ST. PETERSBURG - Kepala Eksekutif perusahaan energi Rusia Rosneft, Igor Sechin, menegungkapkan perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat (AS) menjadi pihak yang paling diuntungkan dari penutupan Selat Hormuz. Washington dinilai tengah berupaya mengubah peta fundamental pasar energi global demi mengakomodasi kepentingan domestik mereka.

"Penutupan Selat Hormuz adalah upaya untuk merombak regulasi pasar energi global demi keuntungan AS. Langkah-langkah yang diambil untuk memblokade selat tersebut sebenarnya menyasar Iran, namun justru berdampak buruk bagi seluruh dunia karena risiko strategisnya yang diremehkan," ujar Sechin dalam pidatonya di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) dikutip dari Business Standard, Minggu (7/6/2026).

Sechin menambahkan perusahaan-perusahaan AS mendapatkan keuntungan non-kompetitif serta kemampuan untuk mengamankan pasokan berbiaya tinggi di tengah situasi krisis ini. Krisis di salah satu jalur urat nadi maritim dunia tersebut bermula ketika Iran memblokade Selat Hormuz, yang merupakan rute utama bagi seperlima pasokan minyak dunia serta komoditas vital lainnya termasuk pupuk.

Langkah Teheran ini diambil setelah AS dan Israel meluncurkan serangan ke Iran yang menewaskan Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei pada Februari lalu kemudian direspons AS dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.

Penutupan jalur pelayaran krusial ini telah mengguncang pasar global dan memicu lonjakan harga minyak hingga mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Situasi tersebut pada gilirannya mengerek inflasi global dan melemahkan pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia.

Lebih lanjut, Sechin memperingatkan menyusul disrupsi di Selat Hormuz, jalur-jalur pelayaran utama global lainnya kini berada dalam bayang-bayang risiko serupa. Ia menyebut Selat Malaka, Bab Al-Mandeb, dan Selat Gibraltar sebagai kawasan yang berpotensi menghadapi gangguan serupa di masa mendatang.

Selain menyoroti krisis geopolitik di Timur Tengah, sekutu dekat Presiden Vladimir Putin ini juga melontarkan kritik terhadap perkembangan internal Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+). Sechin menilai aliansi produsen minyak tersebut kini telah kehilangan sebagian potensinya, terutama setelah Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan keluar dari keanggotaan.

Mundurnya UEA menambah panjang daftar negara yang meninggalkan aliansi, menyusul langkah serupa yang sebelumnya diambil oleh Qatar dan beberapa negara lainnya. Menurut catatan Sechin, rangkaian eksodus anggota ini berdampak signifikan terhadap kapasitas produksi kolektif aliansi.

"Sebagai akibatnya, produksi aliansi telah merosot dari 58 juta barel per hari menjadi 37 juta barel per hari dalam sepuluh tahun terakhir," ujar Sechin, yang selama ini dikenal skeptis terhadap komitmen kerja sama Rusia di dalam OPEC+.

Sechin memaparkan sebagian besar anggota utama OPEC+ mencatatkan kenaikan produksi sejak kesepakatan awal ditandatangani pada 2016, namun kondisi sebaliknya terjadi pada Rusia yang produksinya justru turun sebesar 1,5 juta barel per hari.

Penurunan sebesar 15% tersebut memerlukan kompensasi investasi setidaknya 10 triliun rubel, dan Rusia mengharapkan adanya ekspansi kerja sama investasi antara negara-negara anggota aliansi ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memberi sinyal bertambahnya investor baru dalam megaproyek Kilang Tuban atau Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Perusahaan asal Rusia, Rosneft, yang menggarap proyek tersebut rencananya akan mendapat mitra baru.

Proyek yang berlokasi di Jawa Timur ini masih mandek lantaran Rosneft mendapat sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi ke Ukraina. Oleh sebab itu pemerintah berencana mencari mitra baru.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan investasi dari proyek Kilang Tuban cukup fantastis. Terlebih, belakangan nilai investasinya membengkak.

Tercatat, nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 triliun (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun.

"Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, dia memastikan proyek Kilang Tuban akan segera dieksekusi. Dia mengatakan, pemerintah bersama Pertamina akan fokus untuk mengeksekusi proyek tersebut karena salah satu kebutuhan untuk ketahanan energi nasional.

“Menyangkut kilang yang selama ini kerja sama antara Pertamina dan Rosneft, sekarang masih dalam tetap masih on progress bahwa plan A plan B semuanya akan dalam pembahasan,” ujarnya.

Bahlil juga masih menilai sanksi yang dikenakan AS ke Rosneft tidak akan berdampak pada proyek Kilang Tuban. Menurut Bahlil, Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu.

“Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah," kata Bahlil.

