JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap 247 anak terpapar radikalisme sepanjang 2026. Saat ini, Densus 88 Antiteror Polri tengah menyusun penguatan untuk mengantisipasi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme yang terus berevolusi di era digital menyasar generasi muda.

“Kelompok ekstrem memanfaatkan ruang digital untuk proses rekrutmen, grooming, propaganda, hingga normalisasi kekerasan kepada kelompok usia muda yang rentan,” kata Juru Bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, Rabu (20/5/2026).

Mayndra menyebut perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah pola penyebaran paham ekstremisme. Para pelaku sudah tidak lagi hanya melalui jaringan ideologis konvensional.

“Kini berkembang ke bentuk-bentuk baru seperti non coherent extremism dan nihilistic violent extremism yang memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga permainan daring sebagai medium penyebaran pengaruh kekerasan,” ujarnya.

Berdasarkan data 2026, tercatat 132 anak terpapar radikalisme serta 115 anak terpapar paham kekerasan yang telah mendapatkan intervensi bersama antara Densus 88 AT Polri, jajaran Polda, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Sebagian kasus teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan komunitas digital seperti True Crime Community (TCC) yang dinilai berpotensi mendorong eskalasi menuju aksi kekerasan nyata,” ucapnya.

Lihat video: DENSUS 88 Bongkar 110 Korban, Rekrutmen Terorisme Anak via Game & Medsos



Dalam Rakernis ini turut disoroti soal tantangan baru berupa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) oleh kelompok ekstrem untuk melakukan radikalisasi otomatis, penyebaran salad bar ideology, serta gamifikasi kekerasan melalui platform online yang menyasar kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Menindaklanjuti arahan tersebut, Densus 88 AT Polri akan terus memperkuat kapasitas intelijen teknologi dan intelijen manusia guna mengantisipasi dinamika ancaman di ruang siber yang berkembang sangat cepat,” ucap Mayndra.

Kemudian dari sisi capaian, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Densus 88 AT Polri yang berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional dengan mempertahankan nihil aksi teror selama hampir tiga tahun terakhir dan optimalisasi kesiapsiagaan nasional melalui kontinjensi Aman Nusa III.

“Capaian tersebut dinilai turut meningkatkan kepercayaan publik, menjaga stabilitas investasi, dan mendukung berbagai agenda strategis nasional maupun internasional,” tutupnya.

Puteranegara

JAKARTA - Aplikasi perpesanan Telegram memblokir lebih dari 187.000 grup dan saluran pada hari Senin, yang merupakan salah satu jumlah tertinggi dalam beberapa pekan terakhir, menurut analisis Sputnik/RIA Novosti terhadap data statistik aplikasi perpesanan tersebut.

Sebanyak 187.634 grup dan saluran yang diblokir merupakan angka tertinggi keempat pada bulan Februari, hanya pada tanggal 22-23 Januari dan 15 Februari yang mencatat angka tertinggi

Sejak 1 Februari, Telegram telah memblokir total 2,04 juta grup dan saluran, termasuk 7.116 grup dan saluran yang “terkait teror.”

Sejak Januari 2026, jumlah grup dan saluran yang diblokir telah mencapai hampir 7,5 juta, termasuk 27.382 saluran yang “berhubungan dengan terorisme.”

Sejak tahun 2015, proses moderasi telah mencakup keluhan pengguna dan pemantauan proaktif berdasarkan pembelajaran mesin, yang ditingkatkan pada awal tahun 2024 dengan alat moderasi yang didukung AI, menurut Telegram.

Aplikasi perpesanan Telegram dibuat pada tahun 2013 oleh Pavel Durov, pendiri platform media sosial Rusia, VKontakte.

Jumlah pengguna aktif bulanan Telegram melebihi satu miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Detasemen khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri menyampaikan enam ciri-ciri anak terpapar paham ekstrem atau radikalisme.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes, Mayndra Eka Wardhana mengatakan ciri-ciri pertama yakni soal gambar atau simbol nama pelaku kekerasan.

