Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penurunan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri tak serta merta berdampak pada minat investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.
Adapun, pemerintah baru saja menurunkan harga LNG dari sekitar US$20-US$23 per MMBtu menjadi US$13 per MMBtu. Kebijakan penurunan harga ini berlaku untuk industri di wilayah Jawa bagian barat. Langkah penurunan harga juga diambil demi menjaga daya saing industri dan meredam risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, peningkatan daya saing industri hilir dan keberlanjutan investasi di sektor hulu merupakan dua tujuan yang harus berjalan beriringan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan industri pengguna gas yang kompetitif, sekaligus sektor hulu migas yang tetap menarik bagi investasi. Ini agar ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan domestik dapat terjaga dalam jangka panjang.
"Kami melihat bahwa daya tarik investasi di sektor hulu tidak ditentukan oleh harga semata, melainkan oleh keseluruhan investment ecosystem," kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).
Dia menekankan bahwa minat investasi bergantung pada kepastian regulasi, keekonomian proyek, stabilitas kebijakan, dan kepastian kontrak jangka panjang.
Selain itu, investor juga akan mempertimbangkan skema fiskal yang kompetitif, kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, hingga kepastian pasar merupakan faktor-faktor yang sama pentingnya dalam membentuk investment attractiveness.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan penurunan harga gas industri juga perlu didukung dengan mekanisme yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai gas nasional.
Dengan pendekatan yang seimbang tersebut, Apindo meyakini Indonesia tetap dapat meningkatkan industrial competitiveness tanpa mengurangi daya tarik investasi di sektor hulu.
"Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menciptakan win-win outcome sehingga industri memperoleh pasokan energi yang kompetitif, reliable dan predictable, sementara investor tetap memiliki kepastian untuk mengembangkan proyek-proyek gas yang akan menopang kebutuhan energi nasional ke depan," jelas Shinta.
Lebih lanjut, Shinta menilai penurunan harga gas industri ini tentu memberikan sinyal positif. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar kebutuhan untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tekanan biaya produksi yang semakin tinggi.
Kebijakan ini juga merupakan respons terhadap kondisi yang dalam beberapa waktu terakhir dihadapi industri, ketika keterbatasan realisasi pasokan gas pipa atau harga gas bumi tertentu (HGBT) menyebabkan sebagian kebutuhan harus dipenuhi melalui LNG/regasifikasi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
"Dengan penurunan harga menjadi US$13 per MMBtu, berarti terdapat penurunan sekitar 35%–43% dibandingkan harga sebelumnya yang berada pada kisaran US$20–US$23 per MMBtu. Koreksi biaya energi ini cukup membantu memberikan ruang bagi industri untuk meningkatkan efisiensi operasional," jelas Shinta.
Namun demikian, dampaknya terhadap total biaya produksi akan berbeda pada setiap sektor usaha karena sangat bergantung pada intensitas penggunaan gas dalam proses produksinya.
Pada industri padat energi seperti keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, pulp dan kertas, serta beberapa subsektor makanan-minuman dan tekstil, biaya gas merupakan salah satu komponen biaya produksi yang cukup dominan.
Oleh sebab itu, penurunan harga gas berpotensi akan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap efisiensi biaya dan peningkatan daya saing pada sektor-sektor tersebut. Sementara, bagi sektor lainnya besarnya akan disesuaikan dengan struktur biaya masing-masing perusahaan.
Shinta menyebut, yang paling diharapkan adalah kebijakan ini dapat membantu memperbaiki cost competitiveness industri nasional. Menurutnya, penurunan biaya energi akan meningkatkan ruang bagi perusahaan untuk menjaga utilisasi produksi, mempertahankan margin usaha, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memberikan ruang untuk melakukan business reinvestment dan ekspansi ketika permintaan mulai pulih.
Selain aspek harga, dunia usaha juga berharap implementasi kebijakan ini diikuti dengan kepastian realisasi pasokan gas.
"Bagi industri, keberlanjutan operasi tidak hanya ditentukan oleh harga energi yang kompetitif, tetapi juga oleh pasokan yang andal dan memiliki kepastian, sehingga perusahaan dapat menjalankan perencanaan produksi dan memenuhi komitmen kepada pelanggan secara optimal," kata Shinta.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) masih mengkaji dampak kebijakan pemerintah yang menetapkan harga liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBTU bagi sektor industri terhadap kondisi keuangan perseroan. Kajian tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang akan ditetapkan pemerintah.

"Untuk dampak lainnya, termasuk kondisi keuangan Perseroan, akan dilakukan kajian/analisis sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang akan ditetapkan Pemerintah," ujar Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman dalam keterbukaan informasi perusahaan, Selasa (30/6/2026).

Fajriyah menjelaskan, kebijakan penyesuaian harga LNG ditempuh pemerintah di tengah kenaikan harga energi di pasar global dan penurunan produksi pasokan energi domestik.

