Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan program kerja pada 2027 ke DPR RI.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan kebutuhan anggaran tersebut telah disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Nusron menjelaskan porsi terbesar anggaran akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas.

"Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9%," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Selain itu, anggaran sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2% dialokasikan untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Adapun program penyelenggaraan penataan ruang memperoleh alokasi Rp724 miliar atau sekitar 6,8%.

Menurut Nusron, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kementerian, termasuk peningkatan layanan pertanahan, percepatan Program Strategis Nasional (PSN), serta penguatan penataan ruang.

Di luar pagu indikatif tersebut, ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk 2027.

Tambahan anggaran itu antara lain akan digunakan untuk belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta mendukung sejumlah program prioritas pemerintah.

Nusron mengatakan tambahan anggaran juga akan diarahkan untuk mendukung rehabilitasi pascabencana dan percepatan program pembangunan tiga juta rumah.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyatakan komisinya menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 sekaligus mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan ATR/BPN.

"Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” tutur Dede.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah disebut telah menemukan jalan tengah atas perubahan status lahan kepunyaan para pengembang yang terdampak imbas kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang dinilai asosiasi pengembang tumpang tindih dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati mengungkapkan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim investasi, terutama dalam upaya penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurutnya, solusi tersebut nantinya akan dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri, yang akan disepakati dan diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam waktu dekat.

"Kami sudah berkali-kali bertemu dengan ATR, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Minggu lalu di kediaman Mendagri disepakati akan ada SK bersama 2 menteri," ujar Sri ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026).

Sri merinci, mekanisme mengenai penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut terbagi menjadi 2 kategori berbeda, yang didasarkan atas masa berlaku rencana tata ruang di masing-masing daerah.

Pertama adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di atas 5 tahun. Masing-masing kepala daerah diwajibkan untuk menyesuaikan RTRW wilayah kerjanya dengan menyesuaikan 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS) yang telah ditetapkan.

Kedua adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di bawah 5 tahun (di mana tersisa 2 atau 3 tahun lagi). Menurutnya, masing-masing bupati dan wali kota diinstruksikan untuk menerbitkan peraturan kepala daerah sebagai langkah percepatan tanpa harus menunggu revisi RTRW.

"Dengan SKB 2 menteri tersebut, bupati dan wali kota akan diperintahkan untuk segera membuat peraturan kepala daerah. Jadi, ada kepastian segera, tidak perlu menunggu RTRW diperbaiki hingga 3 tahun lagi," jelasnya.

Terkait lahan perumahan yang terdampak LSD, Sri menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecualian (exclude) dari ambang batas 87% LBS yang telah ditentukan.

Untuk merealisasikannya, Sri telah meminta organisasi perkumpulan pengembang, seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk dapat mengimbau anggotanya untuk mengumpulkan data poligon lahan secara kolektif.

Data tersebut kemudian dapat diajukan kepada kepala daerah setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN.

"Lokasi-lokasi bapak yang tadinya masuk dalam LSD, bahkan ada yang sudah dimiliki dan dijual, agar segera disampaikan poligonnya. Nantinya akan dikeluarkan (exclude) dari batas 87% tersebut. Ini yang penting, 87% [dari total LBS], lokasinya di mana nanti diatur oleh wali kota dan bupati," jelasnya.

Kementerian PKP menargetkan proses pendataan dan pengajuan lahan dari para asosiasi pengembang tersebut dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada Jumat (8/5/2026) untuk dapat mempercepat kelanjutan dari proyek-proyek perumahan, khususnya perumahan rakyat, yang sempat tertunda pembangunannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan target penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 400 RDTR pada tahun ini.

"Terkait percepatan penyelesaian RDTR, pemerintah menargetkan penyediaan 1200 RDTR kabupaten/kota yang diselesaikan secara bertahap pada periode 2026-2028 dengan kebutuhan anggaran Rp3,82 triliun. Untuk target pada tahun anggaran 2026 sebanyak 400 RDTR dan memerlukan tambahan anggaran Rp998 miliar," ujar Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa.

Kemudian, lanjutnya, pemerintah juga menargetkan percepatan pelaksanaan revisi terhadap 309 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diselesaikan secara bertahap pada periode tahun 2026-2028 dengan kebutuhan Rp1,03 triliun.

"Target pada tahun anggaran 2026 sebanyak 104 RTRW dengan usulan Rp361 miliar. Dari 309 RTRW tersebut tersebar di 38 provinsi se-Indonesia," kata Nusron.

Menurut dia, tambahan anggaran untuk percepatan penyelesaian RDTR dan revisi RTRW tersebut diusulkan dengan usulan anggaran tambahan untuk melaksanakan program 3 juta rumah kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Muatan RDTR kabupaten/kota meliputi tujuan penataan wilayah perencanaan; rencana Struktur Ruang; rencana Pola Ruang; ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi.

Sedangkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah rencana besar sebuah wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

RTRW menjelaskan gambaran umum seperti di mana kawasan permukiman, zona industri, lokasi area hijau, kawasan pertanian, kawasan lindung, dan lainnya.

RTRW ibarat visi jangka panjang sebuah daerah dan pembagian zona wilayah secara luas.

Sebagai informasi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung investasi dan reformasi perizinan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sepanjang tahun 2025 mencapai 1,58 juta bidang tanah.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan memerinci, dari target peta bidang tanah PTSL yang ditetapkan sebanyak 1.552.000 bidang, pihaknya mampu merealisasikan sebanyak 1.584.476 bidang tanah.

"Kalau kita lihat capaian output-nya, untuk peta bidang tanah PTSL dari target 1.552.000 tercapai 1.584.476 atau setara 102,06%," ujar Dalu dalam keterangan resmi dikutip Jumat (16/1/2026).

Secara keseluruhan, Dalu menyebut bahwa program PTSL secara kumulatif mencatatkan kinerja sebesar 99,87%.

Selain PTSL, efektivitas penataan ruang juga ditunjukkan melalui dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang terealisasi sebanyak 35 dokumen dari volume efektif sebanyak 55.

Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah tercapai 97,13 persen, akses peta Zona Nilai Tanah mencapai 100 persen, serta penerbitan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen.

“Penanganan sengketa juga menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan capaian 282,99 persen,” ungkapnya.

Memasuki 2026, Kementerian ATR/BPN mendapatkan kenaikan pagu efektif menjadi Rp8,87 triliun. Dalu menegaskan bahwa fokus tahun ini tetap pada percepatan pelayanan dan penguatan digitalisasi pertanahan guna menekan tunggakan layanan.

Pihaknya membidik target serapan anggaran tahun 2026 sebesar 98% dan berambisi masuk dalam jajaran 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.

"Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung investasi dan reformasi perizinan.

“RDTR ini menjadi pintu masuk awal untuk iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan,” ujar Nusron dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 di Jakarta, Senin.

Saat membuka Rakernas Tahun 2025, ia menginstruksikan untuk memanfaatkan momen tahunan ini dengan serius.

“Rakernas semoga bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” katanya.

Sesuai dengan tema Rakernas “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Nusron menegaskan tiga agenda penting yang harus diselesaikan tanpa kompromi.

Ketiga hal itu adalah persoalan penyelesaian berkas layanan pertanahan, penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta penyelesaian pemutakhiran data.

Ia meminta seluruh jajaran memeriksa penyebab tunggakan secara lebih detail.

“Ini tunggakan pekerjaan yang mau tidak mau harus kita selesaikan dan tuntaskan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Apakah di dokumen historisnya atau dokumen yuridisnya atau di Peta Bidang Tanah (PBT)-nya kita belum tahu. Karena itu, mohon dicek satu per satu,” katanya.

RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang, yaitu rencana terperinci mengenai penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang secara lebih rinci dibandingkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) induknya.

Fungsi RDTR antara lain sebagai acuan penerbitan izin pemanfaatan ruang, kendali mutu pemanfaatan ruang, dan dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Adapun fungsi RDTR adalah acuan Izin pemanfaatan ruang, kendali mutu pemanfaatan ruang, pedoman pembangunan yang memberikan kepastian hukum dan kepastian hak bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

Kemudian penentu intensitas ruang, serta pengembangan dan pengendalian yang menentukan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut kementeriannya telah menerbitkan 153 izin usaha setelah dua bulan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Untuk diketahui, PP tersebut mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha ke dalam sistem di bawah BKPM yakni Online Single Submission (OSS) secara otomatis.

Aturan baru itu juga memungkinkan sistem perizinan berusaha secara fiktif positif, karena BKPM bisa langsung menerbitkan izin usaha secara langsung kendati molor di kementerian/lembaga (K/L) lain sehingga melampaui service level agreement.

Rosan mengatakan, setelah dua bulan penerapan PP No.28/2025, kementeriannya telah menerbitkan total 153 izin secara langsung setelah molor akibat K/L lain.

"Dalam waktu dua bulan dari kebijakan ini, kami, saya sudah mengeluarkan kebijakan 153 izin karena kementerian lain lama atau lambat. Otomatis saya keluarkan izinnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28/2025 ini," ujarnya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Rosan menjelaskan, PP tersebut mengatur integrasi seluruh sistem perizinan berusaha ke OSS di bawah BKPM. Alurnya, setiap izin usaha yang masuk ke OSS akan diteruskan terlebih dahulu ke K/L lain yang mengurus aspek lain misalnya terkait dengan tata ruang dan lain-lain.