"Yang pertama, salah satunya ditemukan gambar simbol nama pelaku kekerasan," ujar Mayndra di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Selanjutnya, anak yang sudah terpapar cenderung menarik diri dari pergaulan. Pasalnya, anak-anak tersebut sudah terpapar memiliki komunitas yang membuat mereka nyaman.

Dengan begitu, kata Mayndra, anak yang sudah terpapar lebih suka menyendiri dan berlama-lama mengakses komunitas penyuka konten kekerasan seperti True Crime Community.

Kemudian, berkaca dari kasus SMAN 72, Densus 88 mengungkap bahwa anak terpapar paham ekstrem kerap menirukan perilaku tokoh pelaku kekerasan yang dianggap idola.

"Suka menirukan tokoh atau idola. Nah ini sudah terbukti, kita memiliki insiden--pernah terjadi insiden di SMAN 72 dan ABH yang melakukan tindakan tersebut, dari replika senjatanya, dari postingannya, dari gaya berpakaiannya," imbuhnya.

Ciri lainnya, yakni cenderung menyukai konten kekerasan atau tidak normal hingga berlebihan menggunakan gawainya. Alhasil, ketika adanya inspeksi ke ponsel itu maka anak terpapar akan memicu respons keras.

"Dan yang terakhir, simbol-simbol yang tadi, simbol baik itu pistol, senjata api, replika, dan pisau yang identik dengan kekerasan," pungkasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan catatan Densus 88 total ada 70 anak terpapar paham neo-Nazi dan White Supremacy sepanjang Januari 2025 hingga awal Januari 2026.

Adapun, wilayah anak yang paling banyak terpapar berlokasi di Jakarta dengan jumlah 15 anak, Jawa Barat 12 anak dan Jawa Timur 11 anak.

Sementara itu, berdasarkan kategori umur, anak terpapar ini berusia 11-18 tahun. Mayoritas anak yang terpapar berada pada usia 15 tahun.

Berikut enam ciri anak yang terpapar paham ekstrem berdasarkan catatan Densus 88:

1. Ditemukan gambar simbol atau nama pelaku kekerasan
2. Cenderung menarik diri dari pergaulan
3. Suka menirukan tokoh idola atau cosplay
4. Menyukai konten kekerasan sadistik
5. Marah berlebihan ketika device-nya dilihat orang lain
6. Membawa pistol mainan arau pisau ke sekolah

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya menjaga ruang digital bagi anak. Hal itu agar anak-anak terhindar dari paham radikalisme yang disebar melalui ruang digital.

Hal itu disampaikan Kepala BNPT Eddy Hartono dalam jumpa pers akhir tahun 2025 di Jakarta. Menurut Eddy, meskipun kondisi keamanan nasional relatif terkendali, BNPT mencermati adanya pergeseran signifikan pola ancaman terorisme dari aksi fisik menuju penyebaran ideologi melalui ruang digital, yang semakin dekat dengan kehidupan anak dan remaja.

“Ancaman terorisme di ruang digital semakin berkembang. Propaganda, perekrutan, dan pendanaan banyak dilakukan melalui media sosial dan platform digital, termasuk dengan menyasar kelompok usia anak,” ujar Eddy, Rabu (31/12/2025).

Sepanjang 2025, BNPT mencatat temuan 21.199 konten bermuatan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme (IRT) di ruang digital. Konten tersebut didominasi propaganda, pendanaan, dan perekrutan, dengan pola komunikasi yang disesuaikan dengan karakter anak dan remaja.

Risiko ini diperkuat dengan temuan bahwa proses radikalisasi melalui ruang digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan cara konvensional. Jika sebelumnya membutuhkan waktu 2 hingga 5 tahun, kini radikalisasi melalui media sosial dapat terjadi hanya dalam kurun 3 hingga 6 bulan.Ancaman tersebut berdampak langsung pada kelompok anak.