Di sisi lain, harga LNG tidak dapat disamakan dengan harga gas pipa karena mencakup sejumlah komponen biaya tambahan, mulai dari proses liquefaction, pengangkutan, penyimpanan, pembelian, hingga regasifikasi LNG.

Untuk menjaga daya saing industri dalam negeri, pemerintah menurunkan harga LNG melalui optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi di sepanjang rantai pasok. Penyesuaian tersebut dilakukan agar manfaatnya dapat diteruskan kepada pelanggan industri.

"Penurunan tersebut dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi di seluruh rantai pasok LNG, termasuk harga gas hulu, biaya pemrosesan LNG, serta komponen infrastruktur dan niaga," kata Fajriyah.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, PGN menyatakan siap mengimplementasikannya dengan tetap menjaga profitabilitas bisnis niaga gas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Perseroan juga terus berkoordinasi dengan regulator dan para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan komersial dengan kebijakan pemerintah.

Di tengah implementasi kebijakan tersebut, PGN memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan normal.

"Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini, kebijakan penurunan harga gas LNG Industri tidak berdampak pada operasional," ujar Fajriyah.

Selain itu, PGN menegaskan komitmennya untuk menjaga pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan para pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan harga LNG sebesar US$13 per MMBTU bagi industri yang menggunakan LNG akibat berkurangnya pasokan gas pipa.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja di tengah tingginya harga LNG di pasar global.

"Masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar per MM. Tapi setelah kita menghitung dan kami lapor ke Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per MM," kata Bahlil di DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyatakan kesiapan penuh menjalankan kebijakan baru pemerintah terkait tata kelola harga gas bumi nasional, sebagai bagian dari komitmen menjaga keandalan pasokan gas bagi sektor industri di tengah dinamika harga energi global.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, setelah pemerintah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi industri, termasuk sektor keramik dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dalam kurun hampir 10 hari terakhir.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan penyesuaian harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) non-Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri dilakukan demi menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
“Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar US$15 sampai US$16 per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi US$13 per MMBTU," jelas Bahlil kepada awak media di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (29/6).
Penyesuaian harga dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya di seluruh rantai pasok LNG, mencakup harga gas hulu, biaya pemrosesan, serta komponen infrastruktur dan niaga, sehingga manfaatnya dapat diteruskan langsung kepada pelanggan industri. Penurunan ini berlaku bagi konsumen akhir LNG non-HGBT di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, dari sebelumnya US$20,57 per MMBTU menjadi US$13 per MMBTU.
Pemerintah menegaskan penyelesaian dilakukan secara menyeluruh melalui tiga kategori pasokan, yakni HGBT, gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Harga gas HGBT tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu US$6,5 per MMBTU untuk bahan baku dan US$7 per MMBTU untuk bahan bakar. Untuk gas pipa non-HGBT di wilayah Jawa Barat, harga di tingkat pelanggan dipastikan tidak naik, rata-rata US$9,6 per MMBTU.
Bahlil menjelaskan pemerintah memahami kebutuhan industri atas pasokan energi yang kompetitif, namun di sisi lain produksi gas pipa dari energi fosil mengalami penurunan alamiah sehingga LNG menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan gas nasional agar kegiatan industri tetap berjalan. Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan SKK Migas dan badan usaha terkait dalam pengaturan alokasi dan pelaksanaan kebijakan harga di lapangan.
"Kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," tegas Bahlil.
Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menyatakan perusahaan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah. "PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Arief.
Sebagai Subholding Gas Pertamina dan badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN menegaskan komitmennya menjaga pasokan tetap andal. "Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBtu hanya berlaku untuk industri di daerah Jawa bagian barat.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, kebijakan itu diambil demi menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional.

Saat ini, lonjakan harga gas memang terjadi hanya pada gas hasil regasifikasi LNG, sementara harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berasal dari gas pipa tetap berada di level US$6,5 hingga US$7 per MMBtu.

Namun, pasokan gas pipa untuk HGBT di wilayah Jawa bagian barat menurun. Imbasnya, pelaku industri terpaksa menggunakan LNG yang harganya naik ke kisaran US$20-US$23 per MMBtu.