Mitra Baru

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyebut, Rosneft berpeluang ditemani oleh mitra kerja tambahan untuk proyek kilang yang terletak di Jawa Timur itu.

Dia menjelaskan, pihaknya membutuhkan capital expenditure (capex) besar untuk membangun Kilang Tuban. Oki menyebut, saat ini proses keputusan investasi atau final investment decision (FID) oleh Rosneft masih berlangsung.

Pihaknya berharap proses FID segera rampung. Pertamina, kata Oki, secara umum bakal mempercepat penambahan kapasitas kilang yang dimiliki, salah satunya dengan menggaet mitra-mitra baru, tak terkecuali pada proyek GRR Tuban.

"Baru kemarin kami dari Pak Menteri [ESDM] dan juga Pak Dirjen [Migas] kita selalu ada arahan-arahan untuk tentunya mempercepat penambahan kapasitas ini. Jadi akan ada additional partners yang akan bergabung untuk memperkuat ketahanan energi di Indonesia," kata Oki dalam acara 'Energy Outlook 2026' di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Adapun, FID Kilang Tuban sebelumnya ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025. Namun, hingga saat ini, proses tersebut masih berjalan.

Memutus Kerja Sama

Rencana PT Pertamina (Persero) membuka peluang menggaet mitra baru untuk menggarap proyek proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban dinilai menjadi sinyal positif. Namun, Pertamina dinilai perlu mempertimbangkan untuk melepas kerja sama dengan Rosneft.

Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, Rosneft sudah diberi banyak kesempatan, tetapi hasilnya tidak ada kemajuan yang berarti.

“Menurut pendapat saya, Rosneft perlu diganti investor baru. Dari negara yang tidak kena sanksi AS. Selama Rosneft masih di sana, permasalahan akan terus terjadi dan pembangunan kilang menjadi tidak jelas,” ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Asal tahu saja, selama ini Rosneft memang masih dikenakan sanksi oleh AS. Kendati, pemerintah menilai sanksi itu tidak akan berdampak pada pembangunan Kilang Tuban.

Hadi pun berpendapat, saat ini pembangunan Kilang Tuban menjadi hal yang penting. Pembangunan kilang di Jawa Timur itu bisa menopang produksi demi mengejar target swasembada energi.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, kapasitas produksi BBM nasional adalah 1,28 juta barel per hari (bph) setelah RDMP Balikpapan full speed. Sementara, kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta bph.

Artinya, terdapat gap impor sebesar 0,32 juta bph. Hadi menilai, terdapat sejumlah solusi untuk swasembada BBM.

Pertama, untuk jenis solar, produksi dari kilang dikombinasikan dengan program B40 dan B50. Ini dengan asumsi untuk menutup 0,16 juta bph tenaga surya. Kedua, untuk bensin, paling tidak harus ada satu kilang lagi dengan kapasitas 0,16 juta bph.

“Jadi pembangunan Kilang Tuban atau RDMP Dumai menjadi titik kritikal untuk program swasembada BBM di tahun 2030 paling tidak. Dalam rangka ketahanan energi nasional,” imbuh Hadi.

Melansir laman resmi Kementerian ESDM, proyek Kilang Tuban merupakan proyek strategis karena pembangunan kilang minyak akan terintegrasi dengan petrokimia, dengan kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 300.000 barel minyak per hari dan produksi petrochemical mencapai 4.250 kilo ton per annum (ktpa).

Selain itu, Kilang Tuban juga akan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas Euro V (BBM ramah lingkungan) yaitu gasoline sebesar 80.000 barel per hari dan diesel sebesar 98.000 barel per hari. Nilai capex untuk proyek tersebut sebesar US$ 16 miliar.

Proyek Kilang Tuban ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 orang pada saat konstruksi dan 2.500 pada saat mulai beroperasi.

Dalam rangka mendukung terlaksananya Proyek Kilang Tuban, Pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina melalui Kepmen ESDM Nomor 807 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Jawa Timur. Selain itu Pemerintah juga telah memberikan alokasi gas domestik dan fasilitasi untuk memberi kemudahan perizinan yang dibutuhkan oleh Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memberi sinyal bertambahnya pemodal baru dalam megaproyek Kilang Tuban atau Grass Root Refinery (GRR) Tuban.

Proyek Tuban rencananya akan digarap oleh mitra asal Rusia, Rosneft dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Namun, sejak tahun lalu, rencana investasi pada megaproyek ini masih dikaji ulang oleh pemerintah.

Proyek yang berlokasi di Jawa Timur ini masih mandek lantaran Rosneft, yang merupakan perusahaan asal Rusia mendapat sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan investasi dari proyek Kilang Tuban cukup fantastis. Terlebih, belakangan nilai investasinya membengkak.

Tercatat, nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 triliun (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun.

"Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, dia memastikan proyek Kilang Tuban akan segera dieksekusi. Dia mengatakan, pemerintah bersama Pertamina akan fokus untuk mengeksekusi proyek tersebut karena salah satu kebutuhan untuk ketahanan energi nasional.

“Menyangkut kilang yang selama ini kerja sama antara Pertamina dan Rosneft, sekarang masih dalam tetap masih on progress bahwa plan A plan B semuanya akan dalam pembahasan,” ujarnya.

Bahlil juga masih menilai sanksi yang dikenakan AS ke Rosneft tidak akan berdampak pada proyek Kilang Tuban. Menurut Bahlil, Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu.

“Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah," kata Bahlil.

Mitra Baru

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyebut, Rosneft berpeluang ditemani oleh mitra kerja tambahan untuk proyek kilang yang terletak di Jawa Timur itu.

Dia menjelaskan, pihaknya membutuhkan capital expenditure (capex) besar untuk membangun Kilang Tuban. Oki menyebut, saat ini proses keputusan investasi atau final investment decision (FID) oleh Rosneft masih berlangsung.

Pihaknya berharap proses FID segera rampung. Pertamina, kata Oki, secara umum bakal mempercepat penambahan kapasitas kilang yang dimiliki, salah satunya dengan menggaet mitra-mitra baru, tak terkecuali pada proyek GRR Tuban.

"Baru kemarin kami dari Pak Menteri [ESDM] dan juga Pak Dirjen [Migas] kita selalu ada arahan-arahan untuk tentunya mempercepat penambahan kapasitas ini. Jadi akan ada additional partners yang akan bergabung untuk memperkuat ketahanan energi di Indonesia," kata Oki dalam acara 'Energy Outlook 2026' di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Adapun, FID Kilang Tuban sebelumnya ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025. Namun, hingga saat ini, proses tersebut masih berjalan.

Memutus Kerja Sama

Rencana PT Pertamina (Persero) membuka peluang menggaet mitra baru untuk menggarap proyek proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban dinilai menjadi sinyal positif. Namun, Pertamina dinilai perlu mempertimbangkan untuk melepas kerja sama dengan Rosneft.

Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, Rosneft sudah diberi banyak kesempatan, tetapi hasilnya tidak ada kemajuan yang berarti.

“Menurut pendapat saya, Rosneft perlu diganti investor baru. Dari negara yang tidak kena sanksi AS. Selama Rosneft masih di sana, permasalahan akan terus terjadi dan pembangunan kilang menjadi tidak jelas,” ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Asal tahu saja, selama ini Rosneft memang masih dikenakan sanksi oleh AS. Kendati, pemerintah menilai sanksi itu tidak akan berdampak pada pembangunan Kilang Tuban.

Hadi pun berpendapat, saat ini pembangunan Kilang Tuban menjadi hal yang penting. Pembangunan kilang di Jawa Timur itu bisa menopang produksi demi mengejar target swasembada energi.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, kapasitas produksi BBM nasional adalah 1,28 juta barel per hari (bph) setelah RDMP Balikpapan full speed. Sementara, kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta bph.

Artinya, terdapat gap impor sebesar 0,32 juta bph. Hadi menilai, terdapat sejumlah solusi untuk swasembada BBM.

Pertama, untuk jenis solar, produksi dari kilang dikombinasikan dengan program B40 dan B50. Ini dengan asumsi untuk menutup 0,16 juta bph tenaga surya. Kedua, untuk bensin, paling tidak harus ada satu kilang lagi dengan kapasitas 0,16 juta bph.

“Jadi pembangunan Kilang Tuban atau RDMP Dumai menjadi titik kritikal untuk program swasembada BBM di tahun 2030 paling tidak. Dalam rangka ketahanan energi nasional,” imbuh Hadi.

Melansir laman resmi Kementerian ESDM, proyek Kilang Tuban merupakan proyek strategis karena pembangunan kilang minyak akan terintegrasi dengan petrokimia, dengan kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 300.000 barel minyak per hari dan produksi petrochemical mencapai 4.250 kilo ton per annum (ktpa).

Selain itu, Kilang Tuban juga akan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas Euro V (BBM ramah lingkungan) yaitu gasoline sebesar 80.000 barel per hari dan diesel sebesar 98.000 barel per hari. Nilai capex untuk proyek tersebut sebesar US$ 16 miliar.

Proyek Kilang Tuban ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 orang pada saat konstruksi dan 2.500 pada saat mulai beroperasi.