Sepanjang 2025, Densus 88 AT Polri melakukan pemeriksaan terhadap 112 anak di 26 provinsi yang teridentifikasi terpapar radikalisasi melalui ruang digital. Mereka berinteraksi dengan konten radikal terorisme, mengalami kerentanan psikologis, hingga terlibat dalam fenomena lone actor tanpa adanya pertemuan fisik.

“Anak-anak yang terpapar menjadi perhatian serius negara. BNPT bersama Tim Koordinasi Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme terus memastikan upaya rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan perlindungan hak anak berjalan optimal,” jelas Eddy.

Temuan tersebut selaras dengan Kajian Tren Terorisme Indonesia 2023–2025 yang disusun I-KHub BNPT bersama mitra internasional, seperti Hedayah. Laporan ini menegaskan bahwa meskipun serangan fisik terkendali, peperangan ideologi bergeser ke ruang privat anak-anak melalui ruang digital.

Merespons kondisi tersebut, BNPT memperkuat strategi kontra radikalisasi dengan mengoordinasikan berbagai program pencegahan, antara lain Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siapsiaga, serta penguatan peran Forumh Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 36 provinsi. BNPT juga membentuk Satuan Tugas Kontra Radikalisasi lintas delapan kementerian/lembaga untuk menyebarluaskan narasi perdamaian dan memperkuatb ideologi Pancasila di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

BNPT menegaskan bahwa perlindungan ruang digital bagi anak merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan keterlibatan dini (early warning system dan early engagement) guna memutus mata rantai penyebaran ideologi radikal terorisme.

“BNPT berkomitmen mewujudkan sistem deteksi dini dan keterlibatan dini (early warning system & early engagement) terhadap penyebaran ideologi radikal terorisme yang mendukung keamanan negara demi tercapainya Indonesia Emas 2045. Kami mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran radikal terorisme di ruang fisik dan digital,” tegas Eddy.

Kelompok Ahli BNPT Reni Kusumowardhani menambahkan fakta 112 anak terpapar radikalisme menunjukkan radikalisasi telah masuk ke ruang digital yang sangat dekat dengan anak.

“Kelompok teroris memanfaatkan kerentanan anak dan remaja melalui gim, video, meme, musik, serta narasi heroisme dan solidaritas. Karena itu, peran orang tua sangat penting untuk meningkatkan literasi digital dan sense of awareness, agar anak berani menolak dan melaporkan konten berbahaya,” ujarnya.

BNPT mengajak kementerian/lembaga, masyarakat, orang tua, dan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang digital dan melindungi anak dari paparan ideologi radikal terorisme, demi keamanan nasional dan masa depan generasi Indonesia.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan proses radikalisme di era media sosial memiliki waktu yang lebih singkat dibanding zaman konvensional. Di era media sosial hanya butuh waktu 3-6 bulan.

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala BNPT Eddy Hartono dalam Pernyataan Pers Akhir Tahun dan Perkembangan Tren Terorisme Indonesia 2025 pada Selasa (30/12/2025).

"Kalau kita ketahui bersama bahwa proses radikalisasi terhadap anak dan remaja ini dibandingkan dengan sebelum menggunakan sosial media, ini lebih efektif," ujar Eddy.

"Dibandingkan dulu ketika proses radikalisasi secara konvensional itu membutuhkan waktu 2 sampai 5 tahun. Ya, sekarang dengan media online atau ruang digital hanya butuh waktu 3-6 bulan," sambungnya.

Sepanjang 2025 ditemukan sekitar 21.199 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di media sosial. Rinciannya, 14.314 konten di aplikasi Meta (Facebook dan Instagram), TikTok 1.367 konten, dan X 1.220 konten.

"Terhadap konten-konten tersebut, Satgas Kontra Radikalisasi telah melakukan upaya pemutusan akses kepada Komdigi," ucapnya.