Anggia menjelaskan, penurunan harga LNG menjadi ke level US$13 per MMBtu hanya berlaku bagi industri di wilayah Jawa bagian barat lantaran natural decline pasokan gas pipa terjadi di wilayah tersebut.
"Jadi kebijakan penetapan harga LNG sebesar US$13 per MMBtu ini enggak berlaku untuk seluruh industri ya. Hanya untuk secara spesifik untuk industri non-HGBT yang terdampak oleh penurunan pasokan gas pipa, khususnya di wilayah Jawa bagian barat," tutur Anggia ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (30/6/2026).
Dia menambahkan bahwa penurunan harga LNG diprioritaskan untuk dinikmati oleh industri padat karya, orientasi ekspor, dan punya ketergantungan yang sangat tinggi untuk energi gas sebagai bahan bakar utama dan proses.
"Jadi ini untuk memastikan pasokan LNG bagi industri biar tetap jalan, terjamin, meskipun kebutuhan terkait energi nasional yang lainnya tetap ada juga," kata Anggia.
Pemerintah resmi menurunkan harga LNG untuk industri ke level US$13 per MMBtu untuk menjaga daya saing industri dan meredam risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penurunan harga LNG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Adapun, harga LNG untuk industri saat ini melonjak di kisaran US$20-US$23 per MMBtu.

"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucap bahlil dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).

Dia lantas mengungkapkan bahwa konsekuensi penurunan harga gas industri tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak. Pemerintah membagi beban penyesuaian biaya mulai dari sisi hulu hingga hilir, termasuk memangkas porsi penerimaan negara dan meminta badan usaha mengefisienkan biaya operasional.

Dia menjelaskan, penurunan harga dilakukan melalui kontribusi seluruh pihak dalam rantai pasok gas. Dari sisi hulu, pemerintah mengurangi porsi bagi hasil yang menjadi hak negara, sementara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga diminta ikut menyesuaikan margin.

Di sisi hilir, pemerintah meminta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dan PT Pertamina (Persero) melakukan efisiensi biaya agar harga jual LNG kepada industri dapat ditekan.

"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian, di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri menjadi US$13 per MMBtu dari sebelumnya berada di kisaran US$20–US$23 per MMBtu. Kebijakan yang diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia itu disebut sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga keberlangsungan industri nasional dan menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah tersebut diambil di tengah menurunnya pasokan gas pipa, khususnya di wilayah Jawa bagian barat, yang memaksa pelaku industri beralih menggunakan LNG dengan biaya logistik dan regasifikasi yang lebih tinggi. Kenaikan harga energi itu sebelumnya dikhawatirkan mengganggu operasional industri padat energi seperti keramik, kaca, baja, petrokimia, pulp dan kertas, hingga tekstil.

Pemerintah memilih skema berbagi beban dalam menurunkan harga LNG. Penyesuaian dilakukan mulai dari pengurangan bagian penerimaan negara di sektor hulu, penyesuaian margin kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), hingga efisiensi biaya oleh PGN dan Pertamina di sisi hilir. Kebijakan tersebut berlaku efektif sejak diumumkan pemerintah pada 29 Juni 2026.

Apa yang sebenarnya terjadi dengan harga gas industri?

Pemerintah memangkas harga LNG untuk industri menjadi US$13 per MMBtu dari sebelumnya US$20–US$23 per MMBtu. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, persoalan utama bukan berasal dari Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang tetap berada pada kisaran US$6,5–US$7 per MMBtu, melainkan meningkatnya penggunaan LNG akibat berkurangnya pasokan gas pipa.

Industri yang sebelumnya menikmati pasokan HGBT terpaksa menggunakan LNG yang dipasok dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Tambahan biaya pengangkutan, distribusi, dan regasifikasi membuat harga di tingkat konsumen melonjak jauh di atas harga gas pipa.

Mengapa pemerintah harus turun tangan?

Pemerintah menilai lonjakan harga gas berpotensi memukul aktivitas manufaktur dan memicu PHK. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memperkirakan sekitar 50.000 pekerja terancam kehilangan pekerjaan akibat kenaikan harga gas industri.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut sebagian besar ancaman tersebut berasal dari industri keramik. Menurutnya, ketika perusahaan tidak lagi mampu membeli gas untuk produksi, penghentian operasi menjadi konsekuensi yang pada akhirnya berdampak terhadap tenaga kerja.

Bagaimana skema penurunan harga LNG dilakukan?

Pemerintah menerapkan mekanisme pembagian beban di seluruh rantai pasok gas. Bagian penerimaan negara di sektor hulu dipangkas, KKKS diminta menyesuaikan margin, sementara PGN dan Pertamina diminta melakukan efisiensi biaya operasional di sektor hilir.

Bahlil menegaskan bahwa tidak ada satu pihak yang menanggung seluruh konsekuensi kebijakan tersebut. Pendekatan itu dipilih agar harga gas industri dapat ditekan tanpa sepenuhnya membebani anggaran negara maupun badan usaha tertentu.

Bagaimana respons pelaku industri?

Kalangan industri menyambut positif kebijakan tersebut, meskipun menekankan pentingnya kepastian pasokan gas.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai penurunan harga LNG dan peningkatan alokasi HGBT menjadi 50% dapat mengurangi tekanan biaya energi yang selama ini mencapai sekitar separuh biaya produksi keramik. Dengan perubahan itu, Asaki memperkirakan rata-rata biaya gas industri keramik dapat turun menjadi US$9,5–US$10 per MMBtu.

