Kalau PTSL berbasis wilayah desa, maka seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginginkan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2027 ditambah.

Menurutnya, PTSL menjadi salah satu program strategis untuk memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah.

“Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertifikasi per sektor, yakni sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dirinya menjelaskan, PTSL ini menjadi program strategis karena dilaksanakan berbasis wilayah desa dengan tujuan mewujudkan pendaftaran tanah secara lengkap.

Melalui program tersebut, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan, mulai dari rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, hingga area pemakaman.

“Kalau PTSL berbasis wilayah desa, maka seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertifikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah agar MBR memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati,” kata Nusron.

Selain melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN menjalankan program sertifikasi rumah bagi MBR untuk menjangkau masyarakat yang belum terfasilitasi melalui program PTSL.

Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program Tiga Juta Rumah yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mendukung program tersebut, di tahun 2026 ini Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertifikasi satu juta rumah bagi MBR. Dalam menjalankan program sertifikasi tanah ini, Kementerian ATR/BPN membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun anggota DPR RI guna mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Rumah milik MBR yang belum bersertifikat, termasuk yang menerima program bedah rumah pada periode 2016-2025, dapat diusulkan untuk mengikuti program sertifikasi gratis tersebut.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penerbitan sertifikat elektronik baru mencapai 7,6 juta dokumen hingga Maret 2026. Angka tersebut baru merepresentasikan 7,8% dari total sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan masih terdapat sertifikat analog dalam jumlah besar yang belum beralih ke sistem digital. Kondisi ini menuntut akselerasi guna mengejar transformasi data pertanahan.

“Sampai dengan Maret, capaian sertifikat elektronik mencapai 7,6 juta sertifikat atau 7,8% dari sertifikat yang telah terbit di Kementerian ATR/BPN, serta menyisakan sebanyak Rp89,4 juta atau masih Rp92,2 juta sertifikat analog,” kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, terkait pendaftaran tanah secara umum, pemerintah melaporkan total bidang tanah yang terdaftar telah menyentuh 126,4 juta bidang. Dari jumlah tersebut, bidang tanah yang sudah berstatus tersertifikasi secara resmi mencapai 97 juta bidang.

Nusron menekankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dinilai efektif mendorong pencatatan tanah nasional. Sebelum era PTSL, laju pendaftaran tanah berjalan sangat lambat dan tidak efektif untuk mengejar backlog legalitas lahan nasional.

“Sebelum adanya program pendaftaran tanah sistematis PTSL terhitung sejak 1961 sampai 2006 atau sekitar 56 tahun, kementerian ATR/BPN baru berhasil mendaftarkan kurang lebih 46 juta bidang atau rata-rata 500.000 sampai 1 juta bidang pertahun sehingga memerlukan waktu sampai dengan 80 tahun apabila menggunakan sistem lama,” ujarnya.

Adapun, dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, implementasi PTSL diklaim mampu meningkatkan kinerja pendaftaran hingga 95% dari target. Realisasi Sertifikat Hak atas Tanah kini rata-rata mencapai 4,3 juta bidang setiap tahunnya, melonjak signifikan dibandingkan rata-rata dekade sebelumnya.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN terus mengoptimalkan kewenangan dalam pengelolaan tata ruang di Area Penggunaan Lain (APL) yang memiliki estimasi luas 70 juta hektare. Pemetaan wilayah ini krusial untuk memastikan kepastian hukum bagi subjek hukum di atas lahan non-hutan.

“Dari luas APL yang diperkirakan sekitar 70 juta hektare, setelah dilakukan penelahan kembali tercatat 53,09 juta hektare atau 76% sudah terpetakan,” papar Nusron.

Terdapat sisa lahan seluas 16,9 juta hektare yang belum terpetakan, di mana hal itu akan menjadi prioritas penyelesaian dan dibidik rampung pada 2029. Transformasi menuju sertifikat elektronik dan pemetaan lahan secara masif diharapkan mampu meminimalkan celah sengketa dan praktik mafia tanah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sepanjang tahun 2025 mencapai 1,58 juta bidang tanah.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan memerinci, dari target peta bidang tanah PTSL yang ditetapkan sebanyak 1.552.000 bidang, pihaknya mampu merealisasikan sebanyak 1.584.476 bidang tanah.

"Kalau kita lihat capaian output-nya, untuk peta bidang tanah PTSL dari target 1.552.000 tercapai 1.584.476 atau setara 102,06%," ujar Dalu dalam keterangan resmi dikutip Jumat (16/1/2026).

Secara keseluruhan, Dalu menyebut bahwa program PTSL secara kumulatif mencatatkan kinerja sebesar 99,87%.

Selain PTSL, efektivitas penataan ruang juga ditunjukkan melalui dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang terealisasi sebanyak 35 dokumen dari volume efektif sebanyak 55.

Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah tercapai 97,13 persen, akses peta Zona Nilai Tanah mencapai 100 persen, serta penerbitan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen.

“Penanganan sengketa juga menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan capaian 282,99 persen,” ungkapnya.

Memasuki 2026, Kementerian ATR/BPN mendapatkan kenaikan pagu efektif menjadi Rp8,87 triliun. Dalu menegaskan bahwa fokus tahun ini tetap pada percepatan pelayanan dan penguatan digitalisasi pertanahan guna menekan tunggakan layanan.

Pihaknya membidik target serapan anggaran tahun 2026 sebesar 98% dan berambisi masuk dalam jajaran 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.

"Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” pungkasnya.