Dalam rangka mendukung terlaksananya Proyek Kilang Tuban, Pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina melalui Kepmen ESDM Nomor 807 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Jawa Timur. Selain itu Pemerintah juga telah memberikan alokasi gas domestik dan fasilitasi untuk memberi kemudahan perizinan yang dibutuhkan oleh Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana PT Pertamina (Persero) membuka peluang menggaet mitra baru untuk menggarap proyek proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban dinilai menjadi sinyal positif. Namun, Pertamina perlu mempertimbangkan untuk melepas kerja sama dengan Rosneft.

Adapun proyek Kilang Tuban rencananya akan digarap oleh mitra asal Rusia, Rosneft dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Sejak tahun lalu, pemerintah masih menerbitkan ulang rencana investasi pada mega proyek tersebut.

Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, Rosneft sudah diberi banyak kesempatan, namun hasilnya tidak ada kemajuan yang berarti.

“Menurut pendapat saya, Rosneft perlu diganti investor baru. Dari negara yang tidak kena sanksi AS. Selama Rosneft masih di sana, permasalahan akan terus terjadi dan pembangunan kilang menjadi tidak jelas,” ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Asal tahu saja, selama ini Rosneft memang masih dikenakan sanksi oleh AS. Kendati, pemerintah menilai sanksi itu tidak akan berdampak pada pembangunan Kilang Tuban.

Hadi pun berpendapat, saat ini pembangunan Kilang Tuban menjadi hal yang penting. Pembangunan kilang di Jawa Timur itu bisa menopang produksi demi mengejar target swasembada energi.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, kapasitas produksi BBM nasional adalah 1,28 juta barel per hari (bph) setelah RDMP Balikpapan full speed. Sementara, kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta bph.

Artinya, terdapat gap impor sebesar 0,32 juta bph. Hadi menilai, terdapat sejumlah solusi untuk swasembada BBM.

Pertama, untuk jenis solar, produksi dari kilang dikombinasikan dengan program B40 dan B50. Ini dengan asumsi untuk menutup 0,16 juta bph tenaga surya.

Kedua, untuk bensin, paling tidak harus ada satu kilang lagi dengan kapasitas 0,16 juta bph.

“Jadi pembangunan Kilang Tuban atau RDMP Dumai menjadi titik kritikal untuk program swasembada BBM di tahun 2030 paling tidak. Dalam rangka ketahanan energi nasional,” imbuh Hadi.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyebut, Rosneft ditemani mitra kerja tambahan untuk proyek Kilang Tuban.

Dia menjelaskan, pihaknya membutuhkan belanja modal (capex) besar untuk membangun Kilang Tuban. Oki menyebut, saat ini proses keputusan investasi atau keputusan investasi akhir (FID) oleh Rosneft masih berlangsung.

Pihaknya berharap proses FID segera rampung. Pertamina, kata Oki, secara umum bakal mempercepat penambahan kapasitas kilang yang dimiliki, salah satunya dengan menggaet mitra-mitra baru, tak terkecuali pada proyek GRR Tuban.

“Baru kemarin kami dari Pak Menteri dan juga Pak Dirjen kita selalu ada arahan untuk tentunya mempercepat penambahan kapasitas ini. Jadi akan ada mitra tambahan yang akan bergabung untuk memperkuat ketahanan energi di Indonesia,” jelas Oki dalam acara 'Energy Outlook 2026' di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Oleh karena itu, FID Kilang Tuban sebelumnya ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025. Namun, hingga saat ini proses tersebut masih berjalan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahalil Lahadalia Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu.

"Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah," kata Bahlil beberapa waktu lalu.

Dia juga berpendapat bahwa perhitungan itu penting. Sebab, nilai investasi dari Proyek Kilang Tuban cukup fantastis. Terlebih lagi, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak.

Tercatat, nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang bernilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun.

“Sampai sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu,” ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) membuka peluang untuk menggaet mitra baru dalam pembangunan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban.

Proyek Tuban rencananya akan digarap oleh mitra asal Rusia, Rosneft dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Sejak tahun lalu, pemerintah masih mengevaluasi ulang rencana investasi pada megaproyek tersebut.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyebut, Rosneft berpeluang ditemani oleh mitra kerja tambahan untuk proyek kilang yang terletak di Jawa Timur itu.

Dia menjelaskan, pihaknya membutuhkan capital expenditure (capex) besar untuk membangun Kilang Tuban. Oki menyebut, saat ini proses keputusan investasi atau final investment decision (FID) oleh Rosneft masih berlangsung.

Pihaknya berharap proses FID segera rampung. Pertamina, kata Oki, secara umum bakal mempercepat penambahan kapasitas kilang yang dimiliki, salah satunya dengan menggaet mitra-mitra baru, tak terkecuali pada proyek GRR Tuban.

