TANGERANG - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku miris melihat kejadian rumah doa milik Jemaat Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika, Teluknaga, Kabupaten Tangerang digeruduk warga usai ibadah Jumat Agung, Jumat (3/4/2026). Sahroni menyayangkan masih adanya pihak yang meggunakan cara intimidatif terhadap kegiatan agama lain.

“Saya sangat kecewa dan miris melihat kejadian ini. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama dan menjunjung moral, tapi caranya justru intimidatif dengan membawa massa menggeruduk rumah ibadah di hari besar keagamaan. Ini jelas mencederai nilai toleransi di negara yang berlandaskan Pancasila,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

Sahroni pun meminta semua pihak membiasakan diri menempuh jalur-jalur yang telah disediakan negara, jika menemukan sesuatu perkara atau ketidaksesuaian. “Kalau persoalannya perizinan, tempuh saja jalur administratif yang sudah disediakan negara. Jangan main geruduk berbasis massa seperti ini karena sangat timpang dan intimidatif,” ujarnya.

Sahroni menambahkan, aparat harus tegas terhadap pelaku intoleran. “Jangan terbawa arus massa, ambilah sikap objektif dan humanis. Ke depan jangan biarkan aksi-aksi seperti ini terulang, apalagi menyangkut kegiatan beragama yang sama sekali bukan tindakan kriminal,” tegas Sahroni.

Diketahui, rumah doa milik Jemaat Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika, Teluknaga, didatangi warga usai ibadah Jumat Agung, Jumat (3/4/2026). Para jemaat pun langsung kembali pulang usai Jumat Agung selesai.

Adapun penutupan rumah doa itu dilakukan langsung oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang. Mereka memasang stiker segel pada rumah doa tersebut karena belum memiliki Perizinan Bangun Gedung (PBG).

Diberitakan sebelumnya, pembukaan kembali segel Yayasan dan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten berjalan lancar. Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar selaku mediator dan fasilitator dalam proses musyarawah antara Pemkab Tangerang, Yayasan, dan Rumah Doa menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta kebebasan beragama di Indonesia.

“Sore ini saya turun langsung ke lokasi di Yayasan dan rumah doa POUK Teluknaga untuk hadir langsung di lapangan, melakukan mediasi, serta berkomunikasi dan menghubungi berbagai pihak terkait guna mencari solusi terbaik. Upaya tersebut alhamdulillah terlaksana dan nyata kehadiran negara dalam merespons persoalan di tengah masyarakat,” katanya, Senin (6/4/2026).

Ridwan al-Makassary

Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) FoSS UIII

PADA 2025, radikalisme dan anti-toleransi di Indonesia tidak lagi dapat dibingkai hanya melalui lensa terorisme dan ekstremisme kekerasan seperti yang jamak dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jika tetap bergeming dengan mengaplikasikan bingkai tersebut, maka, resiko yang akan terbit adalah pengaburan lebih banyak hal daripada yang dapat diungkapkannya.

Apa yang dihadapi Indonesia dewasa ini bukan hanya tentang kegigihan ide-ide radikal, tetapi konfigurasi ulang yang telah tertanam secara sosial, dimediasi secara digital, dan ambivalen secara politik. Karenanya, tugas di hadapan kita tidak hanya untuk mengukur ancaman radikalisme, tetapi untuk memahami konteks dari sebuah perspektif yang lebih luas.

Indonesia, tidak diragukan, telah lama dipuji karena kapasitasnya dalam mengelola keragaman melalui perpaduan pragmatis antara ideologi negara, moderasi beragama, dan keterlibatan masyarakat sipil. Lebih jauh, Pancasila, ormas-ormas keagamaan dan non-keagamaan, dan kearifan lokal telah berfungsi dengan baik sebagai peredam gegar budaya.

Namun, ketahanan tidak boleh disalahartikan sebagai kekebalan. Radikalisme di tahun 2025 dapat bertahan bukan karena Indonesia gagal, tetapi karena telah terjadi sejumlah pergeseran.