Asaki juga berharap porsi HGBT dapat kembali ditingkatkan menjadi 70%–80% sebagaimana pernah diterapkan sebelumnya untuk memperkuat daya saing industri menghadapi produk impor, terutama dari China dan India.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penurunan harga LNG memberikan ruang penghematan sekitar 35%–43% dibandingkan harga sebelumnya. Namun, organisasi tersebut mengingatkan bahwa harga kompetitif tidak akan efektif tanpa jaminan realisasi pasokan yang memadai.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan LNG di kawasan industri. Menurut HKI, daya saing manufaktur ditentukan oleh kombinasi harga energi yang kompetitif dan pasokan yang terjamin.

Apa kata ekonom dan pengamat energi?

Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai kebijakan pemerintah bergerak ke arah yang tepat, meskipun hasil kajiannya menunjukkan harga LNG yang paling optimal bagi industri berada pada kisaran US$11–US$12 per MMBtu.

Menurutnya, penentuan harga ideal perlu mempertimbangkan tiga aspek sekaligus, yakni keekonomian produksi gas domestik, harga LNG impor, serta kemampuan industri menyerap biaya energi.

Yayan juga menyoroti akar persoalan berupa penurunan pasokan gas pipa di Jawa Barat. Ia menilai pemerintah perlu mengatur harga LNG industri melalui instrumen seperti price cap, pool pricing, atau mekanisme pass-through yang dikelola pemerintah.

Sementara itu, praktisi migas Hadi Ismoyo berpendapat bahwa mahalnya harga gas lebih disebabkan keterbatasan infrastruktur distribusi dibandingkan ketersediaan cadangan gas nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber gas yang besar, tetapi pembangunan terminal regasifikasi, jaringan transmisi, dan distribusi belum mampu mengimbangi kebutuhan industri.

Hadi menilai keputusan pemerintah menurunkan harga LNG menjadi US$13 per MMBtu cukup agresif dan kemungkinan memerlukan penyesuaian terhadap penerimaan negara maupun negosiasi dengan pelaku hulu. Meski demikian, langkah tersebut dianggap layak untuk menghindari PHK yang lebih luas.

Bagaimana respons BUMN energi?

PGN menyatakan siap menjalankan kebijakan pemerintah dan memastikan pasokan gas bagi sektor industri tetap terjaga. Perseroan menegaskan dukungannya terhadap tata kelola harga gas nasional yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Perusahaan juga menyatakan komitmen menjaga pasokan gas yang andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri serta ketahanan energi nasional.

Apa implikasi kebijakan ini terhadap industri dan ekonomi?

Bagi industri padat energi, penurunan harga gas diperkirakan dapat memperbaiki margin usaha, mempertahankan utilisasi produksi, dan mengurangi risiko PHK.

Asaki bahkan menyebut kepastian pasokan energi berpotensi mendorong ekspansi industri keramik pada periode 2025–2029 dengan tambahan kapasitas sekitar 80 juta meter persegi, investasi Rp12 triliun, serta potensi penyerapan 6.000 tenaga kerja baru.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan tetap bergantung pada kemampuan pemerintah menjamin ketersediaan pasokan gas dan menjaga keseimbangan antara kepentingan industri hilir dengan keberlanjutan investasi di sektor hulu migas.

Apa yang perlu dicermati selanjutnya?

Beberapa hal yang menjadi perhatian pelaku usaha dan pengamat adalah:

• Kepastian pasokan gas pipa dan LNG, khususnya di kawasan industri Jawa Barat.

• Keberlanjutan investasi sektor hulu setelah adanya penyesuaian penerimaan negara dan margin usaha.

• Percepatan pembangunan infrastruktur distribusi gas, termasuk jaringan pipa dan fasilitas regasifikasi.

• Evaluasi terhadap porsi HGBT bagi industri padat energi.

• Implementasi kebijakan secara transparan dan konsisten di seluruh rantai pasok gas nasional.

Fakta Penting

• Harga LNG industri turun dari US$20–US$23 menjadi US$13 per MMBtu.

• HGBT tetap berada pada kisaran US$6,5–US$7 per MMBtu.

• KSPSI memperkirakan sekitar 50.000 pekerja terancam PHK akibat lonjakan harga gas.

• Asaki memperkirakan biaya gas industri keramik turun menjadi US$9,5–US$10 per MMBtu.

• Industri keramik merencanakan investasi Rp12 triliun dan tambahan kapasitas 80 juta meter persegi pada 2025–2029.

• Pemerintah menerapkan skema berbagi beban antara negara, KKKS, PGN, dan Pertamina untuk menekan harga LNG.