Terdapat lebih dari seratus anak terpapar paham radikal dari sosial media dan game online. "Sepanjang tahun 2025 aparat penegak hukum, Densus 88 sudah menangkap beberapa jaringan terorisme maupun simpatisan Ansharut Daulah yang berkiblat kepada ISIS, dan 112 anak yang teradikalisasi di sosial media," ujar Eddy.

Bisnis.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri mencatat telah menangkap total 51 tersangka kasus tindak pidana terorisme sepanjang tahun 2025.

Hal itu disampaikan Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono dalam giat Rilis Akhir Tahun (RAT) Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

"Jumlah penangkapan pada tahun 2025, sebanyak 51 tersangka," ujar Syahar.

Sebagai perbandingan, mantan Kadivpropam Polri itu mengatakan tersangka terorisme ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Misalnya, pada 2023 sebanyak 147 orang dan 2024 sebesar 55 orang.

Di samping itu, Syahar mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini tidak tercatat zero terorisme. Hal ini memperpanjang tren zero terorisme yang berlangsung sejak 2023.

"Mempertahankan status Zero Terrorism Attack sepanjang 2023-2025," imbuhnya.

Di samping itu, tercatat ada sejumlah kasus menonjol dalam kasus terorisme ini. Perinciannya, Densus 88 menggagalkan rekrutmen 110 anak yang terpapar radikalisme di 23 provinsi

Selanjutnya, menggagalkan rencana aksi kelompok Anshor Daulah; penangkapan tujuh tersangka saat pengamanan Nataru hingga menangani 68 anak di 18 provinsi yang terpapar ideologi ekstrem seperti DCC, Neonazi, White Supremacy yang dinilai memiliki senjata berbahaya.

Syahar menyampaikan strategi Densus 88 dalam menindak aksi terorisme ini dilakukan deteksi dini, sosialisasi kebangsaan, preventive strike, narasi moderat, pemberdayaan Eks Napi dan keluarga hingga kolaborasi Nasional dan Internasional.

"Tentunya [penindakan] ini secara efektif menekan potensi ancaman serta menjaga stabilitas keamanan nasional," pungkasnya.

Ridwan al-Makassary

Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) FoSS UIII

PADA 2025, radikalisme dan anti-toleransi di Indonesia tidak lagi dapat dibingkai hanya melalui lensa terorisme dan ekstremisme kekerasan seperti yang jamak dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jika tetap bergeming dengan mengaplikasikan bingkai tersebut, maka, resiko yang akan terbit adalah pengaburan lebih banyak hal daripada yang dapat diungkapkannya.

Apa yang dihadapi Indonesia dewasa ini bukan hanya tentang kegigihan ide-ide radikal, tetapi konfigurasi ulang yang telah tertanam secara sosial, dimediasi secara digital, dan ambivalen secara politik. Karenanya, tugas di hadapan kita tidak hanya untuk mengukur ancaman radikalisme, tetapi untuk memahami konteks dari sebuah perspektif yang lebih luas.

Indonesia, tidak diragukan, telah lama dipuji karena kapasitasnya dalam mengelola keragaman melalui perpaduan pragmatis antara ideologi negara, moderasi beragama, dan keterlibatan masyarakat sipil. Lebih jauh, Pancasila, ormas-ormas keagamaan dan non-keagamaan, dan kearifan lokal telah berfungsi dengan baik sebagai peredam gegar budaya.

Namun, ketahanan tidak boleh disalahartikan sebagai kekebalan. Radikalisme di tahun 2025 dapat bertahan bukan karena Indonesia gagal, tetapi karena telah terjadi sejumlah pergeseran.

Pergeseran pertama adalah generasi. Radikalisme tidak lagi ditransmisikan melalui lingkaran studi klandestin atau jaringan jihadis transnasional. Juga, tidak lagi melalui halaqah kaum pengasong khilafah dan pengusung sunnah rasul yang ketat di masjid-masjid.