Apabila jangka waktu pengurusan izin usaha di suatu K/L melampaui service level agreement, alias molor dari ketentuan berlaku, maka Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berwenang untuk secara otomatis mengeluarkan izin usaha itu.

"Ini lebih memberikan kepastian, lebih memberikan transparansi dan keterbukaan bahwa proses di kami ini jelas, cepat, tetapi juga terukur dan terstruktur," terangnya.

Ke depan, mantan Ketua Umum Kadin itu juga menargetkan agar sistem perizinan untuk rencana detil tata ruang (RDTR) oleh pemerintah daerah (pemda) bisa segera diintegrasikan ke OSS. Dia menyebut pihaknya meminta hampir 600 dari total 700 RDTR yang dicanangkan, bisa diintegrasikan ke OSS.

Namun demikian, integrasi ini tidak tanpa tantangan. Rosan mengakui bahwa hal ini mengakibatkan sistem OSS menjadi lama karena sudah mulai terhubung dengan sistem K/L lain secara otomatis.

"Kami harus akui dan ini sekarang kami terus sempurnakan. Budget-nya juga sudah diturunkan untuk segera bisa ditingkatkan, karena kalau tidak sistem kami pun akan down. Karena tiba-tiba mendapatkan link begitu banyak dari 18 kementerian," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membahas enam poin persoalan tanah dan ruang bersama kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Makassar.

Nusron menekankan enam poin utama yang menjadi fokus koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah. Mulai dari integrasi data antara nomor identifikasi bidang tanah (NIB) dan nomor objek pajak (NOP) dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

"Kedua, pemutakhiran sertifikat lama agar tidak tumpang tindih,” ujar Nusron usai melakukan Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu-isu Strategis Pertanahan bersama di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis.

Selanjutnya, Nusron menyoroti revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Ia menyebut, masih terdapat 116 wilayah di Sulsel yang belum memiliki RDTR. Padahal, dokumen tersebut sangat penting untuk memastikan kepastian hukum pemanfaatan ruang serta menarik investasi daerah.

Pembahasan berikutnya adalah langkah penyelesaian tanah wakaf dan evaluasi konflik agraria, termasuk sengketa antara pemegang hak guna usaha (HGU) dengan masyarakat.

Nusron menyebut data rendahnya jumlah tempat ibadah dan tanah wakaf yang sudah bersertifikat di Sulawesi Selatan. Dari 13.575 masjid, baru sekitar 3.111 atau sekitar 20 persen lebih yang telah bersertifikat.

"Sekarang baru 20 persen masjid yang bersertifikat. Ini perlu jadi perhatian serius," ungkapnya.

Ia menekankan bahwa tanah wakaf, masjid, musala, gereja, pesantren, dan makam harus segera disertifikatkan agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan, terutama di daerah perkotaan yang nilai tanahnya semakin tinggi.

"Hari ini mungkin tidak bermasalah, tapi nanti ketika tanah wakaf kena proyek jalan atau tol, keluarga wakif bisa muncul dan mengklaim. Kalau tidak disertifikatkan, itu bisa jadi konflik," ujar Nusron.

Untuk itu, ia berencana mengumpulkan seluruh organisasi keagamaan dan lembaga wakaf, termasuk MUI, NU, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, dan Badan Wakaf Nasional, guna menyusun strategi percepatan sertifikasi aset keagamaan.

“Lalu, juga konflik tanah antara pemegang HGU dengan rakyat, termasuk tanah-tanah eks PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang sudah diokupasi masyarakat, semua itu perlu kita evaluasi dan cari solusi bersama,” jelas Nusron.

Nusron memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama kepala daerah se-Sulsel. Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja nasionalnya ke berbagai provinsi. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan dan tata ruang di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penerbitan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dia menyebut, Presiden Prabowo meminta agar target 2.000 RDTR dapat tercapai dalam dua tahun ke depan. Di mana, saat ini realisasi penerbitan RDTR baru di angka 669 dokumen.

"Tahun depan kami sudah mendapatkan komitmen dari Bapak Presiden bahwa dalam waktu 2 tahun ini kan tadi kita baru 669 target RDTR kita kan 2.000," kata Nusron dalam Sarasehan agenda Sarasehan Hari Agraria Dan Tata Ruang Nasional 2025 di Grand Sheraton, Kamis (6/11/2025).

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akan mengakselerasi dukungan pembiayaan penerbitan 1.200 RDTR melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai penerbitan satu dokumen RDTR sebesar Rp3 miliar.

Artinya, total alokasi APBN yang bakal digulirkan Presiden Prabowo dalam dua tahun ke depan bakal mencapai Rp3,6 Triliun.

Sementara sisanya yakni sebanyak 500 RDTR atau sekitar Rp1,5 miliar bakal didukung pembiayaanya melalui pinjaman luar negeri.

"1.200 jumlah RDTR yang [dialokasikan APBN] nilainya satu RDTR rata-rata Rp3 miliar," pungkasnya singkat.

