Bisnis.com, MATARAM – PT Pelindo Multi Terminal Branch Lembar turut mendukung pelaksanaan program Mudik Gratis Tahun 2026 yang diselenggarakan melalui kolaborasi antara Kementerian Perhubungan melalui KSOP Kelas III Lembar bersama PT Dharma Lautan Utama dan PT Jasa Raharja.

Program tersebut dilaksanakan di Terminal Penumpang Kedaro, Pelabuhan Lembar pada Minggu (15/3/2026) sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

Sebanyak 310 peserta mudik gratis diberangkatkan dari Pelabuhan Lembar menuju Surabaya menggunakan Kapal Kirana VII milik PT Dharma Lautan Utama. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, nyaman, serta mengurangi beban biaya transportasi menjelang Hari Raya.

Sebagai pengelola terminal, PT Pelindo Multi Terminal Branch Lembar memastikan kesiapan fasilitas Terminal Penumpang Kedaro guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut.

Berbagai persiapan dilakukan mulai dari penataan area terminal, peningkatan kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu penumpang, hingga pengaturan alur pelayanan bagi para peserta mudik gratis agar proses keberangkatan dapat berlangsung tertib dan lancar.

Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Lembar Kunto Wibisono menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap program pelayanan transportasi bagi masyarakat, termasuk dalam memastikan kesiapan infrastruktur terminal.

“Kami memastikan Terminal Penumpang Kedaro dalam kondisi siap melayani para peserta mudik gratis. Mulai dari fasilitas penumpang, pengaturan alur keberangkatan, hingga dukungan operasional lainnya telah kami siapkan agar masyarakat dapat merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan tertib,” jelas Kunto, Selasa (17/3/2026).

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Lembar, Syamsurizal menegaskan bahwa sinergi antar instansi menjadi faktor penting dalam menyukseskan program mudik gratis ini. Menurutnya, koordinasi antara regulator, operator pelabuhan, operator kapal,serta unsur pengamanan menjadi kunci dalam memastikan kegiatan berjalan dengan lancar serta tetap mengutamakan aspek keselamatan pelayaran.

“Program ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik dengan aman dan terjangkau. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder pelabuhan terus kami perkuat,” jelasnya.

Pelepasan peserta mudik gratis dilakukan secara langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal yang didampingi oleh unsur Forkopimda serta para pemangku kepentingan terkait di lingkungan pelabuhan. Dalam kesempatan tersebut,

Gubernur NTB menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak yang telah menghadirkan program mudik gratis bagi masyarakat.

Gubernur NTB menyampaikan bahwa terselenggaranya program ini merupakan hasil kolaborasi seluruh stakeholder di pelabuhan, termasuk dukungan dari PT Jasa Raharja.

“Program mudik gratis ini dapat terlaksana berkat kolaborasi seluruh stakeholder di pelabuhan,termasuk Jasa Raharja. Para pemudik tidak hanya mendapatkan fasilitas perjalanan secara gratis, tetapi juga memperoleh jaminan keselamatan melalui perlindungan asuransi, sehingga diharapkan perjalanan dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.

Kami juga berharap kuota mudik gratis ini dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya,”tutupnya.

IDXChannel - Sejumlah pengusaha angkutan pelayaran mengeluhkan tingginya biaya operasional di tengah situasi perekonomian global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Erwin H Poedjono mengungkapkan, biaya operasional perusahaan angkutan pelayaran sangat rentan terhadap fluktuasi mata uang asing. Bahkan pada Senin (2/2/2026), kurs dolar AS terhadap rupiah telah menyentuh angka Rp16.806,15 per USD.

Pengusaha menilai, Kementerian Perhubungan dinilai belum menunjukkan keberpihakan pada pengusaha swasta yang selama ini telah membantu mobilitas perekonomian lintas pulau. Sedangkan operasional kapal tetap berjalan di tengah tantangan pembengkakan biaya komponen.

"Sekitar 80 persen komponen biaya operasional kami, mulai dari suku cadang (spare parts), perawatan harian, pengedokan (docking), hingga pemenuhan alat keselamatan, mengikuti kurs dolar AS," ujarnya di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Erwin memastikan, pelayanan yang diberikan oleh PT Dharma Lautan Utama tetap sesuai standarisasi UU Pelayaran dan persyaratan internasional (Solas) sebagai konsekuensi ratifikasi International Maritime Organization (IMO). Dengan demikian, kebutuhan komponen biaya bersifat tetap tanpa pengurangan.

"Hal ini menjadikan komponen biaya kami bersifat tetap (fixed cost). Ketika kurs dolar naik, beban fixed cost ini melonjak signifikan, termasuk biaya Sumber Daya Manusia (SDM)," kata dia.

Di sisi lain, Erwin juga mengungkapkan tantangan menghadapi iklim kompetisi yang tidak setara, di mana operator pelayaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan fasilitas subsidi Public Service Obligation (PSO) yang nilainya bisa mencapai 2-3 kali lipat dari harga tiket untuk total penumpang mereka.

Angka tersebut kemudian disesuaikan setiap tahun mengikuti kenaikan komponen biaya. Selain itu, operator pelayaran pemerintah/BUMN juga mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan bantuan modal kerja berupa armada kapal. Sementara, pihak swasta harus berjuang mandiri tanpa fasilitas tersebut.

"Akibatnya, kami kesulitan bersaing dengan mereka yang dapat menetapkan harga tiket rendah karena adanya PSO," ujar dia.

Erwin mewakili sejumlah perusahaan angkutan pelayaran swasta berharap agar Kementerian Perhubungan segera mengambil tindakan cepat untuk menentukan kebijakan yang benar-benar berpihak. Antara lain seperti adanya penurunan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya sandar, biaya sertifikasi, dan perpajakan.

"Kami juga meminta agar pihak swasta diberikan kesempatan yang sama untuk melayani rute lintas keperintisan (subsidi) yang selama ini didominasi oleh perusahaan BUMN," kata Erwin.

Para pengusaha angkutan pelayaran, kata dia, juga menginginkan penambahan fasilitas sandar kapal untuk mengatasi antrean trafik. Keterbatasan fasilitas saat ini disebutnya menyebabkan inefisiensi waktu dan lonjakan biaya bahan bakar minyak (BBM) akibat waktu tunggu yang lama.

Berikutnya, Erwin meminta kepada pemerintah agar melakukan pengerukan akibat pendangkalan alur masuk pelabuhan dan area dermaga.

Kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan pelayaran akibat risiko kandas atau gesekan lunas kapal dan memicu high cost economy akibat kerusakan sistem pendingin mesin kapal yang terhisap lumpur.

"Jika langkah-langkah perbaikan ini tidak segera dilakukan, hal ini akan mengancam keberlanjutan usaha dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Erwin.

(Dhera Arizona)