Malahan, ia semakin beredar dan menyebar melalui ekosistem media sosial yang menghargai kemarahan, penyederhanaan, dan kepastian moral. Bagi generasi muda Indonesia, generasi milenial dan generasi Z, banyak di antaranya sadar politik tetapi tidak percaya secara institusional.

Mereka ini rawan terpapar narasi radikal melalui digitalisasi yang menawarkan kejelasan di tengah keruwetan narasi. Narasi radikal ini tidak selalu menyuarakan kekerasan, atau secara eksplisit anti-negara, tetapi acap juga muncul sebagai absolutisme moral, politik identitas eksklusif, atau pembacaan konspirasi kehidupan nasional.

Di sinilah penilaian atas radikalisme menjadi sulit. Jika radikalisme hanya diukur dengan penangkapan atau insiden kekerasan, Indonesia tampaknya berhasil. Aparat keamanan telah menjadi lebih canggih, dipimpin oleh intelijen, dan dibatasi secara hukum.

Serangan profil tinggi telah menurun. BNPT tidak lagi menangkap jaringan teror dengan mengepung yang disiarkan secara langsung. Angka terorisme menurun drastic. Tetapi, jika radikalisme dipahami sebagai pandangan dunia yang mendelegitimasi pluralisme dan menormalkan kekerasan simbolis, maka gambarannya lebih ambigu. Jumlah mereka yang terpapar virus radikalisme ini tampaknya cukup banyak.

Pergeseran kedua terletak pada pengaburan batas antara agama, politik, dan keluhan. Di masa lalu, sejumlah analis dan skolar tergoda untuk memisahkan “radikalisme agama” dari “ketidakpuasan politik”. Dalam praktiknya, keduanya semakin tumpang tindih.

Ketidaksetaraan ekonomi, persepsi penangkapan elit, dan pembangunan yang tidak merata, sebagaimana yang banyak terjadi di luar Jawa, telah menciptakan lahan subur bagi narasi yang membingkai ketidakadilan dalam istilah moral atau teologis. Radikalisme, dalam pengertian ini, kurang terkait dengan doktrin dan lebih banyak terkait tentang martabat atau harkat.

Lebih jauh, ini membantu menjelaskan mengapa program deradikalisasi yang berfokus secara sempit pada ideologi acap menghasilkan dampak yang terbatas. Kita akan sulit untuk membujuk seseorang keluar dari pandangan dunia yang terus diperkuat oleh pengalaman hidup.

Ketika akses kepada pekerjaan, perumahan, atau pendidikan berkualitas terasa terhalang secara struktural, kemarahan moral bersalin rupa menjadi responsi rasional. Bahaya muncul ketika kemarahan itu disalurkan ke dalam kerangka kerja eksklusif atau absolutis yang menyangkal legitimasi dan eksistensi orang lain yang berbeda.

Kekuatan Indonesia di antaranya terletak pada masyarakat sipilnya yang solid, terutama organisasi Islam arus utama (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) yang menggabungkan otoritas teologis dengan layanan sosial. Sepanjang tahun 2025, di luar kemelut pada pucuk pimpinan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), peran mereka tetap sangat diperlukan, namun juga di bawah tekanan.

Komunitas agama yang lebih muda tampaknya kurang menghormati otoritas institusional dan lebih dominan dipengaruhi oleh pengkhotbah digital karismatik atau tokoh online anonym yang menguasai panggung media elektronik. Oleh karena itu, kontes yang mengemuka bukanlah antara Islam “moderat” dan “radikal” dalam arti abstrak, namun antara mode otoritas agama yang bersaing.

Dalam konteks ini, negara harus menanggapi perubahan ini dengan serius. Pendekatan regulasi yang menekankan pengawasan dan larangan mungkin diperlukan di pinggiran, tetapi tidak cukup di pusat.

Mengantisipasi hal tersebut yang dibutuhkan adalah strategi budaya, yaitu strategi yang berinvestasi dalam literasi digital, mendukung suara komunitas yang kredibel, dan mengatasi akar sosial-ekonomi yang timpang. Radikalisme dapat berkembang pesat ketika kepercayaan kepada negara berada di titik nadir.