Ulasan selengkapnya dapat disimak pada artikel-artikel berikut:

• Tok! Bahlil Turunkan Harga Gas Industri jadi US$13 per MMBtu

• Demi Harga LNG Industri US$13, Hulu-Hilir Migas Diminta Pangkas Biaya & Margin

• Respons PGN usai Harga LNG Industri Dipangkas ke US$13 per MMBtu

• HKI Minta Pasokan LNG Terjaga saat Pemerintah Turunkan Harga Gas Industri

• Di Balik Keputusan Pemerintah Pangkas Harga LNG agar Industri Bernapas

• Asosiasi Keramik Sambut Harga Gas Industri Turun, Singgung Porsi HGBT

• Harga Gas Industri Turun, Apindo Ingatkan Pasokan Harus Terjamin

Disclaimer: Tulisan ini merupakan hasil reportase dan pengolahan informasi redaksi Bisnis Indonesia dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial untuk keperluan perangkuman. Seluruh fakta, data, dan kutipan merujuk pada artikel sumber yang disebutkan di atas.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri dinilai dapat meningkatkan daya saing produk manufaktur nasional. Di sisi lain, keterjangkauan harga harus diimbangi dengan kepastian pasokan agar tidak mengganggu aktivitas industri.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Didik Prasetiyono mengatakan, pihaknya mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor energi, khususnya upaya menjaga pasokan bagi kebutuhan industri dan penurunan harga LNG Industri.

Di sisi lain, dia juga menyoroti masih adanya sejumlah kendala pasokan yang terjadi pada beberapa kawasan industri, seperti di Jawa Barat. Menurut Didik, persoalan keterbatasan pasokan telah menjadi salah satu keluhan utama pelaku industri dalam beberapa waktu terakhir.

Didik menekankan industri membutuhkan kombinasi antara harga energi yang kompetitif dan pasokan yang terjamin. Kedua aspek tersebut dinilai menjadi prasyarat penting untuk menjaga daya saing manufaktur nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Dia pun meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan penurunan harga LNG berjalan seiring dengan terjaminnya ketersediaan pasokan di kawasan industri.

“Jadi kita berharap harganya kompetitif, barangnya ada. Dua hal itu yang harus dipastikan ke depan,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (29/6/2026).

Adapun, biaya energi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat daya saing industri nasional. Karena itu, kebijakan pemerintah yang mendorong harga LNG industri lebih kompetitif akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha.

Menurutnya, harga energi yang lebih rendah akan membantu menekan biaya produksi sehingga produk Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan usaha, baik di pasar domestik maupun ekspor.

“Competitiveness itu dibangun dari pola konsumsi energi kita. Jadi semakin harganya semakin bagus tentunya semakin kompetitif. Pada ujungnya adalah barang Indonesia lebih kompetitif terhadap proses persaingan usaha,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri ke level US$13 per MMBtu.

Hal ini dilakukan tak lepas dari kenaikan harga gas industri yang disebut berisiko memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.

Bahlil mengatakan, penurunan harga LNG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Adapun, harga LNG untuk industri saat ini melonjak di kisaran US$20-US$23 per MMBtu.

"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucap Bahlil.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN merespons langkah pemerintah yang memutuskan menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri ke level US$13 per MMBtu.
Kebijakan itu diambil demi menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional.
Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menuturkan pihaknya siap menjalankan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah guna memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.
"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Arief dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Dia menekankan bahwa PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.
"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.
Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan harga LNG untuk industri ke level US$13 per MMBtu. Hal ini dilakukan tak lepas dari kenaikan harga gas untuk industri. Kenaikan harga gas itu memunculkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penurunan harga LPG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, penurunan harga cukup signifikan, yakni dari US$23 menjadi US$13 per MMBtu.
"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).
Dia menjelaskan, saat ini harga gas yang melonjak memang menyasar LNG. Sementara, harga Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap berada di level US$6,5 hingga US$7 per MMBtu.

Namun, dia mengamini bahwa saat ini pasokan gas pipa untuk HGBT di wilayah Jawa bagian barat menurun. Oleh karena itu, pelaku industri bersaing menggunakan LNG.
Di satu sisi, LNG harus dikirim dari Papua, Sulawesi, maupun Kalimantan. Konsekuensinya, biaya logistik dan regasifikasi membuat harga LNG di tingkat konsumen melonjak jauh di atas harga HGBT.
"Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan," ucap Bahlil.
Dia lantas mengungkapkan skema pembiayaan yang digunakan pemerintah untuk menurunkan LNG bagi industri. Menurut Bahlil, penurunan harga tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak.
Pemerintah membagi beban penyesuaian biaya mulai dari sisi hulu hingga hilir, termasuk memangkas porsi penerimaan negara dan meminta badan usaha mengefisienkan biaya operasional.
Bahlil menjelaskan, penurunan harga dilakukan melalui kontribusi seluruh pihak dalam rantai pasok gas. Dari sisi hulu, pemerintah mengurangi porsi bagi hasil yang menjadi hak negara, sementara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga diminta ikut menyesuaikan margin.
Di sisi hilir, pemerintah meminta PGN dan Pertamina melakukan efisiensi biaya agar harga jual LNG kepada industri dapat ditekan.
"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," kata Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menurunkan harga gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk kebutuhan industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari sebelumnya sekitar 20,57 dolar AS per MMBTU. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mempertahankan lapangan kerja di tengah kenaikan harga LNG dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah komprehensif untuk memenuhi kebutuhan gas bumi domestik dengan harga yang kompetitif bagi industri. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional, serta daya saing industri yang berkelanjutan.

"Dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan Pemerintah, kita telah merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri," kata Bahlil di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Bahlil, pemerintah melihat pemenuhan kebutuhan gas bumi industri secara menyeluruh, tidak hanya dari satu skema pasokan. Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yakni Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan pemerintah, yakni sebesar 6,5 dolar AS per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan 7 dolar AS per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar. Sementara untuk gas pipa non-HGBT di wilayah Jawa Barat, pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan dan tetap berada pada rata-rata 9,6 dolar AS per MMBTU.

Adapun untuk pasokan gas berbasis LNG, pemerintah mencermati adanya kenaikan harga sebagai dampak fluktuasi harga minyak mentah dunia. Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah sehingga ketika harga minyak meningkat, harga perolehan LNG juga ikut terdampak.

Karena itu, pemerintah menyiapkan skema penurunan harga bagi kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG. Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta yang saat ini berada pada kisaran 20,57 dolar AS per MMBTU akan diturunkan menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan. Masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar AS per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 dolar AS per MMBTU," ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, penurunan harga tersebut dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi di seluruh rantai pasok LNG, mulai dari harga gas di hulu, biaya pemrosesan LNG, hingga komponen infrastruktur dan niaga. Dengan mekanisme tersebut, penyesuaian harga dilakukan secara proporsional di seluruh rantai pasok sehingga manfaatnya dapat diteruskan kepada pelanggan industri.

Bahlil mengatakan pemerintah memahami kebutuhan industri terhadap pasokan energi yang kompetitif. Namun, di sisi lain, industri juga perlu memahami bahwa produksi gas pipa berasal dari energi fosil yang secara alamiah akan mengalami penurunan produksi. Dalam kondisi tersebut, LNG menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan kebutuhan gas bumi nasional agar kegiatan industri tetap berjalan.

Karena itu, pemanfaatan LNG dalam memenuhi kebutuhan industri ke depan menjadi bagian dari upaya menjaga kontinuitas pasokan, khususnya di wilayah yang mengalami penurunan pasokan gas pipa. Namun, pemerintah juga memahami bahwa struktur harga LNG perlu ditata agar tetap mendukung daya saing industri nasional.

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, Kementerian ESDM akan terus berkoordinasi dengan SKK Migas, badan usaha, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pengaturan alokasi, penyesuaian pasokan, serta pelaksanaan kebijakan harga di lapangan. Pemerintah juga akan terus membuka ruang koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta pelaku industri agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri nasional, melindungi kepastian berusaha, sekaligus memastikan pengelolaan gas bumi nasional tetap mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi.

"Kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," katanya.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto mengatakan perseroan siap menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," kata Arief.

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur serta niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ujar Arief.

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah melakukan berbagai penyesuaian demi menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri menjadi US$13 per million British thermal unit (MMBtu).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa konsekuensipenurunan harga gas industri tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak. Pemerintah membagi beban penyesuaian biaya mulai dari sisi hulu hingga hilir, termasuk memangkas porsi penerimaan negara dan meminta badan usaha mengefisienkan biaya operasional.
Dia menjelaskan, penurunan harga dilakukan melalui kontribusi seluruh pihak dalam rantai pasok gas. Dari sisi hulu, pemerintah mengurangi porsi bagi hasil yang menjadi hak negara, sementara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga diminta ikut menyesuaikan margin.
Di sisi hilir, pemerintah meminta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dan PT Pertamina (Persero) melakukan efisiensi biaya agar harga jual LNG kepada industri dapat ditekan.
"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian, di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," kata Bahlil di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).
Dengan skema tersebut, pemerintah dapat menurunkan harga LNG dari sekitar US$20-US$23 per MMBtu menjadi US$13 per MMBtu.Bahlil menyebut, kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga daya saing industri di tengah keterbatasan pasokan gas pipa.
"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucapnya.
Adapun, kebijakan tersebut dipastikan berlaku efektif mulai saat diumumkan oleh pemerintah."Mulai saya ngomong ini," ujar Bahlil saat ditanya mengenai waktu pemberlakuan kebijakan tersebut.