"Baru kemarin kami dari Pak Menteri [ESDM] dan juga Pak Dirjen [Migas] kita selalu ada arahan-arahan untuk tentunya mempercepat penambahan kapasitas ini. Jadi akan ada additional partners yang akan bergabung untuk memperkuat ketahanan energi di Indonesia," jelas Oki dalam acara 'Energy Outlook 2026' di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Adapun, FID Kilang Tuban sebelumnya ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025. Namun, hingga saat ini, proses tersebut masih berjalan.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek Kilang Tuban segera dieksekusi. Dia mengatakan, pemerintah bersama Pertamina akan fokus untuk mengeksekusi proyek tersebut karena salah satu kebutuhan untuk ketahanan energi nasional.

Hal itu dilakukan meski Rosneft mendapat sanksi dari Amerika Serikat (AS).

“Menyangkut kilang yang selama ini kerja sama antara Pertamina dan Rosneft, sekarang masih dalam tetap masih on progress bahwa plan A plan B semuanya akan dalam pembahasan,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Bahlil juga masih menilai sanksi yang dikenakan AS ke Rosneft tidak akan berdampak pada proyek Kilang Tuban. Menurut Bahlil, Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu.

“Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah," kata Bahlil.

Dia juga berpendapat perhitungan itu menjadi hal penting. Sebab, nilai investasi dari proyek Kilang Tuban cukup fantastis. Terlebih, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak.

Tercatat, nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun.

"Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu," ucap Bahlil.

Nanti di pertengahan bulan ini baru ada keputusan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kepastian ihwal kelanjutan pembangunan Kilang Tuban akan diputuskan pada pertengahan Desember 2025 antara Pertamina dengan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Rosneft.

“Nanti di pertengahan bulan ini baru ada keputusan,” ucap Bahlil ketika ditemui di sela-sela acara “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” yang digelar di Jakarta, Senin.

Saat ini, Pertamina bersama Rosneft sedang berada di tahap Final Investment Decision (FID) Kilang Tuban.

Hasil dari FID tersebut nantinya menentukan apakah proyek Kilang Tuban memungkinkan untuk dilanjutkan atau terdapat rencana lainnya.

“Rosneft lagi lakukan pembahasan dengan Pertamina,” kata Bahlil.

Diwartakan sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa sejauh ini, Pertamina masih bermitra dengan perusahaan energi asal Rusia, Rosneft, untuk mengembangkan Kilang Tuban, meskipun terdapat sanksi dari Amerika Serikat.

Sanksi tersebut diumumkan pada Rabu (22/10) oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Ia mengumumkan sanksi terhadap Rosneft dan Lukoil, menyerukan "gencatan senjata segera," seraya menambahkan bahwa Gedung Putih siap mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan.

Pada Rabu yang sama, Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa dia telah membatalkan pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Hongaria, dengan alasan "rasanya tidak tepat bagi saya."

AS dan sekutunya telah memberlakukan beberapa putaran sanksi keuangan dan perdagangan terhadap Rusia sejak dimulainya konflik Rusia-Ukraina pada Februari 2022, menargetkan bank-bank, industri pertahanan dan ekspor energi Rusia.

Kirill Dmitriev, utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin untuk investasi dan kerja sama ekonomi, akan bertemu dengan Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff pada Sabtu di Miami, Florida, media AS melaporkan.

Pertemuan ini terjadi beberapa hari setelah Trump membatalkan rencananya untuk bertemu Putin di Budapest, Hongaria, dan Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap Rosneft dan Lukoil, dua produsen minyak terbesar Rusia, dalam upaya untuk mendesak kesepakatan gencatan senjata di Ukraina.

Dmitriev mengatakan di platform X bahwa kunjungannya "telah direncanakan sejak lama berdasarkan undangan dari pihak AS".

Utusan Rusia menyatakan sanksi tersebut, yang pertama selama masa jabatan kedua Trump, tidak akan menjadi masalah besar bagi Rusia, tetapi menyebabkan kenaikan harga bensin di AS. Dia juga menegaskan kembali sikap Putin bahwa Rusia tidak akan pernah menyerah pada tekanan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Harga minyak mentah dunia turun pada pembukaan perdagangan Rabu (3/12) seiring investor menunggu perkembangan pembicaraan damai Rusia-Ukraina.

Sementara, kekhawatiran surplus kian menonjol setelah data menunjukkan adanya kenaikan stok. Hal ini turut menekan harga.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent melemah 13 sen atau 0,21 persen ke US$62,32 per barel, setelah turun 1,1 persen pada sesi sebelumnya. Senada, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) tergelincir 12 sen atau 0,20 persen menjadi US$58,52 per barel, usai melemah 1,2 persen pada Selasa.

Harapan pasar terhadap terobosan diplomasi kembali meredup setelah pemerintah Rusia menyatakan tidak ada kompromi yang tercapai dalam pembicaraan selama lima jam antara Presiden Vladimir Putin dan dua utusan utama Presiden AS Donald Trump.