Lebih jauh, ada juga risiko penjangkauan yang berlebihan. Ketika bahasa radikalisme diperluas untuk memasukkan perbedaan pendapat, konservatisme, atau opini yang tidak populer, itu semakin kehilangan nilai analitis dan legitimasi demokratis.

Demokrasi yang sehat harus mentolerir ketidaknyamanan. Tantangannya adalah membedakan antara kontestasi dan delegitimasi. Perbedaan ini membutuhkan kerendahan hati intelektual dan pengekangan politik, kualitas yang acap terbatas dalam kenyataan.

Pada tahun 2026, lintasan Indonesia tidak akan bergantung pada kemampuannya untuk “menundukkan” radikalisme, namun pada kapasitas negara untuk mengelola pluralisme dalam kondisi perubahan digital yang cepat.

Ini termasuk mengelola instrumentalisasi politik agama, memastikan peluang ekonomi yang adil, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Singkatnya, radikalisme jarang menjadi penyebab keretakan masyarakat, namun lebih seringnya ia adalah gejala.

Pungkasannya, pada tahun 2025, pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah ide-ide radikal itu ada, tetapi apakah masyarakat Indonesia dapat terus menyerap, menegosiasikan, dan mengubahnya tanpa menggunakan kekerasan.

Sejarah menunjukkan optimisme yang hati-hati. Namun, optimisme, agar tetap kredibel, harus disertai dengan refleksi. Menilai radikalisme, kemudian, sejatinya, adalah latihan menilai diri kita sendiri: ketidaksetaraan kita, percakapan kita, dan kesediaan kita untuk hidup dengan perbedaan tanpa mengubahnya menjadi musuh.

Eksistensi tidak harus ditunjukkan dengan selalu merasa paling benar dan menegaskan keunggulan diri dalam kompetisi.

BOGOR - Pemuda Kota Bogor menggelar deklarasi Peduli Kondusifitas Lingkungan di kawasan Bogor Utara, Bogor, Jabar, pada Selasa (2/12/2025). Mereka pun mengajak semua warga Bogor untuk bersama menjaga kondusifitas hingga menjaga situasi tetap sejuk di Bogor.

"Kami bagian masyarakat Kota Bogor, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kehidupan yang sejuk, santun, dan menjaga kondusifitas, khususnya di wilayah Kota Bogor," ujar perwakilan tokoh Pemuda Bogor Utara, Rahmat Hidayat dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, deklarasi itu dilakukan Pemuda Bogor Utara bersama Pemuda Kota Bogor agar kota Bogor yang di kenal dengan sangat kesantunannya, ketertibannya terus terjaga. Dalam deklarasi itu, mereka pun menekankan pentingnya menolak aksi-aksi radikalisme hingga provokasi.

"Mari bersama menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan agar Kota Bogor yang kita cintai terap damak, aman kondusif dan Maju. Indonesia adalah rumah kita, di bangun diatas fondasi Bhinneka Tunggal Ika yang kokoh, walaupun berbeda suku, agam, dan pandangan, kita adalah satu bangsa negara Republik Indonesia," katanya.

Dia berpesan, agar warga Bogor, khususnya para pemudanya, untuk tidak membiarkan kekerasan, radikalisme, hingga provokasi meracuni pikiran. Jangan sampai melupakan indahnya persatuan Indonesia.

DENPASAR - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan Sekolah Damai di Aula Disdikpora Provinsi Bali, Denpasar, Bali pada Kamis (6/11/2025). Kegiatan yang menggandeng Disdikpora Provinsi Bali ini mengusung tema Menumbuhkan Ketahanan Satuan Pendidikan dalam Menolak Paham Intoleransi, Kekerasan dan Bullying di Bali.

