Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian publik seiring peningkatan skala pelaksanaan dan lonjakan anggaran yang menyertainya.

Di satu sisi, program ini dirancang sebagai intervensi gizi berskala nasional. Namun di sisi lain, peningkatan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap stabilitas harga pangan, terutama di tingkat ritel dan konsumen akhir.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai MBG membawa risiko inflasi pangan yang nyata jika tidak dikendalikan dengan cermat.

Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang membuat program ini berpotensi mengerek harga-harga menjadi lebih mahal.

"MBG punya risiko memicu inflasi pangan karena dua faktor utama. Pertama, anggaran MBG naik secara signifikan Rp335 triliun dari sebelumnya Rp71 triliun," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/1).

Kenaikan anggaran tersebut berimplikasi langsung pada lonjakan permintaan bahan makanan dalam skala besar dan serentak, mulai dari beras, telur, ayam, sayuran, hingga susu.

Bhima menjelaskan pola pengadaan MBG yang banyak bergantung pada distributor utama berpotensi menciptakan efek berantai di pasar.

Ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG menyerap pasokan dalam jumlah besar, pedagang kecil di pasar tradisional dan ritel bisa terdorong membeli bahan pangan dengan harga yang lebih mahal. Kondisi ini pada akhirnya diteruskan ke konsumen.

Ia juga mengingatkan momentum musiman, seperti hari besar keagamaan, berisiko memperparah tekanan harga. Dampak kenaikan harga itu tidak hanya dirasakan oleh konsumen rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil.

"Momentum yang harus diwaspadai adalah Ramadan-Lebaran yang jatuh pada Februari-Maret 2026. Begitu permintaan musiman naik, inflasi pangan bisa bertambah karena MBG," katanya.

Menurut Bhima, pedagang sembako berpotensi tertekan karena daya beli konsumen menurun, sementara warung makan harus menaikkan harga jual agar tetap bertahan. Karena itu, ia menyarankan pemerintah tidak menjalankan program secara jor-joran tanpa evaluasi menyeluruh.

"Jangan jor-joran MBG, perlu rem dan evaluasi, karena dorongan likuiditas dan kredit murah tidak banyak berarti jika inflasi pangan justru naik," ujarnya.

Pandangan lain disampaikan analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita. Ia menilai potensi dampak MBG terhadap inflasi pangan sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak tahap perencanaan program.

"Secara konseptual, MBG memiliki potensi memicu inflasi pangan, terutama pada fase awal implementasi," kata Ronny.

Menurutnya, logika dasarnya sederhana: MBG menambah permintaan komoditas pangan tertentu dalam skala nasional dan dalam waktu relatif singkat. Jika peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan produksi dan distribusi, harga hampir pasti terdorong naik.

Ronny menambahkan risiko inflasi akan semakin besar apabila pengadaan bahan pangan dilakukan secara besar-besaran tanpa koordinasi dengan kapasitas produksi domestik dan kesiapan rantai pasok. Komoditas dengan volatilitas tinggi seperti telur, cabai, dan bawang dinilai paling rentan mengalami lonjakan harga.

Meski demikian, Ronny menekankan inflasi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

"Inflasi tentu bukan keniscayaan. Jika MBG dikawal dengan perencanaan pasokan dan produksi agrikultur yang baik, dampaknya bisa diredam, bahkan dinetralkan," ujarnya.

Ia memaparkan setidaknya tiga langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, sinkronisasi perencanaan produksi nasional antar kementerian, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan pemerintah daerah, termasuk penyesuaian bibit, pakan, pupuk, dan logistik.

Kedua, pemanfaatan cadangan pangan pemerintah (CPP) serta kontrak pembelian di muka alias forward purchase untuk menghindari penyerapan panik di pasar.

Ketiga, distribusi yang lebih terdesentralisasi dengan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, BUMDes, dan kelompok tani lokal agar tekanan tidak menumpuk di pusat distribusi.

"Jika langkah-langkah itu dijalankan dengan baik, MBG justru bisa menjadi katalis penguatan rantai pasok pangan nasional, bukan penyebab inflasi," kata Ronny.