Pergeseran pertama adalah generasi. Radikalisme tidak lagi ditransmisikan melalui lingkaran studi klandestin atau jaringan jihadis transnasional. Juga, tidak lagi melalui halaqah kaum pengasong khilafah dan pengusung sunnah rasul yang ketat di masjid-masjid.

Malahan, ia semakin beredar dan menyebar melalui ekosistem media sosial yang menghargai kemarahan, penyederhanaan, dan kepastian moral. Bagi generasi muda Indonesia, generasi milenial dan generasi Z, banyak di antaranya sadar politik tetapi tidak percaya secara institusional.

Mereka ini rawan terpapar narasi radikal melalui digitalisasi yang menawarkan kejelasan di tengah keruwetan narasi. Narasi radikal ini tidak selalu menyuarakan kekerasan, atau secara eksplisit anti-negara, tetapi acap juga muncul sebagai absolutisme moral, politik identitas eksklusif, atau pembacaan konspirasi kehidupan nasional.

Di sinilah penilaian atas radikalisme menjadi sulit. Jika radikalisme hanya diukur dengan penangkapan atau insiden kekerasan, Indonesia tampaknya berhasil. Aparat keamanan telah menjadi lebih canggih, dipimpin oleh intelijen, dan dibatasi secara hukum.

Serangan profil tinggi telah menurun. BNPT tidak lagi menangkap jaringan teror dengan mengepung yang disiarkan secara langsung. Angka terorisme menurun drastic. Tetapi, jika radikalisme dipahami sebagai pandangan dunia yang mendelegitimasi pluralisme dan menormalkan kekerasan simbolis, maka gambarannya lebih ambigu. Jumlah mereka yang terpapar virus radikalisme ini tampaknya cukup banyak.

Pergeseran kedua terletak pada pengaburan batas antara agama, politik, dan keluhan. Di masa lalu, sejumlah analis dan skolar tergoda untuk memisahkan “radikalisme agama” dari “ketidakpuasan politik”. Dalam praktiknya, keduanya semakin tumpang tindih.

Ketidaksetaraan ekonomi, persepsi penangkapan elit, dan pembangunan yang tidak merata, sebagaimana yang banyak terjadi di luar Jawa, telah menciptakan lahan subur bagi narasi yang membingkai ketidakadilan dalam istilah moral atau teologis. Radikalisme, dalam pengertian ini, kurang terkait dengan doktrin dan lebih banyak terkait tentang martabat atau harkat.

Lebih jauh, ini membantu menjelaskan mengapa program deradikalisasi yang berfokus secara sempit pada ideologi acap menghasilkan dampak yang terbatas. Kita akan sulit untuk membujuk seseorang keluar dari pandangan dunia yang terus diperkuat oleh pengalaman hidup.

Ketika akses kepada pekerjaan, perumahan, atau pendidikan berkualitas terasa terhalang secara struktural, kemarahan moral bersalin rupa menjadi responsi rasional. Bahaya muncul ketika kemarahan itu disalurkan ke dalam kerangka kerja eksklusif atau absolutis yang menyangkal legitimasi dan eksistensi orang lain yang berbeda.

Kekuatan Indonesia di antaranya terletak pada masyarakat sipilnya yang solid, terutama organisasi Islam arus utama (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) yang menggabungkan otoritas teologis dengan layanan sosial. Sepanjang tahun 2025, di luar kemelut pada pucuk pimpinan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), peran mereka tetap sangat diperlukan, namun juga di bawah tekanan.

Komunitas agama yang lebih muda tampaknya kurang menghormati otoritas institusional dan lebih dominan dipengaruhi oleh pengkhotbah digital karismatik atau tokoh online anonym yang menguasai panggung media elektronik. Oleh karena itu, kontes yang mengemuka bukanlah antara Islam “moderat” dan “radikal” dalam arti abstrak, namun antara mode otoritas agama yang bersaing.

Dalam konteks ini, negara harus menanggapi perubahan ini dengan serius. Pendekatan regulasi yang menekankan pengawasan dan larangan mungkin diperlukan di pinggiran, tetapi tidak cukup di pusat.