Pelaku pasar menantikan sinyal apakah negosiasi tersebut dapat membuka jalan pencabutan sanksi terhadap perusahaan minyak besar Rusia seperti Rosneft dan Lukoil, sehingga pasokan yang selama ini dibatasi dapat kembali mengalir.

Sebaliknya, suasana justru memanas setelah Putin menuduh negara-negara Eropa menghalangi upaya AS mengakhiri perang dengan mengajukan proposal yang sangat tidak bisa diterima Moskow. Hal ini memicu kekhawatiran pasokan Rusia akan tetap terblokir dan hanya mengalir ke pembeli seperti China dan India.

Analis IG, Tony Sycamore mengatakan meskipun negosiasi menawarkan peluang, pasar tetap terbebani kekhawatiran permintaan lemah dan potensi banjir pasokan.

"Kekhawatiran oversupply dan lemahnya permintaan terus menekan harga minyak, yang harus bertahan di kisaran pertengahan US$50 untuk menghindari penurunan lebih dalam," tulisnya.

Di sisi lain, perang yang memasuki tahun ketiga memicu peningkatan serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia. Serangan terbaru di pesisir Laut Hitam menegaskan kembali risiko geopolitik yang membayangi pasar.

Sumber industri mengatakan Konsorsium Pipa Kaspia (CPC) menargetkan percepatan perbaikan fasilitas tambat ketiga mereka untuk mengembalikan kapasitas ekspor penuh, setelah salah satu mooring rusak akibat serangan drone.

Harga minyak bergerak datar pada perdagangan Senin (24/11), setelah merosot sekitar 3 persen pekan lalu.

Hal itu seiring investor yang melihat peluang pemangkasan suku bunga The Fed dan kemungkinan tercapainya kesepakatan damai Rusia-Ukraina yang berpotensi membuka lebih banyak pasokan minyak Moskow jika sanksi dilonggarkan.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent tercatat stabil di US$62,56 per barel.

Sementara, West Texas Intermediate (WTI) turun tipis 2 sen atau 0,03 persen ke US$58,04 per barel. Kedua acuan sempat menyentuh level penutupan terendah sejak 21 Oktober.

"Penurunan harga dipicu terutama oleh dorongan agresif Presiden Trump untuk mendorong kesepakatan damai Rusia-Ukraina, yang dilihat pasar sebagai jalan cepat untuk membuka kembali pasokan besar dari Rusia," ujar Analis IG Tony Sycamore dalam sebuah catatan.

Upaya menuju kesepakatan tersebut dinilai lebih berpengaruh bagi pasar dibanding gangguan jangka pendek akibat sanksi AS pada Rosneft dan Lukoil yang mulai berlaku Jumat lalu. Sanksi itu telah membuat sekitar 48 juta barel minyak Rusia tertahan di laut.

Trump menetapkan tenggat Kamis (27/11) untuk tercapainya kesepakatan, meski para pemimpin Eropa mendorong perbaikan isi proposal.

Kesepakatan damai berpotensi mencabut sanksi yang selama ini menekan ekspor minyak Rusia, yang pada 2024 merupakan produsen minyak terbesar kedua di dunia setelah AS.

Selain faktor geopolitik, ketidakpastian mengenai arah kebijakan suku bunga AS turut menekan minat risiko investor. Namun, peluang pemangkasan suku bunga pada Desember meningkat setelah Presiden Federal Reserve New York, John Williams, mengisyaratkan kemungkinan penurunan dalam waktu dekat.

"Ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember dapat menahan sentimen bearish dengan meningkatkan selera risiko global," ujar Sugandha Sachdeva, pendiri firma riset SS Wealth Street yang berbasis di New Delhi.

Ia menambahkan harga minyak telah turun hampir 17 persen sepanjang tahun ini, mencerminkan sentimen negatif yang berkepanjangan.

"Pada level yang lebih rendah ini, aksi beli berbasis nilai diperkirakan mulai muncul secara bertahap," ujarnya.

Harga minyak dunia kembali melemah pada Jumat (21/11), mencatat penurunan untuk sesi ketiga berturut-turut.

Hal itu seiring dorongan Amerika Serikat (AS) untuk segera tercapainya kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina yang berpotensi menambah pasokan ke pasar global.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun 93 sen atau 1,5 persen menjadi US$62,45 per barel, setelah turun 0,2 persen pada sesi sebelumnya. Sementara West Texas Intermediate (WTI) merosot 1,7 persen atau 98 sen ke posisi US$58,02 per barel, setelah ditutup melemah 0,5 persen pada Kamis (20/11).

