JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani turut merespons penghapusan materi menembak dari pembakalan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Puan menyarankan agar pembekalan fokus pada pemberian materi manajerial.

"Memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa, kelak, nanti melakukan pelaksanaan yang yang sesuai diharapkan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Lebih lanjut, Puan menyampaikan belasungkawa atas lima calon manajer KDMP yang meninggal dunia. Ia berharap, korban tak lagi bertambah. "Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh, Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi-evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan, nanti akan kami tindak lanjuti," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan telah menghapus latihan menembak dalam pendidikan calon manajer KDKMP dan KNMP.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo menjelaskan, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak.

Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil.

"Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," katanya, Selasa (30/6/2026).

PAPUA - Pemerintah terus memperkuat Koperasi Desa Merah Putih di Papua. Program prioritas nasional tersebut diharapkan mampu memperluas akses usaha masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai wilayah Papua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat, Legius Wanimbo, mengatakan sekitar Rp194,1 miliar atau 58,03% dari total alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp334,5 miliar akan diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

"Sekitar 58,03% Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Legius, Selasa (30/6/2026).

Menurut Legius, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, pembangunan sarana pendukung, hingga pengembangan layanan logistik desa. Program itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas pemasaran produk unggulan kampung agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

"Dana itu juga termasuk pengembangan layanan logistik desa, penguatan ketahanan pagan, dan pemasaran produk unggulan desa atau kampung," ujarnya

Lihat video: Pemerintah Beri 58,03 Persen Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih



Legius menambahkan setiap kampung memperoleh Dana Desa dengan besaran berbeda karena disesuaikan dengan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, dan kinerja pemerintah kampung.

Karena itu, pemerintah kampung diminta menyiapkan pengelolaan koperasi secara profesional agar program berjalan efektif dan akuntabel.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat dari tingkat kampung. Menurutnya, program tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan secara terpadu.

"Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu cuma-cuma, syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi tanah tetap milik masyarakat," katanya

Fakhiri juga mengajak masyarakat meningkatkan produksi komoditas unggulan agar koperasi mampu menjadi pusat distribusi hasil panen sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga.

"Tanamlah kelapa banyak-banyak. Nanti di sini mungkin urus mangga, di bawah pisang, di bawah lagi jambu. Supaya koperasi ini hidup dan ekonomi keluarga bisa jalan," ucapnya.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” kata Rico saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (29/6/2026)

Menurutnya, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak. Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil. "Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," ujarnya.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Dengan demikian, mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, selama latsarmil, ada lima peserta meninggal dunia. Berdasar data dari Kemhan, lima korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

JAKARTA - Peneliti Poshdem Universitas Andalas Feri Amsari menyoroti meninggalnya lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil). Ia berkata, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak perlu dilatih militer.

"Baik. Makanya negara itu bekerja harus pakai otak ya. Ini koperasi, tapi latihannya latihan militer , itu logikanya nggak ketemu," kata Feri saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (27/6/2026).

Atas dasar itu, Feri menilai, negara telah menyalahi prinsip administrasi. Padahal, ia menilai, pelatihan harus diberikan dengan kebutuhan kinerjanya.

"Di titik itu bagi saya, negara sebenarnya menyalahi prinsip administrasi, ya. Bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Ini kan melanggar nilai-nilai yang ada di ruang administrasi publik," kata Feri.

Feri menambahkan, "Masak orang ngurus koperasi disuruh latihan militer, jadi pasti ada yang menjadi korban. Ini kelalaian negaralah," pungkasnya.

Diketahui, korban meninggal dunia saat Latsarmil Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026 menjadi lima orang.

Kelima peserta SPPI yang meninggal dunia tersebut yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Porsi Latihan Terukur

Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan porsi latihan SPPI dalam Latsarmil telah terukur. Kemhan menyebut bahwa Latsarmil memang hanya ditujukan untuk melatih kedisiplinan hingga etos kerja, bukan menjadi militer.

"Jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini, ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja," ujar Kepala Pusat Komponen Cadangan (Kapus Komcad) Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan, Sabtu (27/6/2026).

Oleh karenanya, Hengki meyakini bahwa seluruh kegiatan Latsarmil tidak memiliki porsi yang berat. Bahkan menurutnya, Latsarmil terbukti bisa mengakomodasi peserta SPPI yang disabilitas.

"Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini, dalam proses rekrutmen juga saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada empat saudara-saudara kita yang disabilitas," kata dia.

Hengki mengatakan, mengacu pada hal itu, pihaknya menyampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban SPPI. "Kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah inteligensianya."

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen Ketut Gede Wetan kembali menegaskan bahwa Latsarmil bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin. Program ini pun dipastikan akan terus berjalan

"Dengan adanya ini, program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi, dalam rangka menciptakan atau ya mendidik manajer yang profesional dan seterusnya, disiplin tadi," kata Ketut.

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan seluruh program pelatihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ini dikarenakan 5 peserta meninggal dunia selama pelaksanaan program tersebut.

Perwakilan Koalisi dari Imparsial Ardi Manto Adiputra menuturkan tragedi tersebut menunjukkan pendekatan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil, khususnya dalam program yang bertujuan menyiapkan pengelola koperasi.

"Kematian lima calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer," ujar Ardi, Minggu (28/6/2026).

Menurut dia, kompetensi pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan kemiliteran.

Koalisi juga menilai pelibatan TNI dalam program KDMP merupakan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Selain dinilai berada di luar mandat utama TNI, kebijakan tersebut disebut memperluas praktik militerisasi ruang sipil.

Ardi menyebut program pelatihan Manajer KDMP sejak awal telah dibangun di atas asumsi yang keliru. "Kami menilai program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil. Tragedi yang menewaskan lima peserta semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya," ungkapnya.

Atas peristiwa itu, koalisi mendesak pemerintah dan Komnas HAM membentuk tim investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh untuk mengusut kematian lima peserta Latsarmil. Mereka juga meminta penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang dinilai bertanggung jawab.

Selain itu, koalisi meminta penghentian seluruh rangkaian program Latsarmil bagi calon Manajer KDMP serta rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan bagi masyarakat sipil lainnya.

Koalisi juga mendesak pemerintah menghentikan pelibatan TNI dalam program-program yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara dan mengembalikan pelaksanaan program pembangunan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) kembali menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026. Muhammad Rifki Renaldi meninggal saat tengah mengikuti pendidikan di Satdik Yon Parako 465.

Dengan meninggalnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, total peserta SPPI yang meninggal dunia selama pelaksanaan program tersebut bertambah menjadi empat orang.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, almarhum meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pada Kamis, 25 Juni 2026 almarhum mengalami keluhan kesehatan berupa sesak napas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan.

"Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun, pada sore hari kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan," kata Rico, Jumat (26/6/2026).

Menurut Rico, setelah dirujuk ke rumah sakit, almarhum mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim dokter, termasuk perawatan di ruang Intensive Care Unit (ICU). "Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan secara optimal, almarhum dinyatakan meninggal dunia pada 26 Juni 2026 pukul 00.28 WIB," ujarnya.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) kembali menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026. Muhammad Rifki Renaldi meninggal saat tengah mengikuti pendidikan di Satdik Yon Parako 465.

Dengan meninggalnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, total peserta SPPI yang meninggal dunia selama pelaksanaan program tersebut bertambah menjadi empat orang.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, almarhum meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pada Kamis, 25 Juni 2026 almarhum mengalami keluhan kesehatan berupa sesak napas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan.

"Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun, pada sore hari kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan," kata Rico, Jumat (26/6/2026).

Menurut Rico, setelah dirujuk ke rumah sakit, almarhum mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim dokter, termasuk perawatan di ruang Intensive Care Unit (ICU). "Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan secara optimal, almarhum dinyatakan meninggal dunia pada 26 Juni 2026 pukul 00.28 WIB," ujarnya.

