Sertifikat Elektronik bisa dilihat di handphone lewat aplikasi Sentuh Tanahku.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan sertifikat tanah elektronik, dan pelayanan ini dinilai mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya.

"Sertifikat Elektronik bisa dilihat di handphone lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Ini lebih simpel karena data batas tanah disimpan secara digital, jadi tanah tak bisa digeser-geser," kata Yusuf (37), salah satu warga, dalam keterangan resmi Kementerian ATR/BPN yang diterima di Jakarta, Senin (22/6).

Yusuf mengaku sudah beralih dan memiliki Sertifikat Elektronik yang mempermudah akses layanan, dengan digitalisasi dokumen pertanahan.

Selain itu, kata Yusuf, saat diwawancarai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat, menilai bahwa sertifikat elektronik lebih memberikan rasa aman dan kemudahan bagi para pemilik tanah.

Yusuf berinisiatif mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku untuk mempermudah akses terhadap layanan pertanahan. Melalui aplikasi tersebut, ia bisa melihat sertifikat tanahnya tanpa harus membawa dokumen fisik ke mana pun ia pergi.

"Proses pengecekan data dapat dilakukan secara cepat dan praktis," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ilham (40), yang datang ke kantor pertanahan (kantah) setempat untuk mengambil Sertifikat Elektronik milik keluarganya setelah proses roya (proses resmi penghapusan hak tanggungan dari sertifikat tanah dan buku tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN) selesai dilakukan.

Warga Kabupaten Bogor itu merasakan, peralihan dari sertifikat analog ke elektronik merupakan langkah positif dalam modernisasi layanan pertanahan.

"Dari analog ke Sertifikat Elektronik bagus, bisa dicek juga dari handphone, mudah-mudahan tanah milik orangtua saya jadi lebih aman," katanya lagi.

Kementerian ATR/BPN menjamin keamanan data pertanahan dalam Sertifikat Elektronik dijaga secara berlapis, karena data fisik maupun yuridis telah dilindungi dengan sistem enkripsi.

Selain itu, batas bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Elektronik juga telah terintegrasi dalam sistem pemetaan nasional, sehingga data pertanahan menjadi lebih akurat dan terhubung.

Digitalisasi layanan pertanahan berupa Sertifikat Elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan publik di bidang pertanahan.

Kehadiran layanan digital diharapkan mampu memberikan kemudahan, efisiensi, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data pertanahan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya penerapan sertifikat tanah digital dalam sistem pertanahan nasional sebagai suatu keniscayaan di era modern.

“Sertifikat digital itu adalah necessary condition, sunatulloh, keharusan,” ujar Nusron di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa).

Menurut Nusron, digitalisasi bertujuan mempermudah akses serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data pertanahan.

Ia menjelaskan bahwa dengan sistem digital, tumpang tindih kepemilikan lahan dapat dicegah.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penerbitan sertifikat elektronik baru mencapai 7,6 juta dokumen hingga Maret 2026. Angka tersebut baru merepresentasikan 7,8% dari total sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan masih terdapat sertifikat analog dalam jumlah besar yang belum beralih ke sistem digital. Kondisi ini menuntut akselerasi guna mengejar transformasi data pertanahan.

“Sampai dengan Maret, capaian sertifikat elektronik mencapai 7,6 juta sertifikat atau 7,8% dari sertifikat yang telah terbit di Kementerian ATR/BPN, serta menyisakan sebanyak Rp89,4 juta atau masih Rp92,2 juta sertifikat analog,” kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, terkait pendaftaran tanah secara umum, pemerintah melaporkan total bidang tanah yang terdaftar telah menyentuh 126,4 juta bidang. Dari jumlah tersebut, bidang tanah yang sudah berstatus tersertifikasi secara resmi mencapai 97 juta bidang.

Nusron menekankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dinilai efektif mendorong pencatatan tanah nasional. Sebelum era PTSL, laju pendaftaran tanah berjalan sangat lambat dan tidak efektif untuk mengejar backlog legalitas lahan nasional.

