ACEH - Ratusan karyawan PTPN IV Regional VI Kebun Cot Girek bersama anggota keluarga mendatangi Kantor Bupati Aceh Utara, kemarin. Mereka menyampaikan keresahan atas belum tuntasnya persoalan klaim lahan yang berkembang di wilayah perkebunan tersebut.

Mereka mengaku khawatir ketidakpastian penyelesaian persoalan lahan akan berdampak terhadap stabilitas kerja dan kehidupan sosial masyarakat sekitar perkebunan. Sebagian besar warga Cot Girek menggantungkan penghasilan dari aktivitas perkebunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Kami hanya ingin bekerja dengan tenang. Selama ini masyarakat sangat terbantu secara ekonomi dari keberadaan perusahaan. Kalau persoalan ini terus berlarut, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” ujar Rusli Cut Ali di sela aksi dikutip Jumat (8/5/2026).

Para pekerja juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menjembatani aspirasi mereka kepada pemerintah pusat dan instansi terkait. Mereka berharap ada langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian sengketa secara adil dan transparan.

Sejumlah peserta aksi mengaku mulai merasakan tekanan psikologis akibat situasi yang belum menentu. Fandi Afrian Rinaldi, salah seorang pekerja, mengatakan isu yang terus berkembang di lapangan membuat masyarakat dihantui rasa khawatir terhadap masa depan pekerjaan mereka.

Lihat video: Detik-Detik Heli BNPB ‘Guyur’ Bantuan ke Warga di Aceh Utara



“Kami hanya pekerja biasa yang sehari-hari hidup dari kebun. Harapan kami pemerintah hadir memberikan kepastian agar kondisi sosial tetap terjaga,” ujarnya.

Menurut para pekerja, stabilitas di lingkungan perkebunan menjadi faktor penting karena menyangkut keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga di kawasan Cot Girek dan sekitarnya. Mereka khawatir ketegangan berkepanjangan dapat memicu gangguan sosial di tengah masyarakat.

Aksi damai diakhiri dengan doa bersama dan pernyataan sikap agar seluruh pihak menahan diri serta mengedepankan dialog. Para peserta juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan persatuan di wilayah Cot Girek.

Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan klaim lahan di sejumlah wilayah perkebunan di Aceh memang kembali mencuat dan menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah sengketa lahan antara perusahaan dan kelompok masyarakat sebelumnya juga sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat di tingkat pusat.

Namun, bagi masyarakat pekerja di Cot Girek, persoalan itu bukan semata menyangkut status lahan, melainkan juga kepastian penghidupan sehari-hari. Mereka pun berharap pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dan situasi daerah tetap kondusif.

JAKARTA - Pemerintah mempercepat operasi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Sebanyak 207 truk logistik berisi kebutuhan pokok senilai Rp34,8 miliar diberangkatkan menuju Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pasokan pangan untuk masyarakat di wilayah bencana dipastikan aman. Pemerintah menyiapkan cadangan beras hingga tiga kali lipat dari kebutuhan provinsi terdampak. “Kita ingin tidak satu orang pun kekurangan beras. Cadangan kita besar,” ujar Mentan dikutip Jumat (5/12/2025).

Mentan juga memberi apresiasi kepada PTPN IV PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero) yang dinilai berperan besar mendukung stabilitas pasokan minyak goreng di lapangan. Partisipasi mereka dinilai luar biasa, terutama dalam membantu menjaga ketersediaan minyak goreng. “Pengiriman terus dilakukan untuk masyarakat kita di wilayah bencana,” kata Amran.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan, selain 26 ton minyak goreng yang disalurkan melalui program Kementan Peduli, pihaknya juga telah menyediakan dan siap menyalurkan total 470 ton lainnya sehingga total 500 ton minyak goreng akan disalurkan di tiga provinsi terdampak. Bantuan memiliki nilai sekitar Rp9,3 miliar.

“Pagi ini kami bersama Pak Menteri dan jajaran BUMN melepas lebih dari 200 truk bantuan ke Sumatra. Untuk PalmCo, kami mengirimkan 26 ton minyak goreng beserta kebutuhan pokok lainnya,” ujar Jatmiko.

Selain bantuan pangan, unit-unit regional PalmCo juga mengerahkan peralatan dan tenaga untuk mendukung percepatan pemulihan di wilayah banjir. “Semoga bantuan ini meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ujarnya.

Sinergi pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha menjadi langkah penting memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Selain memperkuat operasi kemanusiaan, kontribusi PalmCo membantu menjaga stabilitas pasokan minyak goreng di Sumatra, terutama di tengah terganggunya distribusi akibat banjir.

Upaya bersama ini diharapkan mempercepat pemulihan wilayah terdampak, sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat bahwa pasokan pangan tetap terjaga selama masa tanggap darurat.

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PTPN Group menetapkan dividen tunai PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo kepada pemegang saham/negara sebesar Rp1,5 triliun setelah membukukan kinerja keuangan yang melesat. Tahun 2024, PalmCo mencatat laba bersih sebesar Rp3,76 triliun atau naik 49% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di Rp2,53 triliun.

Direktur Utama PalmCo, Jatmiko Santosa menyebutkan, capaian tersebut sebagai hasil nyata dari restrukturisasi dan efisiensi yang dijalankan perusahaan sejak proses konsolidasi PTPN. “Tahun 2024 adalah tahun yang luar biasa bagi PalmCo. Transformasi yang kami lakukan mulai menunjukkan dampak yang signifikan,” katanya.

