Jakarta (ANTARA) - PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen total senilai Rp196,5 miliar atau setara Rp12 per saham untuk tahun buku 2025.

Dividen total perseroan mencakup dividen final senilai Rp155,6 miliar atau setara Rp9,5 per saham, dan dividen interim Rp40,9 miliar atau Rp2,5 per saham yang telah dibayarkan pada 29 Agustus 2025.

"Dengan demikian, total dividen untuk tahun buku 2025 menjadi Rp12 per saham atau Rp196,5 miliar," ujar Direktur Utama SMDR Bani Maulana Mulia dalam paparan publik di Jakarta, Rabu.

Selain dibagikan sebagai dividen, Bani mengatakan laba tahun buku 2025 sebagian dialokasikan sebagai cadangan dan laba ditahan, untuk mendukung ekspansi bisnis perseroan ke depan.

Dalam kesempatan ini, perseroan menyatakan akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III sebesar Rp700 miliar, yang akan digunakan untuk pembelian dua kapal tanker berkapasitas 4.000 DWT dan 1 kapal kontainer berkapasitas 10.100 DWT.

"Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas operasional dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," ujar Bani.

Sepanjang tahun 2025, perseroan membukukan laba bersih senilai 52,1 juta dolar AS, atau tumbuh 3 persen year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba bersih perseroan ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 9 persen (yoy) menjadi 801,7 juta dolar AS.

Sementara itu, EBITDA perseroan tercatat sebesar 200,2 juta dolar AS, atau tumbuh 18 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Per akhir 2025, posisi keuangan perseroan tercatat solid, dengan aset lancar tercatat 623,6 juta dolar AS dengan posisi kas dan setara kas sebesar 317,7 juta dolar AS.

Di sisi lain, perseroan tercatat memiliki utang berbunga masing-masing utang bank jangka pendek 42,3 juta dolar AS, Sukuk Ijarah 49,7 juta dolar AS, dan utang bank jangka panjang 160,5 juta dolar AS.

Sementara itu, ekuitas perseroan tercatat di level 773,5 juta dolar AS per akhir 2025.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF melaporkan dana penyertaan modal negara (PMN) tahun 2025 sebesar Rp6,68 triliun telah disalurkan seluruhnya untuk mendukung program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan PMN yang diterima perseroan pada 2025 merupakan dana yang secara khusus dialokasikan untuk program FLPP dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial perusahaan.

"PMN yang kami terima tahun 2025 ini adalah Rp6,68 triliun dan sudah kami berikan dan sudah dipakai semua pada tanggal 31 Desember 2025 kepada bank-bank penyalur yang membutuhkan dana tersebut," ujar Ananta dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin.

Ananta mengatakan kebutuhan pendanaan porsi SMF untuk program FLPP pada 2025 mencapai Rp8,03 triliun.

Oleh karena itu, selain PMN, Ananta menyebut perseroan juga melakukan penggalangan dana melalui penerbitan surat utang sebesar Rp1,35 triliun untuk menutup kekurangan kebutuhan pendanaan.

Dengan dukungan PMN dan pendanaan tambahan tersebut, program FLPP pada 2025 ditargetkan dapat mendukung pembiayaan sekitar 194.612 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia memaparkan sejak 2018 hingga 2025, SMF telah menerima PMN sebesar Rp17,91 triliun dan menerbitkan surat utang senilai Rp16,64 triliun. Dengan skema tersebut, total dana yang dihimpun mencapai Rp34,37 triliun.

"Dan sudah menghasilkan kurang lebih 904 ribu unit rumah," ujarnya.

Ia menambahkan dana PMN 2025 telah disalurkan kepada 12 bank penyalur KPR FLPP, dengan porsi terbesar diterima PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp5,25 triliun, disusul Bank Syariah Nasional (BSN Syariah), Bank BJB, BJB Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank DKI.

Menurut Ananta, penyaluran PMN melalui FLPP memberikan manfaat bagi masyarakat karena memperluas akses pembiayaan rumah bersubsidi, sekaligus mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu agenda pemerintah.

"Bagi pemerintah juga mendukung program tiga juta rumah dan juga mendorong sektor riil, yaitu multiplier dari pembangunan rumah," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami memandang tahun 2025 bukan semata sebagai tahun pertumbuhan

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan penyedia konektivitas PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) menyatakan bersiap untuk memacu ekspansi strategis yang terukur, sebagai upaya memperkuat posisi dalam ekosistem digital Indonesia.