Dia menjelaskan, lonjakan harga gas terjadi hanya pada gas hasil regasifikasi LNG, sementara harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berasal dari gas pipa tetap berada di level US$6,5 hingga US$7 per MMBtu.

Hanya saja, dia mengamini bahwa saat ini pasokan gas pipa untuk HGBT di wilayah Jawa bagian barat menurun. Imbasnya, pelaku industri terpaksa menggunakan LNG.

Sementara itu, LNG memiliki struktur biaya yang berbeda dengan gas pipa. LNG harus dikirim dari Papua, Sulawesi, maupun Kalimantan. Konsekuensinya, biaya logistik dan regasifikasi membuat harga LNG di tingkat konsumen jauh di atas HGBT.

"Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan," ucap Bahlil.

Sebelumnya, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (AGN) menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).

Dia mengeklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.

Berdasarkan pendataan di internal KSPSI, jumlah buruh yang terancam PHK lantaran kenaikan harga gas industri disebutnya mencapai sekitar 50.000 orang.

Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.

“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan menurunkan harga gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk kebutuhan industri dari kisaran 20-23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah cepat untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus mempertahankan lapangan pekerjaan di tengah kenaikan harga LNG dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi antara pemerintah, DPR, Pertamina, PGN, serta pelaku usaha setelah menerima berbagai aspirasi dari sektor industri dalam beberapa hari terakhir.

"Harga LNG untuk industri kami putuskan menjadi 13 dolar AS per MMBTU. Sebelumnya harga LNG di pasar mencapai sekitar 20 sampai 23 dolar AS per MMBTU," kata Bahlil usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah tetap mempertahankan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada kisaran 6,5-7 dolar AS per MMBTU bagi tujuh sektor industri penerima manfaat. Sementara itu, harga gas pipa bagi industri non-HGBT yang pasokannya berasal dari wilayah Jawa tetap berada pada level 9,6 dolar AS per MMBTU.

Ia menjelaskan, kenaikan harga hanya terjadi pada LNG yang digunakan sebagian industri. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya biaya pengadaan LNG yang berasal dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain di luar Jawa. "LNG harus diangkut dari daerah penghasil, kemudian dilakukan regasifikasi sebelum disalurkan melalui pipa. Di situlah muncul tambahan biaya sehingga harganya menjadi lebih tinggi," ujarnya.

Bahlil menegaskan persoalan yang dihadapi bukan karena Indonesia kekurangan gas. Menurut dia, secara nasional produksi gas masih mencukupi dan lifting gas tetap memenuhi target APBN.

"Gasnya ada, bukan tidak ada gas. Yang menjadi persoalan adalah harga LNG yang mahal karena biaya transportasi dan regasifikasi," katanya.

Untuk menekan harga LNG menjadi 13 dolar AS per MMBTU, pemerintah meminta seluruh pelaku dalam rantai pasok ikut berbagi beban, mulai dari pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), hingga badan usaha hilir.

"Semuanya ikut berkontribusi. Ada bagian pemerintah yang dikurangi, kemudian kami meminta biaya di hilir juga diturunkan. Pertamina ikut melakukan penyesuaian, begitu juga KKKS dan PGN. Jadi semua ikut menurunkan cost," ujar Bahlil.

Ia memastikan kebijakan tersebut berlaku efektif mulai hari ini. "Mulai saya ngomong ini," katanya.

Selain melakukan penyesuaian harga, pemerintah juga mengalihkan sebagian pasokan LNG yang semula direncanakan untuk ekspor agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Ada beberapa kapal yang seharusnya kita ekspor, kita prioritaskan dulu untuk kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

Bahlil mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden untuk menjaga keberlangsungan industri nasional dan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Tujuan kita adalah menjaga industri yang menghasilkan produk dan mempertahankan lapangan pekerjaan. Karena itu pemerintah ikut mengambil bagian tanggung jawab untuk memperkecil biaya yang harus ditanggung industri," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan harga maupun pasokan gas bumi. Pemerintah menilai tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar PHK tidak semakin meluas di sektor industri. Menurut dia, persoalan yang dihadapi dunia usaha jauh lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.

"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas non-subsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun. Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers.

Said juga meluruskan informasi mengenai gelombang PHK yang disebut mencapai sekitar 55 ribu pekerja. Menurut dia, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap berbagai kasus yang terjadi di lapangan karena tidak seluruhnya merupakan PHK baru.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," katanya.

Ia mencontohkan upaya mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan, seperti Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit, sehingga pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja. Pemerintah juga mengawal penyelesaian kasus PT Pakerin, PT Molex Ayus, hingga sejumlah perusahaan lain agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai harga gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri sehingga tidak tepat dijadikan satu-satunya penyebab melemahnya daya saing maupun meningkatnya ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," demikian kajian ReforMiner.