Rico mengatakan, sebelum mengikuti program, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku termasuk pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan.

Lihat video: Pemerintah Beri 58,03 Persen Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih



Kemhan bersama penyelenggara pendidikan, lanjut Rico, telah memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal serta membantu pemenuhan hak-hak peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Kemhan bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program SPPI.

"Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran (tracing) terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan," kata Rico.

Sebelumnya, Kemhan mengonfirmasi tiga peserta pendidikan dasar militer Program SPPI meninggal dunia. Pada 17 dan 18 Juni 2026 dilaporkan peserta bernama Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq meninggal dunia.

Anisa yang mengikuti pendidikan SPPI KDKMP dan KNMP sempat mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit.

Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan meninggal dunia akibat heatstroke atau peningkatan suhu tubuh secara drastis hingga mencapai atau melebihi 40 derajat Celsius.

Sementara itu, Yonanda Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematiannya adalah cardiac arrest atau henti jantung.

Korban ketiga adalah Novia Rahmadhani Sihotang, peserta Program SPPI KNMP Tahun 2026 yang mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta. Novia sempat mengalami gangguan kesehatan dan segera mendapatkan penanganan oleh tim kesehatan satuan sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. Esnawan Antariksa pada 22 Juni 2026.

Diketahui, program SPPI merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

JAKARTA - Sebanyak tiga peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Presiden Prabowo Subianto memonitor langsung kasus tersebut.

"(Presiden) monitor semua dong," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat disinggung soal kasus tersebut di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Prasetyo mengungkapkan bahwa Istana turut prihatin dan menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya tiga orang tersebut. Prasetyo mengatakan, evaluasi Latsarmil juga akan dilakukan bila memang ditemukan terjadi kelalaian terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan dalam proses latihan tersebut.

"Kalau evaluasi jelas dong. Jelas ya? Kan semua proses kan kita lakukan kalau ada misalnya salah prosedur, oh itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian, ya itu juga bagian dari evaluasi," ujarnya.

Namun, Prasetyo mengatakan kasus ini tidak bisa disimpulkan karena proses pelatihan yang terlalu berat bagi seluruh peserta. "Ya belum dong, belum berat. Wong baru hari pertama, hari kedua," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto mengatakan gerakan koperasi kredit (credit union) mengambil peran dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional, termasuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.

Menurut dia, keberhasilan koperasi kredit Indonesia tidak hanya diukur dari besarnya aset dan pertumbuhan usaha, tetapi juga dari kemampuannya menjaga jati diri, nilai, serta prinsip-prinsip koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

“Koperasi kredit harus terus menjadi rumah bagi masyarakat untuk bertumbuh bersama. Di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, koperasi harus mampu bertransformasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi kekuatannya selama ini,” kata Krisdianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Krisdianto, saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT) Tahun Buku 2025 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, mengatakan koperasi kredit didorong tidak hanya fokus pada pertumbuhan aset dan bisnis, tetapi juga mengambil peran lebih besar dalam penguatan tata kelola, pendidikan anggota, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh gerakan koperasi kredit untuk mengambil bagian dalam agenda besar pembangunan koperasi nasional, termasuk mendukung penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan kelembagaan kepada koperasi-koperasi baru, khususnya KDKMP.

Menurut Krisdianto, pengalaman panjang koperasi kredit dalam membangun pendidikan anggota, tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan modal penting yang dapat dibagikan kepada koperasi-koperasi baru di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Pengurus INKOPDIT Wara Sabon Dominikus menekankan pentingnya reideologisasi, transformasi, dan penguatan resiliensi agar koperasi kredit tetap relevan menghadapi perubahan zaman.