Kedua kontrak acuan tersebut diperkirakan turun lebih dari 2,5 persen sepanjang pekan ini akibat meningkatnya kekhawatiran oversupply, menghapus sebagian besar kenaikan harga yang terjadi pekan lalu.

Sentimen pasar berbalik bearish setelah Washington mendorong rencana perdamaian antara Ukraina dan Rusia untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung tiga tahun.

Di saat yang sama, sanksi AS terhadap dua produsen minyak besar Rusia, Rosneft dan Lukoil, mulai berlaku hari ini.

"Minyak memperpanjang penurunan setelah Zelenskiy menyepakati pembahasan rencana damai yang dirancang AS dan Rusia, sementara sanksi terhadap dua raksasa minyak Rusia akan mulai berlaku," tulis analis Saxo dalam catatan kepada klien, merujuk pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy.

Analis IG Tony Sycamore mengatakan peluang kesepakatan memang kecil, namun keberadaan kemungkinan tersebut sudah cukup menekan harga minyak.

"Jika disetujui, kesepakatan itu dapat menghilangkan risiko geopolitik yang selama ini menjadi premi harga minyak," ujarnya.

Meski demikian, beberapa analis masih meragukan kemungkinan tercapainya perjanjian dalam waktu dekat.

"Kesepakatan masih jauh dari pasti," tulis analis ANZ dalam catatan riset, menyebut bahwa Kyiv berulang kali menolak sejumlah tuntutan Rusia sehingga menghambat negosiasi.

Selain itu, pasar juga mulai skeptis terhadap efektivitas sanksi baru terhadap Rosneft dan Lukoil. Lukoil diberi waktu hingga 13 Desember untuk melepas portofolio internasionalnya yang besar.

Harga minyak kembali menguat pada Kamis (20/11), setelah pada sesi sebelumnya turun hampir 2 persen, di tengah penilaian pasar terhadap proposal terbaru Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Ukraina.

Selain itu, mendekatnya tenggat penghentian operasi dua perusahaan minyak besar Rusia, yakni Rosneft dan Lukoil ikut mendorong harga minyak.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent crude futures naik 21 sen atau 0,33 persen menjadi US$63,72 per barel. Sementara West Texas Intermediate (WTI) menguat 24 sen atau 0,40 persen ke posisi US$59,68 per barel.

Kenaikan ini terjadi setelah sebuah laporan menyebut AS telah memberi sinyal kepada Ukraina untuk menerima kerangka kerja rancangan Washington guna mengakhiri perang, yang mencakup pelepasan sebagian wilayah dan sejumlah senjata.

Upaya diplomatik tersebut berlangsung bersamaan dengan langkah sanksi AS terhadap Rosneft dan Lukoil, dua produsen serta eksportir minyak terbesar Rusia.

Tenggat waktu penghentian operasi dengan kedua perusahaan itu berakhir pada 21 November 2025.

Di sisi lain, Rosneft dilaporkan telah memangkas kepemilikannya di Kurdistan Pipeline Company, operator jalur pipa utama ekspor minyak di Kurdistan Irak menjadi di bawah 50 persen.

Langkah ini dilakukan untuk melindungi entitas ekspor minyak tersebut dari dampak sanksi AS.

"Kami menilai harga minyak masih berpotensi bullish selama tetap berada di atas level terendah sepanjang tahun, yakni sekitar US$55," ujar analis pasar IG, Tony Sycamore, dalam sebuah catatan.

Harga minyak mentah turun pada awal perdagangan Senin (17/11), setelah aktivitas pengiriman dari di pelabuhan ekspor utama Rusia, Novorossiysk, dibuka.

Pengiriman dari pelabuhan tersebut sempat dihentikan selama dua hari akibat serangan drone Ukraina.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent crude berkurang 58 sen atau 0,9 persen menjadi US$63,81 per barel. Sementara West Texas Intermediate (WTI) melemah 59 sen atau 1 persen ke posisi US$59,50 per barel.

Kedua acuan tersebut sebelumnya sempat naik lebih dari 2 persen pada Jumat (14/11), sehingga menutup pekan lalu dengan kenaikan tipis, menyusul penghentian ekspor di Novorossiysk dan terminal Caspian Pipeline Consortium yang sempat mengganggu sekitar 2 persen pasokan global.

Menurut dua sumber industri dan data LSEG, aktivitas pengapalan minyak di Novorossiysk kembali dimulai pada Minggu (16/11). Namun, peningkatan serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia membuat pasar tetap mewaspadai potensi gangguan lanjutan.

Militer Ukraina menyatakan telah menyerang kilang minyak Ryazan pada Sabtu, serta fasilitas Novokuibyshevsk di wilayah Samara pada Minggu.