Ekspansi perseroan akan didorong oleh lonjakan trafik data, akselerasi transformasi digital lintas sektor, serta adopsi teknologi mutakhir seperti Wi-Fi 7, 5G, cloud computing, hingga Kecerdasan Buatan (AI).

Direktur Utama INET Muhammad Arif dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa keberhasilan melewati tahun 2025 dengan fokus pada konsolidasi strategis pasca IPO, telah menempatkan perseroan pada posisi kokoh.

"Kami memandang tahun 2025 bukan semata sebagai tahun pertumbuhan, melainkan sebagai momentum penguatan fondasi operasional dan tata kelola. Penguatan jaringan domestik dan penyelesaian jaringan ring Jabodetabek kini menjadi modal penting bagi INET untuk merespons peluang pasar secara lebih cepat, andal, dan efisien," ujar Arif.

Arif menjelaskan, salah satu tonggak strategis perseroan pada 2026 yaitu penguatan jalur konektivitas internasional untuk memenuhi kebutuhan para penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) dan pelanggan korporasi.

Melalui entitas anak PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), perseroan telah menjalin kerja sama strategis dengan PT Jejaring Mitra Persada (JMP) dalam pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menghubungkan Jakarta-Batam-Singapura.

Melalui perjanjian Indefeasible Right of Use (IRU), PFI memperoleh hak penggunaan infrastruktur kabel bawah laut pada jalur Rising-8, khususnya segmen Tanjung Pinggir (Batam)-Tanah Merah (Singapura).

“Langkah ini memperkuat portofolio layanan unggulan INET, antara lain layanan IP Transit Internasional dan International Private Leased Circuit (IPLC) yang menyediakan rute konektivitas global stabil, aman, dan berkapasitas besar, serta Exchange Content (Peering dan Content Delivery) yang menawarkan distribusi konten lokal maupun internasional dengan latensi rendah guna meningkatkan user experience,” ujar Arif.

Di dalam negeri, perseroan melihat potensi fixed broadband yang masih terbuka lebar, terutama di kota-kota lapis kedua dan ketiga (layer 2 and 3) serta kawasan sub-urban yang belum terlayani secara optimal.

Demi mendukung ekspansi jaringan secara masif, perseroan telah mengakuisisi PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) yaitu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja teknis dan managed services dengan kelolaan mencapai 35.000 karyawan.

Adapun, Integrasi PADA ke ekosistem perseroan menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) instalasi dan pemeliharaan jaringan FTTH, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, hingga Kalimantan Barat.

Kemudian, melalui entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI), perseroan mengembangkan layanan FTTH berbasis Wi-Fi 7 di wilayah strategis Bali, Lombok, dan Kalimantan Barat.

“Layanan ini membidik pengguna akhir (end-user) dengan keunggulan kecepatan ultra-tinggi, stabilitas koneksi, latensi rendah, serta kemampuan mendukung ekosistem smart home modern,” ujar Arif.

Di segmen Korporat dan ISP atau Business-to-Business (B2B), perseroan menggunakan pendekatan offline dan relationship-based marketing serta direct selling, yang memposisikan diri sebagai mitra jangka panjang melalui penyediaan infrastruktur interkoneksi pusat data, kolokasi, local loop, dan Network Access Provider (NAP) yang didukung layanan purna jual (after-sales service) responsif 24/7.

Di segmen konsumen Business-to-Consumer (B2C), perseroan mengandalkan kampanye digital yang agresif, edukasi pasar terkait keunggulan Wi-Fi-7, serta program promosi potongan harga terstruktur untuk mendorong adopsi massal.

Demi menjaga keharmonisan ekosistem bisnis dan menghindari persaingan langsung dengan para mitra (ISP), perseroan memisahkan seluruh transaksi layanan untuk end-user (korporasi, enterprise, dan instansi pemerintah via e-catalog/LKPP) melalui entitas anak terpisah, PT Data Prima Solusindo.

"Langkah pemisahan ini memastikan mitra B2B kami tetap nyaman berbisnis dengan INET karena tidak ada benturan kepentingan di lapangan. Kami tumbuh bersama industri," ujar Arif.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Potensi pengembangan industri investasi syariah di Indonesia masih sangat besar. Oleh karena itu, penguatan literasi, inovasi produk, serta akses yang lebih luas menjadi faktor penting..,

Jakarta (ANTARA) - PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) mendukung pengembangan industri investasi syariah di Indonesia melalui partisipasi sebagai partner utama dalam IFN Forums 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Shariah Investment Week (SIW).