Menurut dia, KDKMP merupakan bagian dari keluarga besar gerakan koperasi Indonesia yang perlu didukung melalui pendidikan perkoperasian, pengembangan sumber daya manusia, dan transfer pengalaman tata kelola.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah pesaing, melainkan bagian dari keluarga besar gerakan koperasi Indonesia. Kesuksesan KDKMP adalah kesuksesan koperasi Indonesia, dan sebaliknya,” kata Wara Sabon.

RAT INKOPDIT Tahun Buku 2025 menjadi momentum penting bagi gerakan koperasi kredit Indonesia untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperkokoh tata kelola kelembagaan, serta merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.

Melalui forum itu, ia mengatakan sinergi antara pemerintah, LPDB Koperasi, INKOPDIT, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai...

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan rasio dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5-2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai, operasional pemda (pemerintah daerah), dan pelayanan dasar publik,” kata Askolani dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas.

Anggaran TKD disalurkan dalam sejumlah bentuk, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Askolani menyampaikan, pemerintah pusat akan menyelaraskan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan kebijakan belanja negara untuk mendukung operasional pemerintah daerah.

Pihaknya pun berencana memperkuat kualitas data serta formula perhitungan DBH menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan khusus untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan dasar publik, serta pembangunan di berbagai daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).

Hal tersebut mencakup penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah, rehabilitasi sekolah dan prasarana pendidikan lainnya, penyediaan fasilitas dan alat-alat kesehatan, hingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh pemerintah.

“Ini komitmen kami supaya daerah-daerah yang terluar itu betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari lintas KL nyata untuk penguatan pembangunan di wilayahnya masing-masing,” ujar Askolani.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), ia menyatakan pemerintah mengutamakan anggaran tersebut untuk merealisasikan berbagai program prioritas nasional, peningkatan layanan publik, dan afirmasi daerah.

Sementara Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Selain dana otsus, tambahan dana infrastruktur juga disiapkan bagi daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Pemerintah juga tengah menyusun regulasi tata kelola untuk mendukung keberlanjutan penyaluran dana otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

“Kemudian, untuk kebijakan dana keistimewaan, khususnya untuk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), kami akan pertajam fokus penggunaannya untuk penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta mengatasi kesenjangan antarwilayah,” ucap Askolani.

Terakhir, mengenai Dana Desa, ia menuturkan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur pedesaan.

Selain itu, dana tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan prioritas pemerintah pusat.

“Harapan kami (peran KDMP) akan lebih nyata, lebih implementatif, dan betul-betul bisa memperkuat ekonomi sampai dengan yang di desa,” imbuh Askolani.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jika mampu menyediakan pembiayaan yang cepat, mudah, dan terjangkau, sekaligus menghadirkan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir

Jakarta (ANTARA) - Bagi sebagian masyarakat desa, urusan meminjam uang sering kali tidak rumit: yang penting cepat, ketika kebutuhan mendesak datang.

Dalam situasi seperti itu, rentenir dan tengkulak kerap menjadi pilihan. Meski biaya yang harus dibayar lebih mahal dibandingkan kredit formal, keduanya menawarkan sesuatu yang sering kali tidak dimiliki lembaga keuangan resmi: kecepatan, kemudahan, dan kedekatan dengan masyarakat.

Ketika petani membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak, berobat, atau membeli sarana produksi menjelang musim tanam, proses yang sederhana sering kali lebih penting dibandingkan besarnya bunga pinjaman.

Kondisi inilah yang ingin diubah pemerintah melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Program yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kegiatan ekonomi desa, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan ekonomi perdesaan.

Selain memangkas rantai distribusi barang, koperasi ini dirancang memiliki berbagai unit usaha, mulai dari distribusi sembako, pupuk, logistik, pergudangan, hingga pemasaran hasil pertanian dan produk masyarakat desa. Di dalamnya juga terdapat unit lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan berbunga rendah.

Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga sekitar 6 persen per tahun, jauh di bawah biaya pinjaman yang umumnya dikenakan oleh rentenir maupun pinjaman daring.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa salah satu kegiatan koperasi desa adalah melakukan pembiayaan ultra mikro dengan tingkat bunga rendah. Itu menjadi alternatif bagi masyarakat supaya tidak terjebak kepada praktik rentenir dan pinjaman online.