Komaidi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik dalam struktur biaya input industri hanya sekitar 6,35 persen. Sebaliknya, komponen terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong yang porsinya mencapai 64,60 persen hingga 96,76 persen, tergantung jenis industrinya.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya saing industri tidak dapat diselesaikan hanya melalui penurunan harga gas. Pemerintah justru perlu memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.

ReforMiner juga mencatat tidak semua industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya gas. Porsi biaya gas pada industri oleokimia hanya sekitar 3,3 persen, industri sarung tangan karet sekitar 7-14 persen, sedangkan industri kaca sekitar 16 persen dari total biaya produksi.

Karena itu, Komaidi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan harga gas. Selain mengevaluasi alokasi HGBT, pemerintah juga dapat menambah pasokan gas pipa untuk mengurangi ketergantungan terhadap LNG, memberikan fleksibilitas bagi industri selama harga LNG global masih tinggi, serta mempertimbangkan pemberian insentif pajak langsung yang dinilai lebih efektif dalam menjaga daya saing industri nasional.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN buka suara soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebut telah naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima masukan dari asosiasi, pelanggan, maupun serikat pekerja terkait kondisi gas yang mahal.
Dia menjelaskan, saat ini kebutuhan gas bumi untuk pelanggan industri PGN dipenuhi oleh PGN melalui portofolio gas pipa dan gas dari regasifikasi LNG. Menurutnya, yang paling penting, PGN memastikan bahwa pasokan gas bagi seluruh pelanggan pada Juni 2026 tersedia, baik yang bersumber dari gas pipa maupun LNG.
Merujuk pernyataan serikat buruh, Fajriyah menjelaskan bahwa US$8 per MMBtu adalah harga gas pipa, sedangkan US$22 per MMBtu adalah harga gas hasil regasifikasi LNG.
"Perlu dipahami bahwa mekanisme harga LNG memiliki struktur biaya yang berbeda dibandingkan gas pipa, karena mencakup harga pembelian LNG dari produsen LNG, biaya transportasi, penyimpanan hingga regasifikasi. Sehingga secara umum lebih tinggi dari harga gas pipa," jelas Fajriyah kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).
Selain itu, dia juga menyebut kenaikan harga LNG juga menjadi lebih tinggi lagi karena dalam beberapa bulan terakhir, dinamika geopolitik global telah mendorong kenaikan harga energi dunia. Ini termasuk lonjakan Indonesian Crude Price (ICP) dari sekitar US$64 per barel pada Januari menjadi sekitar US$117 per barel pada April 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut turut meningkatkan biaya perolehan LNG yang dikeluarkan PGN untuk produsen LNG. Dari total keseluruhan gas yang dikelola PGN, penyesuaian ini hanya berlaku pada sekitar 21% porsi pasokan berbasis LNG dengan dampak terbesar di wilayah Jawa Bagian Barat.
Sementara itu, sekitar 79% pasokan lainnya, termasuk gas pipa dan pasokan untuk tujuh sektor industri penerima HGBT, tidak mengalami kenaikan dan tetap mengacu pada ketetapan pemerintah.
"PGN telah berupaya menahan dampak kenaikan biaya tersebut selama beberapa bulan di awal tahun dan baru menerapkan penyesuaian secara bertahap pada Juni 2026 setelah melalui evaluasi menyeluruh serta koordinasi dengan kementerian terkait," imbuh Fajriyah.
Dia juga berharap, penyesuaian ini bersifat sementara karena mekanisme harga LNG mengikuti pergerakan indikator energi global secara dinamis. Dengan tren penurunan harga minyak mentah yang mulai terlihat sejak pertengahan Juni 2026, pihaknya berharap harga gas berbasis LNG juga berpotensi mengalami penurunan dalam sekitar tiga bulan ke depan sesuai formula yang berlaku.
Fajriyah mengatakan, penyesuaian harga LNG PGN disusun secara terukur agar harga di dalam negeri tetap berada pada tingkat yang wajar dan suportif bagi industri. Dia menekankan bahwa jika melihat peta harga gas di regional Asia Tenggara, harga penyesuaian LNG domestik relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga jual gas di negara tetangga.
Pada prinsipnya, kata dia, PGN memahami tantangan yang dihadapi pelanggan. Oleh karena itu, selain menjaga keandalan pasokan, PGN akan terus berkoordinasi dengan asosiasi industri untuk mendiskusikan berbagai solusi yang memungkinkan.
Hal itu termasuk optimalisasi penggunaan gas pipa serta skema fleksibilitas komersial, mencakup pengaturan penggunaan aktual, pengelolaan deposit, hingga penyesuaian rencana pemakaian gas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Fokus kami tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan, kepentingan pelanggan, dan ketahanan energi nasional," ucap Fajriyah.