Direktur Sucor AM Fajrin Hermansyah mengatakan, potensi pengembangan industri investasi syariah di Indonesia masih terbuka lebar seiring meningkatnya jumlah investor syariah dalam beberapa tahun terakhir.

“Potensi pengembangan industri investasi syariah di Indonesia masih sangat besar. Oleh karena itu, penguatan literasi, inovasi produk, serta akses yang lebih luas menjadi faktor penting untuk mendorong partisipasi investor syariah yang lebih berkelanjutan,” ujar Fajrin berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2026, jumlah investor pemilik efek syariah mencapai sekitar empat juta investor atau tumbuh 35,25 persen secara tahunan.

IFN Forums 2026 yang digelar pada Rabu (20/5) mempertemukan regulator, pelaku industri, investor, hingga praktisi keuangan syariah untuk membahas perkembangan, peluang, dan tantangan industri investasi syariah di Indonesia.

Partisipasi perusahaan dalam forum tersebut disebut menjadi bagian dari komitmen Sucor AM untuk mendorong industri investasi syariah yang lebih inklusif sekaligus memperkuat literasi dan akses masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis syariah.

Fajrin mengatakan, pengembangan industri investasi syariah memerlukan dukungan inovasi produk dan peningkatan pemahaman masyarakat agar partisipasi investor dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Sucor AM sebelumnya juga meraih dua penghargaan dalam ajang Islamic Finance News (IFN) Investor Fund Awards 2025 melalui produk Sucorinvest Sharia Money Market Fund.

Perusahaan memperoleh penghargaan IFN Investor Best Money Market Fund in Indonesia - IDR 2025 dan IFN Investor Best Money Market Fund in Asia Pacific 2025.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas konsistensi perusahaan dalam menghadirkan solusi investasi syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan investor,” ucap Fajrin.

Perseroan menyatakan, akan terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan industri investasi syariah, baik di tingkat domestik maupun global.

PT Sucorinvest Asset Management telah berdiri sejak 1997 dan memperoleh lisensi penuh sebagai manajer investasi pada 1999. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, perusahaan mengembangkan produk investasi berbasis tata kelola dan pendekatan investasi jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Sucofindo (Persero) bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) resmi memulai kolaborasi rangkaian pembangunan 70 sumur air bersih di berbagai daerah di Indonesia.

Direktur Utama PT Sucofindo (Persero) Sandry Pasambuna dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pembangunan sumur air bersih ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kebermanfaatan sosial yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance).

“Program ini sekaligus menjadi wujud dukungan perusahaan terhadap pencapaian SDGs, khususnya akses air bersih dan pembangunan desa berkelanjutan,” kata Sandry.

Adapun kick off program ini resmi dilakukan di Meunasah Gampong Lambleut, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar.

Kegiatan ini menjadi titik awal pembangunan 70 sumur air bersih di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Merauke, sekaligus bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-70 PT Sucofindo pada tanggal 22 Oktober 2026.

Program penyediaan air bersih bagi masyarakat ini, lanjut Sandry, juga merupakan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan air nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program bertajuk “Jaga Air Bersih untuk Desa”, pembangunan sarana air bersih akan dilakukan di 70 titik wilayah operasional PT Sucofindo yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Inisiatif ini diproyeksikan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 3.500 hingga 7.000 masyarakat desa, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses air bersih.

“Kami berharap kolaborasi antara PT Sucofindo (Persero) dan Abpednas dapat memperkuat sinergi antara BUMN, organisasi desa, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Sandry.

Sebagai perusahaan Testing, Inspection, and Certification (TIC), PT Sucofindo juga berperan dalam memastikan aspek kualitas, keselamatan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap standar pada berbagai sektor pembangunan, termasuk mendukung penyediaan akses air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Abpednas Indra Utama menyampaikan kolaborasi ini merupakan bentuk nyata sinergi dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat desa sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga fondasi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan pembangunan hadir hingga ke desa yang membutuhkan,” kata Indra.

“Program ini juga menjadi kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs dan pembangunan desa yang lebih merata,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Laporan Survey Burson Data, Insights & Intelligence yang bekerjasama dengan Global Methane Hub tahun 2025 menyebutkan, 98% masyarakat Indonesia percaya terhadap perubahan iklim . Bahkan 81% di antaranya meyakini kegiatan manusia sebagai penyebab utamanya.