Tumbuh 149 Persen, Laba PTPN IV PalmCo Tembus Rp3,76 Triliun

Kinerja yang menopang penetapan dividen jumbo itu tecermin pada sejumlah indikator keuangan. Arus kas operasional (AKO) tercatat melonjak hingga Rp11,9 triliun, atau tumbuh 154% secara tahunan. Di sisi operasional, pendapatan PalmCo mencapai Rp38,9 triliun, terdorong peningkatan volume penjualan crude palm oil (CPO) sebesar 12,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Strategi efisiensi biaya dan penataan proses bisnis dinilai berhasil mendorong profitabilitas. Perusahaan mencatat EBITDA margin 23,37% dan net profit margin 9,64%.

“Peningkatan laba bersih 49% ini menunjukkan bahwa PalmCo berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain utama dalam industri minyak sawit global,”kata Jatmiko.

Perbaikan kinerja PalmCo juga tecermin dalam penilaian eksternal. Lembaga pemeringkat PEFINDO menaikkan peringkat perusahaan dari Single A- menjadi Single A untuk Tahun Buku 2024, dengan predikat Sehat. Total aset perusahaan pun meningkat sekitar 9%.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PalmCo, Hilda Savitri menyebut kenaikan peringkat itu sebagai sinyal meningkatnya kepercayaan terhadap fundamental perusahaan. “Ini mencerminkan tata kelola yang semakin baik serta kemampuan perusahaan menjaga momentum pertumbuhan,” ujarnya.

RUPST juga menegaskan kesiapan PalmCo menghadapi tantangan industri sawit global yang dinamis, sembari memastikan kontribusi berkelanjutan bagi penerimaan negara. Dividen Rp1,5 triliun yang disetor dari laba 2024 menjadi bukti bahwa transformasi internal dan disiplin eksekusi strategi mulai membuahkan hasil nyata.

SUMUT - Sejarah PTPN I di Sumatera Utara, terutama di Deli Serdang, adalah fakta tentang eksistensi dan keniscayaan. Dahulu, lahan PTPN I adalah kawasan hutan, dan pada perkembangannya menjadi kota dengan ekosistem yang saling menguatkan.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (UNM) Ichwan Azhari mengatakan, awalnya pusat peradaban Sumatera Timur ada di kawasan Deli Serdang, Belawan. Namun, Belanda kemudian membuka pusat ekonomi baru di wilayah yang sekarang disebut Medan.

“Artinya, perkembangan wilayah akan mengikuti dinamika masyarakatnya. Kalau dulu lahan PTPN I di Deli Serdang terasa jauh, sekarang sudah di dalam kawasan kota. Maka, alih fungsi lahan bukan mustahil,” katanya, Rabu (5/11/2025).

Ichwan Azhari menyebut sejarah PTPN I yang semula merupakan perusahaan milik Belanda. Ichwan merunut asal muasal komoditas tembakau Deli yang pada masa lampau merajai reputasi rokok hingga ke negeri-negeri Eropa.

“Tembakau adalah komoditas lokal yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kedatangan kolonial mengubah struktur sosial dan demografi daerah ini secara drastis. Suku Melayu sebagai pemilik asli tanah, kini kehilangan hutan komunalnya akibat rezim perkebunan yang terus berlanjut hingga masa PTPN,” kata Ichwani.

Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fajar Pasaribu mengatakan, tata ruang wilayah akan erat kaitannya dengan aspek ekonomi kewilayahan. Tata ruang akan terbentuk seiring spora ekonomi yang tumbuh di wilayah tersebut.

Relasi ini bisa berlaku dua arah. Aspek ekonomi tumbuh, lalu diikuti perkembangan tata ruang wilayah. “Saya memandang PTPN sebagai warisan kolonial kini perlu beradaptasi. Alih fungsi lahan yang kemudian menjadi kawasan perumahan dari sisi ekonomi sangat positif karena meningkatkan perekonomian lokal,” kata Fajar.

Kepala Desa Helvetia Agus Salim menyambut baik perubahan itu. Agus mengaku sejak perubahan peruntukan lahan dari kebun milik PTPN I dijadikan komplek perumahan, menjadikan desanya berubah drastis.

“Saat masih kebun, kami warga sekitar banyak yang kerja serabutan. Sekarang, sejak dibuka perumahan, masyarakat kami banyak yang dagang dan jual jasa. Pokoknya, UMKM di sini tumbuh subur,” katanya.

Dengan adanya pekerjaan baru, meskipun tidak besar, masyarakat semakin produktif karena punya basis usaha. Secara umum, kata Agus Salim, kesejahteraan masyarakat di desanya sekarang meningkat.

Ketua Paguyuban Puja Kesuma (Putra Jawa kelahiran Sumatera) Juryadi menyatakan dukungannya atas perkembangan wilayah di Helvetia. Juryadi mengajak semua pihak untuk bersinergi dan menjalin kebersamaan antara PTPN dan komunitas.

“Sinergi yang saya maksud, PTPN I hendaknya terus berkordinasi dan memberi ruang kepada warga sekitar dan komunitas untuk berpartisipasi pada berbagai rencana. Dalam proyek pembangunan perumahan, warga sekitar harus diprioritaskan,” kata dia.