Namun, apakah kehadiran Kopdes Merah Putih dengan sendirinya akan membuat masyarakat meninggalkan rentenir dan tengkulak?

Rentenir dan tengkulak

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai persoalan utama di desa bukan sekadar tingginya bunga pinjaman, melainkan terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal.

Banyak petani dan pelaku usaha mikro tidak memiliki agunan, dokumen usaha yang memadai, atau riwayat kredit yang cukup untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Di sisi lain, kebutuhan modal sering kali harus dipenuhi dalam waktu singkat. Dalam kondisi tersebut, rentenir menawarkan solusi yang praktis. Tidak ada proses verifikasi yang panjang, tidak ada persyaratan administrasi yang rumit, dan dana dapat diperoleh dalam waktu relatif cepat.

Keunggulan rentenir terletak pada kecepatan layanan yang selama ini sulit ditandingi oleh lembaga keuangan formal.

Hal serupa diamini oleh Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor. Ia mengakui masih ada petani yang terpaksa meminjam kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan rumah tangga.

Kondisi tersebut umumnya terjadi karena petani membutuhkan dana segera, sementara akses pembiayaan formal belum selalu mudah dijangkau.

Selain itu, masyarakat desa juga terbiasa dengan mekanisme yang sederhana. Mereka lebih memilih proses yang cepat dibandingkan harus menghadapi prosedur administrasi yang panjang.

Untuk itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh rendahnya bunga kredit yang ditawarkan.

Jika proses pengajuan pinjaman tetap rumit dan pencairan membutuhkan waktu lama, masyarakat kemungkinan akan tetap memilih sumber pembiayaan yang sudah mereka kenal, meskipun biaya yang harus dibayar lebih tinggi.

Koperasi perlu menawarkan model pembiayaan yang lebih fleksibel. Proses pengajuan harus sederhana, pencairan dilakukan dengan cepat, dan skema pembayaran disesuaikan dengan karakteristik usaha masyarakat desa.

Jika memungkinkan dana dapat dicairkan dalam waktu maksimal 1x24 jam, sehingga benar-benar mampu menjadi alternatif ketika masyarakat membutuhkan dana mendesak.

Tantangan lain yang dihadapi Kopdes Merah Putih adalah menggantikan sebagian fungsi yang selama ini dijalankan oleh tengkulak. Selama ini tengkulak sering diposisikan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar petani. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara petani dan tengkulak sering kali lebih kompleks.

Banyak petani menjalin hubungan jangka panjang dengan tengkulak karena mereka tidak hanya membeli hasil panen, tetapi juga memberikan modal usaha atau membantu kebutuhan keuangan sebelum masa panen tiba.

Di sini tengkulak tidak hanya berfungsi sebagai pembeli hasil produksi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pembiayaan dan pemasaran yang selama ini berjalan di tingkat desa.

Maka dari itu, jika ingin mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak, Kopdes Merah Putih tidak cukup hanya menyediakan kredit murah. Koperasi juga harus mampu menjadi pembeli yang memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani.

Pendekatan tersebut penting karena masalah yang dihadapi petani bukan hanya soal pembiayaan, melainkan juga akses pasar dan kepastian pendapatan.

Mengelola risiko

Meski demikian, menyediakan pembiayaan yang cepat dan mudah bukan tanpa risiko. Faktanya, sejumlah Kopdes Merah Putih yang sudah mulai beroperasi, saat ini justru memilih belum membuka unit lembaga keuangan mikro atau unit simpan pinjam karena terkait kekhawatiran kredit macet.

Pengurus koperasi memilih fokus terlebih dahulu menjalankan usaha yang dinilai minim risiko dan berputar cepat, seperti gerai sembako, distribusi LPG, dan pupuk.