“Sebelum adanya program pendaftaran tanah sistematis PTSL terhitung sejak 1961 sampai 2006 atau sekitar 56 tahun, kementerian ATR/BPN baru berhasil mendaftarkan kurang lebih 46 juta bidang atau rata-rata 500.000 sampai 1 juta bidang pertahun sehingga memerlukan waktu sampai dengan 80 tahun apabila menggunakan sistem lama,” ujarnya.

Adapun, dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, implementasi PTSL diklaim mampu meningkatkan kinerja pendaftaran hingga 95% dari target. Realisasi Sertifikat Hak atas Tanah kini rata-rata mencapai 4,3 juta bidang setiap tahunnya, melonjak signifikan dibandingkan rata-rata dekade sebelumnya.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN terus mengoptimalkan kewenangan dalam pengelolaan tata ruang di Area Penggunaan Lain (APL) yang memiliki estimasi luas 70 juta hektare. Pemetaan wilayah ini krusial untuk memastikan kepastian hukum bagi subjek hukum di atas lahan non-hutan.

“Dari luas APL yang diperkirakan sekitar 70 juta hektare, setelah dilakukan penelahan kembali tercatat 53,09 juta hektare atau 76% sudah terpetakan,” papar Nusron.

Terdapat sisa lahan seluas 16,9 juta hektare yang belum terpetakan, di mana hal itu akan menjadi prioritas penyelesaian dan dibidik rampung pada 2029. Transformasi menuju sertifikat elektronik dan pemetaan lahan secara masif diharapkan mampu meminimalkan celah sengketa dan praktik mafia tanah.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengembang menyatakan kesiapannya dalam menghadapi keraguan masyarakat terkait dengan peralihan sertifikat tanah ke elektronik.

Direktur PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) Olivia Surodjo memandang perubahan menjadi sertifikat tanah elektronik sebenarnya tidak menjadi masalah apabila dapat dijamin keamanannya karena diharapkan bisa membuat proses lebih transparan dan efisien.

“Sertifikat elektronik juga bisa mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan yang sering terjadi pada sertifikat fisik bisa diminimalisir,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip, Sabtu (18/10/2025).

Perseroan, lanjutnya, akan menjalankan perubahan menjadi sertifikat elektronik sesuai ketentuan yang berlaku dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan secara aktif memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang manfaat serta keabsahan sertifikat elektronik.

Dia menjelaskan sertifikat ini diterbitkan langsung oleh BPN sehingga legalitasnya sepenuhnya terjamin.

Menurutnya dengan sebagian konsumen masih ragu dengan keabsahan sertifikat tanah elektronik, MTLA harus aktif memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai manfaat sekaligus jaminan legalitas dari BPN sebagai pihak penerbit.

"MTLA juga siap mendampingi konsumen dalam setiap proses administrasi, agar mereka merasa lebih nyaman dan tenang," imbuhnya.

Selain itu dalam menyikapi keraguan konsumen, MTLA mengedepankan komunikasi terbuka dan transparan. Salah satunya dengan memperkenalkan aplikasi “Sentuh Tanahku” yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi jelas terkait status tanah dan sertifikatnya.

“Dengan edukasi, pendampingan, serta bukti legal dari BPN, kami yakin kepercayaan konsumen terhadap sertifikat elektronik akan semakin kuat seiring waktu,” jelasnya.

Chief Marketing Officer PT Kuripan Raya (Telaga Kahuripan), Richie Laseduw menuturkan perubahan ke sertifikat tanah elektronik juga sempat memunculkan keraguan konsumen. Meski demikian, Richie optimistis kebijakan ini justru memperkuat kepastian hukum.

Pada tahap awal, sebutnya, pasti ada keraguan, meski sertifikat elektronik akan mengurangi risiko sengketa. "Kami sebagai developer perlu menjembatani kepercayaan itu,” imbuhnya.

Untuk mengurangi keraguan, PT Kuripan Raya aktif melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta menyediakan layanan informasi di marketing gallery. Transparansi proses diyakini akan membuat konsumen merasa lebih aman.

“Ini sama seperti digital banking dulu. Awalnya banyak yang ragu, tapi sekarang semua lebih mudah. Dengan edukasi berkelanjutan, kami percaya konsumen akan melihat sertifikat elektronik sebagai nilai tambah, bukan hambatan,” jelasnya.