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kilang darat (OLNG) dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Langkah ini disusul dengan terbitnya Persetujuan Lanjutan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup pada awal Februari 2026.

Menyusul progres tersebut, Inpex berencana memulai pekerjaan konstruksi keliling, seperti pemasangan pagar dan jalan pengalihan (diversion road), pada Kuartal II/2026. Di saat yang sama, proses prakualifikasi (PQ) tender EPCI untuk empat paket utama beserta fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS) tengah berjalan.

Dari sisi komersial, perusahaan asal Jepang itu melaporkan telah meneken sejumlah perjanjian tidak mengikat (MoU/LoI) dengan calon pembeli gas potensial, baik dari pasar domestik maupun internasional. Diskusi mengenai pembiayaan (Financing Arrangement) dengan pihak lender juga terus dipacu.

Proyek LGN Abadi Blok Masela

Sebagai informasi, Inpex mengelola Lapangan Gas Abadi dengan hak partisipasi 65%, bersama mitra PT Pertamina Hulu Energi Masela (20%) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. (15%).

Inpex telah memulai tahapan desain rekayasa teknis atau front-end engineering design (FEED) secara menyeluruh pada September 2025 lalu. Namun, Ueda mengakui bahwa kenaikan biaya konstruksi menjadi tantangan tersendiri.

Terkait profitabilitas, perusahaan membidik tingkat pengembalian internal (internal rate of return/IRR) sekitar 15%. Inpex membuka peluang untuk bernegosiasi kembali dengan pemerintah Indonesia guna mendapatkan insentif tambahan, seperti dukungan pajak, jika target IRR tersebut sulit tercapai.

Adapun, Proyek LNG Abadi mencakup pembangunan dua train OLNG dengan total kapasitas produksi sebesar 9,5 juta metrik ton per tahun (mtpa), penyaluran gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) untuk kebutuhan domestik, dan produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari (bcpd).

Selain untuk ekspor, hasil LNG dari Blok Abadi juga bakal diserap oleh tiga badan usaha milik negara (BUMN). Ketiga perusahaan pelat merah itu yakni PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk LNG, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk gas bumi.