Bisnis.com, JAKARTA — Rencana PT Pertamina (Persero) membuka peluang menggaet mitra baru untuk menggarap proyek proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban dinilai menjadi sinyal positif. Namun, Pertamina perlu mempertimbangkan untuk melepas kerja sama dengan Rosneft.

Adapun proyek Kilang Tuban rencananya akan digarap oleh mitra asal Rusia, Rosneft dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Sejak tahun lalu, pemerintah masih menerbitkan ulang rencana investasi pada mega proyek tersebut.

Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, Rosneft sudah diberi banyak kesempatan, namun hasilnya tidak ada kemajuan yang berarti.

“Menurut pendapat saya, Rosneft perlu diganti investor baru. Dari negara yang tidak kena sanksi AS. Selama Rosneft masih di sana, permasalahan akan terus terjadi dan pembangunan kilang menjadi tidak jelas,” ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Asal tahu saja, selama ini Rosneft memang masih dikenakan sanksi oleh AS. Kendati, pemerintah menilai sanksi itu tidak akan berdampak pada pembangunan Kilang Tuban.

Hadi pun berpendapat, saat ini pembangunan Kilang Tuban menjadi hal yang penting. Pembangunan kilang di Jawa Timur itu bisa menopang produksi demi mengejar target swasembada energi.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, kapasitas produksi BBM nasional adalah 1,28 juta barel per hari (bph) setelah RDMP Balikpapan full speed. Sementara, kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta bph.

Artinya, terdapat gap impor sebesar 0,32 juta bph. Hadi menilai, terdapat sejumlah solusi untuk swasembada BBM.

Pertama, untuk jenis solar, produksi dari kilang dikombinasikan dengan program B40 dan B50. Ini dengan asumsi untuk menutup 0,16 juta bph tenaga surya.

Kedua, untuk bensin, paling tidak harus ada satu kilang lagi dengan kapasitas 0,16 juta bph.

“Jadi pembangunan Kilang Tuban atau RDMP Dumai menjadi titik kritikal untuk program swasembada BBM di tahun 2030 paling tidak. Dalam rangka ketahanan energi nasional,” imbuh Hadi.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyebut, Rosneft ditemani mitra kerja tambahan untuk proyek Kilang Tuban.

Dia menjelaskan, pihaknya membutuhkan belanja modal (capex) besar untuk membangun Kilang Tuban. Oki menyebut, saat ini proses keputusan investasi atau keputusan investasi akhir (FID) oleh Rosneft masih berlangsung.

Pihaknya berharap proses FID segera rampung. Pertamina, kata Oki, secara umum bakal mempercepat penambahan kapasitas kilang yang dimiliki, salah satunya dengan menggaet mitra-mitra baru, tak terkecuali pada proyek GRR Tuban.

“Baru kemarin kami dari Pak Menteri dan juga Pak Dirjen kita selalu ada arahan untuk tentunya mempercepat penambahan kapasitas ini. Jadi akan ada mitra tambahan yang akan bergabung untuk memperkuat ketahanan energi di Indonesia,” jelas Oki dalam acara 'Energy Outlook 2026' di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Oleh karena itu, FID Kilang Tuban sebelumnya ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025. Namun, hingga saat ini proses tersebut masih berjalan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahalil Lahadalia Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu.

"Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah," kata Bahlil beberapa waktu lalu.

Dia juga berpendapat bahwa perhitungan itu penting. Sebab, nilai investasi dari Proyek Kilang Tuban cukup fantastis. Terlebih lagi, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak.

Tercatat, nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang bernilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun.

“Sampai sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu,” ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proyek Kilang Tuban di Indonesia, yang salah satu pemegang sahamnya adalah Rosneft, terus berjalan meskipun perusahaan minyak asal Rusia tersebut baru saja mendapatkan sanksi dari Presiden AS Donald Trump.

Proyek Tuban rencananya akan digarap oleh mitra asal Rusia, Rosneft dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Pemerintah pun masih mengevaluasi ulang rencana investasi pada megaproyek Grass Root Refinery (GRR) di Jawa Timur itu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bersama Pertamina akan fokus untuk mengeksekusi proyek tersebut karena salah satu kebutuhan untuk ketahanan energi nasional.

“Menyangkut kilang yang selama ini kerja sama antara Pertamina dan Rosneft, sekarang masih dalam tetap masih on progress bahwa plan A plan B semuanya akan dalam pembahasan,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Sebelumnya, Bahlil juga masih menilai sanksi yang dikenakan AS ke Rosneft tidak akan berdampak pada proyek Kilang Tuban di RI. Namun, dia mengakui bahwa saat ini Pertamina dan Rosneft masih dalam pertimbangan.

Adapun, FID ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025 mendatang.

“Tenang aja, banyak jalan menuju surga. Jangan terlalu khawatir berlebihan ya. Kita sudah siasati," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu.

“Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah," kata Bahlil, beberapa waktu lalu.

Dia juga berpendapat perhitungan itu menjadi hal penting. Sebab, nilai investasi dari proyek Kilang Tuban cukup fantastis. Terlebih, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak.

Tercatat, nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun.

"Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu," ucap Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan saksi yang menargetkan ekspor minyak di Rusia, untuk menghentikan perang di Ukraina. Saksi AS menyasar langsung ke jantung industri migas Rusia yakni Rosneft dan Lukoil.

Dari dua perusahaan ini menguasai hampir setengah dari total ekspor minyak Rusia, atau sekitar 2,2 juta barel per hari, yang kini masuk daftar Specially Designated Nationals (SDN).

Lantas apakah hal ini berpengaruh terhadap pembangunan Proyek GGR Tuban?

Rosneft merupakan salah satu pemegang saham di Proyek Strategis Nasional (PSN) Kilang GRR Tuban. Pasalnya sanksi ini ada risiko tertutupnya pendanaan dari perbankan internasional karena sanksi. Selain itu juga terdapat potensi sanksi sekunder dari Amerika Serikat jika Pertamina melanjutkan transaksi ini dengan mitra yang masuk daftar SDN.

Seperti diketahui, proyek Kilang Tuban ini merupakan proyek kerja sama antara PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft. Keduanya membentuk perusahaan patungan bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PTPRPP).

Foto: Rosneft (REUTERS/DADO RUVIC) Rosneft (REUTERS/DADO RUVIC)

Kilang minyak Tuban ini direncanakan dibangun dengan kapasitas 300.000 barel per hari (bph). Proyek ini sudah dicanangkan sejak 10 tahun lalu, namun hingga kini belum juga terbangun.

Menjawab hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kerja sama Pertamina dengan Rosneft masih on progress. Meski ada beberapa rencana lainnya yang dibahas.

"Sekarang masih dalam tetap masih on progress, bahwa ada plan A dan Plan B, semuanya akan dalam pembahasan. Tetapi pemerintah bersama Pertamina akan fokus mengeksekusi ini," kata Bahlil di Istana Negara, Jumat (24/10/2025).

Namun menurut Bahlil, pemerintah akan fokus untuk mengeksekusi proyek ini , melihat kebutuhan kilang untuk produksi BBM yang besar. Dari datanya, hingga Juni 2025 impor bensin Indonesia mencapai 61,73% dari kebutuhan nasional, dimana konsumsi bensin 38,1 juta kiloliter, dan produksi 14,27 kiloliter.

Bahlil mengatakan bahwa dari peta jalan pemerintah, berencana membangun 18 kilang, yang sedang direview oleh Danantara.

"Namun di bulan November RDMP yang di Kalimantan itu akan diresmikan untuk beberapa produk termasuk solar," katanya.