Mengantisipasi hal tersebut yang dibutuhkan adalah strategi budaya, yaitu strategi yang berinvestasi dalam literasi digital, mendukung suara komunitas yang kredibel, dan mengatasi akar sosial-ekonomi yang timpang. Radikalisme dapat berkembang pesat ketika kepercayaan kepada negara berada di titik nadir.

Lebih jauh, ada juga risiko penjangkauan yang berlebihan. Ketika bahasa radikalisme diperluas untuk memasukkan perbedaan pendapat, konservatisme, atau opini yang tidak populer, itu semakin kehilangan nilai analitis dan legitimasi demokratis.

Demokrasi yang sehat harus mentolerir ketidaknyamanan. Tantangannya adalah membedakan antara kontestasi dan delegitimasi. Perbedaan ini membutuhkan kerendahan hati intelektual dan pengekangan politik, kualitas yang acap terbatas dalam kenyataan.

Pada tahun 2026, lintasan Indonesia tidak akan bergantung pada kemampuannya untuk “menundukkan” radikalisme, namun pada kapasitas negara untuk mengelola pluralisme dalam kondisi perubahan digital yang cepat.

Ini termasuk mengelola instrumentalisasi politik agama, memastikan peluang ekonomi yang adil, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Singkatnya, radikalisme jarang menjadi penyebab keretakan masyarakat, namun lebih seringnya ia adalah gejala.

Pungkasannya, pada tahun 2025, pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah ide-ide radikal itu ada, tetapi apakah masyarakat Indonesia dapat terus menyerap, menegosiasikan, dan mengubahnya tanpa menggunakan kekerasan.

Sejarah menunjukkan optimisme yang hati-hati. Namun, optimisme, agar tetap kredibel, harus disertai dengan refleksi. Menilai radikalisme, kemudian, sejatinya, adalah latihan menilai diri kita sendiri: ketidaksetaraan kita, percakapan kita, dan kesediaan kita untuk hidup dengan perbedaan tanpa mengubahnya menjadi musuh.

Eksistensi tidak harus ditunjukkan dengan selalu merasa paling benar dan menegaskan keunggulan diri dalam kompetisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menurunkan sebanyak 10.000 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk mengamankan rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menyatakan pengamanan Nataru merupakan bagian dari mandat historis Banser dalam menjaga harmoni bangsa. Menurutnya, nilai pengorbanan Riyanto, kader Banser yang gugur saat peristiwa bom Natal 2000 bukan sekadar kenangan, melainkan amanah yang terus dijaga.

“Selama Indonesia berdiri, tugas Banser adalah menjaga negeri ini. Riyanto telah menunjukkan bahwa menjaga toleransi adalah bentuk pengabdian tertinggi kepada bangsa,” ujar Addin saat Apel Kebangsaan 10.000 Banser yang dirangkaikan dengan penganugerahan Riyanto Award di Cirebon, dikutip dari Antara, Selasa (3/12/2025).

Selain pengamanan Nataru, Addin menyebut Banser juga disiagakan untuk menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem melalui aktivasi satuan Banser Tanggap Bencana (Bagana) di berbagai daerah.

Menurutnya, pengabdian Banser tidak terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.

“Banser hadir untuk menjaga harmoni beragama, bernegara, dan kemanusiaan. Harmoni bangsaku, lestari alamku,” katanya.

Addin menegaskan Banser akan terus menjaga harmoni beragama dan bernegara. Setiap upaya yang merusak harmoni tersebut, lanjutnya, akan berhadapan dengan negara bersama Polri dan TNI.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menilai pengamanan Nataru tahun ini menghadapi tantangan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Selain potensi gangguan keamanan, faktor cuaca ekstrem dan kemungkinan bencana alam turut menjadi perhatian.

“Situasi pengamanan Nataru kali ini menghadapi tantangan yang berbeda. Ada potensi cuaca ekstrem dan bencana di sejumlah wilayah, sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan bersama,” ujarnya.