Terkait perubahan iklim, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai, bahwa seiring peningkatan tantangan perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi akan menjadikan ekonomi hijau sebagai inti dari strategi pembangunan nasional. Tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) , Fajar Wibhiyadi menyebutkan, “Kami tentunya mendukung upaya pemerintah dalam hal mitigasi atas perubahan iklim yang terjadi. Hal ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung ekonomi hijau yang telah dicanangkan pemerintah. Kami meyakini, bahwa terkait perubahan iklim ini tentunya tidak cukup hanya menjadi perhatian pemerintah semata, tapi juga perlu langkah strategis yang dilakukan para dunia usaha dan masyarakat”.

Fajar Wibhiyadi menambahkan, perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan, tetapi telah menjadi faktor risiko yang perlu dimitigasi secara terukur oleh dunia usaha. Perusahaan membutuhkan pendekatan berbasis data untuk memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional, aset, maupun keberlanjutan usaha ke depan.

Selain itu kebutuhan terhadap sustainability assurance dan climate risk assessment juga terus meningkat seiring berkembangnya implementasi prinsip ESG di berbagai sektor industri. Surveyor Indonesia Perkuat Peran ESG Assurance untuk Dorong Kredibilitas dan Akses Pembiayaan Hijau



“Saat ini kami telah meluncurkan SIClirisk, yaitu solusi digital untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Pengembangan SIClirisk merupakan bagian dari strategi PT Surveyor Indonesia dalam memperkuat Green Services dan Sustainability Assurance sebagai bagian dari transformasi industri TICC (Testing, Inspection, Certification, and Consultation)," ungkap Fajar Wibhiyadi.

Ia juga menambahkan, melalui SIClirisk, para pelaku usaha dapat terbantu dalam melakukan identifikasi, analisis, serta mitigasi risiko iklim secara lebih komprehensif. Dengan memanfaatan teknologi geospasial, AI, dan analitik data, hal ini menjadi penting bagi kalangan usaha untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Harapannya, SIClirisk dapat mendukung pelaku usaha dalam memperkuat manajemen risiko iklim, meningkatkan transparansi sustainability, serta mendukung transformasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

SIClirisk disiapkan dengan dashboard interaktif yang mengintegrasikan berbagai layer data seperti tutupan lahan, deforestasi, emisi, konservasi, serta analitik risiko iklim berbasis data citra satelit dan geospasial. Platform ini juga menyediakan berbagai fitur seperti Climate Risk Rating, Carbon Stock Mapping, Flood Risk Assessment, Hydrology Modelling System, Early Warning System, Sustainability Planning, hingga Green Financing Support.

Jakarta (ANTARA) - Rumah BUMN (RB) Rembang yang dikelola oleh PT Semen Gresik, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), membantu UMKM batik Rembang untuk menembus pasar global.

”Semoga ke depannya ada lebih banyak lagi UMKM yang sukses mengembangkan usahanya sehingga dapat berkontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Melalui RB Rembang, Hawien Wilopo yang merupakan seorang pengusaha batik tulis lasem dengan merek Gunung Kendil di Rembang, mendapat pelatihan dan pendampingan, mulai dari manajemen usaha, optimalisasi platform digital untuk pemasaran, hingga dilibatkan dalam sejumlah pameran.

Karyanya juga sering tampil di ajang fashion show yang membuat merek Batik Tulis Lasem Gunung Kendil dikenal lebih luas.

Sejumlah pameran bergengsi yang pernah diikuti, di antaranya Festival Tong Tong di Den Haag Belanda pada 2022, Future SMEs Village Side Event G20 di Bali pada 2022, Bazar UMKM di Sarinah Jakarta pada 2023, dan Inacraft di Jakarta pada 2024.

Optimalisasi platform digital membuat pelanggan berdatangan tidak hanya dari Pulau Jawa tetapi dari penjuru Nusantara, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali. Tak hanya itu, peminat karyanya datang dari mancanegara, seperti Jerman, Belgia, Italia, Korea, dan Jepang.

Untuk memenuhi pesanan pelanggan, Hawien Wilopo kini mempekerjakan tujuh karyawan untuk membantunya. Bahkan jika sedang ramai pesanan, dia turut memberdayakan masyarakat sekitar.

Produk Batik Tulis Lasem Gunung Kendil yang dikerjakan dengan penuh ketelitian dibanderol dengan kisaran harga Rp200 ribu–Rp7 juta untuk kain batik, sementara untuk pakaian jadi Rp600 ribu – Rp800 ribu.