Direktur Pencegahan BNPT, Prof Irfan Idris menegaskan bahwa Pancasila harus terus dijaga sebagai ideologi bangsa yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk berperan aktif dalam memperkuat karakter peserta didik agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

“Siswa merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ideologi radikal karena mereka masih muda dan sedang dalam masa pencarian jati diri. Di sinilah pentingnya peran guru sebagai pembimbing yang mampu memberikan arah dan teladan yang benar,” ujar Irfan.

Dia mengingatkan agar para guru di sekolah peka terhadap perilaku siswanya masing-masing. Menurutnya, beberapa gejala awal dapat dilihat dari perubahan sikap, bahasa, maupun gestur yang tidak wajar dibandingkan dengan siswa lain. Tanda-tanda seperti itu, katanya, bisa menjadi indikasi awal adanya pengaruh paham intoleransi, radikalisme, hingga terorisme.

Irfan juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap hasil berbagai survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda Indonesia kini mulai meragukan Pancasila sebagai ideologi yang final. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa yang plural dan majemuk.

“Lebih dari separuh generasi muda saat ini beranggapan bahwa Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara. Ini tentu sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan kita,” ujarnya.

Menurut Irfan, saat ini cara penyebaran ideologi radikal kini telah mengalami pergeseran. Bila pada masa lalu rekrutmen dilakukan secara langsung dari pintu ke pintu, kini prosesnya banyak terjadi secara daring.

"Sekarang, kelompok teror melakukan perekrutan melalui media sosial, platform digital, bahkan permainan daring (game online). Ini menjadikan generasi muda semakin rentan jika tidak dibentengi dengan literasi digital dan pemahaman kebangsaan yang kuat," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Kepala Disdikpora Provinsi Bali, A.A. Istri Vera Laksmi Dewi menegaskan bahwa Bali harus terus menjadi contoh daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kebebasan beragama, dan saling menghargai perbedaan.

“Bali harus memasuki era baru yang menjamin kebebasan beragama dan toleransi, di mana seluruh masyarakatnya dapat hidup berdampingan dalam suasana damai,” katanya.

Ia menekankan, guru memiliki peran sentral dalam membangun ketahanan peserta didik terhadap pengaruh ideologi yang menyimpang dan membahayakan jika dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan.

“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan dan penjaga moral generasi muda. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis, tangguh, dan damai, demi terwujudnya generasi muda Bali yang cerdas, berintegritas, dan cinta damai,” seru A.A. Istri Vera.

BNPT juga menghadirkan Adnan Salim Kardianto, seorang mitra deradikalisasi yang pernah terjerumus dalam jaringan kelompok radikal. Dalam kesaksiannya, Adnan bercerita bagaimana ia dahulu terlibat aktif dalam penyebaran paham intoleran melalui pesan singkat dan media sosial hingga akhirnya dijerat pidana.

Ia mengaku bahwa banyak orang yang terjerat dalam kelompok radikal justru tidak memiliki dasar keilmuan agama yang kuat dan tidak memiliki guru yang benar dalam memahami ajaran Islam.

“Kebanyakan yang masuk kelompok teror itu justru orang yang kurang ibadah dan tidak punya guru agama yang tepat. Mereka berpikir secara hitam-putih, benar-salah, tanpa ruang untuk berdialog atau memahami konteks,” tuturnya.

Menurut Adnan, paham seperti itu lahir dari propaganda ideologi transnasional yang berbahaya karena menanamkan keyakinan bahwa kebenaran hanya milik kelompoknya sendiri, sementara yang lain dianggap musuh.

“Kelompok teror sering menggunakan dalil agama yang benar, tetapi ditafsirkan secara sempit. Tujuannya untuk menguatkan militansi dan membenarkan kekerasan atas nama agama,” sebutnya.

CIREBON - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon, Prof Didin Nurul Rosyidin menyatakan politik adu domba atau pecah belah berbasis agama dimedia sosial (medsos)sering dimanfaatkan kelompok ekstrem. Sehingga harus diwaspadai karena aksi itu untuk mendelegitimasi pemerintah dan ulama moderat.