Kapolri mengapresiasi langkah GP Ansor yang menurunkan 10.000 kader Banser untuk terlibat langsung dalam pengamanan dan pelayanan masyarakat selama periode Nataru. Menurutnya, kehadiran Banser menjadi penguat stabilitas sosial sekaligus wujud partisipasi masyarakat sipil dalam menjaga keamanan nasional.

Dalam konteks tersebut, Sigit juga menekankan kewaspadaan terhadap penyebaran disinformasi serta paham radikalisme dan intoleransi yang berpotensi memanfaatkan momentum keramaian Nataru.

“Kita tidak boleh lengah terhadap upaya-upaya yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Di sinilah peran Banser sebagai penjaga harmoni sosial sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Kapolri turut memberikan penghormatan kepada almarhum Riyanto yang dinilainya menjadi simbol nyata pengorbanan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman mengapresiasi penghargaan kemanusiaan yang diberikan kepada Riyanto.

“Saya terharu dengan pemberian penghargaan kepada Riyanto. Saya teringat saat menangani konflik di Maluku Utara, di mana masyarakat bisa kembali hidup damai dalam harmoni,” ujarnya.

Dudung menegaskan kebhinekaan, gotong royong, dan cinta kasih merupakan ciri utama bangsa Indonesia yang harus terus dijaga sebagai nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara.

JAKARTA - Kemajuaan era digital harus diantisipasi untuk mencegah intoleransi, kekerasan, dan bullying di dunia pendidikan yang membahayakan generasi masa depan bangsa. Kasus peledakan bom di SMAN 72 Jakarta menjadi bukti, kemajuan teknologi bisa menjadi seseorang terpapar paham kekerasan.

Hal itulah yang membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus bergerak membuat langkah-langkah pencegahan. Salah satunya dengan menggelar Deklarasi Pelajar Damai yang digelar serantak di sekolah-sekolah di lima lokasi Desa Siap Siaga BNPT.

Masing-masing di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cirebon. Kegiatan digelar bersamaan dengan upacara bendera pada Senin (17/11/2025).

Deklarasi Pelajar Damai yang diikuti ribuan siswa ini mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan Pelajar Damai sebagai upaya mencegah intoleransi, kekerasan, dan bullying di lingkungan pendidikan. Deklarasi yang digelar dengan suasana khidmat itu menegaskan kembali peran sekolah bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan akhlak.

Di Pandeglang, deklarasi digelar di Kecamatan Menes digelar sekitar 16 SMA/SMK/SMP. Mulai dari Camat Menes Usep Sudarmana SIP, Danramil Menes Lettu Inf Ibna Suhar, Kapolsek Menes Kompol sampai jajaran Babinsa, Bhabinkamtibmas turun menjadi pembina upacara.

Di Kecamatan Pasirjambu Kabupatan Bandung, deklarasi di digelar di 9 SMA/SMK. Kemudian di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di 18 SMA/SMK, sementara di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak di 15 SMA/SMK, dan di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon digelar di 6 SMA/SMK.

Seperti SMAN 4 Pandeglang upacara diikuti sekitar 1.300 pelajar sekolah tersebut. Bertindak sebagai Pembina Upacara Danramil Menes Lettu Inf Ibna Suhar. Pada kesempatan itu, Letda Ibna Suhar membacakan amanat yang dari BNPT.

Ia mengajak para pelajar diajak merenungkan kembali bahwa keberagaman adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sekolah. Perbedaan latar belakang, agama, penampilan, hingga kondisi keluarga kerap menjadi alasan munculnya tindakan merendahkan atau mengejek teman sebaya.

Padahal, menurut para penyelenggara, bentuk sekecil apa pun dari ejekan, pengucilan, atau merendahkan adalah tindakan bullying yang harus dihentikan.

“Kekerasan tidak hanya soal fisik. Kata-kata, tatapan meremehkan, dan menjauhkan seseorang dari pergaulan juga bentuk kekerasan yang menyakiti,” ujarnya dikutip Selasa (18/11/2025).

Selain bullying, para pelajar juga diberikan pemahaman mengenai bahaya sikap intoleran, yakni merasa paling benar dan menolak perbedaan. Para pembina menekankan bahwa nilai-nilai kebangsaan Indonesia dibangun di atas keberagaman, sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, intoleransi yang tumbuh di lingkungan pendidikan dinilai dapat mengancam harmoni sosial.