Pilihan ini cukup rasional. Sebagai lembaga yang baru berdiri, Kopdes Merah Putih perlu menjaga kesehatan arus kas demi memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan usaha.

Tanpa tata kelola yang profesional dan sistem pengawasan yang independen, pembiayaan murah justru berpotensi memicu moral hazard di tingkat anggota dan membebani keuangan koperasi.

Untuk itu, pembiayaan harus terintegrasi dengan sistem pendampingan, pelatihan usaha, akses pasar, hingga kemitraan dengan sektor swasta.

Pasalnya, pendampingan tidak kalah penting dibandingkan pembiayaan. Pendampingan diperlukan untuk memastikan dana yang diterima petani digunakan secara produktif, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hasil produksi.

Kopdes Merah Putih tidak boleh hanya menjadi lembaga penyalur kredit. Koperasi harus berkembang menjadi ekosistem ekonomi desa yang mampu menghubungkan pembiayaan, produksi, distribusi, dan pemasaran dalam satu rantai usaha yang saling mendukung.

Saat ini, pemerintah terus memacu operasionalisasi Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Sebagai tahap awal, sebanyak 1.061 Koperasi Merah Putih telah diluncurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Targetnya 40 ribu unit koperasi dapat beroperasi secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh jumlah koperasi yang berhasil dibentuk, melainkan oleh kemampuannya beroperasi secara berkelanjutan, tanpa bergantung terus-menerus pada dukungan pemerintah.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana koperasi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, memperkuat akses pasar, serta menghadirkan solusi yang lebih baik dibandingkan rentenir maupun tengkulak.

Jika mampu menyediakan pembiayaan yang cepat, mudah, dan terjangkau, sekaligus menghadirkan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir dan tengkulak.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak mahasiswa untuk tidak pesimis terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) meski operasionalnya masih menghadapi berbagai tantangan.

Hal itu disampaikan Ferry dalam menjawab pertanyaan wartawan mengenai demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu yang salah satu aspirasinya meminta program Kopdes Merah Putih diefisienkan dan dievaluasi kembali.

“Memang tidak mudah mengoperasionalkan, tapi jangan pesimis. Dan rakyat kan butuh badan usaha, butuh ekonominya bangkit,” kata Ferry di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Ferry menjelaskan, pembentukan KDMP merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam aktivitas usaha.

Ia menjelaskan pelaksanaan program tersebut mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga pengoperasian koperasi.

Karena itu, proses implementasi dinilai memerlukan waktu dan penyesuaian sebelum dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, ujar Ferry, pemerintah juga menyesuaikan target pembangunan Kopdes Merah Putih pada tahun ini. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan Kopdes Merah Putih akan terus dilanjutkan.

“Tapi operasionalisasi itu kan membutuhkan pendekatan yang sifatnya kualitatif, harus berdasarkan feasibility study seperti yang disampaikan oleh DPR. Dan Koperasi Desa ini kan harus profit dan lain sebagainya. Jadi harus ada pendekatan yang kualitatif juga,” kata Ferry.

Diberitakan sebelumnya, Menkop Ferry memperkirakan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mulai beroperasi hingga akhir 2026 seiring percepatan pembangunan sarana pendukung program tersebut di berbagai daerah.

"Sampai dengan tahun ini, saya perkirakan semua bangunan fisik yang sudah selesai maksimal 40 ribu. Bangunan fisik selesai, operasionalnya diusahakan. Saya rasa sampai akhir tahun ini bisa," kata Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6).

Ferry mengatakan pemerintah menggunakan pendekatan yang realistis dan mengedepankan aspek kualitas dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

Ia menyebut hingga saat ini sebanyak 12.533 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh. Selain itu, 22.737 unit koperasi masih dalam tahap pembangunan.

"Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan. Kemudian yang sudah selesai pembangunan fisiknya 12.530," kata dia.

Ferry menambahkan pemerintah sebelumnya telah meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden, Koperasi Merah Putih akan memiliki sejumlah fungsi strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026