Sementara itu, selama satu tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan 119 dokumen RDTR baru, naik 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari total keseluruhan, sebanyak 445 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Capaian ini meningkat 189 dokumen atau 73,8% dalam periode yang sama.

Integrasi RDTR dengan OSS menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi, khususnya melalui mekanisme persetujuan KKPR. Dengan sistem ini, pelaku usaha dapat memperoleh kepastian lokasi dan izin secara transparan, cepat, dan berbasis data spasial yang akurat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua target penyelesaian dan penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat tuntas dalam waktu dua tahun ke depan.

"Dalam waktu dua tahun ini Bapak Presiden RI memerintahkan kepada kami bagaimana caranya harus selesai," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Ada 2.000 RDTR yang harus diselesaikan dan, menurut Nusron, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen akan melakukan intervensi budget untuk 1.200 RDTR dalam waktu dua tahun tersebut.

Kemudian ditambah lagi terdapat pinjaman dari Bank Dunia terkait program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) untuk penyelesaian 500 RDTR, katanya, menerangkan.

Selain itu, ia mengatakan Kementerian ATR juga mendorong daerah-daerah dengan kemampuan fiskal yang kuat untuk melakukan koordinasi di bidang tata ruang dan berbagi tanggung jawab dalam rangka menyelesaikan RDTR.

"Biasanya kami langsung pada intinya. Misal satu kabupaten kurangnya berapa dari target 15 RDTR kurang 10 RDTR misalnya, kami langsung berbagi tanggung jawab pemerintah daerah berapa, tanggung jawab pemerintah provinsi berapa, dan tanggung jawab pemerintah pusat berapa," kata Nusron.

Melalui langkah-langkah tersebut, ia mengaku optimistis target 2.000 RDTR dapat diselesaikan semuanya pada 2028.

Dengan demikian, kata Nusron, sesuai dengan regulasi tentang kemudahan iklim investasi, jika ada RDTR dan semua sudah terintegrasi secara daring dengan Online Single Submission (OSS), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku usaha bisa diterbitkan cepat.

Untuk menyelesaikan target tersebut, Nusron mengatakan memiliki beberapa strategi, di antaranya adalah menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar 653 juta dolar AS.

Dana dari Bank Dunia, menurut dia, akan digunakan untuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), yang meliputi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, pembuatan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), RDTR, survei dan pemetaan tanah, dukungan IT dan lainnya.

Lebih lanjut, kata Nusron, strategi selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah Daerah secara mandiri membuat RDTR, terutama pada daerah-daerah yang sudah kuat secara fiskal.

Ia mengatakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang turut mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melindungi lahan-lahan sawah melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

"Sekarang kami membuat tracking di mana kalau itu fisiknya masih sawah, meskipun RTRW-nya itu sudah digunakan tidak lagi sawah, tetap tidak kami kasih izin. Demi apa? Demi menjaga dan mengendalikan alih fungsi lahan sawah menjadi tidak sawah. Untuk ketahanan pangan," ujar Nusron setelah menghadiri Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, terdapat RTRW yang 314 kabupaten-kota yang RTRW-nya tidak mencantumkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

"Ya kalau tidak sesuai dengan RDTR, kita sesuaikan. Karena lahan sawah dilindungi (LSD) sebetulnya wujudnya ada dua," katanya.

Pertama, ujar Nusron, adalah yang fisiknya sudah tidak sawah, di dalam peta masih dijual sawah. Model seperti ini akan Kementerian ATR tertibkan dan rapikan datanya.

"Kalau memang sudah tidak sawah ya sudah kita hapus. Sehingga tidak perlu ada lagi izin LSD," katanya.

Dirinya kemudian menambahkan, tapi ada lagi yang mengatakan bahwa fisiknya sawah namun RTRW-nya sudah tidak sawah lagi.

"Yang model seperti ini akan kita minta untuk melakukan reviu RTRW-nya untuk dikembalikan fungsinya menjadi sawah. Karena kalau sawahnya hilang, nanti kita tidak bisa produksi pangan yang melimpah," kata Nusron.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, menegaskan setiap pemerintah daerah harus memiliki dan segera memperbarui kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar arah pembangunan wilayah.

Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya keberadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRW.

Ia mengingatkan, RTRW saja tidak cukup menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan karena sifatnya masih terlalu umum.

"Tentunya kalau pembangunan hanya mengandalkan RTRW, pengambilan keputusan, terutama masalah pemanfaatan tata ruang tidak terpimpin dan pasti ada bias dan distorsi. Karena itu dari RTRW kabupaten/kota kita turunkan lagi menjadi namanya RDTR," katanya.

Agar percepatan RDTR dapat tercapai, Menteri Nusron mengajak seluruh pihak berbagi tanggung jawab.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025