"Investor sedang mencoba menilai bagaimana serangan Ukraina akan memengaruhi ekspor minyak mentah Rusia dalam jangka panjang, sekaligus melakukan aksi ambil untung setelah reli Jumat," ujar analis Fujitomi Securities, Toshitaka Tazawa.

Ia menyebutkan bahwa persepsi kelebihan pasokan akibat peningkatan produksi OPEC+ masih menekan harga, dan WTI diperkirakan bertahan di kisaran US$60 per barel dengan fluktuasi sekitar US$5.

Pasar juga mencermati dampak sanksi negara Barat terhadap suplai dan aliran perdagangan Rusia.

Amerika Serikat (AS) telah melarang transaksi dengan perusahaan minyak Rusia, Lukoil dan Rosneft, setelah 21 November sebagai upaya menekan Moskow untuk bernegosiasi terkait perang Ukraina.

Presiden AS Donald Trump mengatakan Partai Republik tengah menyiapkan legislasi yang akan menjatuhkan sanksi pada negara mana pun yang masih berbisnis dengan Rusia, dan bahkan Iran bisa ikut dimasukkan ke daftar tersebut.

Sebelumnya, OPEC+ sepakat menaikkan target produksi untuk Desember sebesar 137 ribu barel per hari, sama seperti peningkatan pada Oktober dan November, serta memutuskan jeda kenaikan pada kuartal pertama tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak ditutup menguat lebih dari 2% pada Jumat (14/11/2025) karena pelabuhan Novorossiisk di Rusia menghentikan ekspor minyak.

Dilansir Reuters, Sabtu (15/11/2025), penghentian ekspor minyak dari Rusia menyusul serangan pesawat nirawak Ukraina yang menghantam depot minyak di pusat energi Rusia, memicu kekhawatiran pasokan.

Harga minyak mentah berjangka Brent ditutup naik US$1,38, atau 2,19%, ke level US$64,39 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS ditutup naik US$1,40, atau 2,39%, ke level US$60,09 per barel.

Serangan pada Jumat (1411/2025) merusak sebuah kapal di pelabuhan, blok-blok apartemen, dan sebuah depot minyak di Novorossiisk, melukai tiga awak kapal, kata pejabat Rusia.

"Serangan di terminal Rusia itu sangat besar dan tampaknya berdampak lebih besar daripada serangan-serangan sebelumnya," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group.

Reuters melaporkan, pelabuhan Novorossiisk di Rusia menghentikan ekspor minyak, setara dengan 2,2 juta barel per hari, atau 2% dari pasokan global, dan perusahaan monopoli pipa minyak Transneft menangguhkan pasokan minyak mentah ke pelabuhan tersebut.

"Intensitas serangan-serangan ini telah meningkat; jauh lebih sering. Pada akhirnya, serangan-serangan ini dapat menyerang sesuatu yang menyebabkan gangguan jangka panjang," kata Giovanni Staunovo, analis komoditas di UBS.

Ukraina pada Jumat (14/11/2025) mengatakan bahwa mereka secara terpisah menyerang sebuah kilang minyak di wilayah Saratov, Rusia, dan sebuah fasilitas penyimpanan bahan bakar di dekat Engels, semalam.

Para investor sedang mencoba menilai dampak dari serangan terbaru ini dan apa artinya bagi pasokan Rusia dalam jangka panjang, ujarnya.

Para investor juga tengah mencermati dampak sanksi Barat terhadap pasokan minyak dan arus perdagangan Rusia.

Inggris pada Jumat mengeluarkan izin khusus yang memungkinkan perusahaan untuk terus bekerja sama dengan dua anak perusahaan Bulgaria dari perusahaan minyak Rusia yang disanksi, Lukoil, seiring dengan pengambilalihan aset oleh pemerintah Bulgaria.

Sementara itu, AS memberlakukan sanksi yang melarang kesepakatan dengan perusahaan minyak Rusia, Lukoil, dan Rosneft setelah 21 November sebagai bagian dari upaya untuk membawa Kremlin ke perundingan damai terkait Ukraina.

JPMorgan melaporkan, sekitar 1,4 juta barel minyak per hari Rusia, atau hampir sepertiga dari potensi ekspor melalui laut, telah ditambahkan ke stok yang disimpan di kapal tanker karena bongkar muat melambat akibat sanksi AS terhadap Rosneft dan Lukoil.

Membongkar kargo bisa menjadi jauh lebih menantang setelah batas waktu penerimaan minyak yang dipasok oleh kedua perusahaan pada 21 November, tambah bank tersebut.

Sementara itu, jumlah rig pengeboran minyak di Amerika Serikat naik 3 rig menjadi 417 rig dalam pekan yang berakhir pada 14 November, data dari perusahaan jasa minyak Baker Hughes menunjukkan pada hari Jumat.