Didin menilai, strategi ini kerap digunakan oleh kelompok radikal untuk menyasar generasi muda guna menyebarkan propaganda dan pengaruhnya. Hal ini muncul sebagai respons atas penangkapan anggota jaringan kelompok yang terafiliasi ISIS di Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada awal Oktober 2025.

Ia mengatakan biasanya kelompok ekstremis-jihadis ini membawa narasi penyederhanaan dunia yang dinamis menjadi realitas biner, laiknya hitam-putih atau surga-neraka. Atas dasar itu, siapapun yang tidak sejalan dengan mereka, termasuk pemerintah, para ulama moderat, bahkan keluarga sekalipun, akan dianggap sebagai musuh yang harus dilawan.

“Dunia dibagi secara sederhana menjadi kita dan mereka, kawan dan musuh,” ujar Didin di Cirebon, dikutip Minggu (18/10/2025).

Didin yang merupakan alumni dari Universitas Leiden, Belanda ini mengungkapkan ancaman terbesar dari propaganda dan adu domba ini adalah rusaknya fondasi kebangsaan negara. Sehingga akan meruntuhkan sistem kenegaraan dan mengakibatkan perpecahan antar anak bangsa.

Dia mengungkapkan, rongrongan ini kerap dieksploitasi dan dimanipulasi dengan bumbu ayat-ayat suci. Misalnya membenturkan Pancasila dengan dalil agama dan menganggapnya sebagai produk manusia yang tidak sebanding dengan wahyu Tuhan. Padahal hal ini bukanlah hal yang patut disandingkan.

“Itulah mengapa gerakan-gerakan radikal teroris terus mempersoalkan Pancasila agar sendi (fondasi) utamanya benar-benar hancur,” ujarnya.

Menurut dia, ada dua faktor sosial-politik yang menjadi alasan utama mengapa propaganda ini kerap berhasil mempengaruhi anak muda. Pertama, kegagalan dalam pendidikan kurikulum agama dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman beragama.

Hal itu lantaran masih banyak ustadz dan kyai yang lebih memfokuskan pada akumulasi pengetahuan agama tentang masa lalu dan bukan memfokuskan bagaimana beragama untuk masa depan. Akibatnya, pelajaran agama menjadi semakin kehilangan relevansinya bagi anak muda.

Kemudian, lanjut Didin, berkembangnya teknologi dan munculnya budaya popular dalam beragama juga mempengaruhi kerentanan anak muda. Di mana agama diukur dengan sebuah viralitas dan kepopuleran yang sifatnya instan dan tidak sustainable.

Siapa pun yang bisa mengendalikan budaya pop beragama, lanjut Didin, maka model beragama itulah yang menarik anak muda. Sehingga masyarakat, khususnya anak muda gagal menemukan esensi beragama yang benar. Karena itu beragama harus didasarkan pada pengetahuan yang memadai agar tidak terjebak pada hal-hal aksesoris dan melupakan esensinya sebagai rahmat untuk semesta alam.

“Golongan anak muda yang berfikir instan, minim pengetahuan dan penghayatan agama menjadi sasaran empuk untuk segala bentuk propaganda termasuk pada bidang agama,” tandas Didin.

Dia mengungkapkan bahwa tidak ada solusi tunggal untuk bisa menangkal propaganda yang meluas di era digital ini. Diperlukan kerjasama multipihak untuk bersama-sama membangun ekosistem religiusitas yang positif.

Selain itu, Didin menekankan, perlunya ruang dialog antar umat beragama untuk mengikis perbedaan, dan rasa curiga demi membangun persatuan dan kesatuan bangsa.

“Di sinilah perlunya ruang dialog yang terbuka dan jujur tanpa penghakiman untuk bisa menarik anak-anak muda untuk tertarik dan terlibat dalam kajian keagamaan,” ujarnya.