“SIG melalui RB Rembang berkomitmen untuk selalu mendampingi UMKM agar dapat menjalankan usaha secara profesional dan mampu memanfaatkan platform digital sehingga produk-produknya dapat dijangkau secara nasional hingga mancanegara,” kata Vita Mahreyni.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah saat ini tengah menjalankan “mode bertahan” (survival mode) di tengah ketidakpastian global.

Ia menyampaikan pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa dalam kondisi tersebut Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan maksimal, tidak lagi dengan pendekatan seperti biasa.

“Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual," ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut Purbaya, pendekatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dalam hal ini, pemerintah pun membentuk berbagai satuan tugas (satgas) guna mengamankan penerimaan negara, belanja negara, serta memperbaiki iklim usaha.

"Jadi kalau Anda lihat, ada Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) di mana penggelapan-penggelapan, penyelewengan di kawasan hutan dibereskan, itu langkah Presiden yang serius," jelasnya.

Maka dari itu, pemerintah juga melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola, termasuk memastikan pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan imbal hasil optimal bagi negara.

"Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi main-main," tegasnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan arah kebijakan Presiden mencakup sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, serta pengembangan ekonomi daerah.

Pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kapasitas industri guna meningkatkan nilai tambah, termasuk melalui pengembangan sektor kimia dan hilirisasi berbasis ekspor.

Dalam konteks ketahanan energi, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi sumber pasokan agar tidak bergantung pada satu atau dua titik. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas di tengah risiko gangguan global.

“Kalau ini semua jalan, investasi masuk, lapangan kerja juga akan terbuka,” kata Menkeu.

Dari sisi fundamental, Bendahara Negara menilai ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Stabilitas fiskal, kredibilitas kebijakan, serta besarnya kontribusi permintaan domestik menjadi penopang utama.

Ia menyebut sekitar 90 persen perekonomian nasional masih digerakkan oleh konsumsi dalam negeri, sehingga menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci. Ia mencontohkan pada krisis global 2009, Indonesia masih mampu tumbuh 4,6 persen saat banyak negara mengalami kontraksi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan skema pajak baru sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan signifikan.

Ia menyebut, pemulihan daya beli menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan perlu tidaknya kebijakan pajak baru.

“Kan janji saya sama, enggak berubah. Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada,” kata Purbaya usai menghadiri Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu.

Terkait tolok ukur perbaikan ekonomi yang dimaksud, Menkeu menerangkan pemerintah akan melihat sejumlah indikator, seperti pertumbuhan ekonomi dan survei kepercayaan konsumen.

Saat ditanya apakah target pertumbuhan ekonomi 6 persen menjadi salah satu acuan, ia menyebut angkanya tidak harus mencapai 6 persen, namun mendekati level tersebut juga telah menunjukkan perbaikan ekonomi.

“Hitungan saya sih deket-deket ke sana (6 persen). Tapi ya jangan 6 persen persis, deket-deket juga boleh. Tapi kita pastikan bahwa itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan (kebijakan) pajak baru,” katanya.

Sebagaimana diketahui, penerimaan pajak hingga 31 Maret 2026 tercatat mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen secara tahunan.

Di sisi lain, isu penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jalan tol turut mencuat.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyatakan pemerintah akan mengkaji rencana tersebut lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Ia mengatakan akan meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis terlebih dahulu.

“Nanti saya beresin deh. Itu harusnya dianalisa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal (DJSEF), saya enggak tahu sudah ada atau belum, tapi sekarang katanya tiba-tiba ada banyak isu pajak. Penambahan pajak sana sini,” kata Purbaya.

Bendahara Negara itu juga mengaku belum mendalami isu tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebagai informasi, wacana penerapan PPN pada jalan tol tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029 sebagai salah satu opsi perluasan basis penerimaan negara.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh telah rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi pemerintah.

“Sudah kelar (restruktusiasi), tinggal diumumkan,” ujarnya dalam acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2026 di Jakarta, Rabu.

Pemerintah juga telah menyampaikan hasil tersebut kepada pemerintah China. Langkah ini ditempuh untuk menjaga hubungan bilateral jangka panjang serta kepercayaan antara kedua negara.

“Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China. Kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Kan saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan,” tuturnya.

Meski demikian, Menkeu belum bersedia mengungkapkan detail hasil restrukturisasi. Ia menyebut pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Nanti diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya enggak berhak ngomongin sekarang ya. Nanti tanya Pak AHY begitu diumumkan nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan,” kata Purbaya.