Kepala SMAN 4 Pandeglang, Dewi Asiah menyambut baik Deklarasi Damai yang digagas BNPT. Ia menyatakan bahwa sekolah akan menerapkan pembacaan deklarasi tersebut dalam upacara rutin.

“Deklarasi Damai ini langkah positif. Kami akan menyampaikan setiap upacara agar tertanam dalam pikiran siswa,” katanya.

Ia berharap deklarasi itu tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar dipahami dan diamalkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

“Pengucapan Deklarasi Damai harus menjadi nilai yang dihayati, bukan sekadar kata-kata. Harapannya, siswa mampu menerapkannya dalam sikap dan perilaku mereka,” tutur Dewi.

Camat Menes Usep Sudarmana yang menjadi Pembina Upacara di SMA Wali Songo Menes mengatakan, deklarasi sangat bagus untuk agar para pelajar memahami bahaya intoleransi, radikalisme, dan bullying. Dengan begitu diharapkan, mereka bisa menghindari tiga hal tersebut, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

“Deklarasi sangat tepat untuk menunjang program Desa Siap Siaga di Kecamatan Menes ini. Semua unsur pimpinan Muspika Kecamatan Menes, di seluruh sekolah di Menes. Jadi kami bagi tugas Pak Kapolsek dengan anggotanya, Pak Danramil dengan anggotanya, dan Camat juga dengan anggotnya,” terang Usep.

Ia berharap dengan adanya deklarasi ini, bisa mengingatkan para pelajar bahwa intoleransi, kekerasan, dan bullying adalah tindakan tercela dan tidak sesuai norma bangsa Indonesia.

“Mudah-mudahan dengan deklarasi ini kita semua komitmen, pemerintah, masyarakat, pelajar untuk melawan bullying, intoleransi, dan kekerasan,” tegasnya.

DENPASAR - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan Sekolah Damai di Aula Disdikpora Provinsi Bali, Denpasar, Bali pada Kamis (6/11/2025). Kegiatan yang menggandeng Disdikpora Provinsi Bali ini mengusung tema Menumbuhkan Ketahanan Satuan Pendidikan dalam Menolak Paham Intoleransi, Kekerasan dan Bullying di Bali.

Direktur Pencegahan BNPT, Prof Irfan Idris menegaskan bahwa Pancasila harus terus dijaga sebagai ideologi bangsa yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk berperan aktif dalam memperkuat karakter peserta didik agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

“Siswa merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ideologi radikal karena mereka masih muda dan sedang dalam masa pencarian jati diri. Di sinilah pentingnya peran guru sebagai pembimbing yang mampu memberikan arah dan teladan yang benar,” ujar Irfan.

Dia mengingatkan agar para guru di sekolah peka terhadap perilaku siswanya masing-masing. Menurutnya, beberapa gejala awal dapat dilihat dari perubahan sikap, bahasa, maupun gestur yang tidak wajar dibandingkan dengan siswa lain. Tanda-tanda seperti itu, katanya, bisa menjadi indikasi awal adanya pengaruh paham intoleransi, radikalisme, hingga terorisme.

Irfan juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap hasil berbagai survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda Indonesia kini mulai meragukan Pancasila sebagai ideologi yang final. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa yang plural dan majemuk.

“Lebih dari separuh generasi muda saat ini beranggapan bahwa Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara. Ini tentu sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan kita,” ujarnya.

Menurut Irfan, saat ini cara penyebaran ideologi radikal kini telah mengalami pergeseran. Bila pada masa lalu rekrutmen dilakukan secara langsung dari pintu ke pintu, kini prosesnya banyak terjadi secara daring.

"Sekarang, kelompok teror melakukan perekrutan melalui media sosial, platform digital, bahkan permainan daring (game online). Ini menjadikan generasi muda semakin rentan jika tidak dibentengi dengan literasi digital dan pemahaman kebangsaan yang kuat," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Kepala Disdikpora Provinsi Bali, A.A. Istri Vera Laksmi Dewi menegaskan bahwa Bali harus terus menjadi contoh daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kebebasan beragama, dan saling menghargai perbedaan.

“Bali harus memasuki era baru yang menjamin kebebasan beragama dan toleransi, di mana seluruh masyarakatnya dapat hidup berdampingan dalam suasana damai,” katanya.

Ia menekankan, guru memiliki peran sentral dalam membangun ketahanan peserta didik terhadap pengaruh ideologi yang menyimpang dan membahayakan jika dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan.

“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan dan penjaga moral generasi muda. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis, tangguh, dan damai, demi terwujudnya generasi muda Bali yang cerdas, berintegritas, dan cinta damai,” seru A.A. Istri Vera.

BNPT juga menghadirkan Adnan Salim Kardianto, seorang mitra deradikalisasi yang pernah terjerumus dalam jaringan kelompok radikal. Dalam kesaksiannya, Adnan bercerita bagaimana ia dahulu terlibat aktif dalam penyebaran paham intoleran melalui pesan singkat dan media sosial hingga akhirnya dijerat pidana.

Ia mengaku bahwa banyak orang yang terjerat dalam kelompok radikal justru tidak memiliki dasar keilmuan agama yang kuat dan tidak memiliki guru yang benar dalam memahami ajaran Islam.

“Kebanyakan yang masuk kelompok teror itu justru orang yang kurang ibadah dan tidak punya guru agama yang tepat. Mereka berpikir secara hitam-putih, benar-salah, tanpa ruang untuk berdialog atau memahami konteks,” tuturnya.

Menurut Adnan, paham seperti itu lahir dari propaganda ideologi transnasional yang berbahaya karena menanamkan keyakinan bahwa kebenaran hanya milik kelompoknya sendiri, sementara yang lain dianggap musuh.

“Kelompok teror sering menggunakan dalil agama yang benar, tetapi ditafsirkan secara sempit. Tujuannya untuk menguatkan militansi dan membenarkan kekerasan atas nama agama,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengungkap sejumlah persoalan di internal anggota kepolisian mulai dari intoleransi, radikal hingga LGBT.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Irjen Anwar mengakui saat ini terdapat anggota yang sudah terpapar paham radikal.

"Masalah apa yang kita hadapi? Satu, masalah intoleransi, masalah radikal, kan gitu kan? Apakah polri sudah terpapar? Iya. Kita harus akui," ujar Anwar di YouTube Divisi Humas Polri, dikutip Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, paham radikal itu berasal dari media sosial para anggota. Oleh karena itu, kata Anwar, pihaknya tengah gencar melakukan pembinaan karakter untuk menangkal paham radikal itu.

Selanjutnya, persoalan lain yakni berkaitan dengan paham LGBT. Menurut Anwar, pihaknya kesulitan untuk mendeteksi hal berkaitan dengan persoalan orientasi seksual itu.

"Belum lagi yang sampai sekarang belum ketemu formulanya. Yaitu rekrutmen anggota polri untuk bisa menilai keterlibatan yang akhir-akhir ini sedang menjalar, LGBT. Kita sebut saja itu," imbuhnya.

Meskipun belum memiliki alat pendeteksi LGBT, Anwar menyatakan bahwa dirinya tidak tinggal diam. Pasalnya, internal Polri juga bakal menelusuri jejak digital, sosial maupun lingkungan anggota yang dicurigai terpapar LGBT.

Pada intinya, Anwar menekankan bahwa Polri sudah tidak akan memberikan toleransi terhadap persoalan itu. Dengan demikian, anggota yang kedapatan terpapar intoleran hingga radikal maka akan dipecat tidak dengan hormat alias PTDH.

"Polisi sekarang tidak mentoleran hal seperti itu. Akhirnya begitu terjadi, ketahuan ya sudah diproses, lalu PTDH. Tapi tidak ada alat yang untuk mendeteksi, anak ini akan terpapar. Baik itu intoleransi, radikal, maupun yang lain sebagainya," pungkasnya.