Terkait kemungkinan kehadiran perwakilan China saat pengumuman resmi nanti, Bendahara Negara itu belum memberikan kepastian. Ia menegaskan keputusan tersebut berada di tangan pemerintah.

Sebelumnya, Purbaya sempat menyinggung proyek yang dikelola oleh PT KCIC itu sempat mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) dan persoalan koordinasi antarinstansi.

Maka dari itu, diperlukan restrukturisasi untuk memastikan keberlanjutan proyek serta menjaga keseimbangan pembagian beban antara Indonesia dan China.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa skema baru nantinya akan mencerminkan prinsip berbagi risiko antara kedua pihak.

“Kalau ada loss, ya sama-sama. Kita berapa persen, mereka berapa persen,” ujarnya.

Menkeu turut menyinggung penyebab terjadinya cost overrun pada sejumlah proyek infrastruktur, termasuk Whoosh. Menurutnya, pembengkakan biaya terutama disebabkan lemahnya pengawasan selama proses pembangunan.

"Itu sebetulnya proyeknya bagus. Cuman tidak diawasi sehingga ketika ada masalah, tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliun rupiah,” ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) memperkuat sinergi bersama pemerintah dalam rangka mencapai target swasembada pangan nasional.

"Peran strategis BUMN pangan sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia," kata Amran di Surabaya, Senin.

Amran melakukan kunjungan kerja ke PT SGN untuk Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan yang merupakan langkah memperkuat sinergi antara pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Amran menekankan peran strategis BUMN pangan termasuk PT SGN sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi progres program percepatan swasembada pangan termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi industri gula, serta optimalisasi peran holding perkebunan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kenapa kami merasa swasembada telah dicapai itu atas BUMN pangan, PTPN. Kami diberi target oleh Presiden dan diminta laporan secara rutin kepada Bapak Presiden untuk BUMN pangan karena BUMN pangan yang menjadi motor penggerak,” ujarnya.

Direktur Utama PT SGN Mahmudi memastikan pihaknya siap memperkuat peran strategis dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Ia menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri gula nasional sebagai bagian dari kontribusi nyata BUMN pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

PT SGN sebagai bagian dari holding perkebunan PTPN, kata Mahmudi, berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusi nyata dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam sektor gula sebagai komoditas penting bagi masyarakat.

Terlebih, produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton dengan luas areal panen tebu existing nasional mencapai 576.538 hektare.

Dari sisi produktivitas, rata-rata hasil Gula Kristal Putih (GKP) diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare dengan rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45 persen.

Sementara kebutuhan gula industri tahun ini diperkirakan mencapai 3,4 juta ton atau jauh lebih besar dibandingkan pasokan GKP yang selama ini difokuskan untuk konsumsi masyarakat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan penataan pedagang di wilayah Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Para pedagang tersebut selanjutnya akan menempati lokasi yang lebih nyaman.

Bupati Bogor Rudy Susmanto memaparkan, penataan itu bukan bertujuan untuk menggusur para pedagang yang sudah ada, namun menata agar para pedagang lebih nyaman menjajakan jualan mereka.

“Penataan ini bukan untuk menggusur pedagang, tetapi untuk menata agar lebih rapi dan tertib. Di beberapa lokasi, pedagang tetap berada di tempat yang sudah ada dengan perbaikan fasilitas," katanya, Senin (20/4/2026).

Rudy mengaku, penataan itu juga dilakukan tidak hanya di Sentul, tapi juga di beberapa wilayah. Namun, dirinya meminta masyarakat untuk bersabar dalam menunggu bagian penataan.

"Kami memahami harapan masyarakat akan infrastruktur yang memadai. Perbaikan terus kami lakukan secara bertahap, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, serta jumlah penduduk yang sangat besar,” katanya.

Lihat video: Pemkab Bogor Razia PKL Liar di Puncak, Pedagang Menolak Digusur



Kendati demikian, Rudy Susmanto meminta agar masyarakat Kabupaten Bogor sama-sama ikut mendukung penataan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor. “Kami mohon dukungan dari semua pihak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, namun dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik,” ucapnya.

Penataan itu dilakukan oleh sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) dan dibantu puluhan personel dari PT Sentul City Tbk. Publik Relations PT Sentul City Tbk, Maesa Putri menjelaskan, setidaknya ada sebanyak 70 personel yang turut membantu penataan di wilayahnya.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi kami dengan pemerintah untuk menciptakan kawasan yang bersih, tertib, rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Harapannya kegiatan ini bisa berjalan terus dan berkelanjutan," kata dia.